Senin, 31 Januari 2011

Jurnal Hukum ARGUMENTUM, Vol. 10 No. 1, Desember 2010

JURNAL HUKUM
ARGUMENTUM
Vol. 10 No. 1, DESEMBER 2010

Penanggung Jawab
Ketua STIH Jenderal Sudirman
Pemimpin Redaksi
Dr. Anis Ibrahim,SH.,MHum.

Dewan Redaksi
Dr. Anis Ibrahim,SH.,MHum.
Jati Nugroho,SH.,MHum.
Bambang Suyatno,SH.MH.
M. Asir,SH.,MH.
Sholichin,SH.,Mag.
Dra. Henny Purwanti,MM.
Sekretaris Redaksi
Jati Nugroho,SH,MHum.

Penyunting
Priyo Santoso,SPd.
Tata Usaha
Dra. Henny Purwanti,MM.
Alamat Redaksi/Tata Usaha
Jl. Mahakam No. 7
Telp. (0334) 883431 Lumajang
Email: argumentumstihjees@gmail.com
ISSN:
1412-1751
DAFTAR ISI
o    Daftar Isi ..... i
o     Salam Dari Redaksi ..... ii
o     Pelaksanaan Pengelolaan
Irigasi Oleh HIPPA Setelah Berlakunya UU No. 7/2004 Tentang Sumber Daya Air
Jati Nugroho ..... 1-15
o     Pelembagaan Prinsip Dasar
Demokrasi Dalam Legislasi Peraturan Daerah
Anis Ibrahim ..... 16-29
o     Usaha Penertiban Dan
Pembinaan Pedagang Kaki
Lima Di Kabupaten Lumajang
Henny Purwanti - Misnarti ..... 30-45
o     Islam  Dan Kekuasaan Negara (Kajian Menurut Perspektif Hukum Tata Negara)
Bambang Suyatno - Chamdani ..... 46-58
o     Menakar Suksesnya Pemilihan Umum                        
Imam Ropii ..... 59-77
o     Perencanaan Pembangunan Perumahan Dan Permukiman Suatu Wilayah
Suryaningsih .....  78-84 


ARGUMENTUM adalah Jurnal Hukum berkala yang diterbitkan oleh Sekolah Tinggi Ilmu Hukum (STIH) Jenderal Sudirman Lumajang untuk menampung dan mengkomunikasikan hasil penelitian dan gagasan/pemikiran dalam bidang ilmu apa pun yang berkontribusi utama dalam rangka pengembangan Hukum dan Ilmu Hukum.
Redaksi menerima sumbangan artikel ilmiah berupa artikel hasil penelitian, artikel konseptual/gagasan, mau pun resensi buku sepanjang relevan dengan misi redaksi. Artikel yang dikirim berkisar antara 15 – 20 halaman diketik di atas kertas kuarto berspasi 1,5 dengan disertai biodata. Redaksi berhak mengubah artikel sepanjang tidak mengurangi atau mengubah substansi isinya.

-------------------------------------------------------------------------

PELAKSANAAN PENGELOLAAN AIR IRIGASI OLEH HIPPA SETELAH BERLAKUNYA UNDANG-UNDANG NOMOR 7 TAHUN 2004 TENTANG SUMBER DAYA AIR

Jati Nugroho
- Sekolah Tinggi Ilmu Hukum (STIH) Jenderal Sudirman Lumajang -

ABSTRAK
Pengelolaan air irigasi oleh HIPPA tidak sesuai  amanah Pasal 18B UUD 1945 dan Pasal 43 ayat (1) UU Nomor 7 Tahun 2004, agar peraturan hukum teratur (order)  mengakui dan menempatkan hak-hak tradisional diakui, dalam tataran praktek diabaikan sehingga tidak terjadi keteraturan hukum (disorder). UU Nomor 7 Tahun 2004 sebagai merupakan tipe hukum responsif  berfungsi sebagai  “a tool of social engineering”  ternyata gagal karena aturan HIPPA yang ditetapkan pemerintah  masih berorientasi UU Nomor 11 Tahun 1974  mempunyai paradigma sentralistik bersifat represif yaitu peraturan yang menindas dan pengabaian rakyat. 
Kata kunci: Pelaksanaan hukum: substansi, struktur dan kultur.
Selengkapnya versi pdf download di:

-------------------------------------------------------------------------

PELEMBAGAAN PRINSIP DASAR DEMOKRASI
DALAM LEGISLASI PERATURAN DAERAH
(Analisis Proses Pembentukan Peraturan Daerah di Jawa Timur
dalam Perspektif Demokrasi)
Anis Ibrahim
- Sekolah Tinggi Ilmu Hukum Jenderal Sudirman Lumajang -

ABSTRAK
Prinsip dasar demokrasi dalam legislasi Perda di era otonomi daerah belum terlembagakan secara baik. Penyebabnya adalah: a) adanya keengganan elite daerah untuk menyebarluaskan dan memberi ruang kepada masyarakat untuk secara kontinyu berpartisipasi dalam legislasi Perda, b) Raperda hanya merupakan breakdown dari peraturan di atasnya, c) Raperda merupakan perubahan atas Perda yang sebelumnya, d) prosesnya akan berlarut-larut, e) pembahasan Raperda tidak fokus, f) minimnya anggaran, g) tidak semua masyarakat paham materi yang diatur Raperda, h) sebagian masyarakat mengacuhkan legislasi Perda, dan i) elite daerah menganggap bahwa Raperda sudah memperoleh pembahasan seksama antara legislatif dan eksekutif. 
Kata Kunci: Pelembagaan, Prinsip Demokrasi, Legislasi, Peraturan Daerah.

Selengkapnya versi pdf download di:
http://www.ziddu.com/download/20806798/ARGDES2010ANISIBRAHIM.pdf.html

-------------------------------------------------------------------------

USAHA PENERTIBAN DAN PEMBINAAN
PEDAGANG KAKI LIMA DI KABUPATEN LUMAJANG

Henny Purwanti dan Misnarti
- Sekolah Tinggi Ilmu Hukum (STIH) Jenderal Sudirman Lumajang -

ABSTRAK
Pedagang kaki lima (PKL) merupakan sektor informal yang meskipun sangat membebani, namun merupakan kewajiban pemerintah daerah untuk membina serta melindunginya. Pembinaan PKL akan meningkatkan penggalian dana dalam rangka penerimaan daerah sekaligus mengembangkan kekuatan ekonomi  rakyat kecil. Selain pembinaan, pemerintah daerah juga melakukan penertiban yang acapkali terjadi kekerasan di dalamnya. Dalam kenyataannya, Pemkab Lumajang tidak konsisten dalam penegakan Perda No. 8 Tahun 2006 tentang Penertiban dan Pembinaan PKL di Kab. Lumajang. 
Kata Kunci: Penertiban, Pembinaan, Pedagang Kaki Lima.
Selengkapnya versi pdf download di:
http://www.ziddu.com/download/20806799/ARGDES2010HENNYPURWANTI.pdf.html


-------------------------------------------------------------------------

ISLAM  DAN KEKUASAAN  NEGARA
(Kajian Menurut Perspektif Hukum Tata Negara)
Bambang Suyatno dan Chamdani
- Sekolah Tinggi Ilmu Hukum (STIH) Jenderal Sudirman Lumajang -

ABSTRAK
Indonesia sebagai sebuah negara yang berpenduduk Muslim paling besar di dunia namun tidak menjadikan “Islam” sebagai ideologi negaranya. Tulisan ini akan sedikit mencermati permasalahan tersebut terutama kaitannya dengan Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI) sebagai sebuah negara yang mempunyai perdebatan yang panjang dalam masalah ini. Perbedaan pendapat mengenai hubungan Islam dan negara tak pernah surut diperdebatkan orang. Muara permasalahannya terletak pada sifat universalitas Islam bagi para penganutnya namun sangat partikular jika dibawa dalam konteks kemanusiaan, kemudian di sisi lain partikularitas negara dimata agama (Islam) namun universalitasnya jika kita membawanya dalam konteks kebangsaan. 
Kata kunci : Islam dan Kekuasaan Negara.
Selengkapnya versi pdf download di:

-------------------------------------------------------------------------

MENAKAR SUKSESNYA PEMILIHAN UMUM
Imam Ropii
- Fakultas Hukum Universitas Wisnuwardhana Malang -

ABSTRAK
Pemilu sebagai wadah dan cara dalam mengelola tata kehidupan bermasyarakat dan berbangsa diasumsikan sebagai salah satu cara yang terbaik untuk menghantarkan kesejahteraan bagi rakyat suatu negara. Dalam demokrasi itu pula sebuah kegiatan pemilu dapat tumbuh dan berkembang secara subur karena sesuai dengan habitatntya. Pemilu sebagai sarana untuk memilih para pemegang pemerintahan dalam perspektif sejarah waktu pelaksanaannya  dapat dipahami dalam lintasan sejarah,yakni pemilu tahun 1955, pemilu jaman orba, dan pemilu di era reformasi ini. Sebagai kegiatan rutin dan konstitusional, secara teoritik dapat diukur keberhasilannya melalui beberapa pendekatan antara lain sebagai berikut: penyelenggaraan; pemilihan; partisipasi dari masyarakat;  pengamanan; responsi dan kesiapan institusi peradilan jika terjadi pelanggaran hukum; dan kecepatan dan keadilan Mahkamah Konstitusi menyelesaikan persengketaan terhadap hasil pemilu. 
Kata Kunci: Menakar, Pemilu Sukses.
Selengkapnya versi pdf download di:

-------------------------------------------------------------------------

PERENCANAAN PEMBANGUNAN PERUMAHAN DAN PERMUKIMAN SUATU WILAYAH
Suryaningsih
- Fakultas Hukum Universitas Wisnuwardhana Malang -

ABSTRAK
Perumahan dan permukiman berfungsi sebagai wadah pengem-bangan sumber daya manusia serta sebagai pengejahwantahan dari kehidupan sosial yang tertib. Untuk mencapai hal tersebut maka perencanaan pembangunan perumahan dan perukiman suatu wilayah harus memperhatikan aspek–aspek perencanaan sepanjang pembangunannya yang meliputi aspek lingkungan, aspek daya beli, dan aspek kelembagaan. Dharapkan baik arah maupun laju pembanguan perumahan akan dapat mencapai suatu kondisi dimana jumlah dan kualitasnya sesuai dengan tuntutan dan kebutuhan masyarakat. 
Kata Kunci: Perencanaan Pembangunan, Perumahan, Permukiman.
Selengkapnya versi pdf download di:

-------------------------------------------------------------------------























Rabu, 12 Januari 2011

Jurnal Hukum ARGUMENTUM, Vol. 10 No. 1, Desember 2010



JURNAL HUKUM
ARGUMENTUM
Vol. 10 No. 1, DESEMBER 2010

Penanggung Jawab
Ketua STIH Jenderal Sudirman
Pemimpin Redaksi
Dr. Anis Ibrahim,SH.,MHum.

Dewan Redaksi
Dr. Anis Ibrahim,SH.,MHum.
Jati Nugroho,SH.,MHum.
Bambang Suyatno,SH.MH.
M. Asir,SH.,MH.
Sholichin,SH.,Mag.
Dra. Henny Purwanti,MM.
Sekretaris Redaksi
Jati Nugroho,SH,MHum.

Penyunting
Priyo Santoso,SPd.
Tata Usaha
Dra. Henny Purwanti,MM.
Alamat Redaksi/Tata Usaha
Jl. Mahakam No. 7
Telp. (0334) 883431 Lumajang
Email: argumentumstihjees@gmail.com
ISSN:
1412-1751
DAFTAR ISI
o    Daftar Isi ..... i
o     Salam Dari Redaksi ..... ii
o     Pelaksanaan Pengelolaan
Irigasi Oleh HIPPA Setelah Berlakunya UU No. 7/2004 Tentang Sumber Daya Air
Jati Nugroho ..... 1-15
o     Pelembagaan Prinsip Dasar
Demokrasi Dalam Legislasi Peraturan Daerah
Anis Ibrahim ..... 16-29
o     Usaha Penertiban Dan
Pembinaan Pedagang Kaki
Lima Di Kabupaten Lumajang
Henny Purwanti - Misnarti ..... 30-45
o     Islam  Dan Kekuasaan Negara (Kajian Menurut Perspektif Hukum Tata Negara)
Bambang Suyatno - Chamdani ..... 46-58
o     Menakar Suksesnya Pemilihan Umum                        
Imam Ropii ..... 59-77
Wadah perkumpulan petani pemakai air di Jawa Timur adalah Himpunan Petani Pemakai Air (HIPPA) yang merupakan Implementasi dari PP Nomor 23 Tahun 1982 adalah dikeluarkannya Peraturan Daerah Propinsi Jawa Timur Nomor 15 Tahun 1986 tentang Irigasi di Jawa Timur,  masih menempatkan pihak  berwenang sebagai pembagi air irigasi dalam jaringan utama hingga saluran tersier.
Peran masyarakat dalam hak guna pakai air diatur dalam  Pasal 41 ayat (3)  UU No. 7 Tahun 2004 beserta penjelasannya. Di dalamnya diatur bahwa Pemerintah membentuk lembaga formal pengelola air yaitu P3 (Perkumpulan Petani Pemakai  Air) dalam pengembangan sistem irigasi tersier. Hak dan tanggung jawab pengembangan irigasi tersier ada pada petani,  tetapi dalam batas-batas tertentu pemerintah dapat memfasilitasi. Sedangkan untuk sistem irigasi primer dan sekunder adalah menjadi wewenang dan tanggung jawab Pemerintah dan pemerintah daerah.
Konflik hukum dalam interaksi antara hukum negara melalui peran yang dijalankan HIPPA dan kearifan lokal melalui peran tuwawa dalam pengelolaan air irigasi di Kabupaten Lumajang terjadi karena HIPPA sebagai satu-satunya lembaga pengelola air irigasi menimbulkan  adanya perlawanan/resistensi masyarakat petani terutama para pembanyon yang akrab mengelola air irigasi bersama tuwawa. Hal itu karena jauh sebelum HIPPA terbentuk, masyarakat sudah mengenal sistem pengelolaan air irigasi dari turun-temurun dari pendahulunya melalui peran tuwawa (ada yang menyebut dengan istilah lain yaitu ulu-ulu/jogotirto) bersama para pembanyon yaitu orang yang mengairi sawah yang menjadi garapannya.
Awalnya pengaturan irigasi pada masyarakat petani Kelurahan Jogotrunan diperankan tuwawa bersama para pembanyon. Perkembangan selanjutnya pengelolaan air irigasi yang dilakukan HIPPA “Lestari” (pengurus harian) tidak mampu mengatasi permasalahan pengelolaan air irigasi maka terjadi benturan antara pengurus HIPPA dengan tuwawa. Ketidakmampuan terhadap peran yang dijalankan pengurus HIPPA berakibat ketidakpercayaan masyarakat petani terutama para pembanyon dan tuwawa sebagai ujung tombak dalam pengelolaan irigasi kepada HIPPA.
PERMASALAHAN
Berdasarkan hal di atas, permasalahan yang diangkat adalah :
1)       Ketentuan hukum  mana yang dipakai dalam model pengelolaan air irigasi setelah berlakunya  Undang-Undang  No. 7 Tahun 2004 tentang Sumber Daya Air?
2)       Bagaimana peran HIPPA dalam mengatasi konflik pengelolaan air irigasi masyarakat petani di Kelurahan Jogotrunan dan Ditotrunan Kecamatan Lumajang?
3)  Bagaimana pandangan dan sikap masyarakat petani di Kelurahan Jogotrunan dan Ditotrunan Kecamatan lumajang terhadap pengelolaan air irigasi yang dilakukan oleh HIPPA?

LANDASAN TEORI

Pengkajian pelaksanaan  penegakan hukum di Indonesia dipakai “Teori Legal System” dari M. Friedmann (dalam Aspandi, 2002 : 23) dijadikan sebagai grant theory. Hal itu mengingat pada kenyataan masyarakat ada yang menggunakan hukum negara dan sisi lain menggunakan kearifan lokal. Lebih lanjut  dikemukakan 3 (tiga) komponen pokok dalam upaya penegakan hukum, yaitu :
1)       Substansi (substance of the rules) yang berupa perundang-undangan;
2)       Struktur (structure) yang berupa aparat penegak hukum di lapangan
3)       Budaya hukum (legal culture) yang berupa dukungan masyarakat.
Budaya hukum sebagaimana dipahami L. M. Friedman adalah keseluruhan dari sikap warga masyarakat yang umum dan nilai dalam masyarakat akan menentukan bagaimana seharusnya hukum itu berlaku dalam masyarakat.(1975 : 15). Kearifan lokal merupakan kapasitas budaya sebagai modal sosial yang tak ternilai dan wajib diperhitungkan  dalam rangka mewujudkan pembangunan berkelanjutan (sustainable develop-ment).
Semua sistem nilai pada prisipnya mengenai 5 (lima) masalah pokok dalam kehidupan manusia (Kluckhohn dalam  Koentjaraningrat: 1982 :28)
a.    Masalah mengenai hakekat dari hidup manusia (disingkat MH);
b.    Masalah mengenai hakekat karya manusia (MK);
c.    Masalah mengenai hakekat dari kedudukan masusia dalam ruang waktu (MW);
d.    Masalah mengenai hakekat dari hubungan manusia dengan alam (MA);
e.    Masalah mengenai hakekat dari hubungan manusia dengan sesamanya (MM).
Grand theory terhadap pelaksanaan pengelolaan air irigasi setelah berlakunya UU Nomor 7 Tahun 2004 menggunakan Legal System dari Friedmann, kemudian ditunjang teori lainya yaitu teori Interaksionisme Simbolik.
Konsekuensi lebih jauh, pendekatan dengan menggunakan teori interaksionisme simbolik dari Blumer yang melihat pentingnya interaksi sosial sebagai sarana atau penyebab tingkah laku manusia, yang memfokuskan pada macam-macam simbol, tindakan-tindakan dan interaksi serta pilihan tindakan manusia berkaitan dengan makna atas obyek meliputi : fisik, sosial dan abstrak (Soeprapto, 2002 : 143).
METODE PENELITIAN
Pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan anthropology of law research (penelitian antropologi hukum), untuk mengkaji model pengelolaan  air irigasi oleh HIPPA dan kearifan lokal melalui peran tuwawa yang distrukturkan sebagai Bagian Teknik sebelumnya sudah ada sejak dahulu.  Pendekatan antropologi hukum dilakukan untuk menganalisa hukum yang bukan hanya sebagai perangkat peraturan perundang-undangan yang bersifat normatif, melainkan hukum dilihat sebagai perilaku yang menggejala dan mempola dalam kehidupan masyarakat yang selalu menimbulkan interaksi dalam hubungannya dengan aspek sosial, ekonomi, politik dan budaya.
Penelitian ini dilakukan secara purposive di Kecamatan Lumajang dengan fokus lokasi Kelurahan Ditotrunan Lumajang dan Kelurahan Jogotrunan. Jenis data dalam penelitian ini merupakan data kualitatif berupa nilai kearifan lokal masyarakat setempat dalam hubungannya dengan hukum nasional serta implikasinya terhadap kebijakan yang dihasilkan nantinya secara deskriptif. Jenis data primer yang dicari dalam penelitian ini adalah data primer dan data sekunder:
Metode analisis dalam penelitian dilakukan secara deskriptif kualitatif dan kontekstual progresif. Secara deskriptif kualitatif dilakukan dengan menggam-barkan secara rinci fenomena sosial yang sesuai pokok permasalahan untuk menemukan fakta yang berkaitan dengan budaya hukum dalam pengelolaan sumber daya air, kemudian akan dianalisis guna mendapatkan gambaran budaya hukum bagi hal tersebut.
HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN
Lumajang berdasarkan produk dan karakter budaya, termasuk dalam salah satu dari 10 (sepuluh) wilayah kebudayaan Jawa Timur  yaitu wilayah Pandalungan (Pasuruan, Probolinggo, Lumajang, Jember dan Bondowoso) (Sutarto, 2004 :15). Komunitas ini bersentuhan budaya Jawa dan Madura bertempat tinggal di Pesisir Utara Jawa Timur dan sebagian Pesisir Jawa Timur bagian timur yang sering disebut sebagai komunitas hibrida.
Pengelolaan Air Irigasi oleh HIPPA Setelah Berlakunya UU Nomor 7 tahun 2004 tentang Sumber Daya Air
Jauh sebelum HIPPA terbentuk masyarakat petani dalam pengaturan irigasi dilakukan oleh ulu-ulu sebagai salah satu perangkat desa. Walaupun lembaga itu acapkali tidak dibentuk secara formal atau bercorak modern dalam pengertian umum, biasanya faktor pemimpin merupakan aspek yang sangat menentukan organisasi tradisional pengelola air. Ulu-ulu desa yang dalam istilah Lumajang disebut tuwawa, sebelum tahun 1981 merupakan perangkat desa yang ditugasi mengurusi pengairan penduduk setempat dan mendapat gaji dari tanah bengkok desa sekitar ½ hektar serta upah setiap panen sekitar 2 blek/hektar.
Ulu-ulu desa dipilih petani pemilik sawah dengan persetujuan /pertimbangan dari Pengairan, Pamong Praja ditetapkan dengan Surat Keputusan Bupati Kepala Daerah. Adapun tugas ulu-ulu/tuwawa  adalah:
a.       membantu Kepala Desa dalam memajukan pengairan desa;
b.       membantu Kepala desa dalam mengurus dan memelihara semua obyek pengairan desa;
c.       membantu Kepala Desa dalam mengarahkan tenaga rakyat di dalam menyelenggarakan proyek pengairan desa;
d.       membantu kepala desa dalam membina dan memajukan perngairan desa termasuk bendungan, tanggul-tanggul, pintu air, saluran air, saluran pembuangan dan sebagainya;
e.       membantu kepala desa dalam urusan penghijauan, erosi dan pengrusakan tanah;
f.        membantu kepala desa dalam menyelesaikan perselisihan di bidang pengairan;
g.       membantu kepala desa dalam mengatur dan menertibkan dalam pembagian air.
Untuk melaksanakan tugasnya ulu-ulu dibantu pembantu ulu-ulu desa yang jumlahnya tergantung luas sawah tiap-tiap desa. Pembantu ulu-ulu dapat mengurusi pembagian air berdasarkan pada  daerah seluas 60 ha,  banyaknya pedukuhan serta petak tersier. Aturan yang dipakai dalam mengelola irigasi waktu itu masih berpedoman kepada Algemeen Water Reglement (AWR) Tahun 1936  dan Propinsi Water Reglement (PWR).
Himpunan Petani pemakai Air (HIPPA) “Manfaat” Kelurahan Ditotrunan maupun HIPPA “Lestari” Kelurahan Jogotrunan dibentuk berdasarkan Jawa Timur Nomor 253.05/005/210/80 perihal Pembentukan Himpunan Petani Pemakai Air (HIPPA) tertanggal 19 Desember 1980 dan Keputusan Gubernur Jawa Timur Nomor 201 Tahun 1987 tentang Petunjuk Pelaksanaan Pembinaan HIPPA di Jawa Timur. Pembentukan HIPPA diadakan dalam Musyawarah Kelurahan  yang dihadiri masyarakat tani, LKMD, perangkat Kelurahan dan tokoh masyarakat.
Pengelolaan Air Irigasi Oleh HIPPA Masa Orde Baru
Hak menguasai negara atas bumi, air dan kekayaan alam yang terkandung didalamnya yang diatur dalam pasal 33 ayat (3) UUD 1945 membawa konsekuensi bahwa Pemerintah mempunyai otoritas yang kuat dalam pengelolaan sumber daya alam termasuk di dalamnya air.
Undang-Undang Nomor 11 Tahun 1974 tentang Pengairan memberi wewenang negara untuk mengatur pengelolaan dan pemanfaatan air. Kemudian dalam penjelasan umum Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 1982 tentang Irigasi bahwa penggunaan air dengan  dengan ijin  ditujukan untuk semua yang mengusahakan air termasuk  untuk keperluan pertanian dan suatu badan hukum tertentu yaitu perkumpulan petani pemakai air (P3A). Ada kepentingan pemerintah mengajak keikutsertaan masyarakat petani untuk membiayai operasi dan pemeliharaan jaringan irigasi di wilayahnya melalui Iuran Pelayanan Irigasi (IPAIR) di seluruh Indonesia telah dilaksanakan mulai tahun 1989 (uji coba) dan kemudian mulai dilaksanakan tahun 1994.
Pengelolaan Air Irigasi Oleh HIPPA Masa Reformasi
Dalam negara kesejahteraan, maka negara dianggap sebagai mesin raksasa (giant machine) untuk membuat dan menerapkan hukum. Negara berfungsi sebagai pengendali sosial melaui hukum yang dibuatnya. Menurut Lawrence M. Friedman bahwa : “… welfare state, or more broadly, the welfare regulatory state. Basically, it is an active, interventionist state. Government is ubiquitous” (1986 : 13). Bahwa kekuasaan Pemerintah berada dalam segala kehidupan masyarakat, sehingga Pemerintah dianggap merupakan jawaban atas segala permasalahan yang ada dalam kehidupan rakyat. Tindakan Pemerintah dalam Negara kesejahteraan merupakan sebuah intervensi terhadap kehidupan rakyat.
Perkembangan selanjutnya terjadi  kemajemukan hukum sesuai semangat reformasi. Hukum yang responsif pada masa reformasi ini awalnya terjadi euforia melalui Instruksi Presiden Nomor 3 Tahun 1999 tentang Pembaharuan Kebijakan Pengelolaan Irigasi, dengan menyerahkan pengelolaan irigasi secara bertahap, selektif dan demokratis kepada P3A dengan prinsip satu jaringan irigasi satu kesatuan pengelolaan, sedangkan jaringan irigasi yang belum diserahkan kepada P3A maka pengelolaan dan pembiayaannya dilakukan bersama Pemerintah dengan P3A secara joint management sampai kemudian dinyatakan mampu mengelola secara mandiri.
Instruksi Presiden Nomor 3 Tahun 1999  justru bertentangan dengan hukum negara dalam UU nomor 11 Tahun 1974 tentang Pengairan, dimana petani  hanyalah mengelola irigasi tersier saja, sedangkan sekunder dan primer dikelola pemerintah. 
P3A ini merupakan   organisasi yang dikembangkan sejak lama, dan pengembangannya berasal dari pinjaman proyek Bank Dunia. Pengembangan ini mencapai puncaknya dengan diserahkannya kewenangan pengelolaan irigasi kepada P3A melaui Inpres No. 3 Tahun 1999 tentang Reformasi Kebijakan Pengelolaan Irigasi. Inpres tersebut kemudian diperkuat dengan Peraturan Pemerintah Nomor 77 Tahun 2001 tentang Irigasi, lalu Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 50 tahun 2001 tentang Pedoman Pemberdayaan Perkumpulan Petani Pemakai air, dan Keputusan Menteri Kimpraswil Nomor 529 Tahun 2001 tentang Pedoman Penyerahan Kewenangan Pengelolaan Irigasi kepada P3A.
Pengaturan sumber daya air melalui UU No. 7 Tahun 2004 lebih mempertegas  bahwa pengembangan sistem irigasi tersier menjadi hak dan tanggung jawab petani (pasal 41 ayat (3)). Pengaturan irigasi melalui tuwawa sebagai petani bukan pemerintah ini menunjukkan konsep hukum responsif yaitu (a) terjadi pergeseran penekanan dari aturan-aturan ke prinsip-prinsip dan tujuan dengan lebih menekankan pluralisme hukum; dan (b) pentingnya kerakyatan baik sebagai tujuan hukum maupun cara untuk mencapainya bukan sisi kepastian hukum saja (Peter & Siswosoebroto, 1990 : 178). Hal ini menuntut institusi yang responsif, yaitu institusi yang tetap memiliki pegangan atas apa  yang esensial bagi integritasnya sambil memperhitungkan kekuatan-kekuatan baru dalam lingkungannya. Dari hal di atas nampak bahwa keberadaan UU Nomor 7 Tahun 2004 sebagai manifestasi masa reformasi yang melaksanakan fungsi hukum sebagai “a tool of social engineering” .
Dalam perspektif otonomi daerah, prinsip-prinsip pengelolaan sumber daya alam harus mencerminkan adanya nuansa keotonomian masyarakat untuk mengelola sumber daya alam di daerahnya. Karena itu, dalam konteks pengelolaan sumber daya alam makna sesungguhnya dari kebijakan otonomi daerah yang diatur dalam Pasal 136 ayat (3) UU No. 32 tahun 2004.
Peran HIPPA dalam Mengatasi Konflik Pengelolaan Air Irigasi
Pemerintah melalui kebijakan top down yang tertuang dalam berbagai perundang-undangan berusaha mewujudkan amanat konstitusi tersebut dengan menciptakan keteraturan dan kepastian hukum dalam pengelolaan irigasi di Kelurahan Ditotrunan dan Jogotrunan. Artinya, secara yuridis normatif, hukum pengelolaan irigasi nasional yang bersifat sentralistik-formal-rasional berlaku di kedua kelurahan tersebut sehingga diperoleh realitas bahwa hukum pengelolaan irigasi merupakan bangunan yang sistematis-logis-rasional.
1.         Konflik antara  tuwawa/ Bagian Teknik dengan pengurus HIPPA
Efektivitas peraturan oleh HIPPA di atas bagi pemerintrah daerah Lumajang seperti yang dinyatakan Kepala Seksi Pengairan dan Irigasi Sub Dinas Pengairan dan Pedesaan Kantor Dinas Kimpraswil Lumajang (Shol) adalah “terpenting tuwawa/Bagian Teknik diklambeni/diberi baju HIPPA sehingga HIPPA tidak di bawah komando tuwawa.” Dikaitkan pendapat Darenhoft maka hal di atas nampak adanya penguasaan atau dominasi oleh semula orang yang tentunya dapat menimbulkan konflik antara pemegang peran (Nasikun 1995 : 16).
Lembaga baru yaitu HIPPA “Manfaat” di Kelurahan Ditotrunan ini mengalami kesulitan dalam menghadapi petani, sebab mereka masih mengikuti aturan-aturan berupa kebiasaan-kebiasaan yang  biasanya ditetapkan tuwawa. Hal itu mengingat  tuwawa dan para pembanyon adalah mereka yang sudah turun-temurun dan hampir generasi muda sekarang yang mau mengurusi sawah sangat sedikit.
Dilihat sekilas  struktur organisasi HIPPA solid, tetapi sebenarnya yang tampak adalah Bagian Teknik/tuwawa beserta para pembanyon sebagai faktor utama keberhasilan pengelolaan irigasi oleh HIPPA.  Hal itu dimaklumi hampir semua petani, pembanyon dan tuwawa sudah akrab dengan harus mengikut  pola pembagian air yang dilakukan Bagian Teknik baik saat ditangani tuiwawa (Mac)  dan pembantu tuwawa (Dim). 
2.         Konflik antara Pembanyon dengan Pembanyon anggota HIPPA dan Pemilik Tanah bukan anggota HIPPA
Penyusunan pembagian air didasarkan pada lokasi irigasi pada posisi hulu mempunyai waktu menaikkan air pada waktu siang, sedangkan  kelompok hilir pada malam hari. Setiap irigasi yang menaikkan air dari saluran utama tidak dibenarkan membendung dengan rapat sehingga masih ada sebagain air terus mengalir ke bawah dan digunakan irigasi yang ada di bawahnya.
Dalam mendapatkan pelayanan irigasi para pembanyon berhubungan dengan ketua kelompok yang selanjutnya memberitahukan kepada Bagian Teknik. Sistem yang dipakai dengan cara bergilir yaitu dari sawah yang dekat dekan pintu tersier dibuka oleh Bagian Teknis kemudian ketua kelompok membuka pintu kuarter seterusnya para pembanyon membuka sebagian pematangnya untuk dialiri air. Para pembanyon mempunyai kesepakatan dari sawah yang akan diberi air misalnya jaraknya agak jauh dengan kuarter maka yang lain ditutup dahulu berdasarkan jam. Bila dari perkiraan pembanyon misalnya air belum atau  tidak sampai di sawah yang menjadi tugasnya, maka pembanyon yang bersangkutan menelusuri dari bawah ke atas mana dari antara pembanyon yang mencuri air.
Sampai saat ini pelanggaran yang dilakukan para petani anggota HIPPA (pembanyon) adalah membelokkan arah datangnya air dan menutup pintu untuk sawah milik orang lain. Ketua Kelompok memberikan teguran sebanyak 3 kali kepada para pelanggar. Apabila teguran tidak dindahkan maka Bagian Teknik menuttup air untuk jangka waktu tertentu. Tetapi sejauh pengamatan tidak sampai pada taraf penutupan saluran karena biasanya petani menyadari kekeliruannya dan berjanji tidak mengulangi lagi dengan meminta maaf kepada ketua kelompok dan BagianTeknik.
Dalam tataran praktek sanksi yang diberikan Bagian Teknik biasanya bersifat mengingatkan secara lisan dan dipersulit dalam permintaan air. Demikian pula dalam hal terjadi konflik antara pembanyon dengan bukan anggota HIPPA yang mengaliri pekarangan atau kolam ikan tanpa pemberitahuan Bagian Teknik HIPPA, maka pembanyon mengambil langkah menutup saluran dalam beberapa hari dan akan dibuka kembali bila pemilik lahan atau kolam meminta maaf kepada pembanyon.
Pilihan Tindakan Dalam Menyelesaikan Konflik PengeloLaan Air Irigasi
1. Konflik antara Pengurus HIPPA dengan Bagian Teknik/Tuwawa
Pilihan tindakan yang dilakukan dengan pemaksaan aturan hukum negara oleh HIPPA sebagai pihak yang secara struktural lebih kuat dan dominan untuk diberlakukan kepada Bagian Teknik. Akibatnya Bagian Teknik dalam melaksanakan tugasnya berpedoman pada hukum negara sesuai AD/ART HIPPA dan kebiasaan-kebiasaan selama sebelumnya menjadi tuwawa. Posisi ganda ini menyulitkan untuk menentukan apakah memakai hukum negara atau kearifan lokal, hal ini menunjukkan adanya kerjasama (cooperation) antara hukum keduanya.
Sedangkan HIPPA “Lestari” Kelurahan Jogotrunan konflik antara pengurus HIPPA dengan tuwawa/Bagian Teknik bersifat monadik dengan kecenderungan pengurus HIPPA untuk mengambil langkah, namun untuk penyelesaian yang dilakukan harus diadakan pilihan tindakan.
Pertama, pilihan tindakan penyelesaian sengketa dengan cara penghindaran (avoidance). Penghindaran adalah cara penyelesaian sengketa dengan melakukan pembatasan atau pemutusan hubungan sosial oleh salah satu pihak terhadap pihak lawan. Pilihan tindakan terjadi dengan diputuskannya hubungan sosial, termasuk di dalamnya hubungan yuridis secara sepihak seperti yang dikatakan Ketua HIPPA (Swd) “karena Bagian Teknik/tuwawa tidak mau diatur yang saya diamkan saja, biar mereka mengatur irigasi sendiri.”
Kedua, pilihan tindakan penyelesaian sengketa dengan cara membiarkan saja (lumping it). Hal ini nampak meskipun dikatakan HIPPA sejak berdiri sampai sekarang kurang berjalan dengan baik dengan ditandai kepengurusan yang sering berganti-ganti, sedangkan Bagian Teknik (tuwawa) tetap mengelolanya yaitu tuwawa yang ada sebelumnya. Akibatnya pembanyon tidak mau membayar HIPPA setiap panen mulai Maret 2005. Menurut pembayon (Sug) menyatakan : “kula niku tergantung ma’mum mawon, kula tanglet pembanyon sanese mboten mabyar HIPPA kula nggih tumut-tumut.” (“saya ini tergantung umumnya saja, saya tanya pembagi air lainnya tidak membayar saya ikut-ikut juga”).
2. Konflik antara Pembanyon dengan Pembanyon
Pembanyon yang menjadi anggota HIPPA “Manfaat” dalam hal terjadi pelanggaran hukum pengelolaan irigasi menerapkan cara menyelesaian konflik lebih bersifat akomodatif. Para pembanyon melakukan pilihan tindakan dengan cara:
-       Menyelesaikan antara para pihak yang berkonflik tentang kesalahan apa yang telah diperbuat;
-       Bila kesalahpahaman teratasi biasanya pihak yang bersalah meminta maaf pada pihak lain;
-       Bila tidak teratasi baru pembanyon lain yang melerai atau berusaha mendamaikannya;
-       Penangan berikutnya melalui peran ketua kelompok dan baru tidak tercapai kesepakatan masalah di bawah ke Bagian Teknik;
-       Bila masih berlanjut baru ditangani dan diputuskan pengurus HIPPA dan Teknik untuk mengambil keputusan.
Akibat  frekuensi kumpul para pengurus 1 bulan sekali maka biasanya pada tingkat Bagian Teknik masalah segera selesai karena bagian  sawah di bawahnya butuh air.
HIPPA “Lestari” dalam menangani konflik antara pembayon tidak mau tahu karena merasa hak mereka secara utuh ditangani Bagian teknik. Akibatnya penyelesaian konflik dilakukan para pembanyon seperti halnya di Kelurahan Ditotrunan. Hanya bedanya Bagian Teknik sebagai mediator terakhir dalam menangani konflik pengelolaan air irigasi.   
Pandangan dan Sikap Masyarakat Petani Terhadap Pengelolaan air Irigasi yang Dilakukan HIPPA
Tingkat pertama adalah lapisan yang paling abstrak dan luas ruang  lingkupnya. Tingkat ini adalah ide-ide yang mengkonsepsikan  hal-hal yang bernilai dalam kehidupan masyarakat. Konsepsi-konsepsi ini sangat luas dan kabur, tetapi walaupun kabur dan tidak rasional biasanya berakar dalam bagian emosional dari alam jiwa manusia.
Tingkat adat yang kedua dan lebih kongkrit adalah sistem nilai. Norma-norma itu adalah nilai-nilai budaya yang sudah terkait kepada peranan-peranan tertentu dari manusia dalam masyarakat. Peranan manusia dalam kehidupannya adalah banyak dan manusia sering berubah peranan dari hari ke hari. Tiap peranan membawakan sejumlah norma yang menjadi pedoman bagi kelakukannya dalam memainkan peranan yang bersangkutan.
Menurut Kluckhohn (dalam Koentjaraningrat, 1982 : 28) sistem nilai budaya berpangkal pada 5 (lima) masalah pokok,  maka pengelolaan irigasi di masyarakat petani baik yang dilakukan HIPPA dan tuwawa/Bagian Teknik maupun para pembanyon akan  dikaji dari :
a.       Masalah mengenai hakekat dari kedudukan manusia dalam ruang waktu (selanjutnya disingkat MW)
Mentalitas petani mempunyai persepsi waktu yang terbatas ditentukan cara-cara adat untuk memperhitungkan tahap-tahap aktifitas pertanian dalam lingkaran waktu. Sebagian besar dari keputusan-keputusan penting dan orientasi hidup ditentukan oleh keadaan masa kini.
b.        Masalah mengenai hakekat dari hubungan manusia dengan sesamanya (MM)
Dalam pola perilakunya, manusia yang hidup dalam suatu kebudayaan mementingkan hubungan vertikal dengan sesamanya  berpedoman kepada tokoh-tokoh pemimpin, orang-orang senior atau orang-orang atasan. Hal ini ditunjukkan dengan keberadaan perundang-undangan masa orde baru yang menempatkan penguasa sebagai penafsir tunggal dilegitimasi melalui Pasal 33 ayat  (3) UUD 1945, sehingga hanya HIPPA saja yang diakui sebagai pengelola air irigasi serta kewajiban mempunyai AD/ART.
Pengaturan hukum pengelolaan irigasi haruslah secara holistik sebagai realitas yang kompleks tersebut diterima secara utuh akan menjadi sebuah tatanan (order). Tatanan (order) dimaksud dalam keutuhannya merupakan kesatuan antara tujuan, asas-asas hukum merupakan penampakan dari niat, sebagai nilai moralitas hukum yang paling dasar. Dalam paradigma holistik, tatanan (order) yang holistik dan progresif membuka ruang gerak terjadinya pluralisme hukum dan memberikan kesempatan kepada stakeholders untuk bermusyawarah menemukan kebenaran yang lebih dekat dengan Tuhan.
Nilai-nilai yang menunjukkan hubungan manusia dengan sesamanya (MM) adalah adanya nilai Gotong royong dan Nilai tenggang rasa/tepa slira dan kepekaan untuk tidak berbuat semena-mena terhadap sesama manusia.
Selanjutnya interaksi hukum negara dan kearifan lokal pengelolaan air irigasi dari pertama, aspek substansi peraturan menunjukkan pada masa reformasi sudah saat adanya pengakuan oleh negara seperti dinyatakan dalam Pasal 18B UUD 1945 dan Pasal 41 ayat (3) UU Nomor 7 Tahun 2004. Namun dalam tahap implementasinya tidak segera ditindaklanjuti oleh Pemerintah, maka akibatnya masa otonomi daerah yang bercorak responsif tetapi aturan hukumnya masih bersifat represif.
Kedua, aspek peran, yang dijalankan HIPPA dalam hubungan dengan masyarakat dalam  interaksi   hukum negara dan kearifan lokal nampak bahwa HIPPA Kelurahan Ditotrunan masih tanggap dengan keberadaan tuwawa dan para pembanyon untuk tetap melaksanakan posisi dominan bersama HIPPA sehingga interaksi menimbulkan kerjasama (cooperation) karena waktu itu tuwawa di-PNS-kan yang kemudian setelah pensiun tetap bergungsi yang sama.  Setelah tuwawa meninggal perannya diganti ketua kelompok yang pada saat ini hanya 2 (dua) dari 6 (enam) kelompok yang aktif.
Sedangkan peran HIPPA dan tuwawa/Bagian Teknik Kelurahan Jogotrunan menunjukkan pertikaian (conflict) karena ketidakmampuan HIPPA dalam melaksanakan fungsi pada tingkat para pembanyon dan tuwawa. Akibatnya tuwawa/Bagian Teknik tetap menjalankan fungsi semula sekaligus pemeran tunggal, bahkan saat ini para pembanyon sudah tidak mau membayar bekasak/ kewajiban yang harus disetor yaitu 1 blek kepada HIPPA, padahal sebagian untuk Iuran Pengelolaan Air (IPAIR) yang dipungut oleh Pemerintah Daerah.
HIPPA yang hanya berorientasi pada hubungan vertikal yang ditujukan kepada pimpinan atau  atasan/birokrat akibatnya terjadi resistensi berupa persaingan (competition) antara HIPPA dan Bagian Teknik/tuwawa. Tuwawa lebih banyak berperan ketika mengelola air irigasi dengan para pembanyon serta mampu mengadakan koordinasi dengan Juru air. 
Ketiga,  aspek budaya, menunjukkan bahwa nilai gotong-royong dan tepa slira berdasarkan kearifan lokal dipakai masyarakat petani  Kelurahan Ditotruna dan Jogotrunan. Orientasi horisontal yaitu dalam hubungan sesama pembanyon dan tuwawa dalam mengelola air irigasi terus dilaksanakan berdasarkan tradisi yang sudah turun-menurun seperti pinjam-meminjam air, membersihkan saluran air bila saluran tertutup daun dll. Peraturan perundang-undangan maupun AD/ART yang dibuat negara bagi HIPPA Kelurahan Jogotrunan tidak mampu untuk mengatur air irgasi secara baik sehingga yang digunakan kearifan lokal.

KESIMPULAN DAN SARAN

Kesimpulan
1.    Secara substansi, pengelolaan air irigasi oleh HIPPA di masyarakat Petani di Kelurahan Ditotrunan Kecamatan Lumajang setelah berlakunya UU Nomor 7 Tahun 2004 menunjukkan ketentuan hukum berupa AD/ART yang dibuat masih menggunakan aturan yang ditetapkan menurut UU Nomor 11 Tahun 1974 serta Peraturan Daerah Propinsi Jawa Timur Nomor 15 Tahun 1986  dengan menetapkan HIPPA sebagai satu-satunya pengelola air irigasi tersier masih dapat bekerjasama dengan organisasi tradisional yang turun-temurun yaitu tuwawa. Sedangkan HIPPA Kelurahan Jogotrunan dengan pembagian tugas pengurus secara detail, ternyata tidak dapat berjalan karena pembanyon lebih memilih tuwawa yang menggunakan aturan hukum berdasarkan kearifan lokal.
2.    Secara struktur, peran HIPPA dalam mengatasi konflik pengelolaan air irigasi di Kelurahan Ditotrunan Lumajang menunjukkan bahwa dalam hal konflik antara tuwawa/Bagian Teknik yang distrukturkan dalam kepengurusan HIPPA menunjukkan konflik simbol yaitu peran tuwawa/Bagian Teknik dengan HIPPA  masih dalam taraf conflict of norms. Resistensi keduanya masih menunjukkan sikap cooperation (kerjasama). Untuk konflik pembanyon dengan pembanyon yang diperankan simbol yaitu tuwawa/Bagian Teknik menunjukkan   sikap kerjasama (cooperation) karena pembanyon berorientasi hubungan horisontal menjaga relasi yang sudah terbangun secara turun-temurun sehingga konflik diselesaikan HIPPA dan tuwawa/Bagian Teknik dalam posisi dominan secara baik berarti kearifan lokal juga digunakan sebagai pedoman. Sedangkan konflik antara pengurus HIPPA Kelurahan Jogotrunan dan tuwawa/Bagian Teknik bersifat diadik sudah menunjukkan pertikaian (confronting) akibat HIPPA tidak mampu menjalankan peran. Orientasi vertikal berdasarkan hukum negara dan AD/ART begitu dominan dijalankan HIPPA sehingga ada resistensi dari pembanyon yang berakibat pembanyon tidak mau membayar bekasak dan Iuran Pengelolaan Irigasi (IPAIR) kepada HIPPA. Untuk relasi antar pembanyon menunjukkan konflik antara keduanya diselesaikan lewat peran simbol yaitu tuwawa/Bagian Teknik yang akrab dalam pengelolaan irigasi.
3.    Secara kultur, sikap dan pandangan masyarakat petani Kelurahan Ditotrunan dan Kelurahan Jogotrunan berdasarkan nilai-nilai budaya terutama kedudukan manusia dalam ruang dan waktu  menunjukkan bahwa rasa kebersamaan antar masyarakat petani masih kental. Namun untuk hubungan manusia dengan sesamanya terjadi perbedaan. Masyarakat petani terhadap HIPPA Kelurahan Ditotrunan   berorientasi nilai horisontal (hubungan sesama). Sedangkan HIPPA Kelurahan Jogotrunan berorientasi vertikal (hubungan dengan atasan).
2. Saran-saran
1.    Secara substansi:
-      baik AD/ART HIPPA Kelurahan Ditotrunan mau pun HIPPA Kelurahan Jogotrunan harus dilakukan revisi agar sejalan dengan UU nomor 7 Tahun 2004 tentang Sumber Daya Air.
-      Pemerintah harus mencabut Inpres 3 Tahun 1999 yang memberikan kewenangan petani untuk mengelola irigasi primer sampai dengan tersier karena bertentangan dengan Pasal 41 ayat (3) UU Nomor 7 Tahun 2004.
-      Pemerintah Kabupaten Lumajang harus mencabut Perda Nomor 10 Tahun 1997 untuk disesuaikan dengan pengelolaan air irigasi sesuai Pasal 41 ayat (3) UU Nomor 7 Tahun 2004.
2.       Secara struktur/peran:
-          Ketua HIPPA Kelurahan Ditotrunan harus harus lebih menampilkan diri sebagai simbol keadilan bagi petani, dan   Organisasi HIPPA hendaknya sederhana saja yaitu HIPPA dan tuwawa.
-          Ketua HIPPA Kelurahan Jogotrunan hendaknya dijabat tuwawa sehingga simbol keadilan bagi petani tampak, dan HIPPA hanya menjalankan fungsi administrasi saja bukan teknis pengelolaan irigasi;
3.       Secara Kultur: HIPPA Kelurahan Ditotrunan maupun HIPPA Kelurahan Jogotrunan harus mengembangkan budaya yang berorientasi horisontal, dan menggunakan aturan berdasar kearifan lokal dalam pengelolaan air irigasi.
-----

DAFTAR PUSTAKA
Atmanto, S . 1999. Air untuk kesejahteraan rakyat: reformasi kebijaksanaan pengelolaan sumber daya air yang berkelanjutan dan berdimensi kerakyatan, dalam  Demokratisasi Pengelolaan Sumber Daya Air (Penyunting: Firsty Husbani), ICEL, Jakarta
Budiharjo, S. 2002. Paradigma pengelolaan sumber daya air dalam era otonomi daerah, dalam Pengelolaan Sumber Daya air dalam Otonomi Daerah (Penyunting: Robert J. Kodoatie), Andi, Yogyakarta
Friedman, L.M. 1975. Legal System : A Social Science Perspective, Russel Foundation, New York
Kelsen, H .1995. Teori Hukum Murni : Dasar-dasar Ilmu Hukum Normatif Sebagai Ilmu Hukum Empirik- Deskriptif, Somardi (Terj.), Rimdipress, Bandung
Kodoatie, R.J. 2002.   Paradigma Pengelolaan Sumber Daya Air Menyongsong Era Otonomi Daerah,  Andi, Yogyakarta
Koentjaraningrat. 1982. Bunga Rampai Kebudayaan, Mentalitas dan Pembangunan, Gramedia, Jakarta
Moleong, L.J.  1995. Metodologi Penelitian Kualitatif, Remaja Rosdakarya, Bandung
Moore, S.F. 1978. Law and Social Change : The Semi Autonomous Social Field as An Approprite Subject of Study, Routledge & Kegan, London
Munir, M. 1997. Penggunaan Pengadilan Negeri Sebagai Lembaga untuk Menyelesaikan Sengketa dalam Masyarakat, Kasus penyelesaian sengketa yang berkaitan dengan tanah dalam masyarakat di Kabupaten Bangkalan, Madura, Diserta Doktor, Universitas Airlangga
Nader, L & Todd, HF.  1978. The Disputing Process Law in Ten Societies, Colombia University Press, New York
Nasikun. 1995. Sistem Sosial Indonesia, RajaGrafindo Persada, Jakarta
Nugroho, J. 2001. Determinasi dan Perbandingan Budaya Hukum : Suatu Telaah Kritis Terhadap Perkembangan Hukum di Indonesia, dalam Jurnal : Argumentum,No. 1/Juli-Desember 2001,  STIH Jenderal Sudirman Lumajang
Nurjaya, I.N. 2000. Konflik dan Budaya Penyelesaian Konflik dalam Masyarakat : Perspektif Antropologi Hukum, Makalah Disampaikan dalam Lokakarya Belajar Bersama Mengelola Konflik dalam Pengelolaan Sumber Daya Alam, LATIN dan BSP KEMALA, 10-13 Maret 2000, Jember
Purnomo, M. 2004. Pembaruan Desa : Mencari Bentuk Penataan Produksi Desa, Lapera Pustaka Utama, Yogyakarta
Pusat Kerukunan Umat Beragama. 2003. Manajemen Konflik Umat Beragama, Departemen Agama, Jakarta
Rahardjo, S. 2000. Ilmu Hukum, Citra Aditya Bakti, Bandung
Ritzer, G. 2003. Sosiologi Ilmu Pengetahuan Berparadigma Ganda, RajaGrafindo Perkasa, Jakarta
Soemardjan, S dan Soemardi. 1964. Setangkai Bungai Sosiologi, Yayasan BP FE - UI, Jakarta
Soeprapto,H.R.R. 2002. Interaksionisme Simbolik, Averroes Press, Malang
Sutarto, A. 2004. Pendekatan Kebudayaan: Wacana Tandingan untuk Mendukung Pembangunan di Provinsi Jawa Timur, dalam Pendekatan Kebudayaan dalam pembangunan Provinsi Jawa Timur, Pemerintah Provisni Jatim bekerjasama dengan Kompyawisda, Jember
Wignjosoebroto, S. 1993. Sedikit Penjelasan tentang Kajian-Kajian tentang Hukum dari Perspektif Ilmu Sosial, dalam Warta Hukum & Masyarakat, No. 1 Tahun ke-1, Nopoember, Badan Pengkajian Hukum dan Masyarakat, FH Univ. Indonesia, Jakarta
------------. 2002. Hukum Paradigma, Metode dan Dinamika Masalahnya, Elsam dan Huma, Jakarta .


-----------------------------------------

PELEMBAGAAN PRINSIP DASAR DEMOKRASI
DALAM LEGISLASI PERATURAN DAERAH
(Analisis Proses Pembentukan Peraturan Daerah di Jawa Timur
dalam Perspektif Demokrasi)
Anis Ibrahim
- Sekolah Tinggi Ilmu Hukum Jenderal Sudirman Lumajang -

ABSTRAK
Prinsip dasar demokrasi dalam legislasi Perda di era otonomi daerah belum terlembagakan secara baik. Penyebabnya adalah: a) adanya keengganan elite daerah untuk menyebarluaskan dan memberi ruang kepada masyarakat untuk secara kontinyu berpartisipasi dalam legislasi Perda, b) Raperda hanya merupakan breakdown dari peraturan di atasnya, c) Raperda merupakan perubahan atas Perda yang sebelumnya, d) prosesnya akan berlarut-larut, e) pembahasan Raperda tidak fokus, f) minimnya anggaran, g) tidak semua masyarakat paham materi yang diatur Raperda, h) sebagian masyarakat mengacuhkan legislasi Perda, dan i) elite daerah menganggap bahwa Raperda sudah memperoleh pembahasan seksama antara legislatif dan eksekutif.
Kata Kunci: Pelembagaan, Prinsip Demokrasi, Legislasi, Peraturan Daerah.

A. Pendahuluan
Sejak era demokratisasi dan otonomi daerah yang luas diimplementasikan, eksistensi peraturan daerah (Perda) merupakan salah satu isu sentral dan menjadi kontroversi yang hingga kini belum berakhir. Telah berkali-kali Pemerintah Pusat mempublikasikan adanya Perda yang dianggap tidak mampu mewadahi kepentingan nasional, konteks sosial setempat, bertentangan dengan peraturan di atasnya dan kepentingan umum serta dunia usaha,s sehingga direkomendasikan untuk dibatalkan dan/atau direvisi.[1] Perda demikian biasanya disebut “Perda bermasalah” atau “Perda tidak aspiratif”.
Barang tentu munculnya Perda tidak aspiratif tersebut tidak tiba-tiba. Ia muncul setelah melalui proses legislasi yang dilakukan oleh elite daerah, yakni pemerintah daerah dan DPRD, yang secara legal memiliki kewenangan untuk itu. Dalam berbagai penelitian menyimpulkan tanda-tanda munculnya proses demokrasi yang elitis pasca terpilihnya elite daerah melalui Pemilu yang demokratis.[2] Dalam legislasi Perda pun tidak lepas dari tengara demikian, yakni legislasi Perda cenderung elitis.
Legislasi Perda yang elitis yang berdampak pada produk hukum daerah yang tidak aspiratif tersebut tentu tidak sejalan dengan hukum yang mendasari legislasi yang di dalamnya telah dirumuskan ketentuan yang mendukung demokratisasi dalam legislasi Perda pada satu sisi, dan pada sisi bersamaan sistem politik dan ketatanegaraan di Indonesia di era otonomi daerah yang seluas-luasnya telah dianggap cukup demokratis pula jika dibanding dengan era Orde Baru yang sentralistrik dan totaliter.
Dengan demikian tampak bahwa disentralisasi dan otonomi daerah sebagai wujud paling nyata dari penerapan demokrasi tampaknya tidak berbanding lurus pada level legislasi Perda yang niscaya demokratis-partisipatoris. Muncul pertanyaan, mengapa sistem politik di Indonesia yang telah dianggap demokratis, namun dalam legislasinya belum memenuhi nilai-nilai yang mencerminkan demokrasi?
B. Rumusan Masalah dan Tujuan Penelitian
Dari latar belakang masalah tersebut, maka masalah dalam penelitian ini dirumuskan sebagai berikut: Mengapa legislasi Peraturan Daerah di Jawa Timur cenderung dilakukan secara elitis?
Berdasarkan rumusan masalah tersebut, maka tujuan yang ingin dicapai dari penelitian ini adalah untuk mendeskripsikan dan menganalisis latar belakang yang menjadi penyebab legislasi Peraturan Daerah di Jawa Timur cenderung dilakukan secara elitis.
C. Kajian Teori
Legislasi sebagai suatu proses pembuatan hukum dalam rangka melahirkan hukum positif. Legislasi ini dimulai dari tahap perencanan pembuatan hukum, penyusunan, formulasi, pembahasan, pengesahan, pengundangan, hingga sosialiasasi produk hukum. Pengertian demikian ini menjadi sangat relevan jika disandarkan pada pengertian yang diberikan oleh Binawan bahwa kata serapan yang berakhiran ‘asi’, menunjuk pada suatu proses, untuk menghasilkan hukum (UU).[3]
Legislasi pada intinya terdiri atas dua golongan besar, yaitu tahap sosiologis (sosio-politis) dan tahap yuridis. Dalam tahap sosiologis berlangsung proses-proses untuk mematangkan suatu masalah yang selanjutnya akan dibawa ke dalam agenda yuridis. Dalam tahap sosio-politis, gagasan awal bahwa suatu hal perlu diatur dalam hukum diolah oleh masyarakat sendiri, dikritik, dipertahankan, melalui pertukaran pendapat antara berbagai golongan dan kekuatan dalam masyarakat.[4]
Apabila gagasan itu secara politis berhasil diteruskan, maka barang tentu bentuk dan isinya mengalami perubahan, yakni makin dipertajam (articulated)  dibanding pada saat ia muncul. Pada titik ini, ia akan dilanjutkan ke dalam tahap yuridis yang merupakan pekerjaan yang benar-benar menyangkut perumusan atau pengkaidahan suatu peraturan hukum. Tahap ini melibatkan kegiatan intelektual yang murni bersifat yuridis yang ditangani oleh tenaga yang khusus berpendidikan hukum.
Pada negara yang menganut sistem demokrasi, maka penyaluran berbagai kepentingan dan kekuatan tersebut adalah melalui sistem perwakilan dan pemilihan umum. Dalam konteks sistem demokrasi yang demikian ini, “Kecenderungan pemikiran, pendidikan, asal-usul sosial dan lain-lain dari para anggota badan pembuatan Undang-undang akan turut menentukan Undang-undang yang dibuat”.[5]
Dalam berbagai kajian menunjukkan bahwa meski suatu negara menyatakan sebagai negara demokrasi pada faktanya ada saja negara yang di dalamnya sulit ditemukan indikator-indikator yang menunjukkan sebagai negara demokrasi. Jadi, meski secara normatif suatu negara menganut demokrasi (liberal/perwakilan), bisa jadi tampilan konfigurasi politiknya tidak demokratis sehingga dalam legislasinya juga tidak demokratis. Ini artinya prinsip dasar demokrasi belum terlembagakan.
Dalam “demokrasi partisipasi” rakyat mempunyai hak untuk ikut memutuskan (mede beslissingsrecht) dalam proses pengambilan keputusan pemerintahan (besluitvormingproces).[6] John Ferejohn menyatakan bahwa “Democracy embodies at least two core values: equality and self government. Equality is the idea that everyone has an equal right to participate in making the public decisions that can coerce or bind us”.[7] Sementara Marc Bühlmann et al. menyatakan bahwa hal yang paling fundamental dari demokrasi adalah adanya persamaan/kesetaraan (equality), kebebasan (freedom), dan pengawasan (control).[8]
D. Metode Penelitian
Penelitian hukum ini ditujukan untuk memperoleh bukti empirik, menjelaskan, dan menganalisis proses pembentukan peraturan daerah (legislasi Perda) yang ditinjau dari perspektif demokrasi, serta berusaha mengajukan konsep demokrasi dalam legislasi Perda. Pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah penelitian yuridis sosiologis (socio-legal research). Pendekatan yang demikian ini dikarenakan penelitian ini tidak semata-mata mengkaji aspek hukum legislasi Perda secara normatif saja, namun juga mengkajinya dari sisi empirik ketika norma hukum berinteraksi dalam kehidupan sosio-politik.
Sedangkan jenis penelitian hukum ini adalah penelitian kuantitatif-kualitatif dengan level eksplanatif yaitu menjelaskan dan membuktikan kecenderungan berbagai variabel yang diteliti. Adapun fokus lokasi penelitiannya adalah: Kota Blitar, Kota Probolinggo, Kabupaten Lumajang, dan Kabupaten Tulungagung.
E. Hasil Penelitian dan Pembahasan
E.1. Hasil Penelitian
Ada berbagai peraturan perundang-undangan yang menjadi acuan hukum dalam legislasi Perda di lokasi penelitian, yaitu:
1)       Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (UUP3).
2)       Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah
3)       Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 16 Tahun 2010 tentang Pedoman Penyusunan Peraturan Dewan Perwakilan Daerah tentang Tata  Tertib Dewan Perwakilan Rakyat Daerah.
4)       Peraturan Menteri Dalam Negeri (Permendagri) Nomor 16 tahun 2006 tentang Prosedur Penyusunan Produk Hukum Daerah.
5)       Peraturan Tata Tertib Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Peraturan Tatib DPRD) pada masing-masing daerah otonom:
a.      Peraturan DPRD Kota Probolinggo No. 01 Tahun 2010 tentang Tata Tertib Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Probolinggo.
b.      Peraturan DPRD Kota Blitar No. 01 Tahun 2010 tentang Tata Tertib Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Blitar.
c.      Keputusan DPRD Kabupaten Lumajang No. 04 Tahun 2010 tentang Peraturan Tata Tertib Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Lumajang.
d.      Peraturan DPRD Kabupaten Tulungagung No. 01 Tahun 2010 tentang Tata Tertib Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Tulungagung.
Oleh karena PP No. 16/2010 baru diundangkan, maka pada saat penelitian ini dilangsungkan semua DPRD di lokasi penelitian juga baru menyesuaikan Peraturan Tatibnya dengan PP tersebut. Meski semua rumusan tentang tata cara pembentukan Perda dalam semua Tatib DPRD di lokasi penelitian persis sama dengan yang ada dalam PP No. 16/2010, namun dalam Tatib DPRD Kabupaten Lumajang ada tambahan 1 ayat yang menjadikannya agak berbeda dengan Tatib DPRD yang lain.
Pasal 110 ayat (8) Peraturan Tatib DPRD Kabupaten Lumajang merumuskan bahwa Perda yang dibentuk tidak boleh bertentangan dengan kepentingan umum, peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi dan peraturan daerah lainnya. Sementara Peraturan Tatib DPRD lainnya tidak mengatur dan merumuskan tentang larangan demikian ini. Ada pun rumusan pasal dan ayat lainnya sama sekali tidak ada perbedaan dan merupakan copy paste dari PP No. 16/2010.
Pada saat penelitian ini dilangsungkan, masing-masing Pemda telah memiliki website. Website Pemerintah Kota (Pemkot) Probolinggo dapat diakses di: http://probolinggokota.go.id, Website Pemkot Blitar dapat diakses di:  http://www.blitar.go.id, Webiste Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Lumajang dapat diakses di: http://www.lumajang.go.id, dan Website Pemkab Tulungagung: http://www.tulungagung.go.id. Jika ditelusuri, ternyata website tersebut belum digunakan secara maksimal untuk mempublikasikan Raperda
Semua DPRD di lokasi penelitian telah memiliki alat kelengkapan yang berupa Badan Legislasi Daerah (Balegda). Sesuai dengan Peraturan Tatib DPRD, Balegda inilah yang akan terkait erat dengan masalah legislasi Perda. Sementara itu, dalam 5 (lima) tahun terakhir (tahun 2006 - tahun 2010) total Perda yang dibentuk di semua lokasi penelitian adalah berjumlah 255 Perda. Perda dalam rumpun organisasi dan administrasi pemerintahan paling banyak, yakni mencapai 63,14%. Perda yang terkait dengan kepentingan masyarakat sangat sedikit yakni hanya 7,45%. Adapun Perda dalam rumpun aktivitas usaha lebih banyak dibanding dengan Perda dalam rumpun kehidupan sosial, yakni 29,41%.
Meski Perda terkait dengan rumpun kehidupan sosial relatif lebih sedikit jika dibanding dengan rumpun Perda lainnya, namun tahun 2003 Pemda dan DPRD Kota Probolinggo telah menerbitkan Perda terkait dengan kehidupan sosial yang bersinggungan langsung dengan bidang politik cukup menarik manakala dikaitkan dengan kehidupan demokrasi. Perda yang demikian itu tidak dimiliki oleh tiga daerah lokasi penelitian lainnya. Kedua Perda di Kota Probolinggo tersebut adalah:
a.       Perda No. 5 Tahun 2003 tentang Partisipasi Masyarakat
b.       Perda No. 6 Tahun 2003 tentang Kebebasan Memperoleh Informasi.
Kedua Perda itu cukup progresif, sebab ketika Perda itu dibentuk pada tahun 2003, pada saat itu UU tentang Keterbukaan Informasi Publik (Nomor 14 Tahun 2008) yang menjadi rujukan terkait masalah tersebut belum ada. Dengan  diterbitkannya kedua Perda tersebut, Pada tahun 2003 Pemerintah Kota Probolinggo memperoleh penghargaan Region in a Leading Commitment on Public Participation (Partisipasi Publik) dari Jawa Pos Institute Pro Otonomi Award (JPIP).
E.2. Analisis terhadap Legislasi Peraturan Daerah di Jawa Timur
Dari keseluruhan hasil penelitian dapat dirumuskan catatan-catatan sebagai bentuk analisis untuk menjawab permasalahan penelitian yang diketengahkan dalam studi ini yaitu: “Mengapa legislasi Peraturan Daerah di Jawa Timur cenderung dilakukan secara elitis?” Tujuan dari pertanyaan pertama ini adalah untuk mendeskripsikan kecenderungan legislasi Perda di lokasi penelitian ditinjau dari perspektif demokrasi dan selanjutnya dianalisis untuk mencari jawab penyebab legislasi Perda yang dilakukan secara elitis tersebut.
1.    Kecenderungan Legislasi Peraturan Daerah di Jawa Timur dalam Perspektif Demokrasi
Pada umumnya legislatif dan eksekutif daerah saat merencanakan dan/atau menyusun Raperda tidak seluruhnya dimulai dengan melakukan pengkajian dan penelitian terlebih dahulu yang akan menghasilkan rekomendasi paling rasional tentang pentingnya sebuah Perda diterbitkan. Hal ini terbukti dalam penyampaian Raperda untuk dibahas di DPRD tidak semuanya disertai dengan naskah akademik.
Raperda baik yang tengah disiapkan Pemda/DPRD maupun yang sedang dibahas di tingkat DPRD tidak semuanya dipublikasikan ke masyarakat. Alasannya adalah: (a) Raperda hanya merupakan penjabaran (derivasi) lebih lanjut dari peraturan perundang-udangan yang lebih tinggi, (b) Raperda merupakan perubahan atas Perda yang sebelumnya sudah terbit, (c) jika Raperda dipublikasikan ke masyarakat maka prosesnya akan lama dan berlarut-larut sementara Pemda/DPRD sangat membutuhkan terbitnya Perda untuk menjadi dasar legal atas tindakan-tindakan publik yang akan dilakukan, (d) terbentur masalah minimnya anggaran masing-masing SKPD/DPRD dalam kegiatan legislasi Perda, dan (e) tidak semua masyarakat paham materi yang diatur Raperda, sehingga Raperda tidak dipublikasikan ke masyarakat.
Kota Probolinggo, sebagai satu-satunya lokasi penelitian yang sejak tahun 2003 telah memiliki Perda terkait transparansi kebijakan publik (Perda No. 6 Tahun 2003 tentang Kebebasan Memperoleh Informasi)  ternyata juga belum mampu mendorong elite setempat untuk selalu mempublikasikan dan memberikan akses yang luas kepada masyarakat untuk mengetahui dan memberikan masukan setiap kebijakan yang akan ditempuh Pemerintah Kota setempat. Apalagi Komisi Informasi hingga kini belum dibentuk, maka keinginan publik untuk mengetahui berbagai kebijakan dari Badan Publik di Kota Probolinggo mengalami hambatan.
Dalam hal keterlibatan masyarakat menunjukkan bahwa tingkat partisipasi publik dalam proses penyusunan maupun pembahasan Raperda relatif rendah. Elite daerah mengakui bahwa tidak semua elemen masyarakat dilibatkan dalam setiap tahap legislasi Perda. Ketika dikonfirmasi ke masyarakat ternyata hanya 15,20% yang menjawab selalu dilibatkan. Sementara 62,75% responden menyatakan tidak pernah diajak berpartisipasi. Sedangkan lainnya (22,05%) menyatakan pernah (tidak selalu diajak berpartisipasi) dilibatkan untuk memberikan masukan terhadap Raperda. Hal ini menunjukkan bahwa elite daerah telah mempromosikan ketidaksetaraan terhadap elemen yang ada dalam masyarakat terkait pelibatannya dalam penyusunan/pembahasan Raperda.
Kota Probolinggo, sebagai satu-satunya lokasi penelitian yang sejak tahun 2003 telah memiliki Perda terkait dengan demokratisasi dalam kebijakan publik (Perda No. 5 Tahun 2003 tentang Partisipasi Masyarakat) ternyata juga belum mampu mendorong elite setempat untuk selalu memberikan akses yang luas kepada warga masyarakat untuk terlibat dalam perencanaan dan pembahasan Raperda. Hal ini jelas bertentangan dengan Pasal 5 ayat ayat (2) huruf e yang merumuskan bahwa Pemerintah wajib mengikutsertakan masyarakat dalam “Penyusunan Peraturan daerah dan perundang-undangan lainnya yang menyangkut kepentingan umum”. Apalagi Komisi Pengaduan hingga kini belum dibentuk, maka pelibatan publik dalam proses pembentukan Perda jelas mengalami hambatan.
Bagi yang pernah diajak berpartisipasi dalam penyusunan dan pembahasan Raperda (yaitu 76 responden jumlah responden yang menyatakan selalu dan kadang-kadang saja) mayoritasnya (59,21%) menyatakan bahwa masukan-masukan mereka kepada Pemda maupun Pansus DPRD tidak diakomodasikan, tidak tahu, dan belum tentu diakomodasikan. Artinya masukan mereka ada yang diterima dan ada yang tidak diterima, bahkan ada yang tidak mengetahui apakah masukan mereka diakomodasikan atau tidak dalam Raperda.
Ketidakjelasan apakah masukan-masukan masyarakat yang pernah diajak berpartisipasi dalam proses pembahasan Raperda diakomodasikan dalam Perda tidak bisa dilepaskan dari tidak jelasnya aturan hukum dalam menjamin hak-hak publik dalam berpartisipasi. Menurut mayoritas responden (50,49%) mereka “tidak tahu” apakah peraturan hukum yang ada sudah menjamin hak masyarakat untuk berpartisipasi. Sementara 38,24% responden menjawab bahwa aturan hukum “belum menjamin” partisipasi masyarakat dalam legislasi Perda.
Berdasarkan hal tersebut memiliki implikasi lebih jauh, yakni menjadi terbatasnya ruang publik (public sphere) untuk secara kontinyu berpartisipasi di semua tahapan dalam legislasi Perda di lokasi penelitian. Padahal, public sphere merupakan wilayah yang paling vital bagi demokrasi yang mengasumsikan bahwa setiap warga negara terlibat aktif dalam proses pengambilan keputusan menyangkut kehidupan bersama.[9]
Ruang publik untuk berpartisipasi hanya terbuka pada saat mereka diundang secara resmi oleh Pemda/DPRD baik ke kantor Pemda atau gedung DPRD, ke kantor kecamatan, atau pun pada saat Pansus mengadakan kunjungan lapangan. Adanya undangan resmi dan kunjungan lapangan inilah yang menentukan siapa-siapa yang diajak DPRD untuk memberikan masukan atas Raperda yang tengah dibahas. Setelah mengundang publik secara resmi dan kunjungan lapangan tersebut, masyarakat tidak memiliki lagi kesempatan untuk mengawasi jalannya legislasi Perda antara DPRD dan pemerintah daerah.
Raperda yang sudah mendekati akhir pembahasan, dalam arti sudah dianggap cukup memperoleh pembahasan bersama antara Pansus DPRD dan Tim Eksekutif serta tinggal menetapkan menjadi Perda, ternyata tidak dilakukan uji publik dan konsultasi publik untuk memperoleh persetujuan publik bahwa Raperda telah sesuai dengan dengan aspirasi publik. Dengan demikian berarti bahwa kontrol rakyat terhadap tindakan elite daerah ketika mengimplementasikan fungsi dan wewenang di bidang pembentukan Perda sangat lemah. Atau bahkan bisa dikemukakan bahwa rakyat tidak memiliki kekuasaan untuk melakukan kontrol atas kebijakan-kebijakan yang tengah diproses baik ketika sedang disusun maupun dibahas, bahkan ketika akan ditetapkan yang dibuat oleh elite daerah.
Di samping ruang publik untuk berpartisipasi dalam legislasi Perda sangat terbatas, yakni hanya pada saat diundang secara resmi dan mungkin juga pada saat peninjauan/kunjungan lapangan, ternyata semua aturan hukum yang menjadi pedoman legislasi, termasuk juga Peraturan Tatib DPRD di semua lokasi penelitian, tidak terdapat mekanisme komplain publik jika publik dirugikan hak-haknya pada saat proses pembentukan Perda. Hal ini menunjukkan bahwa secara yuridis posisi tawar masyarakat dalam proses pembentukan Perda sangat lemah.
Catatan-catatan tersebut merupakan kecenderungan yang tampak di kalangan responden penelitian di lokasi penelitian maupun gejala normatif yang pada dasarnya merupakan catatan sebagai bentuk analisis indikator untuk melihat kecenderungan proses pembentukan Perda di Jawa Timur dilihat dari perspektif demokrasi. Dari catatan-catatan analisis tersebut tampak bahwa proses pembentukan Perda di lokasi penelitian cenderung elitis atau jelasnya cenderung mencerminkan demokrasi elitis/oligarkis.
2.         Penyebab Kecenderung Legislasi Peraturan Daerah di Jawa Timur Dilakukan Secara Elitis
a.      Prinsip keterbukaan
Keterbukaan merupakan pelaksanaan bahkan merupakan conditio sine qua non asas demokrasi. Keterbukaan memungkinkan partisipasi masyarakat secara aktif dalam pembentukan hukum. Keterbukaan dalam prosedur memungkinkan masyarakat untuk: meeweten (ikut mengetahui); meedenken (ikut memikirkan); meespreken (bermusyawarah); meebeslissen (ikut memutuskan dalam rangka pelaksanaan); dan medebeslissingsrecht (hak ikut memutus). Asas-asas tersebut harus dituangkan dalam prosedur pengambilan keputusan pemerintahan baik menyangkut suatu rencana, kebijakan, pembentukan peraturan perundang-undangan maupun suatu keputusan tata usaha negara.
Pada paparan analisis dapat diketahui bahwa ketika Raperda yang tengah disiapkan/disusun Pemda/DPRD maupun yang sedang dibahas di tingkat DPRD ternyata tidak semuanya dipublikasikan ke masyarakat. Penyebab Raperda tidak dipublikasikan adalah: (1) Raperda hanya merupakan breakdown dari peraturan perundang-udangan di atasnya, (2)  Raperda merupakan perubahan atas Perda yang sebelumnya sudah terbit, (3) jika Raperda dipublikasikan ke masyarakat maka prosesnya akan lama dan berlarut-larut, (4) terbentur masalah minimnya anggaran masing-masing unit kerja dalam kegiatan legislasi Perda, dan (5) tidak semua masyarakat paham materi yang diatur Raperda.
b.      Prisip partisipasi publik
Dalam demokrasi sejati, mereka yang diperintah harus mendapatkan akses pengaruh ke dalam sistem politik. Jika demokrasi ingin dikembalikan pada makna hakikinya, celah di antara dua Pemilu harus diisi dengan partisipasi politis warganegara dalam arti seluas-luasnya.[10] Jika partisipasi merupakan asas demokrasi, maka dalam demokrasi liberal yang partisipatif berarti rakyat mempunyai hak untuk ikut memutuskan (medebeslissingsrecht) dalam proses pengambilan keputusan pemerintahan (besluitvormingsproces).[11] Hak untuk ikut memutuskan dalam setiap proses pengambilan keputusan ini akan bermakna jika dilakukan secara terus menerus (berkelanjutan).
Sedangkan apabila dilihat dari sisi empiriknya, sebagaimana tersebut pada paparan data penelitian di atas, menunjukkan bahwa paling tidak ada 5 (lima) penyebab terbatasnya pelibatan/partisipasi publik, yaitu:
(1)     Raperda disusun karena merupakan penjabaran (breakdown) dari peraturan perundang-undangan di atasnya. Raperda yang demikian ini biasanya meliputi Raperda pembentukan, perubahan, penghapusan, atau pun penggabungan SKPD karena munculnya aturan baru dari pemerintah pusat.
(2)     Raperda disusun sebagai perubahan atas Raperda yang sudah ada karena: (a) sudah tidak sesuai dengan perkembangan zaman dan (b) terbitnya aturan baru dari pemerintah pusat yang mengharuskan sebuah Raperda untuk disesuaikan dengan aturan yang baru tersebut.
(3)     Jika masyarakat dilibatkan dalam penyusunan dan pembahasan Raperda maka penyelesaian penyusunan Raperda justru akan berlarut-larut. Keinginan masyarakat adalah sangat beragam yang tidak mungkin semuanya dimasukkan dalam Perda. Manakala dalam pandangan Pemerintah Daerah atau pun DPRD diperkirakan penyusunan dan pembahasan Raperda akan berlarut-larut, akhirnya masyarakat tidak dilibatkan dalam penyusunan Raperda.
(4)     Masyarakat tidak dilibatkan untuk memberikan masukan dalam penyusunan dan pembahasan Raperda karena masalah terbatasnya anggaran.
(5)     Substansi/materi dan masalah yang diatur dalam dalam Raperda tidak dipahami oleh masyarakat. Bisa jadi jika melibatkan masyarakat justru pembahasan Raperda akan melebar kemana-mana yang tidak akan fokus pada substansi dasar dari Raperda yang tengah disusun atau dibahas.
c.      Prisip persamaan/kesetaraan
Prinsip yang mengalir dalam partisipasi publik adalah adanya kesamaan atau kesetaraan. Secara garis besar, demokrasi menghendaki persamaan atau kesetaraan hak-hak dalam menjalankan peran politik. Dalam demokrasi tidak boleh ada diskriminasi kualitas apakah seorang individu itu tukang becak, misalnya, ataukah seorang profesor hukum, keduanya tetap memiliki kesamaan dan kesetaraan hak-hak politik (political equality). Prinsip kesetaraan ini sangat penting dalam meralisaikan demokrasi dalam ranah empiri. Tanpa adanya kesamaan politik, pemahaman tentang demokrasi menjadi tereduksi[12] bahkan boleh dikatakan tidak ada yang namanya demokrasi.
Jika dicermati paling tidak ada 2 (dua) penyebab adanya ketidaksamaan posisi masyarakatdalam legislasi Perda di lokasi penelitian, yaitu:
(1)     Manakala masyarakat dilibatkan dalam penyusunan dan pembahasan Raperda maka penyelesaian pembentukan Raperda justru akan berlarut-larut. Keinginan sekalian masyarakat adalah sangat beragam yang tidak mungkin semuanya dimasukkan dalam Perda. Manakala dalam pandangan Pemerintah Daerah atau pun DPRD diperkirakan penyusunan dan pembahasan Raperda akan berlarut-larut, akhirnya masyarakat tidak dilibatkan dalam penyusunan Raperda.
(2)     Jika melibatkan masyarakat maka pembahasan Raperda justru tidak akan fokus pada substansi dasar Raperda yang tengah disusun atau dibahas. Hal ini dikarenakan substansi/materi dan masalah yang diatur dalam dalam Raperda tidak mungkin dipahami oleh sekalian masyarakat lebih-lebih masyarakat yang awam dan diperkirakan tidak memiliki konsep yang jelas terhadap substansi dan permasalah yang diatur dalam Raperda. Dengan adanya pandangan yang demikian ini maka terjadi pemilihan dan pemilahan tentang siapa yang dilibatkan dan siapa yang tidak dilibatkan dalam legislasi Perda.
d.      Prinsip kebebasan
Prinsip berikutnya yang mengiringi prinsip partisipasi warga negara adalah adanya kebebasan, yang dalam pembicaraan ini berupa kebebasan dalam konteks politik. Menurut Hendra Nurtjahjo, kebebasan dalam konteks politik dipahami sebagai kemampuan untuk memilih secara bebas. Hak untuk menentukan pilihan sendiri secara bebas (self determination principle) dan eliminasi terhadap pemaksaan kehendak dari banyak kemungkinan pilihan yang ada menjadi esensi dalam konteks politik yang demokratis. Kebebasan di sini sebuah bentuk kebebasan yang sama dalam hukum, kebebasan sipil dan politik, serta terlepas dari gangguan ‘luar’, merupakan ciri dari demokrasi modern.[13]
Jika dianalisis, penyebab tidak maksimalnya implementasi prinsip kebebasan, baik kebebasan untuk memperoleh dan mengkritisi Raperda, barang tentu karena seperti dalam analisis kelima di atas, adalah adanya keengganan elite daerah untuk menyebarluaskan dan memberi ruang kepada masyarakat (public sphare) untuk secara kontinyu berpartisipasi di semua tahapan dalam legislasi Perda di lokasi penelitian. Padahal dalam demokrasi, prinsip keterbukaan, yang dalam hal ini ditandai dengan penyebarluasan Raperda dan public sphere, merupakan wilayah yang paling vital bagi demokrasi yang mengasumsikan bahwa setiap warga negara terlibat aktif dalam proses pengambilan keputusan menyangkut kehidupan bersama. Disebabkan adanya keengganan elite daerah dalam mempromosikan asas keterbukaan dan mengikutsertakan masyarakat secara luas inilah maka legislasi Perda di lokasi penelitian cenderung menjadi elitis.
b.      Prinsip kontrol rakyat terhadap proses kebijakan yang dibuat elite
Prinsip berikutnya yang mengalir dari partisipasi publik adalah adanya kontrol rakyat terhadap proses kebijakan yang dibuat elite yang diformat dalam sebuah Perda. Dengan adanya partisipasi maka rakyat dapat secara langsung melakukan kontrol/pengawasan atas berbagai kebijakan elite daerah dalam penyusunan dan pembahasan Raperda. Sebagaimana pendapat Kevin R. Hardwick: “Political participation concerns the manner in which citizens interest with goverment, citizens attempt to convey their needs to public officials in the hope of having these needs met”.[14] Jika partisipasi publik dikekang, maka kontrol publik atas kebijakan publik juga akan terpangkas. Sebaliknya jika partisipasi publik terbuka secara luas, maka kontrol publik atas berbagai kebijakan yang dirancang elite akan berjalan dengan baik.
Dari sisi civil society, penyebab lemahnya kontrol masyarakat terhadap legislasi Perda adalah adanya pandangan sebagian masyarakat yang mengacuhkan proses legislasi Perda. Sedangkan dari sisi elite daerah, paling tidak ada 4 (empat) sebab kontrol publik dalam legislasi Perda sangat lemah yakni:
(1)     materi Raperda secara matang sudah dibicarakan di internal Tim Eksekutif dan yang terlibat di dalamnya adalah berbagai instansi/unit/satuan kerja yang ada di daerah;
(2)     untuk Raperda tertentu sudah mendapat masukan yang cukup memadai dari berbagai kalangan/unsur masyarakat (stakeholders);
(3)     jika dimintakan persetujuan kepada masyarakat lebih dahulu bisa jadi materi Raperda akan mentah lagi padahal Raperda akan segera diajukan ke DPRD untuk memperoleh pembahasan bersama; d
(4)     Raperda sudah cukup memperoleh pembahasan bersama antara Pansus DPRD dengan Tim Eksekutif dan berbagai mitra kerja lainnya.

F. Simpulan dan Saran
d.      Prinsip kebebasan
Prinsip berikutnya yang mengiringi prinsip partisipasi warga negara adalah adanya kebebasan, yang dalam pembicaraan ini berupa kebebasan dalam konteks politik. Menurut Hendra Nurtjahjo, kebebasan dalam konteks politik dipahami sebagai kemampuan untuk memilih secara bebas. Hak untuk menentukan pilihan sendiri secara bebas (self determination principle) dan eliminasi terhadap pemaksaan kehendak dari banyak kemungkinan pilihan yang ada menjadi esensi dalam konteks politik yang demokratis. Kebebasan di sini sebuah bentuk kebebasan yang sama dalam hukum, kebebasan sipil dan politik, serta terlepas dari gangguan ‘luar’, merupakan ciri dari demokrasi modern.[13]
Jika dianalisis, penyebab tidak maksimalnya implementasi prinsip kebebasan, baik kebebasan untuk memperoleh dan mengkritisi Raperda, barang tentu karena seperti dalam analisis kelima di atas, adalah adanya keengganan elite daerah untuk menyebarluaskan dan memberi ruang kepada masyarakat (public sphare) untuk secara kontinyu berpartisipasi di semua tahapan dalam legislasi Perda di lokasi penelitian. Padahal dalam demokrasi, prinsip keterbukaan, yang dalam hal ini ditandai dengan penyebarluasan Raperda dan public sphere, merupakan wilayah yang paling vital bagi demokrasi yang mengasumsikan bahwa setiap warga negara terlibat aktif dalam proses pengambilan keputusan menyangkut kehidupan bersama. Disebabkan adanya keengganan elite daerah dalam mempromosikan asas keterbukaan dan mengikutsertakan masyarakat secara luas inilah maka legislasi Perda di lokasi penelitian cenderung menjadi elitis.
b.      Prinsip kontrol rakyat terhadap proses kebijakan yang dibuat elite
Prinsip berikutnya yang mengalir dari partisipasi publik adalah adanya kontrol rakyat terhadap proses kebijakan yang dibuat elite yang diformat dalam sebuah Perda. Dengan adanya partisipasi maka rakyat dapat secara langsung melakukan kontrol/pengawasan atas berbagai kebijakan elite daerah dalam penyusunan dan pembahasan Raperda. Sebagaimana pendapat Kevin R. Hardwick: “Political participation concerns the manner in which citizens interest with goverment, citizens attempt to convey their needs to public officials in the hope of having these needs met”.[14] Jika partisipasi publik dikekang, maka kontrol publik atas kebijakan publik juga akan terpangkas. Sebaliknya jika partisipasi publik terbuka secara luas, maka kontrol publik atas berbagai kebijakan yang dirancang elite akan berjalan dengan baik.
Dari sisi civil society, penyebab lemahnya kontrol masyarakat terhadap legislasi Perda adalah adanya pandangan sebagian masyarakat yang mengacuhkan proses legislasi Perda. Sedangkan dari sisi elite daerah, paling tidak ada 4 (empat) sebab kontrol publik dalam legislasi Perda sangat lemah yakni:
(1)     materi Raperda secara matang sudah dibicarakan di internal Tim Eksekutif dan yang terlibat di dalamnya adalah berbagai instansi/unit/satuan kerja yang ada di daerah;
(2)     untuk Raperda tertentu sudah mendapat masukan yang cukup memadai dari berbagai kalangan/unsur masyarakat (stakeholders);
(3)     jika dimintakan persetujuan kepada masyarakat lebih dahulu bisa jadi materi Raperda akan mentah lagi padahal Raperda akan segera diajukan ke DPRD untuk memperoleh pembahasan bersama; d
(4)     Raperda sudah cukup memperoleh pembahasan bersama antara Pansus DPRD dengan Tim Eksekutif dan berbagai mitra kerja lainnya.

F. Simpulan dan Saran
Hasil analisis data penelitian menunjukkan bahwa legislasi Perda di lokasi penelitian cenderung elitis. Indikatornya adalah: tidak semua Raperda ada naskah akademiknya, tidak semua Raperda dipublikasikan, tingkat pelibatan publik rendah, tidak ada jaminan hukum terkait pengakomodasian aspirasi dan komplain publik, serta tidak ada konsultasi dan uji publik atas Raperda yang akan ditetapkan.
Sedangkan penyebab legislasi Perda yang cenderung elitis tersebut adalah: adanya keengganan elite daerah untuk menyebarluaskan dan memberi ruang kepada masyarakat untuk secara kontinyu berpartisipasi dalam legislasi Perda, Raperda hanya merupakan breakdown dari peraturan di atasnya, Raperda merupakan perubahan atas Perda yang sebelumnya, prosesnya akan lama dan berlarut-larut, pembahasan Raperda tidak fokus, minimnya anggaran dalam kegiatan legislasi Perda, tidak semua masyarakat paham materi yang diatur Raperda, sebagian masyarakat mengacuhkan legislasi Perda, dan elite daerah menganggap bahwa Raperda sudah memperoleh pembahasan secara seksama antara DPRD dan Pemerintah Daerah.
Dengan temuan tersebut, maka patut disarankan agar elite daerah secara konsisten untuk menerapkan prinsip dasar demokrasi dalam legislasi Perda, agar dibuatkan anggaran khusus untuk publikasi dan partisipasi publik dalam legislasi Perda, masyarakat harus diadvokasi dan didorong untuk selalu mengawasi proses legislasi Perda, dan elite pusat maupun daerah diharapkan segera melakukan amandemen terhadap berbagai peraturan perundang-undangan yang terkait dengan legislasi Perda dengan memasukkan prinsip dasar demokrasi di dalamnya.
-----

DAFTAR PUSTAKA
Ade Armando (2002)  “Independensi Media, Public Sphere, dan Demokrasi Indonesia”. Dalam Maruto Md & Anwari WMK (ed.) Reformasi Politik dan Kekuatan Masyarakat, Kendala dan Peluang Menuju Demokrasi. LP3ES, Jakarta.
Al. Andang L. Binawan (2005) “Merunut Logika Legislasi”. Jentera Jurnal Hukum. Edisi 10 – Tahun III, Oktober 2005.
F Budi Hardiman Ruang Publik Politis: Komunikasi Politis dalam Masyara-kat Majemuk” Dalam http://www.duniaesai.com/komunikasi/kom1.htm
Frank n. Magill (eds.) (1996) International Encyclopedia of Government and Politics. Toppan Company PTE LTD, Singapore.
Hendra Nurtjahjo (2006) Filsafat Demokrasi. Bumi Aksara, Jakarta.
John Ferejohn (2005) Participation and Democracy. Stanford University.
Kompas. 16 Juli 2008.
Marc Bühlmann, Wolfgang Merkel, and Bernhard Wessels (2007) The Quality of Democracy: Democracy Barometer for Established Democracies. NCCR Democracy, University of Zurich, Social Science Research Centre Berlin (WZB).
P. de Haan et al. (1986) Bertuursrecht in Sociale Rechtsstaat, deel 2 Bertuurs-handelingen en waarborgen. Kluwer, Deventer.
Philipus M. Hadjon (1999) “Keterbukaan Pemerintahan dan Tanggung Gugat Pemerintah. Makalah dalam Seminar Hukum Nasional “Reformasi Hukum Menuju Terwujudnya Masyarakat Madani (Civil Society). Badan Pembinaan Hukum Nasional, Departemen Kehakiman, Jakarta, 12-15 Oktober 1999.
Robert Endi Jaweng (2006) Ihwal Perda Bermasalah. Kompas. 24 Maret 2006.
Satjipto Rahardjo (2002) Sosiologi Hukum, Perkembangan, Metode, dan Pilihan Masalah. Penyunting Khudzaifah Dimyati, Muhammadiyah University Press.
------- (2003) Sisi-Sisi Lain Hukum di Indonesia. Penerbit Buku Kompas, Jakarta.


[1] Kompas. 16 Juli 2008.
[2] Robert Endi Jaweng (2006) Ihwal Perda Bermasalah. Kompas. 24 Maret 2006, hal. 6.
[3] Al. Andang L. Binawan (2005) “Merunut Logika Legislasi”. Jentera Jurnal Hukum. Edisi 10 – Tahun III, Oktober 2005.
[4] Satjipto Rahardjo (2003) Sisi-Sisi Lain Hukum di Indonesia. Penerbit Buku Kompas, Jakarta,  hal. 135.
[5] Satjipto Rahardjo (2002) Sosiologi Hukum, Perkembangan, Metode, dan Pilihan Masalah. Penyunting Khudzaifah Dimyati, Muhammadiyah University Press, hal. 128.
[6] P. de Haan et al. (1986) Bertuursrecht in Sociale Rechtsstaat, deel 2 Bertuurshandelingen en waarborgen. Kluwer, Deventer, p. 140, sebagaimana dikutip Philipus M. Hadjon (1999) “Keterbukaan Pemerintahan dan Tanggung Gugat Pemerintah. Makalah dalam Seminar Hukum Nasional “Reformasi Hukum Menuju Terwujudnya Masyarakat Madani (Civil Society). Badan Pembinaan Hukum Nasional, Departemen Kehakiman, Jakarta, 12-15 Oktober 1999, hal. 5.
[7] John Ferejohn (2005) Participation and Democracy. Stanford University, p. 10.
[8] Marc Bühlmann, Wolfgang Merkel, and Bernhard Wessels (2007) The Quality of Democracy: Democracy Barometer for Established Democracies. NCCR Democracy, University of Zurich, Social Science Research Centre Berlin (WZB), pp. 13-14.
[9] Ade Armando (2002)  “Independensi Media, Public Sphere, dan Demokrasi Indonesia”. Dalam Maruto Md & Anwari WMK (ed.) Reformasi Politik dan Kekuatan Masyarakat, Kendala dan Peluang Menuju Demokrasi. LP3ES, Jakarta, hal. 195.
[10] F Budi Hardiman Ruang Publik Politis: Komunikasi Politis dalam Masyarakat Majemuk” Dalam http://www.duniaesai.com/komunikasi/kom1.htm
[11] P. de Haan et al. Op.cit. hal 6.
[12] Hendra Nurtjahjo (2006) Filsafat Demokrasi. Bumi Aksara, Jakarta. hal. 79.
[13] Hendra Nurtjahjo (2006) Filsafat Demokrasi. Bumi Aksara, Jakarta. hal. 78.
[14] Frank n. Magill (eds.) (1996) International Encyclopedia of Government and Politics. Toppan Company PTE LTD, Singapore, p. 1016.


---------------------------------------------


USAHA PENERTIBAN DAN PEMBINAAN
PEDAGANG KAKI LIMA DI KABUPATEN LUMAJANG

Henny Purwanti dan Misnarti
- Sekolah Tinggi Ilmu Hukum (STIH) Jenderal Sudirman Lumajang -

ABSTRAK
Pedagang kaki lima (PKL) merupakan sektor informal yang meskipun sangat membebani, namun merupakan kewajiban pemerintah daerah untuk membina serta melindunginya. Pembinaan PKL akan meningkatkan penggalian dana dalam rangka penerimaan daerah sekaligus mengembangkan kekuatan ekonomi  rakyat kecil. Selain pembinaan, pemerintah daerah juga melakukan penertiban yang acapkali terjadi kekerasan di dalamnya. Dalam kenyataannya, Pemkab Lumajang tidak konsisten dalam penegakan Perda No. 8 Tahun 2006 tentang Penertiban dan Pembinaan PKL di Kab. Lumajang.
Kata Kunci: Penertiban, Pembinaan, Pedagang Kaki Lima.


A.     PENDAHULUAN
Pedagang kaki lima telah (PKL)[1] memberikan inspirasi  tentang adanya jiwa kewirausahaan. Apabila PKL ada di seluruh belahan dunia berarti jiwa kewirausahaan bersifat universal. Akan tetapi tidak semua orang yang melakukan kegiatan usaha melalui PKL menjadi pelaku usaha yang berhasil. Namun mereka yang berhasil pada umumnya bertumpu di atas fondasi kegagalan.
PKL sebagai bagian dari usaha sektor informal dapat dijelaskan melalui ciri-ciri yang dikemukakan oleh Kartini Kartono dan kawan-kawan (1980: 3-7) sebagai berikut:
”Merupakan pedagang yang kadang-kadang juga sekaligus produsen. Ada yang menetap pada lokasi tertentu, ada yang bergerak dari tempat satu ke tempat yang lain (menggunakan pikulan, kereta dorong) menjajakan bahan makanan, minuman dan barang-barang konsumsi lainnya secara eceran. Umumnya bermodal kecil terkadang hanya merupakan alat bagi pemilik modal dengan mendapatkan sekedar komisi sebagai imbalan atau jerih payahnya. Pedagang kaki lima di perkotaan tidak saja merupakan pelembagaan perilaku ekonomi semata tetapi juga merupakan pelembagaan sosial”.[2]
Masalah PKL selalu menjadi hal yang menarik untuk diteliti. PKL selalu menjadi polemik di berbagai kalangan, baik di kalangan masyarakat maupun di kalangan pemerintah. Keberadaannya sering berhubungan dengan masalah penertiban  dan penggusuran seolah telah menjadi satu mata rantai tak terpisahkan. Upaya penertiban  yang dilakukan oleh  aparat pemerintah sering  berakhir dengan bentrokan dan mendapat perlawanan fisik dari PKL. Bersama dengan komponen  masyarakat lainnya, tidak jarang para PKL melakukan unjuk rasa yang selalu berakhir dengan kekacauan. Sehingga ketertiban yang diharapkan sulit sekali untuk diwujudkan.
 Menurut Satjipto Rahardjo, ”Ketertiban adalah sesuatu yang dinamis. Ketertiban dan kekacauan sama-sama ada dalam asas proses sosial yang bersambungan (continuum)”.[3] Keduanya  tidak berseberangan, tetapi sama-sama ada dalam  sati asas kehidupan sosial. Ketertiban  bersambung dengan kekacauan dan kekacauan membangun  ketertiban baru, demikian seterusnya. Dalam ketertiban ada benih-benih kekacauan, sedangkan dalam kekacauan tersimpan bibit-bibit ketertiban. Keduanya adalah sisi-sisi dari mata uang yang sama.[4]
Pemerintah daerah masih banyak mengalami kendala dalam mengatasi masalah PKL. Bagi pemerintah daerah sendiri, dalam setiap kebijakan  yang ingin dilaksanakan harus melalui  satu atau lain bentuk perundang-undangan. Sehingga nantinya kebijakan tersebut dapat dipahami oleh masyarakat juga pihak yang berkaitan dengan kebijakan tersebut.[5] Dalam rangka mewujudkan arah kebijakan tersebut di atas, pembentukan peraturan perundang-undangan diharapkan dapat menciptakan harmonisasi yang sesuai dengan aspirasi masyarakat.
Penggusuran PKL sebetulnya tidak perlu terjadi bila Perda dan penegakannya (law enforcement) sudah memadai. Inti dan arti penegakan hukum  terletak pada kegiatan  menyelesaikan hubungan nilai-nilai yang terjabarkan dalam kaidah-kaidah yang mantap dan mengejawantah dan sikap tindak sebagai rangkaian penjabaran nilai tahap akhir, untuk menciptakan, memelihara, dan mempertahankan  kedamaian pergaulan hidup.[6]
Fenomena PKL beserta pembinaan dan penertibannya demikian itu juga terjadi di Kabupaten Lumajang. Salah satu upaya untuk melakukan penertiban dan pembinaan tersebut adalah dengan mengeluarkan peraturan dalam bentuk Perda. Tampaknya penerapan Perda Nomor 8 Tahun 2006 tentang Penertiban dan Pembinaan Pedagang Kaki Lima di Kabupaten Lumajang menimbulkan kontroversi di tengah-tengah masyarakat. Relokasi PKL yang berada di Taman Mini dan area seputar Alun-Alun Lumajang ada unsur politik. Sementara dari aparat pemerintah beralasan perelokasian ini murni dilakukan karena keberadaan PKL di seputar jalan Alun-alun Lumajang dianggap tidak sesuai dengan tata ruang kota dan relokasi tersebut telah sesuai dengan Perda.
Berdasarkan fenomena tersebut di atas, maka upaya penertiban dan pembinaan PKL di Kabupaten Lumajang perlu untuk dikaji dan diteliti lebih dalam.

B.     METODE PENELITIAN
Pendekatan yang dipakai dalam penelitian ini adalah pendekatan yang bersifat yuridis sosiologis, yang dikaji berdasarkan sosiologi hukum. Pendekatan ini  dipakai karena peneliti bermaksud untuk memperoleh gambaran yang mendalam tentang upaya penertiban dan pembinaan yang dilakukan pemerintah di Kabupaten Lumajang, khususnya tentang perelokasian PKL di area seputar Alun-alun Lumajang dan Taman Mini serta pendapat dari PKL yang berada di lokasi tersebut.

C.     HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN
C.1. Perlindungan Hukum Bagi Pedagang Kaki Lima dalam UUD 1945
            Ketentuan perlindungan hukum bagi para PKL terdapat pada Pasal 27 ayat (2) UUD 1945 menyebutkan ”Tiap-tiap warga negara berhak atas pekerjaan dan penghidupan yang layak bagi kemanusiaan”. Pasal tersebut menjelaskan bahwa setiap warga negara mempunyai  hak untuk bekerja dalam bidang apapun selama tidak bertentangan dengan Undang-undang agar dapat mencukupi kebutuhan hidup bagi keluarganya sehingga dapat memperoleh kehidupan yang layak dan pantas dalam masyarakat. Apabila kehidupan masyarakatnya telah mencukupi, peme-rintah tidak akan kesulitan dalam memperbaiki ekonomi negara. Hal tersebut dapat  terwujud bila pemerintah mampu mengatasi masalah pedagang kaki lima dengan bujak dan santun.
Pasal 34 UUD 1945 juga menyebutkan:
1)       Fakir miskin dan anak-anak yang terlantar dipelihara oleh negara.
2)       Negara mengembangkan sistem jaminan sosial bagi seluruh rakyat dan memberdayakan masyarakat yang lemah dan tidak mampu sesuai dengan martabat kemanusiaan.
3)       Negara bertanggung jawab atas penyediaan  fasilitas pelayanan kesehatan dan fasilitas  pelayanan umum yang layak.
4)       Ketentuan lebih lanjut mengenai pelaksanaan pasal ini diatur dalam Undang-undang.
Mengacu pada Pasal 34 tersebut, khususnya ayat 2 dan 3 sudah seharusnya pemerintah bertanggung jawab atas warga negara yang berada di bawah garis kemiskinan melalui cara-cara pemberdayaan terhadap masyarakat yang lemah dan tidak mampu sesuai dengan martabat sebagai manusia.
            Pemerintah seharusnya bertanggung jawab penuh terhadap warganya sebagaimana disebutkan dalam Pasal 71 dan 72 Undang-undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia. Pada pasal 71 dijelaskan ”Pemerintah wajib dan bertanggung jawaqb menghormati, melindungi, menegakkan, dan memajukan hak asasi manusia yang diatur dalam Undang-undang ini, peraturan perundang-undangan lain, dan hukum internasional tentang hak asasi manusia yang diterima oleh negara Republik Indonesia”. Kewajiban dan tanggung jawab pemerintah kembali disebutkan pada Pasal 72 bahwa kewajiban dan tanggung jawab pemerintah sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 71, meliputi langkah implementasi yang efektif dalam bidang hukum, politik, ekonomi, sosial, budaya, pertahanan keamanan  negara dan bidang lainnya.
            Mengenai hak-hak yang termasuk kategori hak ekonomi dan sosial mencakup hak-hak: a. hak untuk bekerja; b. hak untuk mendapatkan upah yang sama; c. hak untuk tidak dipaksa bekerja; d. hak untuk cuti; e. hak atas makanan; f. hak atas perumahan; g. hak atas kesehatan; dan h. hak atas pendidikan.[7]
C.2. Perda No. 8 Tahun 2006 tentang Penertiban dan Pembinaan PKL di Kabupaten Lumajang.
            Perda Nomor 8 Tahun 2006 tentang Penertiban dan Pembinaan Pedagang Kaki Lima di Kabupaten Lumajang dikeluarkan sebagai wujud kebijakan pemerintah serta Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Lumajang untuk  menertibkan para PKL di Kabupaten Lumajang. Perda tersebut dibentuk atas inisiatif dan prakarsa dari Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Lumajang dan tercantum dalam materi pokok mengenai  pengaturan penertiban dalam Lembaran Daerah Seri E No. 8 Tahun 2006 tertanggal 22 Mei 2006.[8]
Salah satu bentuk pembinaan terhadap para PKL tersebut adalah dengan pendataan oleh instansi terkait serta pejabat yang ditunjuk, dan pemberian bimbingan serta penyuluhan secara berkesinambungan  kepada para PKL. Namun dalam faktanya tidak semua PKL  merasa telah mendapat pembinaan dari aparat pemerintah. Bahkan banyak PKL merasa  tidak ada pembinaan  secara nyata terhadap keberadaannya. Sementara salah satu upaya penertiban dilakukan Pemerintah Kabupaten Lumajang dengan perelokasian tempat berjualan para PKL. Perelokasian dalam rangka penertiban PKL terkesan hanya terfokus pada PKL yang ada di daerah Alun-alun Lumajang saja. Maka wajar bila sebagian PKL merasa tidak puas dengan isi Perda serta kebijakan pemerintah tersebut yang dianggap hanya menjalankan hukum secara setengah-setengah tanpa memandang nilai-nilai keadilan yang seharusnya ada dalam setiap hukum di Indonesia.
            Dalam Perda Nomor 8 Tahun 2006 Pasal 3 disebutkan bahwa PKL dilarang:
a.       melakukan kegiatan usahanya di Jalan Alun-alun Lumajang dan daerah sekitarnya, trotoar, jalur hijau, stren sungai dan atau fasilitas umum di Kabupaten Lumajang, kecuali kawasan tertentu yang ditetapkan dengan Keputusan Bupati;
b.       melakukan kegiatan usahanya dengan mendirikan tempat  usaha yang bersifat semi permanen dan atau permanen;
c.       melakukan kegiatan usaha yang menimbulkan kerugian dalam hal keamanan, ketertiban, kebersihan, kesehatan, kerapian, dan keindahan;
d.       menggunakan lahan yang melebihi ketentuan yang telah diijinkan oleh Bupati dan/atau wakil pejabat yang ditunjuk;
e.       menelantarkan dan atau membiarkan kosong tanpa kegiatan secara terus-menerus selama 1 (satu) bulan.
C.3. Keberadaan Pedagang Kaki Lima di Kabupaten Lumajang
            Kondisi ekonomi di Kabupaten Lumajang semakin lama semakin tak menentu, membuat sebagian  besar masyarakat Kabupaten Lumajang  harus berusaha lebih keras agar dapat mempertahankan kelangsungan hidupnya dan juga keluarganya. Di tambah lagi dengan sulitnya memperoleh lapangan pekerjaan yang layak, maka tidak mengherankan bila jumlah pedagang kaki lima di Kabupaten Lumajang  semakin hari semakin meningkat.
            Hal tersebut dapat dilihat  dari jumlah PKL di Kabupaten Lumajang menurut data  yang diperoleh dari Asosiasi PKL di Kabupaten Lumajang, pada tahun 2001 jumlah PKL yang berada di Kabupaten Lumajang sebesar 178 orang, kemudian pada tahun 2002 menjadi 236 orang.[9] Dari hal tersebut nampak besar sekali jumlah peningkatannya yaitu lebih kurang 27 persen dari yang semula 178 menjadi 236 orang selama satu tahun.
            Pada tahun 2010 jumlah PKL menjadi 450 orang yang telah didata oleh Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Lumajang. Jumlah tersebut belum termasuk  para PKL yang berada di trotoar sepanjang Jalan Raya PB Sudirman Lumajang dan tidak masuk dalam pendataan  Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Lumajang. Kenyataan tersebut menunjukkan bahwa kesejahteraan  masyarakat Kabupaten Lumajang masih rendah karena masih banyak  penduduk di Kabupaten Lumajang yang hidup di bawah garis kemiskinan. Sebagian besar penduduk yang bekerja sebagai PKL adalah penduduk yang kurang mampu dalam perekonomian.
            Sejak dikeluarkan Perda No. 8 Tahun 2006 pemerintah Kabupaten Lumajang melarang PKL  dan tidak diijinkan  berjualan di Taman Mini dan Alun-alun Lumajang. Namun PKL  tidak mengu\indahkan  larangan tersebut. Sehingga pemerintah harus  berusaha lebih keras lagi dalam mengadakan penertiban terhadap PKL tersebut. Akhirnya pada tahun 2009, pemerintah mulai bertindak tegas  terhadap keberadaan PKL   di Taman Mini dan di sekitar Alun-alun  Lumajang. Pemerintah kembali melarang  para PKL yang menempati lokasi tersebut dan berusaha untuk memindahkan PKL ke lokasi yang lain. Larangan tersebut menimbulkan penolakan dari para pedagang kaki lima yang tidak ingin pindah dari lokasi Taman Mini dan Alun-alun Lumajang tersebut.
            PKL yang berada di Alun-alun Lumajang dan di taman Mini mulai melakukan perlawanan dengan unjuk rasa kepada Pemerintah Kabupaten Lumajang sebagai bentuk penolakan terhadap tindakan Pemerintah Kabupaten Lumajang yang telah melarang PKL untuk berjualan di lokasi tersebut. PKL menuntut agar  agar disediakan lokasi yang baru bila tidak diijinkan lagi  untuk berdagang di Alun-alun Lumajang. PKL bahkan sempat mengadu kepada DPRD Lumajang untuk memperoleh kepastian  tentang keberadaannya. Akhirnya pada tanggal 4 Agustus 2009, DPRD memberikan surat rekomendasi yang ditujukan kepada Bupati Lumajang selaku pemimpin di Kabupaten Lumajang.
            Adapun ini surat rekomendasi tersebut antara lain agar para PKL  tersebut diijinkan berjualan di Alun-alun Lumajang sebelum mendapat tempat relokasi yang permanen dan representatif. Apabila pemerintah Kabupaten Lumajang telah siap menyediakan tempat relokasi yang pemanen dan strategis, maka PKL siap untuk dipindahkan ke tempat relokasi yang baru. Menanggapi hal tersebut, akhirnya  Pemerintah Lumajang  memberikan kelonggaran . PKL diijinkan  untuk tetapberjualan  di Alun-alun dan Taman Mini  namun hanya pada hari tertentu yang telah ditentukan oleh Pemerintah Kabupaten Lumajang, sampai lokasi baru  selesai didirikan.Selanjutnya di hari tertentu  PKL tidak diijinkan  untuk berjualan di area Alun-alun dan Taman Mini Lumajang dan dihimbau untuk menempati tempat relokasi sementara yang berada di halaman sebelah Barat Stadion Semeru Lumajang. Hal tersebut berdasarkan  pada surat Keputusan Bupati Lumajang Nomor: 188.45/209/427.12/2009 tanggal 14 Agustus 2009. tentang Relokasi PKL di Kawasan Alun-alun Lumajang ke Relokasi sementara di Halaman Sebelah Barat Stadion Semeru Lumajang..
            Lokasi baru yang disediakan oleh Pemerintah Lumajang adalah area Artagama Lumajang yang terletak di sebelah Barat Stadion Semeru. Lokasi tersebut dianggap strategis oleh pemerintah karena berada di sekitar Stadion yang banyak dikunjungi masyarakat. Namun PKL tidak setuju untuk direlokasi ke lokasi tersebut karena  menganggap area Artagama Lumajang tidak strategis serta jauh dari keramaian. Akhirnya  terjadi kesepakatan antara Pemerintah Kabupaten Lumajang dengan PKL bahwa PKL tetap dapat berjualan di Alun-alun Lumajang pada hari-hari tertentu saja.
            Setelah pendirian lokasi berdagang baru selesai, para PKL mulai dilarang berjualan di area Alun-alun Lumajang, dan dihimbau  untuk pindah ke lokasi yang telah disediakan. Namun PKL tetap tidak setuju, hingga Pemerintah Kabupaten Lumajang melalui Satuan Polisi Pamong Praja mulai melakukan  penertiban terhadap PKL di area Alun-alun  Lumajang. PKL kembali melakukan unjuk rasa. Namun Pemerintah Kabupaten Lumajang  tetap tidak mengijinkan PKL untuk berjualan di Alun-alun Lumajang dan sekitarnya dengan alasan karena lokasi baru yang dituntut para PKL sudah selesai dan disediakan. Bahkan Pemerintah Kabupaten Lumajang menutup lokasi Taman Mini agar para PKL tidak berdagang di lokasi tersebut. Akhirnya sebagian kecil pedagang kaki lima  di Alun-alun Lumajang yang awalnya menolak direlokasikan ke Artagama, mulai setuju untuk menempati lokasi tersebut, namunb sebagian besar tersebar ke tempat-tempat lain. Ada yang berjualan di sekitar  tempat tinggalnya, ada yang berkeliling menjajakan daganganya dan sebagian lagi  menempati lokasi-lokasi yang strategis yang lain.
            Awalnya para PKL yang tidak setuju untuk menempati lokasi Area Artagama, mulai menempati lokasi strategis  seperti di sekitar perempatan dan Jalan Panjautan, namun warga sekitar  tidak setuju karena  lokasi tersebut merupakan jalan yang ramai sehingga dengan adanya PKL di wilayah  tersebut, maka pengguna  kendaraan menjadi terganggu. Akhirnya PKL yang menempati  lokasi tersebut  pindah ke Area Perumahan Tukum Indah. Sehingga PKL yang berasal dari Taman Mini dan Alun-alun Lumajang akhirnya menempati dua lokasi yang berbeda. Sebagian dari PKL pindah ke Area Artagama dan sebagian lagi menempati Area Perumahan Tukum Indah.
C.3.1. Keberadaan PKL di Area Artagama Lumajang.
            Area Artagama (Area Wisata Jalan Gajah Mada) Lumajang merupakan salah satu tempat  PKL yang didirikan  dan disediakan oleh pemerintah Kabupaten Lumajang bagi para pedagang kaki lima  yang telah direlokasi dari Alun-alun Lumajang dan Taman Mini (Taman Arya Wiraraja) Lumajang. Area Artagama terletak  di Jalan Gajah Mada Lumajang yang berada  di daerah sebelah Barat Stadion Semeru Lumajang atau dikenal dengan nama Area Toga. Di depan Area Artagama tersebut terdapat sebuah ruas jalan  yang ramai dilewati oleh  para pemakai kendaraan bermotor dan juga para pejalan kaki.
Area  Artagama Lumajang ditempati  sekitar 135 PKL yang menempati petak-petak yang telah disediakan oleh Pemerintah Kabupaten Lumajang. Berdasarkan pada hasil wawancara dengan Bp. Waluyo dari Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Lumajang, pada saat awal di data jumlah PKL yang terdaftar  adalah sebanyak hampir 150 orang pedagang yang menempati 4 petak lokasi berdagang yang tersedia, tiap petak diisi rata-rata 40 orang PKL.
Berdasarkan dari hasil wawancara dengan para PKL di area Artagama, banyak yang mengaku masih baru berjualan di lokasi tersebut dan bukan PKL yang berasal dari Alun-alun Lumajang. Berdasarkan wawancara dengan Bu Neto, salah seorang pedagang makanan di Artagama yang berasal dari Alun-alun Lumajang, jumlah PKL di Alun-alun Lumajang berkisar 115 PKL. Setelah dilarang berjualan di Alun-alun Lumajang dan diadakan relokasi, PKL yang menempati Area Artagama hanya sekitar 15 orang saja sementara sisanya tersebar ke tempat lain salah satunya Area Perumahan Tukum Indah. Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Lumajang juga menerangkan bahwa pihak Dinas Perindustrian dan Perdagangan Lumajang merasa kesulitan dalam mendata PKL yang berasal dari Alun-alun Lumajang atau PKL baru yang menempati lokasi Artagama tersebut.
Adapun gambaran masing-masing petak dapat dilihat pada Tabel berikut:
Tabel 1. Klasifikasi PKL di Area Artagama Berdasarkan Jenis Dagangannya.

NO
Jenis Dagangan
Jumlah PKL

Jumlah
Petak A
Petak B
Petak C
Petak D
1
2
3
4
5
6
7
8
Pakaian
Aksesories
Sepatu sandal
Makanan
Helm
Alat dapur
Mainan anak
VCD
9
1
5
22
1
2
4
-
4
7
-
17
-
1
1
1
6
16
2
24
-
-
-
2
-
-
-
-
-
-
7
-
19
24
7
63
1
3
12
3

J u m l a h
44
31
50
7
132
Sumber: Disperindag Kab. Lumajang Tahun 2010.
 Berdasarkan data tersebut di atas dapat dilihat bahwa PKL yang paling banyak adalah berjualan makanan yaitu berjumlah 63 pedagang atau sekitar 48 % dari 132 jumlah PKL (seluruh PKL di Artagama.). Sedangkan jumlah yang paling sedikit adalah PKL yang berjualan helm yaitu hanya 1 orang atau 0,76%. Para PKL tersebut banyak yang menjual makanan karena umumnya pengunjung datang untuk sekedar rekreasi sambil menikmati makanan atau sekedar  berbelanja murah karena di sebelah utaranya ada lokasi tersebut. Sudahterdapat hutan kota yang cukup rindang yang difungsikan sebagai tempat bermain bagi anak-anak.
Berdasarkan Tabel tersebut di atas nampak bahwa letak PKL yang menempati  lapak-lapak  yang telah disediakan juga tidak merata, karena jumlah PKL yang  menempati Petak D hanya sedikit yaitu 7 orang berarti hanya 5 % sedang yang berada di Petak C paling padat yaitu sebanyak 50 PKL berarti 38 % berada di Petak C. Hal ini menunjukkan bahwa penataan PKL di Area Artagama  masih belum maksimal, karena  lapak-lapak yang tersedia masih banyak yang belum dimanfaatkan dan dibiarkan dalam keadaan kosong.
Berawal dari jumlah PKL yang di data oleh Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Lumajang yang berjumlah 150 PKL. Setelah diteliti ternyata berkurang menjadi hanya sekitar 132 PKL dan hanya 15 PKL yang berasal dari Alun-alun Lumajang, sementara lainnya adalah PKL baru. Hal tersebut dikarenakan  sebagian PKL yang berasal dari Taman Mini dan Alun-alun Lumajang tidak setuju dengan relokasi tersebut dengan alasan tempat yang kurang strategis dan tidak se ramai di Area seputar Taman Mini dan Alun-alun Lumajang.
C.3.2. Keberadaan  PKL di Perumahan Tukum Indah
            Perumahan Tukum Indah merupakan lokasi perumahan yang terletak di sebelah Timur Desa Bagusari dan termasuk dalam wilayah  Kecamatan Tekung. Lokasi PKL tersebut berada tepat di sebelah selatan pojok Jalan Lintas Timur Lumajang. PKL yang berjualan di Perumahan Tukum Indah Lumajang merupakan PKL yang berasal dari  Alun-alun Lumajang. Awalnya pemerintah Kabupaten Lumajang bermaksud melakukan relokasi ke Area Artagama. Namun para PKL tersebut menolak untuk pindah  ke lokasi tersebut dengan alasan lokasi baru yang disediakan oleh  Pemerintah Kabupaten Lumajang dianggap kurang strategis dan tidak seramai di  Taman Mini dan Alun-alun Lumajang. Sehingga PKL yang berasal dari  Taman Mini dan Alun-alun Lumajang lebih memilih untuk mencari lokasi berdagang sendiri yang dianggap strategis daripada di area Artagama.
            Jumlah PKL yang menempati area Perumahan Tukum Indah sekitar 44 PKL yang menjual berbagai macam barang dagangan. Mulai dari pedagang pakaian, makanan, hingga mainan anak-anak. Sebagian PKL yang menempati lokasi Perumahan Tukum Indah adalah PKL yang berasal dari Taman Mini dan Alun-alun Lumajang. Untuk lebih jelasnya jumlah PKL di Perumahan Tukum Indah Lumajang dapat dilihat dalam tabel berikut:
Tabel 2. Klasifikasi PKL di Perumahan Tukum Indah Berdasarkan Jenis Dagangannya.
NO
Jenis Dagangan
Jumlah PKL
1
2
3
4
5
6
7
8
Pakaian
Aksesories
Sepatu sandal
Makanan
Alat dapur
Mainan anak
VCD
Ikan hias
12
5
2
16
1
5
2
1

J u m l a h  P K L
44
Sumber: Data primer yang diolah
Dari data tersebut dapat dilihat bahwa PKL yang paling banyak adalah penjual makanan sebanyak 16 orang berarti 36 % dari 44 orang PKL yang berada di Perumahan Tukum Indah berjualan makanan. Sedangan yang berjualan alat dapur dan ikan hias masing-masing sama hanya 1 orang, berarti sekitar 2,3 % saja.
Jumlah tersebut belum termasuk PKL yang telah menyebar ke lokasi lainnya. Umumnya, para PKL yang berasal dari Taman Mini dan Alun-alun Lumajang lebih memilih  menjajakan barang dagangannya  dengan cara berkeliling dari tempat satu ke tempat lain daripada harus menempati satu lokasi saja. Namun terkadang para PKL tersebut juga  menempati lapak-lapak yang berada di Area Perumahan Tukum Indah.
            Dengan berbagai alasan PKL untuk menolak direlokasi lebih memilih lokasi Perumahan Tukum Indah  daripada harus menempati lokasi Artagama yang telah disediakan Pemerintah Kabupaten Lumajang. Namun keberadaan para PKL di Area Perumahan Tukum Indah juga masih belum ada kepastian  karena lokasi yang digunakan, awalnya merupakan sub terminal yang sewaktu-waktu akan difungsikan kembali.

C.4. Penerapan Perda Nomor 8 Tahun 2006 Tentang Penertiban dan Pembinaan PKL di Kabupaten Lumajang
C.4.1. Penerapan Perda Terhadap Masyarakat Kabupaten Lumajang
            Masyarakat di Kabupaten Lumajang umumnya tidak begitu memahami Perda Nomor 8 Tahun 2006 Tentang Penertiban dan Pembinaan PKL di Kab. Lumajang  tersebut. Berdasarkan hasil wawancara dengan beberapa narasumber, masyarakat hanya mengetahui bahwa PKL di Taman Mini dan seputar Alun-alun Lumajang telah pindah lokasi yang baru yaitu Area Artagama Lumajang. Umumnya masyarakat tidak mengetahui tentang pelaksanaan Perda Nomor 8 Tahun 2006. namun dengan direlokasikannya PKL yang berada di taman Mini dan sekitar Alun-alun Lumajang mengundang berbagai tanggapan  dari masyarakat. Ada yang pro dan ada yang kontra. Yang tidak setuju  bila PKL dipindah ke Artagama menyatakan alasannya karena Taman Mini dan Alun-alun Lumajang sering dikunjungi wisatawan  baik dari dalam maupun dari luar kota Lumajang. Karena biasanya sambil rekreasi warga juga dapat membeli makanan sebagai pelengkap selama ngobrol atau ketika  sedang berekreasi bersama putra-putrinya maupun keluarganya. Ibu Ratna memberikan saran  agar PKL tidak direlokasi tapi cukup ditata dan dirapikan saja seperti yang terjadi di daerah lain. Sebaliknya menurut Sdr. Sarwo menyatakan bahwa PKL memang seharusnya dipindahkan agar Taman Mini dan Alun-alun  Lumajang menjadi bersih dan indah serta  tampak hijau dan rindang.
            Beberapa Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM) yang menaungi keberadaan  para PKL di Taman Mini dan Alun-alun Lumajang. Salah satunya adalah LSM Gerakan Masyarakat Bawah Indonesia (GMBI) yang dengan gigih  berusaha mempertahankan  agar para PKL  yang berada di Taman Mini dan sekitar Alun-alun Lumajang  tetap berdagang di lokasi tersebut, karena mereka beranggapan bahwa warga punya hak untuk berusaha mempertahankan  hidup dan kehidupannya  tanpa adanya tekanan dari pihak manapun tak terkecuali pemerintah. Bahkan para PKL menganggap bahwa LSM tersebut lebih memahami masyarakat kecil daripada pemerintah sendiri.
            Hal tersebut sebagaimana yang ada dalam UU Nomor 39 Tahun 1999 Tentang Hak Asasi Manusia pada Pasal 38 angka 1 menyebutkan bahwa setiap warga negara, sesuai dengan bakat, kecakapan, dan kemampuan, berhak atas pekerjaan yang layak. Demikian juga pada angka 32 disebutkan   bahwa setiap orang berhak bebas memilih pekerjaan yang disukainya dan berhak pula atas syarat-syarat ketenagakerjaan yang adil.
C.4.2. Peranan Satuan Polisi Pamong Praja sebagai Pelaksana Perda
            Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol PP) Lumajang bertugas menertibkan  para PKL yang berada du Kabupaten Lumajang. Sebagai salah satu upaya relokasi terhadap PKL yang berada di wilayah Taman Mini dan seputar Alun-alun Lumajang, Satpol PP memegang peranan untuk menertibkan PKL  yang berada di lokasi tersebut. Walaupun cara yang dipakai dalam penertiban tersebut identik dengan kekerasan, Satpol PP Lumajang beralasan bahwa mereka hanya melakukan Perda yang ada.
            Menurut salah satu staf di Kantor Satpol PP Lumajang: tidak seharusnya PKL menyalahkan Satpol PP jika sampai muncul kekerasan dalam upaya penertiban yang dilakukan di Taman Mini dan sekitar Alun-alun Lumajang. Karena satpol PP hanya berusaha menegakkan Perda yang telah dibentuk oleh DPRD beserta Pemerintah Kab. Lumajang. Karena Satpol PP sebagai pelaksana, bukan pembuat atau pembentuk Perda tersebut. Jika PKL tidak puas dengan isi perda tersebut, maka PKL harus berdialog dengan DPRD dan Pemerintah Kabupaten Lumajang selaku pembuat Perda tersebut.
            Berdasarkan sumber data yang diperoleh dari salah satu LSM yang menaungi PKL, Satpol PP Kab. Lumajang menjelaskan dan mengklarifikasi mengenai beberapa tindakan yang berkaitan dengan  relokasi antara lain :
1.       Satpol PP melaksanakan tugas untuk mengendalikan para PKL  agar tidak berjualan di sembarang tempat yang dapat mengganggu  bahkan merampas hak masyarakat lain. Oleh karena itu, berdasarkan UU No. 32 Tahun 2004 jo PP 32 Tahun 2004 Satpol PP diberi kewenangan oleh Pemerintah cq Kab. Lumajang guna memelihara ketentraman dan ketertiban masyarakat.
2.       Tugas Satpol PP memelihara dan menyelenggarakan ketentraman dan ketertiban umum, serta menegakkan Perda dan Peraturan Bupati.  Oleh karena Satpol PP sebagai unsur pelaksana teknis daerah, maka bertanggung jawab kepada Bupati melalui sekretaris daerah. Berdasarkan hasil audiensi dengan korlap PKL di seputar Alun-alun tgl. 8 Juni 2009 di ruang Mahameru,, disepakati bahwa Satpol PP untuk segera merelokasi lokasi usaha para PKL dari Taman Mini dan sekitar Alun-alun Lumajang ke halaman Stadion Semeru sebelah Barat dengan mempertimbangkan hal-hal sebagai berikut:
a)             Mewujudkan tata ruang yang harmonis;
b)             Tersedianya fasilitas umum dan sosial;
c)             Memberikan kepastian usaha bagi PKL;
d)             Meningkatkan ekonomi masyarakat.
3.       Salah satu tugas Satpol PP adalah menegakkan Perda, salah satunya adalah Perda No. 8 Tahun 2006 Tentang Penertiban dan Pembinaan PKL di Kab. Lumajang, khususnya pasal 3 (1) huruf a disebutkan bahwa PKL dilarang melakukan  kegiatan usahanya di Alun-alun Lumajang dan sekitarnya, trotoar, jalur hijau, stren sungai, dan atau fasilitas umum, kecuali di kawasan tertentu yang ditetapkan dengan peraturan Bupati Lumajang.
4.       Dasar tindakan instansi Satpol PP terkait pemasangan pengumuman (plak pengumuman) di depan Taman Mini adalah wujud atau visualisasi kepada PKL  dalam bentuk sosialisasi  sebagaimana  diamanatkan delam Perda No. 26  Tahun 2007 Tentang Sistem Operasional dan Tata Kerja Satpol PP.
5.       Terkait upaya relokasi PKL di Taman Mini adalah berdasarkan Perda No. 8 tahun 2006 Tentang Penertiban dan Pembinaan PKL di Kab. Lumajang, dan Perda No. 26 Tahun 2007 Tentang Sistem Operasional dan tata Kerja Satpol PP dikuatkan dengan surat Gubernur  111.1/983/303/2008 tanggal 31 Des Tahun 2008 Tentang Pembinaan PKL. Juga hasil rapat bersama di Kantor Bappekab untuk merelokasi PKL di Taman Mini dan seputar Alun-alun Lumajang.
6.       Terkait Relokasi PKL di Taman Mini adalah berdasarkan Perda No. 8 Tahun 2006  Pasal 3 (1) karena Taman Mini diperuntukkan sebagai fasilitas umum, rekreasi anak-anak.
7.       Dasar pemasangan papan pengumuman dan upaya relokasi PKL di Taman Mini merupakan visualisasi Satpol PP sebagaimana tertuang dalam Perda No. 8 Tahun 2006 untuk melakukan pembinaan dan di dalamnya ada unsur sosialisasi.
8.       Terkait relokasi  PKL yang berada di Dalam Taman Mini  berdasarkan pada UU No. 32 Tahun 2004 Pasal 20 ayat 1 sebagaimana sesuai dengan tahapan yang dilalui pada awal tanggal 8 Juli 2009 melaksanakan audiensi dan hasilnya ditindak lanjuti pada hari Kamis tgl. 11 Juni 2009 dengan sosialisasi bersama seluruh PKL yang ada di taman Mini dan seputar Alun-alun lumajang, Jalan Abu Bakar, Jalan Cokro Sudjono dan Jalan Imam Sujai.
9.       Satpol PP telah melakukan sosialisasi sebanyak 2 kali dengan dihadiri seluruh PKL, sedangkan terkait dengan permodalan sudah diusulkan kepada Bupati melalui Surat Satpol PP pada tgl. 11 Juni 2009.
Klarifikasi tersebut terdapat dalam berita acara LSM GMBI Distrik Lumajang No. 51 A.KLA/PK5/GMBI/DPD-LMJG/VI/2009 perihal klarifikasi dan tindakan. Demikian hasil klarifikasi dan tanggapan dari Satpol PP tgl. 15 Juli 2009 di Kantor Satpol PP kab. Lumajang terkait dengan surat yang berasal dari LSM GMBI yang mempertanyakan dasar tindakan Satpol PP terhadap Penertiban serta upaya relokasi PKL.
D.2.3. Pembinaan Terhadap PKL oleh Pemerintah
            Berdasarkan hasil wawancara dengan Bpk. Waluyo dari dinas Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten lumajang, terdapat tim pembina dan penertiban PKL di Kab. Lumajang. Tim tersebut terdiri dari 13 unsur instansi yaitu:
1)       Unsur Bappeda sebagai perencana dalam pendirian  tempat dan lokasi yang akan dipergunakan di Area Artagama Lumajang;
2)       Unsur Satpol PP sebagai tim yang bertugas melakukan penertiban terhadap PKL yang menempati lokasi tertentu yang dilarang oleh pemerintah;
3)       Unsur Badan Kesbangpol untuk mengetahui pengaruh sosial yang timbul di masyarakat akibat dari relokasi tersebut;
4)       Unsur Dinas Perhubungan sebagai pengelola retribusi parkir dan jalan;
5)       Unsur Dinas Pekerjaan Umum;
6)       Unsur Dinas Lingkungan Hidup sebagaui unsur penataan lingkungan;
7)       Unsur Dinas  Pasar sebagai Pengelola retribusi terhadap PKL;
8)       Unsur Bagian umum Setda;
9)       Unsur Bagian Hukum Setda;
10)   Unsur Kantor Pelayanan terpadu untuk masalah perijinan lokasi PKL;
11)   Unsur Kodim Lumajang sebagai pengamanan;
12)   Unsur Polres Lumajang sebagai pengamanan;
13)   Unsur Kecamatan.
Berdasarkan hasil wawancara dengan sekretaris  di Dinas Pasar Kab. Lumajang, saat ini  pengelolaan retribusi  dari PKL di area Artagama Lumajang telah ditangani oleh pengelolapasar Sukodono, karena pengelolaannya masih menjadi satu dengan Lesehan Stadion Semeru (LSS), nantinya pengelola Pasar Sukodono yang akan bekerjasama dengan Dinas Pasar Kab. Lumajang. Namun, untuk PKL yang berada di Perumahan Tukum Indah belum dipungut retribusi, karena  masih melihat perkembangan mengenai kawasan tersebut. Hal tersebut berdasarkan pada Keputusan Bupati No. 26 Tahun 2003 Tentang Petunjuk Pelaksanaan Peraturan Daerah No. 4 Tahun 1999 Tentang Retribusi Pasar.[10] Dalam peraturan tersebut disebutkan mengenai fasilitas, jenis retribusi dan ketentuan besarnya tarif.
Dengan demikian pemerintah Kab. Lumajang hanya menertibkan PKL sebatas di Area Taman Mini dan seputar Alun-alun Lumajang dan belum sepenuhnya mencakup seluruh PKL  yang ada di wilayah Kab. Lumajang. Hal ini menunjukkan bahwa pemerintah Kab. Lumajang tidak konsisten dalam penegakan Perda No. 8 Tahun 2006 tentang Penertiban dan Pembinaan PKL di Kab. Lumajang.

D.     PENUTUP
Upaya pemerintah dalam penertiban dan pembinaan PKL di Kabupaten Lumajang masih belum sepenuhnya. Hal ini terlihat dari banyaknya PKL yang masih berjualan di atas trotoar, emperan toko Jalan Raya PB Sudirman, Lumajang dan tempat umum yang lainnya. Penertiban yang dilakukan pemerintah ada yang pro dan ada yang kontra, penolakan relokasi PKL di Taman Mini dan seputar Alun-alun Lumajang, ke area Artagama,  menimbulkan  ketidakpuasan para PKL hingga melakukan demo sebagai wujud penolakan tindakan pemerintah Kab. Lumajang. Namun pemerintah tetap melakukan perelokasian tersebut. Dan pembinaan permodalan baru sebatas usulan kepada Bupati melalui surat Satpol PP Kabupaten Lumajang.
-----
                                         
                                         DAFTAR KEPUSTAKAAN

Asshidiqie, Jimly (2010) Konstitusi Ekonomi, Kompas, Jakarta
Manan, Abdul (2005) Aspek-aspek Pengubah Hukum. Kencana Prenada Media, Jakarta
Nitisusastro, Mulyadi (2009) Kewirausahaan & Manajemen Usaha Kecil, Alfa Beta, Bandung
Rasjidi, Lili and Wyasa Putra (2003) Hukum Sebagai Suatu sistem. Mandar Maju, Bandung
Rahardjo, Satjipto (1996) Ilmu Hukum. Citra Aditya Bhakti, Bandung
Rahardjo, Satjipto (2006) Membedah hukum progresif. Kompas, Jakarta
Soekanto, Soerdjono (1983) Faktor-faktor Yang Mempengaruhi Penegakan Hukum. PT. Rajagrafindo Persada, Jakarta
Soekanto, Soerjono (1997) Pokok-pokok Sosiologi Hukum. RajaGrafindo Persada, Jakarta
Samsi, Nur (2202) Analisis Pemahaman Pedagang Kaki Lima (PK-5) Terhadap Ketertiban Umum di Kecamatan Lumajang, Kabupaten Lumajang. Skripsi, STIH Jend. Sudirman, Lumajang
Undang-undang Dasar Republik Indonesia 1945
Peraturan Daerah Nomor 8 Tahun 2006 Tentang Pembinaan dan Penertiban Pedagang Kaki Lima di Kabupaten Lumajang




[1] PKL diartikan sebagai ”orang yang hidup yang bermata pencaharian sebagai pedagang yang dilakukan secara berpindah-pindah atau tidak menetap di suatu tempat”. Lihat  Nur Samsi (2002) Analisis Pemahaman Pedagang Kaki Lima (PK-5) Terhadap Ketertiban Umum di Kecamatan Lumajang Kabupaten Lumajang. Skripsi. Sekolah Tinggi Ilmu Hukum Jenderal Sudirman, Lumajang, hal. 8.
[2] http://74.125.153.132/search?q=cache:p8m0zblkKJ8J:images.somarno.multipley.com.
[3] Satjipto Rahardjo (2006) Membedah Hukum Progresif. Kompas, Jakarta, hal. 85.
[4] Ibid
[5] Satjipto Rahardjo (1996) Ilmu Hukum. Citra Aditya Bhakti, Bandung, hal. 91.
[6] Soerjono Soekamto (1983) Faktor-faktor Yang Mempengaruhi Penegakan Hukum. PT. Rajagrafindo Persada, Jakarta, hal. 5.
[7] Jimly Asshidiqie (2010) Konstitusi Ekonomi. Kompas, Jakarta, hal. 264.
[8] http://www.Lumajang.go.id/perda.htm
[9] Sumber Data: Badan Pusat Statistik Kabupaten Lumajang Tahun 2007.
[10] http://www.lumajang.go.id/din-pasar.php



--------------------------------------------------


ISLAM  DAN KEKUASAAN  NEGARA
(Kajian Menurut Perspektif Hukum Tata Negara)
Bambang Suyatno dan Chamdani
- Sekolah Tinggi Ilmu Hukum (STIH) Jenderal Sudirman Lumajang -

ABSTRAK
Indonesia sebagai sebuah negara yang berpenduduk Muslim paling besar di dunia namun tidak menjadikan “Islam” sebagai ideologi negaranya. Tulisan ini akan sedikit mencermati permasalahan tersebut terutama kaitannya dengan Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI) sebagai sebuah negara yang mempunyai perdebatan yang panjang dalam masalah ini. Perbedaan pendapat mengenai hubungan Islam dan negara tak pernah surut diperdebatkan orang. Muara permasalahannya terletak pada sifat universalitas Islam bagi para penganutnya namun sangat partikular jika dibawa dalam konteks kemanusiaan, kemudian di sisi lain partikularitas negara dimata agama (Islam) namun universalitasnya jika kita membawanya dalam konteks kebangsaan.
Kata kunci : Islam dan Kekuasaan Negara.

1. Nomokrasi Islam    
        Dalam konteks Hukum Tata Negara, Istilah Nomokrasi berasal dari bahasa latin “nomos yang berarti norma dan “cratos yang berarti kekuasaan, yang jika digabungkan berarti faktor penentu dalam penyelenggaraan kekuasaan adalah norma atau hukum,[1] karena itu istilah ini sangat erat dengan gagasan kedaulatan hukum sebagai kekuasaan tertinggi.[2] Jika istilah ini dikaitkan dengan Islam sebagai suatu komunitas baik agama maupun negara, maka makna yang muncul adalah kedaulatan hukum Islam sebagai penguasa tertinggi, atau yang lebih dikenal dengan supremasi Syari`ah. Islam pada hakekatnya memiliki kebajikan-kebajikan dan kualitas-kualitas yang dapat memenuhi aspirasi-aspirasi spiritual dan material manusia. Islam memberikan sebuah hukum yang konfrehensif untuk membimbing ummat manusia, hukum ini pada saat sekarang masih memberikan bimbingan kepada lebih dari 600 juta penduduk dunia.
          Perbedaan konsep spiritual dan keduniawian sebagaimana dikenal dalam agama kristen tidak terdapat dalam Islam. Islam tidak menghendaki adanya penginstitusian agama sebagai otoritas mutlak sebagaimana institusi gereja dalam agama kristen. Islam tidak menghendaki berlakunya dua macam hukum di dalam masyarakat. Islam hanya memiliki satu hukum, yaitu hukum Syari`ah yang serba mencakup, membimbing, dan mengontrol seluruh kehidupan orang-orang yang beriman. Kepala negara dalam Islam merupakan pemimpin agama dan politik sehingga pertentangan di antara kekuatan agama dan kekuatan politik tidak mungkin terjadi, demikian idealnya, namun dalam prakteknya kekuatan politik kadang-kadang terpisah dan menyimpang dari kekuatan agama walaupun tidak pernah menentang atau menghapuskan Syari`ah. Adalah suatu kenyataan bahwa di luar masalah-masalah konstitusional, hukum Syari`ah hampir merupakan kekuatan tertinggi di negara-negara Islam di sepanjang sejarah.[3]
         Terpecah-pecahnya dunia Islam secara geografis adalah sebuah kenyataan; setiap bagian telah menjadi sebuah entitas politik yang berdiri sendiri. Teori klasik mengenai kekhalifahan yang universal tidak dapat menerima dan menghilangkan kenyataan ini dan supremasi Syari`ah pun mengalami babak baru, zaman modern.
a. Penegakan Syari`ah: antara Formal dan Substansial
          Secara teologis, bagi kaum muslimin, Islam sebagai agama dipandang sebagai sebuah perangkat sistem kehidupan yang komplek dan mumpuni serta diyakini merupakan mekanisme yang ampuh dalam menghadapi berbagai persoalan kehidupan yang dihadapi, karena sifat sakralitasnya yang kuat disebabkan ia berasal dari Tuhan, dan sempurna disebabkan karena ia merupakan risalah penutup bagi umat manusia. Universalitas Islam di atas akan berubah bentuknya ketika Islam sebagai agama dilihat dari sudut pandang sosiologis. Ada dua keadaan ketika pemaknaan terhadap Islam dilakukan, sehingga meniscayakannya turun pada tataran-tataran partikular dalam kehidupan seorang muslim:
Pertama,   perubahan zaman  yang  selalu  ditandai  dengan  hal-hal yang belum terpikirkan sebelumnya. Kedua, perbedaan karakteristik tempat dimana Islam itu tumbuh.
Kedua,      keadaan ini mutlak berimplikasi langsung  pada  tatanan  sosial  masyarakat masing-masing, sehingga mau tidak mau, pastilah ada perbedaan, perselisihan, pergolakan bahkan bentrokan dalam memahami dan menjalankan agama Islam yang tertuang dalam Al-Qur`an dan Hadits yang termanifestasikan oleh para pemikir sebagai Syari`ah.
           Ada berbagai sistem politik yang berlaku di dunia muslim pada awal zaman modern. Beberapa yang termasuk kerajaan terbesar, misalnya kesultanan Ustmaniyah di Eropa dan timur Tengah serta Kesultanan Moghul di India, diperintah oleh para sultan. Sementara Iran yang beraliran Syi`ah dipimpin oleh syah. Di belahan dunia muslim yang lain, ada kerajaan-kerajaan lebih kecil yang diperintah oleh para bangsawan lokal, misalnya imam di Yaman dan para pemimpin di kawasan teluk Persia, dan Asia Tenggara. Semua negara itu, tak terkecuali, menghadapi tantangan perubahan sosial politik zaman modern. Evolusi struktural yang berlangsung di negara-negara Muslim menyangkut dimensi ajaran Islam dan politiknya.[4]
           Dalam abad kedua puluh, gerakan-gerakan baru model Ikhwanul Muslimin dan Jamaah Islamiyah mulai bermunculan, tetapi belum begitu kuat. Kecenderungan utama dalam pemikiran dan aksi politik saat itu mengarah pada progam dan perspektif yang makin sekuler. Meskipun gerakan-gerakan nasionalis yang muncul juga mengandung unsur-unsur Islam yang penting, baik dari segi keanggotaan maupun konsep, nasionalisme tidak disuarakan dalam pengertian Islam secara signifikan. Pasca perang Dunia II, ketika kebanyakan negara Muslim telah merdeka dari jajahan Eropa, ideologi utama gerakan-gerakan protes dan pembaruan radikal dibentuk oleh perspektif Barat, baik itu demokrasi, sosialis, maupun marxisme.
       Negara-negara dengan mayoritas penduduk Muslim bergabung dalam dunia negara-bangsa yang berdaulat. Sistem politiknya, baik yang berbentuk republik, radikal, maupun kerajaan konservatif, mengembangkan struktur-struktur yang pada dasarnya termasuk dalam kerangka negara-bangsa modern. Perkembangan ini menentukan konteks politik di dunia Muslim di abad kedua puluh. Tampil sebagai satuan-satuan politik yang berwujud negara bangsa, umat Islam bermain di panggung politik internasional maupun domestik dalam bentuknya yang beragam dalam pengamalan Syari`ah, baik yang formal konstitusional maupun sosial substansial.[5]
b. Negara Islam
          Syari`ah terbentuk dari perpaduan antara kebiasaan dan adat istiadat pra-Islam dengan prinsip-prinsip dan hukum-hukum yang diambil dari al-Qur`an dan Hadits yang autentik. Syari`ah menunjukkan kepada manusia perbuatan yang benar, tetapi juga menetapkan hukuman dunia bagi orang yang melanggar. Syari`ah adalah sebuah sistem hukum sekaligus sistem moralitas. Untuk mendukung Syari`ah dan melaksanakan hukuman; untuk mengawasi pelaksanaan semua kewajiban yang diperintahkan tuhan; untuk melindungi ummat dari musuh; untuk menyebarkan ikatan iman dengan perang suci (jihad); semua itu memerlukan seorang pemimpin yang memiliki otoritas, atau dengan kata lain, kekuasaan politik. Keberadaan kekhalifahan dipandang sebagai sebuah syarat yang penting untuk pemeliharaan hukum dan masyarakat. [6] Gagasan seperti inilah yang mendasari timbulnya kesimpulan bahwa supremasi Syari`ah hanya bisa dilaksanakan jika dasar konstitusi sebuah negara adalah Islam (Negara Islam)
         Oliver Roy mengklasifikasikan istilahnya dalam pembicaraan diskursus politik Islam bahwa “Negara Muslim” adalah sebuah negara dimana mayoritas populasinya adalah beragama Islam; Seorang Intelektual muslim adalah seorang intelek yang memiliki latar dan budaya islam. dan Istilah “Islamis” sebagai pemaknaan dari istilah “ Negara Islam” yaitu negara yang berlandaskan legitimasi Islam; seorang “intelektual islamis” adalah seorang intelektual yang secara serius mengatur pemikirannya dengan kerangka konseptual Islam.[7]
         Otoritas politik dipahami dalam fiqih sebagai alat untuk mengawasi penerapan risalah ilahi, oleh karena itu, kedaulatan bukanlah milik penguasa atau ulama, tetapi miliki Kalam Tuhan seperti terjewantahkan dalam Syari`ah. Jadi, Negara Islam ideal bukanlah otokrasi atau teokrasi, tetapi nomokrasi (supremasi Syari`ah). Negara semata-mata dipahami sebagai wahana untuk mencapai keamanan dan ketertiban dengan cara yang kondusif bagi kaum muslim untuk menjalankan kewajiban agama, yaitu amar makruf nahi munkar. Membuat undang-undang bukanlah fungsi negara karena hukum (ilahi) mengatasi negara, dan bukan satu produk negara, proses hukum hanyalah menyimpulkan hukum (penilaian) dan aturan terperinci dari ketentuan Syari`ah yang lebih luas. Unsur ditentukan keseimbangan diantara tiga kekuatan; khalifah sebagai penjaga umat & agama; Ulama yang berfungsi memberikan fatwa dan hakim yang menyelesaikan perselisihan menurut qadha (hukum agung).[8] Konsep modern tentang negara Islam muncul sebagai reaksi dan respon terhadap runtuhnya kekhalifahan terakhir di Turki pada tahun 1924.
2. Islam dan Indonesia
          Masa peralihan dari abad ke 19 ke abad 20 bukan hanya menjadi saksi dari semakin melekatnya identitas ke-Islaman dengan identitas kebangsaan, tetapi juga menjadi saksi proses perumusan langkah-langkah baru menuju terbebasnya tanah air dari penjajahan bangsa asing. Penduduk di kepulauan ini tidak saja memerlukan jati diri, tetapi juga memerlukan simbol-simbol tertentu untuk menegaskan hasrat mereka yang hendak merdeka, bersatu dan berdaulat di tanah airnya sendiri. Sesudah mereka menemukan Islam sebagai jati diri, mereka mencari sebuah nama untuk kepulauan ini yang lebih terasa merajuk pada persatuan dan kesatuan, maka lahirlah nama Indonesia. [9]
           Sebagaimana kita ketahui, selama bertahun-tahun, Dunia Barat dikuasai oleh kaum agamawan yang berpusat di Roma. Sebagian orang barat tidak menyetujui dominasi kekuasaan oleh kaum agamawan. Di bidang agama, gerakan protes terhadap dominasi kaum agamawan itu melahirkan Protestanianisme, dan sebagainya. Sedangkan di dunia politik sikap itu kemudian melahirkan gagasan pembentukan nation-state (negara bangsa). Akibat sampingan dari sikap tidak menyetujui dominasi kaum agamawan itu, memunculkan sikap anti agama di sementara kaum politisi barat. Selain itu alasan yang mengilhami munculnya semangat nasionalisme sebagai gerakan politik, juga adalah adanya peran negara yang sentralistik dengan sistem sekularisasi kehidupan dari hal yang irasional, pemaksaan pendidikan suatu jenis bahasa, melemahnya pengaruh kekuasaan gereja, dan perkembangan kapitalisme serta industrialisasi telah turut memberi andil dalam menumbuhkan semangat kebangsaan. Inilah awal lahirnya nasionalisme modern.[10]
           Gagasan kebangsaan itu kemudian menarik perhatian Soekarno (Bung Karno), seorang pemuda aktifis kemerdekaan yang terkenal gigih, bersama sejumlah pemimpin lain di Indonesia. Maka Bung Karno pun mengambil alih gagasan tersebut menjadi gagasan perjuangan di Indonesia yang kemudian dirumuskan menjadi nasionalisme Indonesia.[11]

a. Proses Perdebatan Pencarian Dasar Negara
            Dalam Islam, gerakan nasionalisme berkembang seiring dengan meluasnya imperialisme bangsa eropa ke negara muslim. Menurut john L. Esposito terdapat dua isu besar yang mewarnai dunia muslim abad ke 19, ketika iprealisme mendominasi dunia muslim, tak terkecuali Indonesia yaitu bangkitnya gerakan kemerdekaan dan isu nasionalisme.
           Ada dua bentuk nasionalisme yang berhadapan dan sering kali bersitegang pada masa awal pembentukan NKRI yaitu “masyarakat terbuka” dan “masyarakat tertutup”. Masyarakat terbuka direpresentasikan dengan bentuk negara dengan sistem yang transparan tidak membedakan ras atau etnik, dan berbasis pada masyarakat politk serta kebebasan untuk menentukan nasib sendiri. Adapun masyarakat tertutup lebih menekankan bentuk negara otokrasi, membedakan ras dan etnis, serta terikat pada determinisme historis, yakni bahwa bentuk masyarakat ideal telah terbentuk di masa lalu.[12]
          Bung karno, Dengan sikapnya yang apresiatif kepada Islam sebagai jati diri penduduk di kepulauan nusantara, merumuskan nasionalisme yang sama sekali berbeda dengan yang ada di barat yang cenderung sekuler (anti agama). Meskipun tetap berpegang kepada pendapat perlunya memisahkan agama dari negara, nasionalisme yang dirumuskan dan dikembangkan oleh Bung Karno dan yang kemudian menjadi nasionalisme Indonesia, mengambil bentuk menghormati agama. Untuk menunjukkan kesungguhannya hendak memberi kemerdekaan kepada bangsa Indonesia, pada tanggal 1 Maret 1945 Jepang membentuk Dokuritsu Zjubi Tjoosakai (Badan Penyelidik Usaha-usaha Persiapan Kemerdekaan Indonesia-BPUPKI). Dalam melaksankan tugasnya, BPUPKI  pada tanggal 7 Agustus 1945 mengubah namanya menjadi Panitia Persiapan Kemerdekaan Indonesia (PPKI)- mengadakan dua kali sidang resmi dan satu kali sidang tidak resmi, yang seluruhnya berlangsung di Jakarata sebelum Jepang dikalahkan Sekutu pada tanggal 14 Agustus 1945. Sidang-sidang resmi diadakan untuk membahas masalah dasar negara, kewarganegaraan, serta rancangan Undang-undang Dasar, dipimpin langsung oleh ketua BPUPKI, Radjiman.
          Sidang pertama berlangsung 28 Mei -1 juni 1945, membahas dasar negara. Sidang kedua berlangsung antara tanggal 10-17 juli 1945 membahas bentuk negara, wilayah negara, kewarganegaraan, rancangan Undang-undang dasar, ekonomi dan keuangan, pembelaan, pendidikan dan pengajaran.[13] Dari 62 anggota BPUPKI itu, kemudian diambil sembilan orang yang dianggap mencerminkan aspirasi rakyat. Mereka ialah: Ir. Soekarno, Drs. Mohammad Hatta, Mr. A.A. Maramis, Abikoesno Tjokrosoejoso, Abdoel Kahar Moezakkir, H.Agus Salim, Mr. Achmad Soebardjo, A. Wachjd Hasjim, dan Mr. Muhammad Yamin. Kesembilan orang itulah, disebut Panitia Kecil atau Panitia Sembilan, yang kemudian merumuskan apa yang sekarang kita kenal sebagai Jakarta Charter atau Piagam Jakarta 22 Juni 1945 yang kontroversial itu.
           Perumusan Piagam Jakarta menunjukkan sedemikian rupa bahwa keinginan orang Islam di Indonesia perlu dijamin identitasnya. Kewajiban mereka melaksanakan Syari`at Islam perlu dijamin secara konstitusioanal. Ini bukan berarti umat Islam menghendaki pemisahan, melainkan karena posisinya yang mayoritas itulah mereka memerlukan jaminan konstitusional dalam melaksanakan Syari`at agamanya. Apakah sebabnya? ialah, melaksanakan Syariat Islam itu merupakan kewajiban umat Islam. Mendirikan negara tanpa ada jaminan terhadap kewajiban melaksanakan Syari`at, memberi kesan kurang kuatnya posisi konstitusional kita di negara ini. Lagi pula, dengan memberikan jaminan konstitusional kepada penduduk mayoritas, stabilitas negara yang akan dilahirkan pasti menjadi sangat lebih terjamin. Demikian argumentasi para pendukung penegakan Syari`at Islam di Indonesia pada waktu itu.[14] Presiden Soekarno pada tanggal 10 November 1956 melantik para anggota Majelis Konstituante yang bertugas bersama-sama dengan pemerintah secepatnya menetapkan Undang-Undang Dasar Republik Indonesia yang akan menggantikan Udang-Undang Dasar Sementara (UUDS).
           Di Konstituante ini terjadi bagaimana tajamnya debat antara para pemimpin Indonesia kaliber nasional yang dengan penuh keyakinan mengemukakan pendiriannya masing-masing. Terlepas dari perbedaan-perbedaan yang sangat tajam, kita harus menghargai mereka oleh karena kesungguhan yang telah mereka lakukan. Dua pendapat akhirnya mengkristal dalam rapat konstituante, yaitu Islam sebagai dasar negara yang didukung oleh murni kaum muslim, dan Pancasila sebagai Dasar Negara yang didukung oleh kaum Nasionalis yang terdiri dari kristen, katolik, Murba, komunis dan sebagian kaum muslim tentunya.[15] Dalam hal ini kita mencatat tujuh peristiwa penting berkaitan dengan penemuan dan peneguhan kembali jati diri bangsa itu, yakin: (1) 1 juni 1945 ketika untuk pertama kalinya, dalam sidang BPUPKI, Bung Karno secara pribadi menawarkan lima rumusan yang kemudian dia beri nama Pancasila, (2)22 Juni 1945 ketika Panitia sembilan menyepakati piagam jakarta sebagai preambule UUD 1945 dengan memasukkan anak kalimat”…dengan kewajiban melaksanakan syari`at Islam bagi para pemeluknya”. Anak kalimat tersebut oleh Panitia Sembilan dan rapat besar BPUPKI disepakati sebagai rumusan kompromi terbaik antara kaum nasionalis dan kalangan Islam, (3) 18 Agustus 1945 ketika anak kalimat “…dengan kewajiban melaksanakan syari`at Islam bagi para pemeluknya” dicoret, (4) 6 Februari dan 15 Agustus 1950 dengan berlakunya Konstitusi RIS dan UUD Sementara tahun 1950 terjadi perubahan redaksional terhadap preambule UUD 1945 di sana-sini, (5) 5 Juli 1959, saat Piagam jakarta dinyatakan menjiwai dan merupakan suatu rangkaian kesatuan dengan konstitusi, (6) 22 juli 1959 saat Dekrit Presiden disetujuai secara aklamasi oleh DPR hasil pemilihan umum 1955, dan (7)  Juli 1966 saat MPRS secara aklamasi meneguhkan kesepakatan DPR hasil pemilihan umum 1955 mengenai dekrit Presiden 5 juli 1959. peristiwa terkahir itu, yang terjadi di awal Orde Baru, membuktikan bahwa Pancasila dan UUD 1945 yang dijiwai oleh Piagam Jakarta, memang telah diterima sebagai kenyataan oleh seluruh bangsa Indonesia.[16]
  
b. Pancasila Sebagai Kompromi Demokratis
Pancasila[17] adalah kesepakatan luhur antara semua golongan yang hidup di tanah air. Namun, sebagai sebuah kesepakatan, seluhur apapun, tidak akan banyak berfungsi jika tidak didudukkan dalam status yang jelas. Karenanya, kesepakatan luhur bangsa kita itu akhirnya dirumuskan sebagai ideologi bangsa dan falsafah negara. Ideologi bangsa, artinya setiap warga negara republik Indonesia terikat oleh ketentuan-ketentuannya yang sangat mendasar yang tertuang dalam kelima sila-nya yang terdapat dalam pembukaan UUD 45.
…Republik Indonesia yang berkedaulatan rakyat dengan berdasar kepada: Ketuhanan Yang Maha Esa, kemanusiaan yang adil dan beradab, persatuan Indonesia, dan kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan/perwakilan, serta dengan mewujudkan suatu keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia.[18]
Pandangan hidup dan sikap warga negara secara keseluruhan harus bertumpu pada pancasila sebagai keutuhan, bukan hanya masing-masing sila. Sedangkan sebagai falsafah negara, Pancasila berstatus sebagai kerangka berfikir yang harus diikuti dalam menyusun undang-undang dan produk-produk hukum yang lain, dalam merumuskan kebijakan pemerintah dan dalam mengatur hubungan formal antara lembaga-lembaga dan perorangan yang hidup dalam kawasan negara ini. Tata pikir seluruh bangsa ditentukan lingkupnya oleh sebuah falsafah yang harus terus menerus dijaga keberadaan dan konsistensinya oleh negara, agar kontinuitas pemikiran kenegaraan yang berkembang juga akan terjaga dengan baik.[19] Nasionalisme yang tumbuh dari kalangan umat Islam terbentuk atas dorongan nilai islam yang menekankan kecintaan kepada negara yang dianggap sebagai bagian dari keimanan (Hubbul wathan min al-iman). Pada umumnya nasionalisme sebagai paham yang terkait dengan konsep negara bangsa (nation-state) menguat di negara muslim pada abad ke-20 yang kemudian mengantarkannya kepada kemerdekaan dari penjajahan. Akan tetapi dalam banyak kasus, nasionalisme yang berkembang di dunia muslim bukan lagi nasionalisme relegius tapi lebih pada nasionalisme sekuler.
c. Unsur-unsur Negara Hukum Republik Indonesia
          Dengan mengadopsi konsep Negara Hukum (Nomokrasi) yang dianut barat dengan sedikit modifikasi, ciri Negara Hukum Indonesia modern menurut Jimly Asshiddiqie adalah sebagai berikut:[20]
1)  Supremasi Hukum (Supremacy of Law).  Adanya pengakuan normatif dan empirik akan prinsip supremasi hukum, yaitu bahwa semua masalah diselesaikan dengan hukum sebagai pedoman tertinggi.
2) Persamaan  dalam  Hukum (Equality before the Law). Adanya persamaan kedudukan setiap orang dalam hukum dan pemerintahan, yang diakui secara normatif dan dilaksanakan secara empirik.
3)  Asas Legalitas (Due Process of Law).  Dalam  setiap  Negara Hukum,  dipersyaratkan berlakunya asas legalitas dalam segala bentuknya yaitu bahwa segala tindakan pemerintahan harus didasarkan atas peraturan undang-undang tertulis tersebut harus ada dan berlaku lebih dulu atau mendahului tindakan atau perbuatan administrasi yang dilakukan.
4)  Pembatasan Kekuasaan.   Adanya   pembatasan  kekuasaan negara dan organ-organ negara dengan cara menerapkan prinsip pembagian kekuasaan secara vertikal atau pemisahan kekuasaan secara horizontal.
5)   Organ-organ Eksekutif  Independen.  Dalam rangka membatasi kekuasaan itu, di zaman sekarang berkembang pula adanya pengaturan kelembagaan pemerintahan yang bersifat independent, seperti bank sentral, organisasi tentara, organisasi kepolisian dan kejaksaan.
6)   Peradilan Bebas dan  Tidak Memihak. Adanya peradilan yang bebas dan tidak memihak (independent and impartial juridiciary). Peradilan bebas dan tidak memihak ini mutlak harus ada dalam setiap Negara Hukum.
7)   Peradilan  Tata  Usaha  Negara.     Meskipun   peradilan  tata  usaha  negara  juga  menyangkut prinsip peradilan bebas dan tidak memihak, tetapi penyebutannya secara khusus sebagai pilar utama Negara Hukum tetap perlu ditegaskan tersendiri.
8)  Peradilan Tata Negara   (Constitutional Court).   Disamping  adanya pengadilan tata usaha negara yang diharapkan memberikan jaminan tegaknya keadilan bagi tiap-tiap negara, negara hukum modern juga lazim mengadopsikan gagasan pembentukan mahkamah konstitusi dalam sistem ketatanegaraan.
9)  Perlindungan  Hak  Asasi  Manusia.   Adanya perlindungan konstitusional terhadap hal asasi manusia dengan jaminan hukum bagi tuntutan penegakannya melalui proses yang adil.
10) Bersifat Demokratis (Democratische Rechtsstaat). Dianut  dan  dipraktekannya  prinsip demokrasi atau kedaulatan rakyat menjamin peran serta masyarakat dalam proses pengambilan keputusan kenegaraan, sehingga setiap peraturan perundang-undangan yang ditetapkan dan ditegakkan mencerminkan perasaan keadilan yang hidup di tengah masyarakat.
11) Berfungsi  sebagai Sarana  Mewujudkan  Tujuan  Bernegara (Welfare Rechtsstaat). Hukum adalah sarana untuk mencapai tujuan yang diidealkan bersama. Cita-cita hukum itu sendiri, baik yang dilembagakan melalui gagasan negara demokrasi maupun yang diwujudkan melalui gagasan negara hukum dimaksudkan untuk meningkatkan kesejahteraan umum.
12) Transparansi dan  Kontrol  Sosial.  Adanya  transparansi  dan kontrol sosial yang terbuka terhadap setiap proses pembuatan dan penegakan hukum, sehingga kelemahan dan kekurangan yang terdapat dalam mekanisme kelembagaan resmi dapat dilengkapi secara komplementer oleh peran serta masyarakat secara langsung (partisipasi langsung) dalam rangka menjamin keadilan dan kebenaran.

Kesimpulan
         Di Indonesia, pandangan mengenai kaitan nasionalisme dan islam juga ditentukan. Sebelum Indonesia merdeka, Islam menjadi sumber perlawanan kaum muslim terhadap kaum kolonial. Di alam Indonesia merdeka, Islam menjadi salah satu sumber inspirasi bagi pembangunan bangsa. Para pemikir Islam berusaha menjadikan ajaran Islam sumber etika dan kebijakan nasional. Kendatipun demikian, asas negara Indonesia diterima sebagai sesuatu yang final, namun sampai sekarang pertentangan antara identitas keislaman dan keindonesiaan masih saja diperdebatkan, meskipun dalam skala yang tidak terlalu besar. [21]
         Sepertinya untuk menggambarkan kondisi hubungan Islam dan Negara di Indonesia sekarang nampaknya ungkapan Hasan Hanafi cocok untuk dikemukakan disini, bahwa “Agama dalam Islam adalah sistem politik, teori ekonomi dan struktur sosial, namun ini tidak menunjukkan penguasaan negara terhadap masyarakat akan penafsiran terhadap islam. Ini lebih berarti nilai-nilai Islam tidak dapat dipisahkan dari masalah negara, dan nilai yang utama adalah kebebasan memilih terhadap kekuasaan politik, mempertahankan kepentingan umum dan perlindungan suatu bentuk sosial dari diskriminasi antar kelas di dalam masyarakat.” [22]
-----

DAFTAR PUSTAKA
 Ahsin Thohari, Demokrasi Sekaligus Nomokrasi, Kompas, 7 November 2003.
 Abdurrahman Wahid, Pancasila sebagai Ideologi dalam Kaitannya dengan Kehidupan Beragama dan Berkepercayaan terhadap Tuhan Yang Maha Esa. Dalam Oetojo Oesman dan Alfian (peny), Pancasila sebagai Ideologi: Dalam Berbagai Kehidupan Bermasyarakat, Berbangsa dan Bernegara,BP-7 Pusat, Jakarta. 1992,
Bakir Ihsan, Nasionalisme, dalam Ensiklopedi Islam, Pt Ichtiar Baru Van Hoev, Vol. 5. 2005.
            Albert Hourani, Pemikiran Liberal di Dunia Arab, Alih bahasa Suparno dkk.Cet I. Mizan, 2004.  
            Anwar Harjono, Perjalanan Politik Bangsa: Menoleh ke Belakang Menatap Masa Depan, Gema Insani Press, Cet I, Jakarta, 1997.
Azhary, Negara Hukum Indonesia: Analisis Yuridis Normatif tentang Unsur-Unsurnya, UI Press, Jakarta, 1995.
Hasan Hanafi, Alternative Conceptions of Civil Society: A Reflective Islamic Approach, dalam Islamic Political Ethics: Civil Society, Pluralism and Conflict, (ed) Sohail H. Hashmi, Princeton University Press, 2002.
Jimly Asshiddiqie, Konstitusi dan Konstitusionalisme Indonesia, Konstitusi Press, Jakarta, 2005,
_______________, Cita Negara Hukum Indonesia Kontemporer, Simbur Cahaya No. 25 Tahun IX Mei 2004.
John, L. Esposito & John O. Voll, Demokrasi di Negara-Negara Muslim: Problem & Prospek, , Alih bahasa Rahmani Astuti, Mizan, Cet I, bandung. 1999.
John Kelsey, Civil Society and Government in Islam, dalam Islamic Political Ethics: Civil Society, Pluralism and Conflict (ed) Sohail H. Hashmi, Princeton University Press, 2002.
Lembaga Soekarno-Hatta, Sejarah Lahirnya Undang-Undang Dasar 1945 dan Pancasila, Inti Idayu Press-Jakarta 1984. hlm. 94.
Masykuri Abdillah, Islam dan Masyarakat Madani, Indonesian Institute for Civil Society,incis.or.id, Akses tanggal 29 April 2006.
Nazih N. Ayubi, Negara Islam, dalam Ensiklopedi Oxford Dunia Islam Modern, edisi terjemahan, ed: John L. Esposito, Cet I, Mizan, Bandung. 2001. Oliver Roy, The Failure of Political Islam, Harvard University Press Paperback Edition, 1996
Qamaruddin Khan, Pemikiran Politik Ibnu Taymiyyah, Alih bahasa Anas Mahyuddin, Cet II, Pustaka, Bandung, 1995.


           [1] Bisa dibandingkan dengan asal kata demokrasi, “demos” yang artinya rakyat dan “cratos yang berarti kekuasaan di tangan rakyat.
           [2] Dalam buku Plato berjudul “Nomoi” yang kemudian diterjemahkan ke dalam bahasa Inggris dengan judul “The Laws”, jelas tergambar bagaimana ide nomokrasi itu sesungguhnya telah ada sejak lama dikembangkan sejak zaman Yunani. Lihat Jimly Asshiddiqie, Cita Negara Hukum Indonesia Kontemporer, Simbur Cahaya No. 25 Tahun IX Mei 2004.
           [3] Ibnu Taymiyyah berpendapat bahwa menegakkan negara merupakan keharusan doktrinal dan praktis, dan sesuai dengan pandangan klasik dari al-Asy’ari beserta tokoh-tokoh lainnya. Menurutnya Allah telah membuat manfaat-manfaat agama dan manfaat dunia tergantung kepada para pemimpin, tidak perduli apakah Negara tersebut merupakan salah satu asas agama atau bukan. Ia tidak tertarik dengan institusi imamah (teokratis); ia hanya menginginkan supremasi agama. Baginya bentuk dan struktur pemerintahan tidak penting atau paling-paling merupakan hal yang sekunder baginya, yang terpenting adalah pelaksanaan syari’ah. Qamaruddin Khan, Pemikiran Politik Ibnu Taymiyyah, Pen: Anas Mahyuddin, Cet II, Pustaka, Bandung, 1995, hlm. 63-64.
          [4] John, L. Esposito & John O. Voll, Demokrasi di Negara-Negara Muslim: Problem & Prospek, Alih bahasa Rahmani Astuti, Mizan, Cet I, 1999, Bandung. hlm, 2.
           [5] Ibid, hlm. 4.
           [6] Konsep negara modern tak dapat dipahami secara terpisah dari konsep individualisme, kebebasan dan hukum. Sedangkan konsep Islam tentang politik tidak dapat dipahami secara terpisah dari konsep jama’ah atau ummah (kelompok/komunitas), qiyadah/imamah (kepemimpinan), adl/adalah (keadilan). Nazih N. Ayubi, Negara Islam, Ensiklopedi Oxford Dunia Islam Modern, Ter, ed: John L. Esposito, Cet I, 2001, Mizan Bandung, hlm 169.
           [7] Oliver Roy, The Failure of Political Islam, Harvard University Press Paperback Edition, 1996, hlm. viii.
           [8]  M. Najih Ayubi, Negara Islam, hlm. 171.
           [9] Anwar Harjono, Perjalanan Politik Bangsa: Menoleh ke Belakang Menatap Masa Depan, Gema Insani Press, Cet I, Jakarta, 1997, hlm.18.
            [10] A. Bakir Ihsan, Nasionalisme, dalam Ensiklopedi Islam, PT Ichtiar Baru Van Hoev, 2005, Vol. 5, hlm. 193
            [11] Sesudah pertikaian pahit antara SI dengan kaum komunis pada tanggal 4 juli 1927 Bung Karno (1901-1970) mendirikan perserikatan Nasional Indonesia yang sepuluh bulan kemudian berganti nama menjadi Partai Nasional Indonesia (PNI). Anwar Hardjono, Perjalanan Politik Bangsa…, hlm. 28.
           [12] A. Bakir Ihsan, Nasionalisme, dalam Ensiklopedi Islam, Pt Ichtiar Baru Van Hoev, Vol. 5. 2005, hlm. 193.
           [13] Ibid, hlm. 37-38.
           [14] Ibid, hlm 39.
          [15] Ibid, hlm 41.
          [16] Ibid, hlm. 66-67. Untuk analisis tentang Unsur-unsur Negara Hukum dalam NKRI lihat Azhary, Negara Hukum Indonesia: Analisis Yuridis Normatif tentang Unsur-Unsurnya, UI Press, Jakarta, 1995.
          [17] Hari kelahiran Pancasila ditetapkan tanggal 1 Juni 1945 karena pada hari itu pertama kali Pancasila di bacakan di depan forum resmi kenegaraan sebagai dasar negara oleh Soekarno. Dalam pidato peringatan lahirnya pancasila tanggal 1 Juni 1964, Bung Karno menyatakan bahwa beliau telah memikirkan Pancasila sejak tahun 1918, ketika berumur 17 tahun. Lembaga Soekarno-Hatta, Sejarah Lahirnya Undang-Undang Dasar 1945 dan Pancasila, Inti Idayu Press-Jakarta 1984. hlm. 94.
          [18] Ibid, hlm. 58.
          [19] Abdurrahman Wahid, Pancasila sebagai Ideologi dalam Kaitannya dengan Kehidupan Beragama dan Berkepercayaan terhadap Tuhan Yang Maha Esa, dalam Oetojo Oesman dan Alfian (peny), Pancasila sebagai Ideologi: Dalam Berbagai Kehidupan Bermasyarakat, Berbangsa dan Bernegara,BP-7 Pusat, 1992, Jakarta. hlm. 163.
          [20] Pada zaman modern konsep negara hukum di Eropa kontinental di kembangkan antara lain oleh Imanuel Kant, Paul Laband, Julius Stahl, Fitchte, dan lain-lain dengan istilah Jerman yaitu “rechtsstaat” sedangkan dalam tradisi anglo amerika, konsep negara hukum dikembangkan atas kepeloporan A.V.Dicey dengan sebutan The role of law. Menurut Julius Stahl yang disebutnya dengan istilah rechtsstaat itu mencakup empat elemen penting yaitu: 1. Perlindungan hak asasi manusia, 2. Pembagian kekuasaan, 3. Pemerintahan berdasarkan undang-undang, 4. Peradilan tata usaha negara. Sedangkan A.V Dicey menguraikan konsep negara hukum dengan tiga ciri penting yang disebutnya dengan istilah the role of law yaitu:1. Supremasi hukum, 2. Persamaan di depan hukum. 3. Asas ligelitas. Lihat Jimly Asshiddiqie, Konstitusi dan Konstitusionalisme Indonesia, Konstitusi Press, Jakarta, 2005, hlm 151-161.
          [21] A. Bakir Ihsan, Nasionalisme, hlm.193-194.
          [22] Hasan Hanafi, Alternative Conceptions of Civil Society: A Reflektive Islamic Approach, dalam Islamic Political Ethics: Civil Society, Pluralism and Conflict, (ed) Sohail H. Hashmi, Princeton University Press, 2002, hlm 73.


----------------------------------------

MENAKAR SUKSESNYA PEMILIHAN UMUM
Imam Ropii
- Fakultas Hukum Universitas Wisnuwardhana Malang -

ABSTRAK
Pemilu sebagai wadah dan cara dalam mengelola tata kehidupan bermasyarakat dan berbangsa diasumsikan sebagai salah satu cara yang terbaik untuk menghantarkan kesejahteraan bagi rakyat suatu negara. Dalam demokrasi itu pula sebuah kegiatan pemilu dapat tumbuh dan berkembang secara subur karena sesuai dengan habitatntya. Pemilu sebagai sarana untuk memilih para pemegang pemerintahan dalam perspektif sejarah waktu pelaksanaannya  dapat dipahami dalam lintasan sejarah,yakni pemilu tahun 1955, pemilu jaman orba, dan pemilu di era reformasi ini. Sebagai kegiatan rutin dan konstitusional, secara teoritik dapat diukur keberhasilannya melalui beberapa pendekatan antara lain sebagai berikut: penyelenggaraan; pemilihan; partisipasi dari masyarakat;  pengamanan; responsi dan kesiapan institusi peradilan jika terjadi pelanggaran hukum; dan kecepatan dan keadilan Mahkamah Konstitusi menyelesaikan persengketaan terhadap hasil pemilu.
Kata Kunci: Menakar, Pemilu Sukses.

Pendahuluan
Dalam Konstitusi digariskan bahwa dianutnya prinsip negara berkedaulatan rakyat (paham demokrasi) dan prinsip negara hukum (paham rechtstaat atau rule of law) sekaligus sebagai ajaran kenegaraan (Staatleer) (Pasal 1 Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945). Prinsip demokrasi dan prinsip negara hukum  tersebut harus tercermin dalam praktek penyelenggaraan negara yang dialirkan melalui peraturan perundang-undangan. Prinsip tersebut memahamkan bahwa hukum harus membatasi atau mengendalikan kekuasaan (prinsip supremasi hukum) dan bukan sebaliknya.
Prinsip pembatasan kekuasaan dengan menempatkan hukum sebagai puncak dasar pengaturan dalam memegang dan menjalankan kekuasaan secara gamblang pernah diingatkan oleh sejarawan Ingrris yang sangat melegenda yakni Lord Acton kekuasaan itu cenderung korup (power tend to corrupt). Untuk menghormati dan mendukung serta menjaga kecurigaan Lord Acton tersebut perlu kehadiran dan peran hukum (kontitusi) untuk mengendalikan dan juga membatasinya. Dari prinsip tersebut menurut Padmo Wahyono (1982) dapat dikemukakan dua pemikiran, yang pertama bahwa kekuasaan tertinggi (supremasi) di Indonesia adalah hukum yang dibuat oleh rakyat melalui wakil-wakilnya di lembaga legislatif (include paham kedaulatan rakyat). Ke dua, sistem pemerintahan atau cara pengendalian/pengelolaan negara memerlukan kekuasaan yang di Indonesia tidak ada suatu kekuasaan apapun yang tidak berdasarkan hukum.
Negara Republik Indonesia dapat dikatakan sebagai negara hukum yang demokratis tentunya ada beberapa ukuran, antara lain adalah bagaimanakah pelaksanaan supremasi hukum tersebut dalam praktek penyelenggaraan negara yang dapat dilihat dari ajaran kenegaraannya (staatsleer) yang bercita cita negara hukum dan yang telah dikembangkan melalui politik hukum (rechtspolitiek), perundang undangan (legislation), pelaksanaan hukumnya (law implementation), dan proses penegakan hukumnya (law enforcement) (Fatich; 2000 : 20).
Diikuti dan dipenuhinya prinsip negara demokrasi oleh negara kita dapat dilihat pada ketentuan Pasal 1 ayat (2), tentang pemegang kedaulatan juga Pasal 22E UUD Negara RI Tahun 1945 yang mengatur tentang pemilihan umum (pemilu). Dalam konstitusi secara gamblang dinyatakan bahwa pemilu dilaksanakan secara langsung, umum, bebas, rahasia, jujur dan adil setiap lima tahun sekali. Pemilu diselenggarakan untuk memilih anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Presiden dan Wakil Presiden, serta Dewan Perwakilan Rakyat Daerah. Pemilu tersebut diselenggarakan oleh Komisi Pemilihan Umum (KPU) yang bersifat nasional tetap dan mandiri, selanjutnya sebagai peserta pemilu adalah partai politik (parpol) untuk memilih anggota anggota DPR, DPD, Presiden dan Wakil Presiden dan perseorangan untuk memilih anggota DPD. Dalam perkembangan berikutnya melalui Undang-undang Nomor 22 Tahun 2007 dan Undang-undang Nomor 12 Tahun 2008, pemilihan umum  juga dilakukan untuk memilih kepala daerah dan wakil kepala daerah (Didik, 2007).
Pemilihan umum sebagaimana diamanatkan dalam Pasal 22 E UUD 1945 pada tahun 2009 baru saja dijalani oleh bangsa Indonesia baik mereka yang berada dipelosok daerah maupun mereka yang sedang berada di luar negeri sebagai agenda politik nasional yang diharapkan dapat menjamin keberlangsungan penyelenggaraan pemerintahan secara damai dan berkualitas. Pemilu yang demikian strategisnya ini tentunya sangat naif dan amat sia-sia jika hanya dimaknai sebagai bentuk ritual politik semata dalam memilih para wakil rakyat yang duduk di parlemen, baik parlemen lokal maupun nasional. Lebih dari itu pemilu sudah seharusnya dimaknai juga sebagai bentuk evaluasi dan penetapan kepemimpinan negara (pemerintahan) yang telah didahului dengan pemilihan atas para wakil rakyat dimana merekalah yang kemudian mendapat kewenangan untuk menjaring, menetapkan calon-calon pemimpin pemerintahan (Presiden). Sebab secara teoritis dengan pelaksanaan pemilihan umum sebuah momentum peletakan dasar bagi fondasi kedaulatan rakyat dan sistem politik serta demokrasi di tingkat bawah sudah dimulai (Bappeprop Jatim, 2007).
Pemaknaan pemilu yang tidak hanya sekedar ritual hajatan politik ini setidak-tidaknya didasari oleh tingginya ongkos yang harus ditanggung dalam hajatan tersebut. Ongkos sosial, ongkos ekonomi dan juga ongkos-ongkos yang lain baik yang ditanggung oleh negara untuk membiayai penyelenggara dan penyelenggaraannya, para calon serta masyarakat merupakan persoalan yang secara kasat mata akan senantiasa hadir berbarengan dengan kegiatan pemilu tersebut. Kehadiran dan keberadaan berbagai instrumen tersebut harus dijadikan alat untuk menakar bahwa pemilu harus mampu merekrut dan menghasilkan calon-calon yang berkualitas yang memenuhi harapan publik sebanyak-banyaknya untuk kemaslahatan rakyat yang sebesar-besarnya.
Dalam tulisan ini yang menjadi permasalahan  dan sekaligus hendak dibahas secara sepintas adalah bagaimanakah pandangan historis pemilu di Indonesia, bagaimana pula paradigma baru Sistem Pemilu Nasional, dan  bagaimana tolak ukur suksesnya pelaksanaan pemilu sebagai sarana dalam memilih para calon penyelenggara negara dalam wadah dan aksi berupa pesta demokrasi di Indonesia. Tentu sangat dangkal kajian yang dilakukan mengingat berbagai keterbatasan kuantitas untuk dikemas dalam suatu jurnal namun diupayakan tetap menyentuh hal-hal yang substantif.
Pemilu dalam pandangan historis
Dalam lintasan sejarah Negara RI tercatat sudah sembilan kali pemilihan umum telah diselenggarakan. Pemilu tahun 1955 adalah yang pertama kali dilaksanakan oleh bangsa Indonesia. Pemilu tersebut dilaksanakan dalam suasana demokrasi liberal berdasarkan UUDS 1950 yang menganut sistem Pemerintahan Kabinet Parlementer dengan menteri-menteri yang diangkat dan bertanggung jawab penuh kepada parlemen, sedangkan kepala pemerintahannya adalah Perdana Menteri dan Presiden hanya berfungsi sebagai Kepala Negara.
Sistem pemilu yang dipakai tentunyasesuai dengan sistem pemerintahan yang dibangun dalam UUDS 1950, yakni sistem pemerintahan parlementer. Dalam sistem pemerintahan yang demikian maka para menteri baik secara perorangan maupun secara bersama-sama (kolektif) bertanggungjawab kepada parlemen. Jika anggota menteri terbanyak (dominan) dari partai pemenang pemilu yang terfigurasi dalam parlemen maka pemerintahan tersebut akan cenderung lebih stabil karena kuatnya dukungan dari parlemen. Dan sebaliknya jika pemenang pemilu tidak memiliki cukup kuat dukungan dari parlemen maka kecenderungan terjadinya instabilitas pemerintahan sebagai akibat kuatnya opsisi akan mengemuka. Demikianlah karakter dari sistem pemerintahan parlementer yang diterapkan dalam suatu negara manapun.
Dalam sistem ini kepala negara praktis tidak banyak memasuki urusan pemerintahan, dia hanya akan masuk ke kawasan pemerintahan jika antara parlemen dan perdanta menteri terjadi deadlock komunikasi (ketegangan) yang mengarah pada pertikaian untuk mengambil alih situasi agar tercegah terjadinya dampak yang lebih fatal dalam penyelenggaraan pemerintahan dan berimbas pula pada rakyat. Kekawatiran tersebut tentunya tidak belaku pada semua bangsa. Sebab bangsa-bangsa yang mampu mereduksi persoalan politik dengan baik peristiwa dalam pemerintahan sudah dianggap sebagai suatu hal yang sangat biasa dan sebagai bagian dari dinamika kehidupannya.
Pemilu pertama kali yang dilakukan oleh  bangsa Indonesia tersebut diadakan pada tanggal 29 September 1955 berdasarkan UU No. 7 tahun 1953 dengan menganut prinsip langsung, umum, bebas dan rahasia (Luber) serta jujur dan adil (Jurdil) guna memilih anggota DPR dan kontituante. Sistem yang dianut adalah perwakilan berimbang dengan sistem daftar dan sistem perseorangan. Penyelenggara atau panitia pelaksananya dikenal dengan sebutan Panitia Pemilihan Indonesia (PPI) yang anggota- anggotanya bersifat independen diambilkan dari wakil masing-masing kontestan Peserta Pemilu. Artinya penyelenggara pemilu adalah para wakil dari partai politik peserta pemilu. Model penyelenggara yang demikian tentunya memiliki plus dan minus, namun itulah pilihan yang harus ditempuh saat itu. 
Pemilu 1955 dapat menjamin berlakunya prinsip Luber dan Jurdil dengan sistem kepartaian yang kompetitif dan adaptable, sehingga mampu berkompetisi secara jujur dan sehat (fair competition). Demikian juga dengan sedikitnya yang diangkat pada lembaga DPR dan Konstituante (bahkan nyaris tidak ada) menyebabkan Pemilu 1955 beserta pemerintahan yang dihasilkan memiliki Indeks Demokratisasi yang tinggi.
Membandingkan pelaksanaan Pemilu sepanjang pemerintahan Orde Baru (Orba) dan Orde Lama (1955), hasilnya sangat jauh berbeda.  Karena semenjak Orba tampil kepanggung kekuasaan tercatat sudah sebanyak enam kali Pemilu yang telah diselenggarakan. Dengan mengambil format/sistem yang diklaim sebagai  Demokrasi Pancasila, pemilu tersebut telah dan selalu memberikan legitimasi yang kukuh bagi setiap periode pemerintahan yang dijalankannya.
Selama pelaksanaan pemilu di rea Orba hampir dapat dipastikan sejak pemilu itu akan digelar siapa pemenangnya. Kekuatan dan kepiawaian partai tertentu dalam membangun dan menegakkan struktur kekuatan menjadi andalan pemegang kekuasaan saat itu untuk melenggengkannya. Kemampuan untuk menekan dan mengkonsolidasikan berbagai kekuatan yang sudah terstruktur ditambah dengan kooptasi dan ancamisasi terhadap komponen yang seharusnya dinetralkan dalam sebuah aktivitas pemilu nyaris sangat terbuka bak seorang anak kecil yang telanjang bulat yang hendak mandi. Begitu juga semangat untuk menekan dan sangat mungkin melakukan ancaman (teror) terhadap para kader tentu sangat menambah jangkungnya kemenangan dan kekuatan politik yang dibangun. Dalam situasi yang demikian praktis pemilu tak lebih dari sebuah seremonial politik lima tahunan saja untuk menguatkan kekuasaan pemerintahan yang berkuasa.
Sebagai sarana atau alat untuk memilih penyelenggara pemerintahan negara dalam wadah demokrasi, setidak-tidaknya pemilu baru dianggap demokratis jika memenuhi beberapa syarat yaitu :
a.       Adanya jaminan bahwa warga negara dapat secara langsung menunaikan pilihannya  dalam pelaksanaan  pemberian hak suara. Diikuti oleh semua warga negara yang telah memenuhi syarat yang ditentukan, adanya kebebasan fisik dan psikis secara mutlak kepada warga negara untuk memilih sesuai dengan nurani pilihannya, serta adanya jaminan kerahasiaan atas pilihan yang telah mereka lakukan melalui mekanisme dan cara tertentu. Demikian juga bagi para penyelenggara pemilu harus dijamin dan ditegaskan untuk berlaku yang  jujuran dalam seluruh tahapan pelaksanaan pemilu serta berlaku dan memperlakukan secara adil terhadap semua peserta pemilu dengan memberikan kesempatan yang seluas-luasnya kepada masyarakat (pemantau) dan badan pengawas pemilu untuk melakukan pengawasan. Keseluruhan prinsip dan juga nilai tersebut sangat mendasar dalam sebuah kegiatan pemilu yang dipopulerkan dengan  dengan akronim Luber dan Jurdil;
b.       Pemilu harus diikuti oleh beberapa partai politik (parpol) atau perseorangan sebagai pesertanya  dan mereka akan bersaing     secara jujur (fair competition) dan adanya sistem pemilu  yang adaptable (mudah diikuti dan diterapkan oleh semua orang dan peserta) yang mampu membangunkan sikap dan perilaku  kompetitif secara fair pada peserta pemilu;
c.       Hasil pemilu yang telah dilaksakana secara luber dan jurdil tersebut kemudian digunakan untuk menentukan siapa yang  akan menjadi atau memerintah pemerintahan negara (seperti dalam sistem demokrasi langsung) atau untuk menentukan wakil-wakil yang akan duduk di lembaga perwakilan, selanjutnya lembaga tersebut akan memilih siapa yang akan memerintah negara (seperti dalam sistem demokrasi tidak langsung).         
Jika syarat tersebut kita cermati dengan seksama kemudian dihubungkan dengan pelaksanaan beberapa kali pemilu masa orba, maka maka pemilu di masa orba tersebut telah dapat menjamin berlakunya prinsip pemilu yang Luber namun belum mampu menjamin tegaknya prinsip pemilu yang  Jurdil.
 Praktek kurang jujur sejak tahap pendaftaran hingga penghitungan suara dan bahkan tahap rekapitulasi diyakini selalu ada dalam setiap pelaksanaan pemilu dijaman kapan saja. Di samping itu pemilu tidak ditopang oleh eksistensi parpol yang otonom dan kompetitif yang fair sehingga kompetisi diantara Parpol peserta pemilu  terjadi secara tidak jujur (unfair competition). Beberapa rekayasa politik dalam bentuk peraturan perundang-undangan telah membatasi ruang gerak dan kemandirian parpol, sebaliknya memberikan privilege-privilege yang luar biasa pada salah satu peserta pemilu  yang berakibat perolehan suara parpol peserta pemilu nyaris tidak pernah mampu mendekati perolehan suara pemenang pemilu tersebut. Oleh karena itu berbagai penguatan yang mengarah pada penyelenggaraan dan pelaksanaan pemilu yang jujur dan adil harus selalu didorong dan digerakkan oleh berbagai elemen, baik secara kelembagaan maupun secara perorangan, baik melalui internal maupun ekternal penyelenggaraan pemilu.  
Sebagai kilas balik, pemilu jaman Orba dengan prinsip lembaga perwakilan hanya boleh diisi oleh anggota yang dipilih dan bukan yang diangkat masih belum terwujud, karena anggota DPR yang diangkat dalam pemilu 1971 sampai dengan 1987 adalah 100 orang dari 460 keseluruhan anggota DPR (lebih dari 20%). Dalam pemilu 1992 jumlah yang diangkat 100 orang dari 500 keseluruhan anggota DPR (20%),  dan pada pemilu 1997 jumlah yang diangkat 75 orang dari 500 keseluruhan anggota DPR (15%). Sedangkan pada keanggotaan MPR jumlah yang diangkat dalam pemilu 1971-1987 adalah 560 dari 920 keseluruhan anggota MPR (lebih dari 60%). Dalam pemilu 1992 jumlah yang diangkat adalah 600 dari 1000 keseluruhan anggota MPR (60%) serta untuk pemilu 1997 jumlah yang diangkat 575 dari 1000 keseluruhan anggota MPR (57,5%).
Menurut ketentuan Pasal 1 ayat (2) UUD 1945 sebelum amandeman, kedaulatan ada di tangan rakyat dan dilakukan oleh MPR, sedangkan tugas MPR menurut penjelasan Pasal 3 UUD 1945 tersebut  adalah menetapkan GBHN dan menurut Pasal 6 dan 7 UUD 1945 lama adalah memilih Presiden dan Wakil Presiden untuk masa jabatan 5 tahun dan dapat dipilih kembali. Inilah fungsi strategis MPR di masa lalu, sehingga mekanisme pemilu setiap lima tahun sekali menjadi penting karena digunakan untuk menjaring keanggotaan MPR/DPR/DPRD sekaligus kepemimpinan nasional, yaitu Presiden dan Wakil Presiden melalui mekanisme demokrasi tidak langsung (indirect democracy).
Besarnya jumlah yang diangkat memberikan citra kurang demokratis, apalagi bagi anggota MPR sebagai penjelmaan kedaulatan rakyat yang bersifat otonom. Demikian pula perbedaan yang mencolok antara yang diangkat dengan yang dipilih melalui pemilu tetap menimbulkan pertanyaan terhadap otonomi dan kebebasan lembaga tersebut sebagai penjelmaan kedaulatan rakyat. Hal itu diperparah manakala diketahui pada tiap-tiap pemilu yang diselenggarakan oleh Orba panitianya berasal dari kalangan birokrat (Depdagri) melalui panitia pemilihan Indonesia (PPI) yang berkedudukan di pusat dan panitia pemilihan daerah (PPD) yang berkedudukan di daerah, sedangkan keterlibatan organisasi peserta pemilu hanyalah sebatas menjadi saksi pada saat penghitungan suara, sehingga diyakini banyak timbul kecurangan-kecurangan terutama terhadap PPP dan PDI (sebagai parpol competitor Golkar), sebaliknya memberikan keuntungan yang besar terhadap Golkar selaku partai pemerintah dengan jalur ABG-nya (ABRI, Birokrasi dan Golkar).
Paradigma Baru Penyelenggaraan Sistem Pemilu Nasional 
Mengingat pemilu-pemilu yang diselenggarakan oleh Orba selalu memiliki indeks demokratisasi yang rendah, maka melalui gerakan reformasi tanggal 21 Mei 1998 runtulah sistem pemerintahan yang dibangun Orba dan mulailah Negara RI memasuki babak baru dan paradigma baru melalui Orde Reformasi.
Di awal gerakan reformasi 1998 telah muncul semangat untuk menegakkan prinsip Negara hukum yang demokratis yang kemudian ditindaklanjuti dengan langkah politik yang strategis melalui Sidang Istimewa MPR 1998 yang menghasilkan beberapa ketetapan yang menunjukkan komitmen yang cukup kuat untuk melakukan perobahan ke arah yang lebih baik seperti misalnya terhadap hal terkait dengan pembatasan masa jabatan Presiden dan Wakil Presiden, otonomi daerah yang luas dalam kerangka Negara Kesatuan RI, pemilu yang pelaksanaannya dipercepat dengan menerapkan prinsip luber dan jurdil, serta penyelenggaraan negara yang bersih dan berwibawa yang mampu mengelola pemerintahan secara baik (clean government and good governance) dan bebas dari kolusi, korupsi dan nepotisme. Demikian pula telah dikeluarkan beberapa peraturan perundang undangan sebagai implementasi dari Ketetapan-Ketetapan MPR tersebut seperti seperangkat undang undang politik ( UU No. 2 Tahun 1999, UU No. 3 Tahun 1999 dan UU No.4 Tahun 1999) dan seperangkat undang undang otonomi daerah ( UU No. 22 Tahun 1999, UU No. 25 Tahun 1999 dan UU No. 28 Tahun 1999).
Di masa reformasi pemilu pertama kali berhasil diselenggarakan pada bulan Juni 1999 dengan semangat untuk membangun demokratisasi dengan memperbaharui sistem pemilu yang berbeda dengan sistem sebelumnya. Hal tersebut dilakukan dengan melakukan dekontruksi dan revisi terhadap peraturan perundang-undangan dibidang politik sebelumnya beserta peraturan pelaksanaannya dan menggantinya dengan yang baru seperti UU No 2 Tahun 1999 Tentang Partai Politik, UU No 3 Tahun 1999 Tentang Pemilu dan UU No 4 tahun 1999 tentang Susunan dan kedudukan Anggota MPR, DPR dan DPRD. Pemilu 1999 membuka ruang publik yang seluas-luasnya bagi kehadiran partai politik baru untuk menjadi kontestan dalam pesta demokrasi rakyat yang menganut sistem multi partai dan dihapus pula konsep massa mengambang (floating mass) yang sangat populer di masa Orba sekaligus sebagai strategi untuk menjauhkan rakyat dari gugatan atas keberlangsungan pemerintahan yang hampir tidak pernah putus/ganti, serta untuk menjaga netralitas penyelenggaraan pemilu dibentuk pula Komisi Pemilihan Umum (KPU) yang keanggotaannya diambilkan dari unsur-unsur parpol peserta pemilu dan unsur birokrasi (Depdagri) yang sangat diharapkan masyarakat untuk dapat mewujudkan Pemilu yang luber dan jurdil.
Pemilu tahun 1999 tersebut tetap menggunakan cara pemilihan  langsung (direct election) terhadap pemilu legislatif  (DPR/DPRD) dan cara pemilihan  tidak langsung (indirect democracy) dalam pemilihan Presiden dan Wakil Presiden yang dalam hal ini dilakukan oleh MPR, serta tetap mempertahankan sistem proporsional berimbang. Anggota MPR/DPR/ DPRD yang diangkat masih dipertahankan tetapi jumlahnya tidak lagi sebanyak di masa Orba. Fenomena yang berkembang dari pemilu 1999 yang tidak diduga sebelumnya adalah munculnya dugaat kuat adanya politik uang (money politic) atau di jaman sekarang lebih dikenal dengan pembelian suara (vote buying) baik dari peserta maupun dari penyelenggara yang telah merusak citra demokrasi yang sedang dibangun oleh bangsa Indonesia. Politik uang tersebut tidak hanya melanda partai politik, juga melanda pemerintahan pusat maupun pemerintahan daerah serta KPU dan hingga kini belum dapat diberantas secara tuntas.
Dalam penyelenggaraan pemilu pada tanggal 5 april 2004 pemerintah beserta DPR telah mengesahkan beberapa peraturan perundang undangan di bidang politik yaitu berupa UU No. 33 Tahun 2002 Tentang Partai Politik, UU No. 12 Tahun 2003 Tentang Pemilihan Umum Anggota DPR, DPD dan DPRD, UU Nomor 22 Tahun 2003 Tentang Susunan dan Kedudukan Keanggotaan MPR, DPR, DPD dan  DPRD, UU Nomor 23 Tahun 2003 Tentang Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden, serta UU No. 24 Tahun 2003 Tentang Mahkamah Konstitusi. 
Dalam penyelenggaraan Pemilu Legislatif untuk memilih anggota DPR, DPRD Provinsi dan DPRD Kabupaten/Kota berdasarkan UU Nomor 12 Tahun 2003, perubahan-perubahan yang terjadi adalah diikutinya sistem proposional dengan daftar calon terbuka, diaturnya kuota calon legislatif dari unsur perempuan sebesar 30%, ditetapkannya Lembaga KPU sebagai Penyelenggara pemilu yang bersifat nasional, tetap dan mandiri dengan keanggotaannya berasal dari unsur-unsur perguruan tinggi, tokoh masyarakat dan LSM, serta dianutnya sistem daerah pemilihan (Dapil) yang penentuannya terkadang dapat berbeda dengan lingkup administrasi dan pesertanya adalah parpol yang telah lolos electoral threshold dan parpol baru yang lolos verifikasi. Adapun dalam penyelenggaraan pemilu legislatif untuk memilih anggota DPD berdasarkan UU Nomor 12 Tahun 2003 pesertanya bersifat perseorangan dan sistem yang dianut adalah distrik berwakil banyak dengan mengambil basis daerah propinsi, yang untuk masing-masing propinsi di Indonesia diwakili oleh 4 anggota DPD. Sedangkan untuk Pemilu Presiden dan Wakil Presiden dilakukan secara langsung dengan sistem yang dianut berdasarkan UU Nomor 23 Tahun 2003 adalah sistem terbuka dengan mayoritas suara pemilih 50%+1 dan pesertanya ditentukan oleh parpol atau gabungan parpol dengan perolehan suara nasional atau kursi di DPR minimal 3 %.
 Untuk menghadapi pelaksanaan pemilu legislatif yang jatuh pada tanggal 5 april 2009 (atau kemungkinan diubah oleh KPU menjadi tanggal 9 April 2009), pemerintah beserta DPR telah mengesahkan Undang- Undang Nomor 2 Tahun 2009 Tentang Partai Politik dan  Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2009 Tentang Pemilihan Umum Anggota DPR, DPD dan DPRD yang baru, dengan tetap mempertahankan sistem pemilu yang dianut oleh undang-undang sebelumnya, namun dengan sedikit perobahan yang kemudian dikenal dengan "sistem proporsional terbatas dengan daftar calon terbuka". Perbedaannya dengan sistem sebelumnya adalah, apabila ada calon legislatif dari suatu parpol yang memperoleh kursi di suatu daerah pemilihan (dapil), maka kursi tersebut akan diserahkan kepada calon yang memperoleh suara 30% dari Bilangan Pembagi Pemilihan (BPP) di dapil tersebut dengan tanpa memperhatikan nomor urut pencalonannya, namun bila tidak ada calon yang memperoleh 30% suara secara langsung, maka berlakulah ketentuan calon jadi sesuai dengan nomor urutnya.
Pemerintahan  Demokrasi.                                           
Berdasarkan fakta histori, yang mencetuskan pertama kali istilah demokrasi ini adalah orang Athena Yunani dalam rangka memberikan makna tentang jenis pemerintahan kerakyatan yang berlangsung di negaranya selama 2 abad sejak tahun 507 SM. Dengan bahasa demos yang berarti rakyat dan kratos berarti pemerintahan. Mengacu pada pengertian demokrasi di atas berarti pemerintahan milik rakyat atau pemerintahan dengan otoritas berada di tangan rakyat.
Pemerintahan yang demikian itulah yang disebut pemerintahan demokratis. Melalui pemilu yang merupakan pesta demokrasi rakyat berhak untuk memilih perwakilannya sesuai dengan nuraninya. Di desa rakyat menitipkan kekuasaan terhadap kepala desa karena rakyat telah memilihnya, dengan maksud agar kepala desa yang telah diberi mandat dapat bekerja untuk melindungi dan membela kepentingan rakyat. Dan apabila yang diberi mandat tersebut bertindak sewenang-wenang dan mengabaikan kepentingan rakyat maka ia akan kehilangan dukungan rakyat karena dianggap telah menghianati rakyat. Namun, realitasnya ketika pemerintah menyalahi kewenangan, rakyat tidak bisa bertindak apa-apa selain menerima kekecewaan. Karena rakyat hanya terlibat dalam pemilihan, dan ketika setelah dipilih  pemimpin yang dipilihnya menyimpang dari amanat yang dimandatkan rakyat pun tidak bisa mencabut kembali pilihannya tersebut.
Padahal apabila kita melihat prinsip-prinsip dasar yang dikembangkan dalam demokrasi ada beberapa poin yang dijadikan parameter dalam menyelenggarakan pemerintahan yang demokratis.
a.    mengharuskan adanya partisipasi dari rakyat.
Partisipasi merupakan perwujudan kepercayaan dan rasa kepemilikan  yang besar rakyaat terhadap pemerintahan. Karena pemerintahan tanpa partisipasi rakyat berarti tanpa legitimasi, apabila pemerintahan tanpa legitimasi rakyat yang muncul bukan demokrasi, tapi pemerintahan otoritarianisme atau diktator. 
b.    kedua adanya kesetaraan hak dan toleransi.
Di dalam demokrasi semua harus mendapatkan perlakuan dan pelayanan yang  sama, setara di depan hukum tidak boleh ada diskriminasi. Karena keragaman yang mencakup ras, etnis, agama, jenis kelamin, jabatan, latar pendidikan, pandangan sosial, keterlibatan dalam parpol dan lain sebagainya merupakan keniscayaan yang harus difahami sebagai konteks dinamika. Selain itu mesti ada prinsip tolerasi dalam keragaman tersebut. Toleransi tidak hanya membiarkan kera-gaman sebagai realitas juga berarti saling belajar dalam keperbedaan.
c.    adanya akuntabilitas, transparansi dan controlling.
Kekuasaan merupakan mandat yang harus dipertanggungjawabkan dan mesti ada transparansi dalam perkembangan proses dan hasil-hasilnya yang memungkinkan seluruh produk keputusan dan kerja-kerja yang dilakukan dapat diakses oleh masyarakat. Sehingga apabila ada penyelewengan kekuasaan dapat segera diketahui sehingga rakyat dapat melakukan pengawasan (control). Hal ini berfungsi untuk mencegah agar kekuasaaan tidak disalahgunakan.
d.    adanya supremasi hukum dan perlindungan HAM.
Hukum harus dibuat dalam rangka melindungi rakyat dari segala pelanggaran dan kejahatan, agar hak setiap individu baik itu yang asasi maupun bukan dapat dinikmati. Terutama yang terkait dengan penegakan HAM, atas nama apapun Hak Asasi Manusia “tidak boleh dilanggar”. Begitupula pemerintah tidak bisa mengorbankan HAM atas nama apapun baik itu keamanan apalagi hanya demi agenda kerja.
e.   adanya pemilu jujur dan adil (fairnes and justice election).
Dalam Negara demokrasi pemilu sebuah keharusan karena merupakan mekanisme penjaringan aspirasi dan pengkonversian suara rakyat. Namun begitu harus dihindari sejauh-jauhnya pemikiran pemilu hanya sekeddar sebagai ajang mencari sebuah kemenangan dalam sebuah perlombaan di lapangan demokrasi, namun harus tetap mengindahkan prinsip-prinsip dasar dalam pemilu yakni prinsip Luber dan Jurdil, baik oleh warganegara, penyelenggara maupun pihak-pihak terkait lainnya, misalnya aparat keamanan dan pemerintah sendiri.
f.     adanya kebebasan berorganisasi dan berekspresi.
Organisasi merupakan instrumen latihan berpolitik dan berjaringan yang paling sederhana dan kongkrit. Berorganisasi merupakan bagian dari mekanisme orang untuk aktualisasi dalam memenuhi kebutuhannya, baik itu kebutuhan ekonomi, politik, sosial, dan budaya. Oleh karena itu rakyat harus dibebaskan untuk membuat organisasi berdasarkan apapun.
Adanya partisipasi masyarakat  merupakan keharusan dalam mewujudkan pemerintahan yang demokratis, oleh karena itu pertanyaannya adalah bagaimana agar partisipasi masyarakat ini bisa muncul? Tentu saja jawabannya tidak semudah membalikan telapak tangan, namun harus tetap ada upaya yang harus di usahakan menuju partisipasi tersebut. Terkadang keinginan untuk berpartisipasi dari masyarakat sangat besar, tetapi untuk mengaktualisasikan partisipasi tersebut kerap tidak tahu bagaimana caranya. Jika hal tersebut dibiarkan,  maka kemungkinan yang timbul adalah kekerasan sebagai bentuknya. Karena partisipasi masyarakat dalam pemerintahan daerah misalnya, berarti masyarakat bekerja sebagai patner (mitra) pemerintah dan mereka berpartisipasi dengan berbagai cara dalam mempromosikan hak asasi manusia dan barang-barang yang berkaitan erat dengan  kebutuhan public (public good).
Dalam pemerintahan daerah yang demokratis, pemerintah daerah bertindak secara proaktif menjemput partisipasi masyarakat. Hanya dengan begitu, pemerintah akan mendapatkan legitimasi yang kuat kukuh, terbantu tugas-tugasnya, dan dapat bersama-sama masyarakat mengelola setiap kebijakan publik menjadi lebih menguntungkan dan memenuhi kebutuhan masyarakat. Agar partisipasi rakyat itu bisa terwujud, maka ada agenda bersama yang dilaksanakan pemerintahan daerah dan rakyat atau elemen-elemen masyarakat setempat agenda bersama tersebut pertama adalah dalam bentuk transformasi pendidikan, dimana pendidikan adalah sebagai unsur vital dalam setiap masyarakat, terutama masyarakat demokratis.
Berlawanan dengan masyarakat yang otoriter yang berusaha menanamkan sikap menerima secara pasrah dan pasif. Sasaran pendidikan demokratis adalah menghasilkan rakyat yang bebas, mau bertanya dan analitis dalam pandangan mereka, tapi memahami ajaran dan praktek demokrasi. Dalam perspektif ini, tidak cukup jika mengatakan bahwa tugas pendidikan pada suatu demokrasi hanyalah menghindari indoktrinasi rezim otoriter dan menyediakan ajaran netral mengenai nilai-nilai politik. Karena pendidikan memainkan suatu peran tunggal dalam masyarakat bebas, jika sistem pendidikan direzim pemerintahan lain merupakan alat bagi rezim itu, berbeda dalam suatu demokrasi,  rezim pemerintahan adalah sebagai abdi/pelayan rakyat.
Kesanggupan rakyat untuk menciptakan, menunjang dan meningkatkan rezim itu sebagian besar bergantung pada  keefektifan system pendidikan yang mereka lalui. Dalam demokrasi dapat pula dikatakan bahwa pendidikan memungkinkan kebebasan itu sendiri untuk tumbuh pada waktunya.  Dan pendidikan dalam bentuk apapun, civic education, pendidikan Hak Asasi Manusia (HAM), pendidikan gender, dan segenap pendidikan apapun yang bisa memanusiakan manusia dan membebaskan harus mulai ditransformasikan kemasyarakat. Melalui pendidikan kesadaran sebagai manusia yang bermartabat dan memiliki hak asasi, kesadaran untuk melakukan perubahan, kesadran untuk selau berkreasi dan berstrategi bisa muncul. Dengan pendidikan diharapkan berbagai siasat tidak mudah mengalahkan rakyat dan menempatkan rakyat sebagai pihak yang tertindas. Intinya rakyat memiliki ruang yang jelas dan bebas untuk berkreasi dalam demokrasi itu.
Agenda selanjutnya agar partisipasi rakyat tetap terjaga adalah akses informasi harus dibuka seluas-luasnya, karena informasi memberikan ruang berfikir alternatif bagi setiap orang, melalui informasi orang bisa sharing saling bertukar informasi dan pengalaman. Agar segala yang terdapat dalam informasi baik itu berbagai pengalaman, berbagai keputusan strategis, beragam karya kemanusiaan, bermacam siasat sejarah dan kerangka masa depan ataupun yang berkaitan dengan agenda dan program pemerintahan tidak lagi kabur dan tersembunyi.
Di samping itu penguatan masyarakat sipil merupakan manivestasi  sebagai komitmen partisipasi dalam pemerintahan yang demokratis, hal itu mutlak dilakukan untuk menuju kesadaran masyarakat sipil yang kritis dan konstruktif. Hal ini bisa teridentifikasikan dengan terdapatnya masyarakat yang membentuk organisasi mereka sendiri diluar pemerintahan daerah yang memiliki berbagai tujuan baik itu yang bergerak dalam isue capacity building, isu lingkungan, isu perempuan dan gender,  perlindungan Hak Asasi Manusia (HAM) dan supremasi hukum, partisipasi politik, ekonomi, sosial, budaya (poleksosbud) dan lain sebagainya. Ketika rakyat mengekspresikan aspirasinya dan bertindak melalui organisasi non pemerintah, maka peran civil society itu akan muncul, dimana dalam komunitas masyarakat sipil inilah biasanya masyarakat diajak kembali mendiskusikan apa yang menjadi grand tujuam bersama, melakukan penilaian kebutuhan (need assessment) dan melakukan strategic planning untuk dilaksanakan bersama-sama pula. Masyarakat sipil juga memainkan peran sangat penting dalam monitoring dan mengkritisi pekerjaan pemerintah daerah. Wujud masyarakat civil tersebut yang biasanya akrab terdapat di daerahi itu diantaranya: organisasi masyarakat seperti NU, Muhammadiyah dan lain-lain, organisasi civil, organisasi keagamaan, organisasi rukun kampong, kelompok perempuan, organisasi lingkungan, organisasi petani, pedagang dan lain-lain. 
Beberapa bentuk aktivitas yang mungkin dapat dilakukan oleh masyarakat sebagai result atas baiknya kondisi sosial dan membaiknya pendidikan antara lain sebagai berikut.
a.       apabila agenda-agenda pemberdayaan (empowering) tersebut telah diimplementasikan, maka dengan begitu dengan sendirinya partisipasi rakyat akan terwujud dan outputnya akan ada beberapa manfaat yang bisa dipetik dari sebuah tindakan partisipasi yaitu sebagaimana yang terdapat dalam demokrasi masyarakat melalui diskusi dan aksi diantaranya menjamin agar para pemimpin tidak menyalah gunakan kekuasaan. Partisipasi dapat sekaligus merupakan control bagi pemimpin agar tidak menyelewengkan kewenangan yang diberikan kepadanya. Karena partisipasi akan menjamin akuntabilitas pemimpin.
b.       menjaga pemerintah agar lebih mencerminkan harapan masyarakat.
Dengan keterlibatan yang aktif dalam mekanisme demokrasi yang sudah disepakati dan diatur,  diharapkan keterwakilan bisa benar-benar dilaksanakan sebagai cermin kehendak masyarakat, bukan perorangan, kelompok atau partai politik tertentu.
c.       melibatkan masyarakat dalam pemerintahan daerah.
Dengan sendirinya partisipasi berarti melibatkan masyarakat dalam program dan pelaksanaan kebijakan yang telah ditetapkan oleh pemerintah terpilih. Keterlibatan ini dimaksudkan sebagai bentuk dan sarana akomodasi atas pemenuhan kepentingan masyarakat dalam arti yang seluas-luasnya dengan pemerintah selaku pengambil kebijakan di daerah. Model inilah sebenarnya yang menjadi substansi dari asas otonomi daerah yang sedang dan ke depan akan dilaksanakan .
d.       masyarakat memberikan masukan sehingga menghasilkan keputusan yang lebih. Dari partisipasi tersebut diharapkan akan muncul banyak masukan (input) dari warga negara, sebagai bentuk kepedulian dan rasa kepemilikan yang kuat atas pemerintahnya. Karena adanya banyak masukan merupakan salah satu indikator bahwa pemerintahan masih mendapat dukungan dari masyarakat atau rakyat.
Demokrasi tidak lebih dari sekedar banyaknya institusi. Suatu demokrasi yang sehat bergantung terutama pada pembangunan suatu budaya masyarakat yang demokratis. Budaya dalam pengertian disini bukan hanya merujuk pada seni, sastra atau musik, tapi pada watak setiap individu, prilaku, praktek dan norma-norma, yang menjelaskan kemampuan rakyat untuk memerintah dan mengatur diri sendiri.  Karena suatu sistem politik otoriter akan mendorong budaya pasif dan apatis.  Rezim berusaha membentuk suatu warga Negara menjadi masyarakat yang patuh dan jinak.
Sebaliknya, budaya warga Negara suatu masyarakat yang demokratis dibentuk oleh aktivitas yang dipilih secara bebas oleh individu atau kelompok. Warga Negara suatu masyarakat bebas mengejar kepentingan mereka, menjalankan hak-hak mereka dan bertanggungjawab atas hidup mereka sendiri. Mereka membuat keputusan mereka sendiri tentang dimana mereka akan bekerja, apa jenis pekerjaan yang akan mereka lakukan, di mana mereka akan tinggal. Itu semua merupakan pilihan dan keputusan pribadi mereka yang perlu dihargai dan dihormati. (http://www.jatim.go.id/dpd- mri/articles.php?id=3).
Pemilihan Umum  Sukses.
Sebagaimana dipaparkan di atas, bahwa pemilu merupakan tonggak penting sebagai peletakan dasar bagi fondasi demokrasi, sistem politik dan pendidikan politik warga negara, untuk itu harus  dilaksanakan, dikawal dan hasilnya dijadikan acuan penataan  sekaligus sebagai sarana yang tepat  dalam menata kehidupan bermasyarakat dan berbangsa yang lebih baik. Terkait dengan suksesnya pemilu Kiki Syahnakri mengungatkan akan pentingnya kewaspadaan akan adanya potensi konflik dan netralitas Polri sebagai petugas keamanan yang terdekat (http://samuelchristiantjah-yadiweb.wordpress.com/2009/03/21/pemilu-2009-menuju-pemilu-sukses/, diakses Minggu 14 Nop 2010, jam 09.32). Kekawatiran tersebut tentunya sangat beralasan dana tidak berlebihan yang mengingatkan pada kita jika kita semua tidak ingin kecolongan agar situasi dan kondisi penyelenggaraan pemilu dapat terkontrol dan terkendali guna menghasilkan pemilu yang sukses.
Terkait dengan penguatan suksesnya pemilu, Presiden Dr. Susilo Bambang Yudoyono  memberikan resep dan ukuran terhadap kunci suksesnya penyelenggaraan pemilu. Menurutnya ada 3 kunci suksesnya penyelenggaraan pemilu yakni, adanya perangkat hukum berupa UU Pemilu yang baik, Komisi Pemilihan Umum (KPU)  yang kredibel, dan partisipasi rakyat yang tinggi dan berkualitas (http://www.detiknews.com/r ead/2010/07/13/121723/1398180/10/sby-kpu-yang-kredibel-kunci-pemilu-sukses?nd992203605, diakses minggu 14 Nop 2010, jam 09.34).
Tiga pilar kunci suksesnya pemilu tersebut merupakan syarat mutlak. Sebab aturan sebagai pedoman dan tolok ukur atas peleksanaan kegiatan pemilu, kemudian KPU sebagai pelaksana harus memiliki kredibilitas yang dapat diandalkan dengan memegang dan melaksanakan prinsip jujur dan adil, sedangkan masyarakat sebagai pemilik legal atas kedaulatan ini akan memberikan makna yang substansial jika mereka berbondong-bondong menyukseskannya dengan menggunakan hak pilihnya. Sebab dalam kalkulator demokrasi, semakin tinggi partisipasi yang dilahirkan semakin tinggi pula legitimasi hasil pemilu yang dihasilkan.
Dalam perspektif yang umum, pemilu diklaim sebagai pemilu yang sukses setidak-tidaknya memenuhi beberapa kriteria. Sebagai tolak ukur sukses tidaknya suatu pesta demokrasi berupa pemilu sangat  tergantung dari beberapa kriteria sebagai berikut.
a.       Sukses penyelenggaraan. Sukses ini ada pada ranah penyelenggara sebagaimana diatur dalam UU No. 22 tahun 2007 tentang Penyelenggara Pemilu meliputi KPU beserta jajaran di bawahnya KPU Provinsi, KPU Kabupaten Kota, PPK  PPS sampai KPPS  dan Bawaslu beserta jajaranya di bawahnya Panwaslu Provinsi, Panwaslu Kabupaten/Kota, Panwas Kecamatan dan Pengawas Pemilu Lapangan.
b.       Sukses Pemilihan. Sukses ini merujuk pada terpilihnya para wakil rakyat yang dikehendaki oleh rakyat. Rakyat telah menunaikan haknya dengan cara memilih pilihan yang oleh mereka dipandang sebagai calon yang baik. Terlepas dari bagaimana sistem pemilihan yang telah ditetapkan, mereka yang telah terpilih setidak-tidaknya secara prosedural telah memenuhi. Kualitas orang-orang yang terpilih tentunya dipengaruhi oleh beberapa faktor, antara lain proses rekrutmen calon legislatif oleh parpol, pengetahuan dan informasi masyarakat terkait dengan calon yang telah ditentukan oleh partai serta kecerdasan masyarakat dalam menganalisis dan menentukan pilihannya baik pra maupun selama pengenalan dan kampanye dilakukan, walaupun itu juga belum cukup untuk mengenal dengan baik kualifikasi orangnya.
c.       Sukses Partisipasi dari Masyarakat. Partisipasi masyarakat harus dimaknai seluas-luasnya, yakni untuk ikut menyalurkan hak pilihnya, ikut mengamankan, secara konsisten untuk menerima hasil dari proses yang dilaksanakan secara jujur dan adil. Sukses partisipasi ini sering diklaim sebagai bentuk pemberian legitimasi rakyat kepada para wakilnya yang terpilih.
d.       Sukses pengamanan. Sukses ini merupakan ranah aparat keamanan terutama Kepolisian Republik Indonesia beserta saudara tuanya yang bertugas sebagai pendukung keamanan  yang dalam hal ini Tentara Nasional Indonesia. Hal ini mengingat dalam pemilu kemarin mereka berada pada posisi yang netral dan dinetralkan. Termasuk dalam hal ini juga netralitas dari  aparat keamanan TPS (Pertahanan Sipil/ Linmas). Aspek keamanan merupakan aspek yang ikut menentukan kualitas dari penyelenggaraan pemilu. Jaminan keamanan terhadap kebebasan dalam memilih sesuai pilihannya, keamanan dalam pelaksanaan pemilihan merupakan aspek yang harus dikedepankan oleh petugas keamanan. Netralitas aparat keamanan dalam mendukung suksesnya pemilu juga faktor penting untuk selalu diwacanakansampai kapanpun selama mereka berada pada ranah yang dinetralkan.
e.       Responsi dan kesiapan  institusi penegak hukum (polri, Kejaksaan dan lembaga peradilan) dalam proses penanganan hukum  jika terjadi pelanggaran dalam  penyelenggaraan pemilu. Tidak sedikit kritikan yang dilontarkan terkait dengan proses penegakan hukum ini terutama sulitnya proses penyidikan kasus-kasus pelanggaran pidana pemilu. Panwaslu yang bertugas merekomendasikan semua bentuk pelang-garan (administrasi dan pidana) kadang-kadang diposisikan sebagai bagian dari polisi yang harus menyertakan berbagai acara dan bukti seperti layaknya kepolisian dalam menangani perkara pidana umumnya. Kedepan harus diperjelas bagimana model hubungan panwaslu dengan kepolisian dalam penanganan pelanggaran pidana pemilu.
f.        Kesiapan dan kecepatan Mahkamah Konstitusi dalam menangani sengketa hasil pemilu. Mahkamah Konstitusi  merupakan lembaga yang telah diberi wewenang oleh Undang-Undang Dasar RI dan  yang telah dikuatkan dengan UU No. 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi untuk menyelesaikan gugatan sengketa hasil pemilihan umum. Sedangkan lingkup Pemilihan umum meliputi pemilu Legislatif (DPR, DPD, DPRD, Pemilu Presiden dan Wakil Presiden, dan juga Pemilu Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah). Kepada lembaga MK inilah harapan terakhir terhadap sengketa hasil pemilu bergantung dan digantungkan,untuk itu profesionalitas, tranparasi, akuntabilitas serta komitmen berkebangsaan dan bernegara harus senantiasa terpatri dalam jiwa dan hati hakim MK ini.
Berbagai kesuksesan penyelenggaraan pemilu  tersebut  akan dapat dicapai dengan dukungan  berbagai peraturan perundang-undangan. Peraturan perundangan  di bidang politik telah memberikan jaminan secara normatif terhadap penyelenggaraan pemilu yang demokratik, luber dan jurdil. Selain itu dengan keberadaan dan peran Badan Penyelenggara dan Pengawasan Pemilu sebagai badan yang independen, maka diharapkan pesta demokrasi saat ini dan kedepan dapat berlangsung secara demokratis, luber dan jurdil sesuai harapan masyarakat, bangsa dan negara Republik Indonesia yang mampu menghasilkan pemilu yang demokratis dan mendapat kan legitimasi yang tinggi dari rakyat.
Kesimpulan.
Sketsa historik pemilu di Indonesia menunjukkan pergeseran arah dari diikutinya sistem demokrasi tidak langsung menuju sistem demokrasi langsung. Pemilu nasional pertama kali yang diselenggarakan bangsa Indonesia pada tahun 1955 guna memilih anggota parlemen dan Badan Konstituante masih menganut demokrasi tidak langsung, namun telah memiliki indeks demokratisasi yang tinggi. Demikian pula dengan pemilu tahun 1999 yang masih menganut demokrasi tidak langsung dan pemilu tahun 2004 serta 2009 yang sudah menganut demokrasi langsung, juga memiliki indeks demokratisasi yang tinggi. Hal tersebut berbeda dengan beberapa kali pemilu yang telah diselenggarakan oleh pemerintahan Orba yang masih menganut demokrasi tidak langsung.
Sebagai sarana demokrasi pemilu baru dianggap demokratis bila dapat memenuhi 3 syarat, yaitu adanya kerahasiaan dalam pemberian suara dan kejujuran dalam pelaksanaan pemungutan dan penghitungan suaranya yang dikenal dengan akronim "luber" dan "jurdil". Kedua, pemilu harus diikuti oleh beberapa parpol yang bersaing secara fair dan adanya sistem kepartaian dan pemilu yang adaptabel dan kompetitif. Ketiga, hasil pemilu akan digunakan untuk menentukan siapa yang akan memerintah negara atau daerah seperti dalam sistem demokrasi langsung, atau untuk menentukan wakil-wakil rakyat yang duduk di lembaga perwakilan rakyat (legislatif), selanjutnya lembaga tersebut akan memilih siapa yang akan memerintah negara atau daerah seperti dalam sistem demokrasi tidak langsung.
Pemilu dikualifisir sebagai pemilu yang sukses antara lain apat didekati dari aspek, sukses penyelenggaraan; sukses pemilihan; sukses partisipasi dari masyarakat; sukses pengamanan; responsi dan kesiapan  institusi peradilan dan KPU jika terjadi pelanggaran hukum; dan  kecepatan dan keadilan (quick dan justice)  Mahkamah Konstitusi dalam menyelesaikan persengketaan phasil pemilu.
-----

DAFTAR PUSTAKA
Anwar Khumaini, KPU yang Kredibel Kunci Pemilu Sukses
http://www.detiknews.com/read/2010/07/13/121723/1398180/10/sby-kpu-yang-kredibel-kunci-pemilu-sukses?nd992203605, diakses minggu 14 Nop 2010, jam 09.34
Badan Perencanaan Pembangunan Propinsi (Bappeprop) Jawa Timur, 2007. Analisis dan Evaluasi Program Pendewasaan Sikap Politik Masyarakat dalam Pelaksanaan Pilkada di Propinsi Jawa Timur.
Didik Suprianto, 2007. Menjaga Independensi Penyelenggara Pemilu. Jakarta, Perludem.
Samuel Christiantjahya, Pemilu Sukseshttp://samuelchristiantjahyadiweb. wordpress.com/2009/03/21/pemilu-2009-menuju-pemilu-sukses/, diakses minggu 14 Nop 2010, jam 09.32.
Pemilihan Umum yang demokratis dan Jujur (http://www.jatim.go.id/dpd- mri/articles.php?id=3).diakses tanggal 5 Juli 2009.


-----------------------------------------------------------


PERENCANAAN PEMBANGUNAN PERUMAHAN DAN PERMUKIMAN SUATU WILAYAH
Suryaningsih
- Fakultas Hukum Universitas Wisnuwardhana Malang -

ABSTRAK
Perumahan dan permukiman berfungsi sebagai wadah pengem-bangan sumber daya manusia serta sebagai pengejahwantahan dari kehidupan sosial yang tertib. Untuk mencapai hal tersebut maka perencanaan pembangunan perumahan dan perukiman suatu wilayah harus memperhatikan aspek–aspek perencanaan sepanjang pembangunannya yang meliputi aspek lingkungan, aspek daya beli, dan aspek kelembagaan. Dharapkan baik arah maupun laju pembanguan perumahan akan dapat mencapai suatu kondisi dimana jumlah dan kualitasnya sesuai dengan tuntutan dan kebutuhan masyarakat.
Kata Kunci: Perencanaan Pembangunan, Perumahan, Permukiman.

Pendahuluan
Searah dengan perkembangan kemajuan pembangunan, kota akan semakin berkembang mengikuti semakin kompleksitasnya kebutuhan-kebutuhan penduduk sehingga kota dituntut untuk bisa memberikan fungsinya sebagai wadah fisik dan berbagai kegiatan penduduk serta memberikan fungsi pelayanan penyediaan kebutuhan terutama kebutuhan akan lahan.
Pembangunan perkotaan sendiri tidak dapat lepas dari berbagai permasalahan. Salah satu permasalahan yang bersifat komplek adalah permasalahan kependudukan. Hal ini ditandai oleh pertumbuhan penduduk yang berjalan sangat cepat di mana disadari atau tidak akan meningkatkan kebutuhannya baik secara kualitas maupun kuantitas. Salah satu kebutuhan yang bersifat primer bagi setiap penduduk yang harus dipenuhi adalah tersedianya perumahan dan pemukiman dimana semuanya itu mengacu pada suatu tujuan yaitu agar setiap rakyat Indonesia dapat mempunyai rumah yang layak di lingkungan yang sehat.
Pembangunan perumahan dan permukiman yang harus mencerminkan perwujudan manusia seutuhnya dan peningkatan kualitas manusia meniadakan kecemburuan sosial dan secara positif memciptakan perumahan dan permukiman yang mencerminkan kesetiakawanan serta keakraban sosial. Pembangunan perumahan dan permukiman dalam PJPT II harus mencerminkan ke Indonesiaan, persatuan dan kesatuan bangsa, memadukan nilai-nilai arsitektur daerah dengan kemajuan teknologi konstruksi di idang perumahan dan permukiman. Juga harus memperhatikan aspek sosial, ekonomi, budaya, pendidikan dan kemampuan masyarakat serta berwawasan lingkungan (Komarudin, 1997: 51).
Hak atas perumahan di Indonesia tercantum dalam Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1992 tentang Perumahan dan Premukiman (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1992 Nomor 23) yang berlaku mulai tanggal 10 Maret 1992 yaitu dalam Pasal 5 ayat (1) dimana disebutkan bahwa :
Setiap warga negara mempunyai hak untuk menempati atau menikmati dan atau memiliki rumah yang layak dalam lingkungan yang sehat, aman, serasi dan teratur.
Perumahan dan permukiman merupakan kebutuhan dasar (basic need) manusia, yang berfungsi sebagai tempat tinggal atau hunian yang digunakan oleh manusia untuk melindungi diri dari cuaca, iklim dan gangguan lainya. Adapun fungsi lain dari rumah adalah sebagai lingkungan tempat tinggal untuk mengembangkan kehidupan dan penghidupan keluarga. Perumahan dan permukiman tidak dapat dilihat sebagai  sarana kehidupan semata, akan tetapi merupakan proses berfikir dalam menciptakan ruang kehidupan untuk kehidupan masyarakat. Dengan demikian rumah dan permukiman mempunyai peranan yang sangat strategis untuk mewujudkan pembangunan nasional yang pada hakekatnya adalah pembangunan manusia Indonesia yang seutuhnya.
Agar tercapai tujuan mewujudkan pembangunan nasional yang pada hakekatnya adalah pembangunan manusia Indonesia yang seutuhnya, maka dalam membangun perumahan dan permukiman perlu adanya perencanaan yang baik. Dengan latar belakang tersebut maka penulis mengambil judul “Perencanaan Pembangunan Perumahan dan Permukiman suatu Wilayah”.

Arti Dan Tujuan Pembangunan Perumahan Dan Permukiman 
Perumahan telah berkembang sebagai suatu proses bermukim bagi manusia yang pada hakekatnya membutuhkan tempat untuk tinggal serta berinteraksi antara satu dengan yang lainnya sehingga manusia dalam segala aktivitasnya menciptakan ruang di dalam lingkungan masyarakat dan alam sekitarnya. Salah satu landasan yang digunakan oleh pemerintah untuk meningkatkan peran kelembagaan dalam pembangunan perumahan dan permukiman adalah Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1992 Tentang Perumahan Dan Permukiman.
Kebutuhan akan perumahan sering menjadi persoalan yang rumit, apalagi di perkotaan. Ketidakseimbangan antara persediaan tanah yang ada dengan meningkatnya jumlah penduduk yang memerlukan perumahan menyebabkan timbulnya ancaman terhadap lingkungan di permukiman perkotaan (Muchsin, 2005: 1).
Oleh karena itu perencanaan sebuah perumahan memegang peranan yang sangat  penting dalam pengendalian laju pembangunan agar berdampak positif dan berkesinambungan. Perencanaan itu harus dilakukan, dimulai dari perencanaan rumah-rumah hingga perencanaan lingkungan permukiman dan ruang perkotaan, bahkan hingga skenario wilayahnya (Suparno Sastra M dan Endy Marlina, 2005: 29).
Menurut Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1992 tentang Perumahan Dan Permukiman Pasal 1 ayat (2) perumahan diartikan sebagai berikut :
Perumahan adalah kelompok rumah yang berfungsi sebagai lingkungan tempat tinggal atau lingkungan hunian yang dilengkapi dengan prasarana dan sarana lingkungan.
Di samping itu perumahan juga berfungsi untuk menyeleng-garakan kegiatan bermasyarakat dalam lingkungan yang bersifat terbatas. Penataan ruang dan kelengkapan prasarana dan sarana lingkungan dan sebagainya dimaksudkan agar lingkungan tersebut akan menjadi lingkungan yang sehat, aman, serasi dan teratur serta dapat berfungsi seperti yang diharapkan.
Sedangkan pengertian permukiman berdasarkan Pasal 1 ayat (3) permukiman diartikan sebagai berikut :
Permukiman adalah bagian dari lingkungan hidup di luar kawasan lindung, baik yang berupa kawasan perkotaan maupun perdesaan yang berfungsi sebagai lingkungan tempat tinggal atau lingkungan hunian dan tempat kegiatan yang mendukung perikehidupan dan penghidupan.
      Apabila pengertian permukiman dikaji sesuai konteks perumahan dan permukiman, maka permukiman dapat juga diimplementasikan sebagai suatu tempat bermukim manusia yang menunjukan suatu tujuan tertentu. Dengan demikian permukiman seharusnya memberikan kenyamanan kepada penghuninya (termasuk orang yang datang ke tempat tersebut).
      Sifat dan karakter suatu permukiman biasanya juga lebih kompleks, karena permukiman mencakup suatu batasan wilayah yang lebih luas dibandingkan dengan luas dan ruang lingkup perumahan. Dari segi penanganan dan pengelolaan, antara perumahan dan permukiman juga berbeda. Biasanya sebuah perumahan hanya dikelola oleh suatu pengembang dibawah koordinasi pemerintah, sedangkan pengelolaan sebuah permukiman biasanya langsung ditangani oleh pemerintah yang konsep dan rencana pengembangannya sudah ditentukan dalam bentuk konsep pengembangan wilayah secara makro melalui Rencana Umum Tata Ruang Kota (RUTRK). Rencana Detail Tata Ruang Kota (RDTRK) maupuan Rencana Tata Ruang Kota (RTRK) (Suparno Sastra M dan Endy Marlina, 2005: 37).
         Perumahan dan permukiman serta sarana pendukungnya merupakan kebutuhan mendasar dari suatu masyarakat. Kebutuhan tersebut semakin hari seiring dengan pertumbuhan penduduk yang tinggi dan penyebarannya tidak merata terutama dengan pemusatan urbanisasi di kota-kota maka masalah pembangunan dan penyediaan perumahan dan permukiman menjadi semakin mendesak untuk diadakan. Perumahan dan permukiman disamping harus memperhatikan lingkungan fasilitas serta utilitas pendukungnya juga harus memberikan kenyamanan bagi kehidupan manusia yang mendiaminya sehingga fungsi dari perumahan dan permukiman dapat dimaksimalkan.
Dalam pelaksanaan penataan perumahan dan permukiman ada beberapa asas yang perlu diperhatikan. Mengenai hal tersebut dicantumkan secara jelas dalam Pasal 3 Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1992 tentang Perumahan dan Permukiman yaitu :
            Penataan perumahan dan permukiman berlandaskan pada asas manfaat, adil dan merata, kebersamaan dan kekeluargaan, kepercayaan pada diri sendiri, keterjangkauan dan kelestarian lingkungan hidup.
Sedangkan tujuan yang hendak dicapai dalam pelaksanaan penataan pembangunan perumahan dan permukiman sebagaimana yang dicantumkan dalam pasal 4 Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1992 tentang Perumahan dan Permukiman adalah untuk :
a.       Memenuhi kebutuhan rumah sebagai salah satu kebutuhan dasar manusia dalam rangka peningkatan dan pemerataan kesejahteraan rakyat;
b.       Mewujudkan perumahan dan permukiman yang layak dalam lingkungan yang sehat, aman, serasi dan teratur;
c.       Memberi arah pada pertumbuhan wilayah dan persebaran penduduk yang rasional;
d.       Menunjang pembangunan dibidang ekonomi, sosial, budaya dan bidang – bidang lain.



Perencanaan Pembangunan Perumahan Dan Permukiman
Masalah perumahan dan permukiman merupakan kegiatan yang bersifat multi sektor, yang hasilnya langsung menyentuh salah satu kebutuhan dasar masyarakat, sehingga konsepsi urutan pembangunan untuk mengantarkan pembangunan yang berdaya guna dan berhasil guna, maka sebagai salah satu syarat utama ialah keharusan adanya perencanaan. Selanjutnya melalui perencanaan tersebut dilaksanakan pembangunan dan harus selalu disertai pengawasan (Muchsin, 1998: 45).
Untuk berhasilnya pembangunan yang berdaya guna dan berhasil guna, maka sebagai salah satu syarat utama ialah keharusan adanya rencana dan perencanaan. Berdasarkan perencanaan itu kemudian dilaksanakan pembangunan (R. Soeprapto, 1986: 93). Teori perencanaan di negara berkembang termasuk Indonesia yang sekarang menuju kearah desentralisasi.
Teori-teori perencanaan yang dominan sekarang ini sedang mengalami krisis. Menurut Friedman dalam Sudharto P. Hadi (2005: 18) salah satu sebab dari kondisi ini adalah tidak adanya keterkaitan antara pengetahuan (knowledge) dan penerapan atau implementasi (action). Artinya terdapat krisis pemahaman tentang masyarakat. Ketidakberhasilan memahami kebutuhan masyarakat merupakan pertanda krisisnya suatu teori perencanaan. Kondisi demikian lebih nampak di negara-negara berkembang dimanapara perncana mengambil oper begitu saja teori-teori perencanaan dari negara maju. Banyak kebijakan, program dan proyek telah diterapkan. Namun demikian kebutuhan yang esensial dari masyarakat miskin belum tersentuh. Hal ini karena kebijakan, program dan proyek tidak mampu menterjemahkan kepentingan, aspirasi dan kebutuhan masyarakat. Teori perencanaan yang ideal adalah yang tidak hanya mampu mengakomodasi kepentingan dan kebutuhan masyarakat tetapi juga yang mampu memadukan berbagai nilai dari berbagai kepentingan yang terlibat.
Untuk meratakan pembangunan harus digunakan cara perwilayah atau regionalisasi, yaitu pembagian wilayah nasional dalam suatu wilayah geografis, sehingga setiap bagian mempunyai karakteristik/sifat tertentu yang khas (dapat juga menurut satuan daerah tatapraja atau daerah administrasi).
Untuk pemerataan pembangunan diperlukan pula desentralisasi, yaitu disamping kebijaksanaan yang diputuskan oleh pemerintah nasional ada juga kebijaksanaan yang diputuskan oleh pemerintah regional dan lokal. Dalam desentralisasi tersebut harus terdapat koordinasi yang baik.
Keuntungan desentralisasi dalam pembangunan adalah:
(a)     biaya yang rendah untuk perumahan, prasarana, dan fasilitas kota;
(b)     meningkatkan perkembangan desa secara umum, khususnya produksi pertanian yang merupakan dasar bagi pertumbuhan selanjutnya;
(c)     berkurangnya gangguan sosial dan gangguan budaya;
(d)     meratanya pembagian hasil pembanguan (Johara T. Jayadinata, 1999: 287).
Sehingga untuk membuat sebuah perencanaan perumahan yang betul-betul dapat menjawab tuntutan pembanguan perumahan dan pemukiman maka perlu dipertimbangakan secara matang aspek-aspek perencanaannya. Keberhasilan pembangunan perumahan sebagai bagian dari program pembangunan nasional memang tidak lepas dari aspek-aspek perencanaan yang harus dipenuhi.
Dengan memperhatikan aspek–aspek perencanaan sepanjang pembangunannya, diharapkan baik arah maupun laju pembanguan perumahan akan dapat mencapai suatu kondisi dimana jumlah dan kualitasnya sesuai dengan tuntutan dan kebutuhan masyarakat. Karena perumahan dan permukiman berfungsi sebagai wadah pengembangan sumber daya manusia serta sebagai pengejahwantahan dari kehidupan sosial yang tertib maka di dalam merencanakan perumahan harus mempertimbangkan aspek–aspek yang mendasari perencanaan perumahan tersebut, yang antara lain adalah :
1.       Lingkungan
Hal utama yang harus dipertimbangkan dalam perencanaan perumahan adalah manajemen lingkungan yang baik dan terarah, karena lingkungan suatu perumahan merupakan faktor yang sangat menentukan dan keberadaannya tidak boleh diabaikan. Hal tersebut dapat terjadi karena baik buruknya kondisi lingkungan akan berdampak terhadap penghuni perumahan. Pertimbangan faktor-faktor lingkungan dalam perencanaan lingkungan perumahan mutlak diperlukan karena pada hakekatnya proses terbentuknya lingkungan perumahan merupakan akumulasi dari unit-unit rumah sebagai pembentuk perumahan tersebut.
2.       Daya Beli (Affordability)
Perencanaan pembangunan diharapkan dapat mendukung tercapainya tujuan pembangunan yang telah dicanangkan sesuai dengan programnya. Didalam Perencanaan perumahan selalu dipikirkan kesesuaian antara ukuran bangunan, kebutuhan ruang, kontruksi bangunan, maupuan bahan bangunan yang digunakan dengan jangkauan pelayanan. Hal ini perlu diantisipasi mengingat kemampuan rata-rata (kemampuan daya beli) masyarakat pada wilayah yang satu dengan yang lain tidak sama. Bahkan jika melihat data tentang kebutuhan akan rumah tinggal di Indonesia secara umum, maka kemampuan masyarakat untuk membeli rumah masih dibawah garis kemampuan standar.
3.       Kelembagaan
Keberhasilan pembangunan perumahan dalam suatu wilayah, baik di perkotaan maupun di pedesaan, tidak terlepas dari peran pemerintah sebagai pihak yang berkewajiban untuk mengarahkan, membimbing, serta menciptakan suasana yang kondusif bagi terciptanya keberhasilan pembangunan perumahan (Suparno Sastra M dan Endy Marlina, 2005: 30-36).
-----

DAFTAR PUSTAKA

Hadi, Sudharto P., 2005, Dimensi Lingkungan Perencanaan Pembangunan, Gadjah Mada University Press, Jogjakarta.
Jayadinata, Johara T., 1999, Tata Guna Tanah Dalam Perencanaan Pedesaan, Perkotaan, dan Wilayah, Penerbit ITB, Bandung.
Muchsin, 2005, Seputar Permasalahan Kota, Materi Kuliah Hukum Tata Ruang dan Wilayah
Muchsin,1998, Pembangunan Pemukiman Perkotaan, Implementasi dan Efektifitasnya, Dunia Ilmu, Surabaya.
Sastra M., Suparno dan Marlina, Endy, 2005, Perencanaan Dan Pengembangan Perumahan, C.V Andi Offset, Jogjakarta.
Soeprapto, R.,  1968, Undang – Undang Pokok Agraria dalam Praktek, UI Press, Jakarta.
Undang Undang Nomor 4 Tahun 1992 Tentang Perumahan Dan Pemukiman.

----------------------------------------------------