Senin, 25 Januari 2010

Jurnal Hukum ARGUMENTUM, Vol. 9 No. 1, Desember 2009




JURNAL HUKUM
ARGUMENTUM
Vol. 9 No. 1, DESEMBER 2009

Penanggung Jawab
Ketua STIH Jenderal Sudirman

Pemimpin Redaksi
Dr. Anis Ibrahim,SH.MHum.

Dewan Redaksi
Bambang Suyatno,SH.MH.
Jati Nugroho,SH.MHum.
M. Noor Islami.SH.MM.
Drs. Haritomo,SH.MSi.
M. Amin Syaifuddin,SH.

Sekretaris Redaksi
Jati Nugroho,SH,MHum.

Penyunting
Drs. M. Yusuf Effendi

Tata Usaha
Dra. Henny Purwanti,MM.

Alamat Redaksi/Tata Usaha
Jl. Mahakam No. 7
Telp. (0334) 883431Lumajang

ISSN:
1412-1751
DAFTAR ISI
o     Daftar Isi ..... i
o     Salam Dari Redaksi ..... ii
o     Partisipasi Perempuan dalam Mewujudkan Hak-Hak Politiknya Di Kab. Lumajang
Dwi Sriyantini ..... 1-19
o     Penguatan Hak Reproduksi Perempuan Melalui Keluarga Berencana (KB) dalam Upaya Menghindari Tindakan Aborsi
Henny Purwanti ..... 21-39
o     Partisipasi Wanita  Sebagai Pejabat Publik dan Implikasinya dalam Mewujudkan Pelayanan Publik yang Berbasis Tata Pemerintahan yang Baik (Good Governance) Di Kab. Lumajang)
Jati Nugroho ..... 41-60
o      Konflik Hukum Negara
dan Hukum Agama dalam Pencatatan Perkawinan Beda Agama (Studi Kasus Di Gereja Katolik Kab. Lumajang)
M Yusuf Effendi ..... 61-82






ARGUMENTUM adalah Jurnal Hukum berkala yang diterbitkan oleh Sekolah Tinggi Ilmu Hukum (STIH) Jenderal Sudirman Lumajang untuk menampung dan mengkomunikasikan gagasan dan hasil penelitian dalam bidang ilmu apa pun yang berkontribusi utama dalam rangka pengembangan Hukum dan Ilmu Hukum.
Redaksi menerima sumbangan artikel ilmiah berupa artikel konseptual/gagasan, artikel hasil penelitian mau pun resensi buku sepanjang relevan dengan misi redaksi. Artikel yang dikirim berkisar antara 15 – 20 halaman diketik di atas kertas kuarto berspasi 1,5 dengan disertai biodata. Redaksi berhak mengubah artikel sepanjang tidak mengurangi atau mengubah substansi isinya.


 -----------------------------------------------

SALAM DARI REDAKSI


Assalamu’alaikum Wr. Wb.
Hukum yang merupakan keniscayaan di Negara Indonesia mestilah akan selalu mengalami perbincangan yang tiada henti. Ini tidak lain dikarenakan hukum bukan merupakan institusi yang statis, namun merupakan istitusi yang dinamis baik dalam kaitannya dengan internal pribadinya mau pun dengan eksternal di sekelilingnya. Kedua dinamika tersebut, yakni dinamika internal dan dinamika eksternal itulah yang kemudian menjadikan hukum selalu dalam posisi yang harus siap untuk diamandemen setiap saat.
ARGUMENTUM terbitan kali ini  cukup istimewa karena secara khusus menyajikan dan mempublikasikan hasil penelitian para dosen STIH Jenderal Sudirman Lumajang yang memperoleh biaya dari DP2M baik berupa penelitian dosen muda (PDM) mau pun penelitian kajian wanita (PKW). Artikel-artikel tersebut meliputi: ‘Partisipasi Perempuan dalam Mewujudkan Hak-Hak Politiknya Di Kabupaten Lumajang’, ’Penguatan Hak Reproduksi Perempuan Melalui Keluarga Berencana (KB) dalam Upaya Menghindari Tindakan Aborsi’, ‘Partisipasi Wanita  sebagai Pejabat Publik dan Implikasinya dalam Mewujudkan Pelayanan Publik yang Berbasis Tata Pemerintahan yang Baik (Good Governance) Di Kabupaten Lumajang)’, serta ‘Konflik Hukum Negara dan Hukum Agama dalam  Pencatatan Perkawinan Beda Agama (Studi Kasus Di Gereja Katolik Kabupaten Lumajang)’.
Redaksi bersyukur kepada Allah SWT Yang Maha Berilmu, karena hingga saat ini ARGUMENTUM yang diawaki oleh staf pengajar STIH Jenderal Sudirman yang berada di kota kecil Lumajang namun dapat terbit dengan rutin setiap semester. Tidak mudah memang untuk selalu terbit dengan konsisten. Semoga kegigihan ini mampu memberi arti bagi perkembangan hukum dan ilmu hukum di Indonesia.
                                                             Wassalamu’alaikum Wr. Wb.
                                                             Lumajang,     Desember 2009
                                                            Redaksi


----------------------------------------

PARTISIPASI PEREMPUAN DALAM MEWUJUDKAN HAK-HAK POLITIKNYA DI KABUPATEN LUMAJANG
Oleh: Dwi Sriyantini*

ABSTRAK
Sebagai pemilih, aktivis partai politik maupun sebagai caleg dalam Pemilu 9 April 2009 adalah wujud partisipasi yang dapat dilakukan oleh para perempuan di Kabupaten Lumajang  sebagaimana diatur dalam UU No. 2 Tahun 2008 dan UU No. 10 Tahun 2008 menunjukkan bahwa: (1) partisipasi yang paling menonjol adalah partisipasi sebagai pemilih, (2) hambatan yang dihadapi perempuan di Kabupaten Lumajang dalam mewujudkan hak-hak politiknya pada prinsipnya hampir sama dengan problematika perempuan di wilayah negara Indonesia, yaitu  kendala yang bersumber dari faktor internal  maupun  eksternal perempuan itu sendiri, dan (3) beberapa strategi yang harus dilakukan perempuan Lumajang dalam mewujudkan hak-hak politiknya antara lain: a. menggalang kekuatan perempuan, b. menggalang dukungan melalui sinergi antara seluruh stake holder yang ada, c. strategis kelompok perempuan peduli politik, d.   pendidikan politik oleh civil society, dan e. gerakan pilih perempuan.
Kata kunci:    partisipasi perempuan, hak politik, Kabupaten Lumajang

PENDAHULUAN
            Dewasa ini peradaban dunia telah bergulir dari peradaban industrial ke peradaban komunikasi-informasi. Arus deras informasi tadi menyebabkan proses globalisasi berjalan tidak seimbang. Muatan globalisasi lebih banyak ditentukan “penguasa” informasi yang dikendalikan oleh Bangsa Barat, yang memproklamasikan dirinya sebagai pemegang peradaban dunia.
            Dunia diklasifikasikan dalam kelompok negara maju, berkembang dan negara terbelakang. Negara maju diwakili oleh negara-negara Eropa dan Barat serta sebagian kecil dari Benua Asia, sedangkan negara berkembang dan terbelakang diwakili negara-negara di Benua Selatan dan Amerika Latin. Negara maju sengaja menciptakan iklim ketergantungan negara-negara berkembang dan terbelakang. Ketergantungan ini meliputi dana pembangunan, perekonomian, politik dan sains-teknologi.
            Begitu juga yang terjadi di Indonesia, masa transisi dari tahap agraris ke tahap industri belum “establishment”, datang gelombang ketiga yang membawa muatan informasi. Dapat dikatakan bahwa Bangsa Indonesia merupakan bangsa yang sedang mencoba mencari dan menemukan sesuatu. Ditambah lagi gejolak politik yang terjadi yang mulanya diharapkan mampu mereformasi / merubah segala tatanan yang selama ini dianggap salah, tetapi malah melenceng dari harapan dan semakin memperpuruk kondisi yang semakin terpuruk dengan ketidak reformasian. Dalam masa labilitas budaya seperti ini, warga negara dituntut memiliki kesiapan mental dan kemapanan profesionalisme budaya. Sehingga masyarakat tidak mengalami friksi kultural dalam kepribadiannya.
            Dalam dunia perempuan, proses globalisasi berkembang pesat, munculnya organisasi-organisasi perempuan internasional mendorong munculnya organisasi serupa di tanah air. Walau begitu, kelahiran organisasi perempuan tersebut di Indonesia tidak dapat dikatakan latah. Sebab organisasi perempuyan di Indonesia memiliki akar budaya yang berbeda dengan organisasi perempuan negara lain.
            Memasuki era reformasi, saatnya bagi kelompok perempuan di manapun posisinya dan apapun jabatan yang disandangnya untuk berbuat sesuatu melakukan aktifitas pemberdayaan kualitas perempuan. Terkhusus bagi  mereka yang berada di posisi politik, era sekarang ini merupakan momentum terbaik untuk semaksimal mungkin membuat berbagai kebijaksanaan politis yang menciptakan suasana politik elegant, adil dan demokratis, tanpa membedakan laki-laki atau perempuan.
Berdasarkan perkembangan terkini gitu pula dengan perempuan dalam kancah/panggung politik . Dengan ditetapkannya kuota 30 % bagi perempuan untuk dicalonkan partai politik (parpol) di kursi legislative memberikan kejutan berarti dalam benak publik. Sekalipun mereka cenderung beranggapan, bahwa peran politik perempuan akan lebih baik jika berjalan secara wajar, tak urung peraturan ini cukup membawa angin segar dalam perpolitikan yang selama ini lebih didominasi kaum lelaki. Keputusan ini semakin melonggarkan jalan bagi kaum perempuan yang ingin terjun di kancah perpolitikan. (Kompas, 24 Pebruari 2003)
            Legalitas formal pengakuan di atas dalam pasal 65 ayat 1 UU Nomor 12 Tahun 2003 Tentang Pemilihan Umum Anggota DPR,DPD, dan DPRD menurut hasil jajak pendapat yang dilakukan oleh Harian Kompas, merupakan angin segar bagi kiprah politik perempuan. Kalau boleh diibaratkan sebagai suatu permainan sepak bola. Peluit panjang sudah ditiupkan dan bola sudah dilempar ke arena, artinya bagaimana permainan sepak bola itu dapat dimainkan dengan manis dengan tendangan-tendangan maut yang akurat dan cantik bergantung kepada para pemainnya, yang notabenenya adalah kaum perempuan itu sendiri. Namun demikian kenyataan menunjukkan bahwa walaupun secara yuridis formal ada pengakuan dalam UU namun secara factual dalam kehidupan masyarakat sehari-hari masih nampak adanya diskriminasi terhadap kaum perempuan.
            Dari uraian di atas ada beberapa masalah yang perlu dirumuskan adalah sebagai berikut :
1.       Bagaimanakah kedudukan perempuan dalam politik menurut hukum yang berlaku di Indonesia ?
2.       Hambatan/problematika  apakah yang dihadapi perempuan dalam pemberdayaan bidang politik ?
3.       Strategi apakah yang harus dilakukan untuk mewujudkan perempuan politik ?

LANDASAN YURIDIS KEDUDUKAN PEREMPUAN POLITIK
Menurut Ani Sutjipto dari Centre for Electoral Reform (Cetro) disetujuinya kuota 30 % untuk perempuan dalam pencalonan legislative untuk Pemilu 2004 adalah merupakan kemenangan perjuangan di bidang politik formal meskipun baru pada tahap paling awal (Kompas, 24 Pebruari 2003). Kalau boleh sedikit menoleh kebelakang, beberapa landasan yuridis yang mendasari kiprah perempuan dalam politik adalah sebagai berikut :
1.   Deklarasi Hak Asasi Manusia :
“Semua manusia dilahirkan bebas dan sama dalam hak dan martabat, mereka dikaruniahi akal budi dan hati nurani, dan harus bersikap terhadap satu sama lain dalam semangat persaudaraan”
2.      Deklarasi dan Program Aksi Wina
“Hak asasi perempuan dan anak merupakan bagian melekat, menyatu dan tidak terpisahkan dari Hak Asasi Manusia yang universal Pembasmian diskriminasi atas dasar jenis kelamin adalah tujuan prioritas pada masyarakat Internasional”
3.   Beijing Platform For Action , antara lain :
a.   Perempuan dalam Kedudukan Pemegang Kekuasaan dan Pengambilan Keputusan :
   1) Mengambil langkah-langkah untuk menjamin akses dan partisipasi penuh perempuan dalam struktur kekuasaan dan pengambilan keputusan.
2)     Meningkatkan kapasitas perempuan untuk berpartisipasi dalam pengambilan keputusan dan kepemimpinan.
b. Hak-Hak Asasi Perempuan :
1)       Memajukan dan melindungi hak-hak asasi manusia, terutama Konvensi Penghapusan Semua Bentuk Diskriminasi Terhadap Perempuan.
2)       Menjamin adanya persamaan dan sikap non-diskriminatif di hadapan hukum maupun dalam praktek-praktek kehidupan.
3)       Pemberantasan buta hukum.
4.   Convention on the Political Right of Women (Konvensi Hak-Hak Politik Perempuan)
Ketentuan dalam Konvensi PBB Tentang Hak-hak Politik Perempuan menjelaskan, sebagai berikut :
1)       Perempuan berhak untuk memberikan suara dalam seemua pemilihan dengan syarat-syarat yang sama sengan laki-laki, tanpa suatu diskriminasi.
2)       Perempuan berhak untuk dipilih bagi semua badan yang dipilih secara umum, diatur oleh hukum nasional dengan syarat-syarat yang sama dengan laki-laki tanpa ada diskriminasi
3)       Perempuan berhak untuk memegang jabatan publik dan menjalanakan semua fungsi publik, diatur oleh hukum nasional dengan syarat-syarat yang sama dengan laki-laki tanpa ada diskriminasi  (Sihite, 2007 : 157).
5.   UUD 1945 yang telah diamandemen, khususnya  pasal-pasal sebagai berikut  :
a. Pasal 27 yang berbunyi :
    ( 1 )     Segala warga negara bersamaan kedudukannya di dalam hukum dan pemerintahan itu dengan tidak ada kecualinya.
    ( 2  )    Tiap-tiap warga negara berhak atas pekerjaan dan penghidupan yang layak bagi kemanusiaan.
b. Pasal 28 I (2) yang berbunyi: “Setiap orang berhak bebas dari perlakuan yang bersifat diskriminatif atas dasar apapun dan berhak mendapatkan perlindungan terhadap perlakuan yang bersifat diskriminatif itu “
6.   Tap MPR RI Nomor IV/MPR/1999 Tentang GBHN Tahun 1999 – 2004, yang mempunyai maksud dan tujuan  yaitu :
“Garis-Garis Besar Haluan Negara ditetapkan dengan maksud memberikan arah penyelenggaraan negara dengan tujuan mewujudkan kehidupan yang demokratis, berkeadilan social, melindungi Hak Asasi Manusia, menegakkan supremasi hukum dalam tatanan masyarakat dan bangsa yang beradab, berakhlak mulia, mandiri, bebas maju dan sejahtera untuk kurun waktu lima tahun kedepan.”
Disamping itu GBHN Tahun 1999 mengamanatkan, bahwa untuk meningkatkan peran dan kedudukan perempuan perlu dikembangkan suatu kebijaksanaan nasional yang mempercepat terwujudnya Kesetaraan dan Keadilan Gender (KKG) utamanya kemandirian organisasi perempuan, maka kebijakan ditetapkan sebagai kebijakan nasional dengan mengintegrasikan gender dalam pembangunan nasional dan meningkatkan kesadaran masyarakat terhadap gender.
7.   Tap MPR RI Nomor VI/MPR/2002 yang pada pokoknya merekomendasikan untuk meningkatkan keterwakilan perempuan di tingkat pengambilan keputusan dalam lembaga-lembaga legislative, eksekutif, dan yudikatif sebesar minimum 30 % (tiga puluh persen).
8.   UU No. 7 Tahun 1984 Tentang Pengesahan Konvensi Penghapusan Segala Bentuk Diskriminasi Terhadap Perempuan, khususnya pasal 4 yang berbunyi: “Pembuatan-pembuatan peraturan khusus sementara yang bertujuan untuk mempercepat persamaan antara laki-laki dan permpuan, pembuatan peraturan-peraturan khusus untuk melindungi kehamilan, tidak dianggap diskriminasi “
9.   UU Nomor  39 Tahun 1999, Tentang Hak Asasi Manusia, khususnya pasal-pasal sebagai berikut :
      a.  Pasal 1 ( 3 ) disebutkan, bahwa :
            “ Diskriminasi adalah setiap pembatasan, pelecehan atau pengucilan yang langsung ataupun tak langsung didasarkan pada perbedaan manusia atas dasar agama,  suku, ras, etnik,  kelompok,  golongan,  status social,  status ekonomi,
      jenis kelamin, bahasa, keyakinan, politik, yang berakibat pengurangan, penyimpangan atau penghapusan, pengakuan, pelaksanaan atau penggunaan hak asasi manusia dan kebebasan dasar dalam kehidupan baik individual maupun kolektif dalam bidang politik, ekonomi, hukum, social, budaya dan aspek kehidupan lainnya.”
b.       Pasal 46,  yang berbunyi :
“ Sistem pemilihan umum, kepartaian, pemilihan anggota badan legislative, dan system pengangkatan di bidang eksekutif, yudikatif, harus menjamin keterwakilan wanita sesuai persyaratan yang ditentukan.”
c.       Pasal 49, yang berbunyi :
(1)  Wanita berhak untuk memilih, dipilih, diangkat dalam pekerjaan, jabatan, dan profesi sesuai dengan persyaratan dan peraturan perundang-undangan.
(2)  Wanita berhak untuk mendapatkan perlindungan khusus dalam pelaksanaan pekerjaan atau profesinya terhadap hal-hal yang dapat mengancam keselamatan dan atau kesehatannya berkenaan dengan fungsi reproduksi wanita.
(3)     Hak khusus yang melekat pada diri wanita dikarenakan fungsi reproduksinya, dijamin dan dilindungi oleh hukum.
10.  Inpres Nomor 9 Tahun 2000 tentang Kebijakan Nasional Pengarusuta-maan Gender, sebagai strategi utama untuk mempercepat perwujudan kesetaraan dan keadilan gender.
11.   UU Nomor 32 Tahun 2004, Tentang  Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah dengan UU Nomor 8 Tahun 2005 Tentang Penetapan Pemerintah Pengganti UU No. 3 Tahun 2005 Tentang Perubahan Atas UU Nomor 32 Tahun 2004 Tentang Pemerintah Daerah.
12. Nomor 22 Tahun 2007 Tentang Penyelenggara Pemilihan Umum
13.  UU Nomor 2 Tahun 2008 Tentang Partai Politik, khususnya pasal 20 yang berbunyi :
      “Kepengurusan Partai Politik tingkat provinsi dan kabupaten/kota sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 ayat (2) dan ayat (3) disusun dengan memperhatikan keterwakilan perempuan paling rendah 30 % (tiga puluh persen) yang diatur dalam AD dan ART Partai Politik masing-masing”.
14.  UU Nomor 10 Tahun 2008 Tentang Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, khususnya :
      a.  Pasal 53 yang berbunyi: “Daftar bakal calon sebatgaimana dimaksud dalam Pasal 52 memuat paling sedikit 30 % (tiga puluh persen) keterwakilan perempuan”.
      b.  Pasal 57 yang berbunyi :
(1)  KPU melakukan verifikasi terhadap kelengkapan dan kebenaran dokumen persyaratan administrasi bakal calon anggota DPR dan verifikasi terhadap terpenuhinya jumlah sekurang-kurangnya 30 % (tigapuluh persen) keterwakilan perempuan.
(2) KPU provinsi melakukan verifikasi terhadap kelengkapan dan kebenaran dokumen persyaratan administrasi bakal calon anggota DPRD provinsi dan verifikasi terhadap terpenuhinya jumlah sekurang-kurangnya 30 % (tigapuluh persen) keterwakilan perempuan.
 (3) KPU kabupaten/kota melakukan verifikasi terhadap kelengkapan dan kebenaran dokumen persyaratan administrasi bakal calon anggota DPRD kabupaten/kota dan verifikasi terhadap terpenuhinya jumlah sekurang-kurangnya 30 % (tigapuluh persen) keterwakilan perempuan.
15. Keppres Nomor 40 Tahun 2004, Tentang RAN HAM Tahun 2004 – 2009.
            Dari sejumlah perangkat hukum di atas, perempuan Indonesia mempunyai landasan hukum yang kuat akan hak-haknya terlibat dalam bidang politik dan lembaga politik non formal sama dengan kaum laki-laki.

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN
Partisipasi Perempuan Kabupaten Lumajang Dalam Bidang Politik
            Pada umumnya partisipasi yang dapat dilakukan oleh seorang perempuan di bidang politik dibelahan bumi manapun dapat dibedakan atas tiga (3) macam, yaitu :
1. Sebagai pemilih dalam setiap kegiatan politik, yaitu pemilihan kepala desa, kepala daerah (bupati/walikota/gubernur) , pemilihan presiden dan wakil presiden maupun pemilihan DPR/DPD dan DPRD.
2.   Sebagai Pengurus partai politik
3.   Sebagai calon anggota legislatif  maupun anggota legislatif.
Sedangkan dalam penelitian ini, khusus point 1, peneliti lebih memfokuskan pada pemilihan anggota legialatif , yaitu anggota DPR/DPD dan DPRD. Sedangkan untuk point 3, lebih difokuskan kepada calon anggota legislatif (caleg). Hal ini disebabkan karena momentnya sangat bertepatan sekali dengan saat dilakukannya penelitian ini.

1. Perempuan Lumajang Sebagai Pemilih
            Dilihat dari posisi perempuan di Kabupaten Lumajang dalam penyeleng garaan pemilihan umum anggota legislatif tahun 2009 pada tanggal 9 April 2009, khususnya sebagai pemilih jumlahnya lebih besar bila dibandingkan dengan laki-laki, yaitu 425,749 jiwa untuk perempuan dan 393.031 jiwa untuk laki-laki atau 51,99 % dari 818.780 jiwa  yang meliputi  seluruh pemilih terdaftar dalam pemilih tetap dan daftar pemilih tambahan (1+2) di kelima daerah pemilihan Kabupaten Lumajang. Ada pun perbandingan untuk masing-masing daerah pemilihan pun posisi perempuan masih lebih unggul dari laki-laki.

2. Perempuan Lumajang Sebagai Pengurus Partai Politik
            Sebagaimana diatur dalam UU Nomor 2 Tahun 2008 tentang Partai Politik, diartikan sebagai organisasi yang bersifat nasional dan dibentuk oleh sekelompok warga negara Indonesia secara sukarela atas dasar kesamaan kehendak dan cita-cita untuk memperjuangkan dan membela kepentingan politik anggota, masyarakat, bangsa dan negara, serta memelihara keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia berdasarkan Pancasila dan UUD Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Di Indonesia terdapat 47 partai politik yang mendapat penetapan dari Komisi Pemilihan Umum (KPU) untuk menjadi peserta pemilihan umum dalam pileg 2009. Sedangkan di Kabupaten Lumajang dari ke-47 partai politik yang ada hanya 32 partai yang berkesempatan menjadi peserta dalam Pileg 2009, yaitu :
1.   HANURA ( 1 )                                             17. PRN ( 21 )
2.   PKPB ( 2 )                                                  18. PELOPOR ( 22 )
3.  PPRN ( 4 )                                                  19. GOLKAR  ( 23 )
4.   GERINDRA ( 5 )                                         20. PPP  ( 24 )
5.   BARNAS  ( 6 )                                            21. PDS ( 25 )
6.   PKPI  ( 7 )                                                   22. PBB ( 27 )
7.   PKS ( 8 )                                                     23. PDI-P ( 28 )
8.   PAN ( 9 )                                                    24. PBR ( 29 )
9.   KEDAULATAN ( 11 )                                   25. PATRIOT ( 30 )
10.  PPD ( 12 )                                                   26. DEMOKRAT ( 31 )
11.  PKB (13 )                                                    27. PIS ( 33 )
12. PPI ( 14 )                                                     28. PKNU ( 34 )
13.PNI MARHAINISME (15 )                             29. P. MERDEKA ( 41 )
14.  PDP ( 16 )                                                   30. PPNUI ( 42 )
15.  PKP ( 17 )                                                   31. PSI ( 43 )
16.  PDK ( 20 )                                                   32. P. BURUH ( 44 )
( Sumber KPU Kabupaten Lumajang )
            Melihat keberadaan ke-32 partai politik sebagaimana tersebut di atas sebagai peserta pemilu legislatif, ternyata tidak semuanya memenuhi beberapa ketentuan yang diatur oleh beberapa UU Politik, seperti UU Partai Politik dan UU Pemilu Anggota DPR,DPD dan DPRD, khususnya yang berkaitan dengan kuota 30 % perempuan baik sebagai pengurus partai maupun caleg.
Sebagaimana dijelaskan oleh Kasubid. Lembaga-Lembaga Daerah Bakesbangpol Kabupaten Lumajang ( Drs. Agoeng Pamerdi S ), bahwa fungsi dari Bakesbangpol Kab. Lumajang hanya sebagai penerima pendaftaran saja untuk tingkat kabupaten. Sedangkan persyaratan untuk pendirian, pembentukan dan verifikasi partai politik sebagai suatu badan hukum adalah kewenangan dari Departemen Hukum dan HAM. Namun itu tidak berarti Bakesbangpol pasif/mendiamkan saja, karena lembaga ini merasa tidak berkewajiban untuk itu apalagi pemberian sanksi dalam hal kuota perempuan tidak dipenuhi, tetapi cukup arahan untuk memeperbaiki susunan kepengurusannya dan tidak bersifat memaksa. Ada juga beberapa partai politik yang memperbaiki, khususnya yang berkaitan dengan persyaratan untuk memperoleh dana bantuan parpol, khususnya parpol yang memiliki perwakilan di DPRD. Sedangkan untuk partai politik yang tidak mempunyai perwakilan di DPRD hampir dipastikan tidak akan kembali untuk memperbaiki susunan kepengurusannya yang tidak memenuhi ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
Dilihat dari persyaratan pembentukan suatu partai politik sebagaimana diatur dalam UU Partai Politik yang mensyaratkan terpenuhinya kuota 30 % perempuan sebagai pengurus partai, hal ini sebagaimana ditegaskan oleh pasal 20 UU Nomor 2 Tahun 2008 Tentang Partai Politik yang berbunyi: “Kepengurusan Partai Politik tingkat provinsi dan kabupaten/kota sebagaimana dimaksud dalam pasal 19 ayat (2) dan ayat (3) disusun dengan memperhatikan keterwakilan perempuan paling rendah 30 % (tiga puluh perseratus) yang diatur dalam AD dan ART Partai Politik masing-masing “.
Mendasarkan pada bunyi pasal 20 UU Nomor 2 Tahun 2008 ini, peneliti hanya melakukan penelitian terhadap 11 partai politik yang memiliki perwakilannya di DPRD Kabupaten Lumajang, yaitu lihat Tabel di bawah ini
Tabel
Kuota Perempuan Sebagai Pengurus Partai Politik
No.
Nama Partai
Jumlah
Pengurus
Pengurus
Prosentase
L
P
L
P
1
PDI – P
15
13
2
86,67 %
13,33 %
2
PKB
64
58
6
90,63 %
09,37 %
3
P DEMOKRAT
31
25
6
80,65 %
19,35 %
4
GOLKAR
40
26
14
65 %
35 %
5
PAN
123
100
23
81,30 %
18,70 %
6
PPP
22
17
10
1
90,90 %
09,10 %
8
PKPB
61
54
7
88,52 %
11,48 %
9
PKNU
44
41
3
93,18 %
06,82 %
10
GERINDRA
5
3
2
60 %
40 %
11
HANURA
31
20
11
64,52 %
35,48 %
(Sumber Bakesbangpol Kab. Lumajang)
            Dari hasil pengamatan dan penelitian terhadap 11 partai politik di atas,diperoleh suatu hasil hanya 3 partai yang memenuhi ketentuan pasal 20 UU Nomor 2 Tahun 2008 tentang Partai Politik, yaitu
a. Partai Golkar                         ( 35 % )
b. Partai Gerindra           ( 40 % )
c. Partai Hanura                        ( 35,48 % )
            Sedangkan berdasarkan hasil pengakuan dari 50 responden yang diteliti, terhadap kuota perempuan 30 % sebagai pengurus partai diketahui, bahwa 70 % responden menyatakan perempuan dalam kepengurusan partainya belum terpenuhi. Adapun alasannya disamping karena faktor internal perempuan yang enggan terlibat dalam partai politik ada anggapan juga apa yang akan diperoleh perempuan bila terjun menjadi pengurus partai politik, karena kondisi perempuan di Kabupaten Lumajang memang sangat heterogen, baik dari tingkat pendidikan maupun pekerjaannya yang banyak bergerak di sektor informal. Keterangan lebih lanjut lihat Tabel di bawah ini
Kuota 30 % Perempuan
 Dalam Kepengurusan Partai Politik
No.
Jumlah Responden
Keterangan
Prosentase
1.
15
Kuota 30 % Perempuan Terpenuhi
30 %
2.
35
Kuota 30 % Belum/Tidak Terpenuhi
70 %
            Kondisi di atas memperkuat anggapan, bahwa perempuan enggan berpolitik, karena politik itu kotor, keras dan hanya diperuntukkan kaum laki-laki. Anggapan inilah sampai dengan saat ini yang masih menjadi maindset sebagian besar perempuan Indonesia, khususnya perempuan golongan tradisional.
            Berdasarkan  hasil penelitian yang dilakukan terhadap 50 responden, terhadap masalah keikutsertaan perempuan dalam suatu organisasi wanita/partai politik, ada beberapa alasan yang diberikan, yaitu :
1. Ketertarikan akan gerakan sosial/masalah-masalah politik         ( 58 % )
2. Karena kerabat/suami/keluarga/sahabat                                  ( 20 % )
3. Tidak tahu                                                                             ( 22 % )
            Dari hasil penelitian, ketidaktahuan perempuan dalam suatu organisasi wanita/partai politik hampir sama dengan keterlibatan karena faktor suami/keluarga/kerabat/sahabat. Hal ini menunjukkan lemahnya program-program pemberdayaan perempuan, khususnya di bidang politik, baik yang dilakukan oleh partai politik maupun lembaga lain. Dan kebanyakan program pemberdayaan politik dilakukan oleh partai menjelang dilaksanakannya pesta demokrasi, yang bentuknya lebih ditujukan pada kegiatan penggalangan massa khususnya perempuan. Dan bahkan pengakuan dari Ketua FPNI/Wakil Ketua Bidang Pemberdayaan Perempuan dan Kesra  DPC PDI-P Wasilatul Murodah, Ama Pd., menyatakan, bahwa pendanaan untuk kegiatan peningkatan kesetaraan dan keadilan gender di partainya PDI-P ada pengalokasian secara khusus, namun program-program yang dikehendaki ditingkat PAC lebih mengarah pada pemberdayaan ekonomi bukan pada peningkatan hak-hak politik. Keterangan lebih lanjut lihat Tabel  di bawah ini




Pengalokasian Dana &
Program Pemberdayaan Hak-Hak Politik Perempuan
No.
Jumlah Responden
Keterangan
%
1.
15
Ada & Program berjalan sebagaimana mestinya
30 %
2.
16
Ada & Program tidak berjalan sebagaimana mestinya
32 %
3.
19
Belum ada
38 %

Kuota Perempuan Sebagai Pengurus Partai Politik
No.
Nama Partai
Jumlah
Pengurus
Pengurus
Prosentase
L
P
L
P
1
PDI – P
15
13
2
86,67 %
13,33 %
2
PKB
64
58
6
90,63 %
09,37 %
3
P DEMOKRAT
31
25
6
80,65 %
19,35 %
4
GOLKAR
40
26
14
65 %
35 %
5
PAN
123
100
23
81,30 %
18,70 %
6
PPP
22
17
5
77,27 %
22,72 %
7
PKS
11
10
1
90,90 %
09,10 %
8
PKPB
61
54
7
88,52 %
11,48 %
9
PKNU
44
41
3
93,18 %
06,82 %
10
GERINDRA
5
3
2
60 %
40 %
11
HANURA
31
20
11
64,52 %
35,48 %
( Sumber KPU Kabupaten Lumajang )
           
5.4.3. Perempuan Lumajang Sebagai Caleg
            Partisipasi perempuan di Kabupaten Lumajang dalam mewujudkan hak-hak politiknya yang ketiga adalah dalam posisi sebagai Calon Anggota Legislatif (Caleg) . Dalam Pemilihan Umum Anggota DPR, DPD dan DPRD tanggal 9 April 2009 kemarin jumlah perempuan yang mecalegkan dirinya cukup banyak yaitu 202 orang, sedangkan untuk caleg laki laki sejumlah 408 orang. Atau dalam prosentase jumlah caleg perempuan keseluruhan adalah 33,11 % dan caleg laki-laki adalah 67,89 %, secara global jumlah caleg perempuan sudah memenuhi kuota 30 % untuk pencalegan. Namun pemberlakuan kuota 30 % adalah terhadap masing-masing peserta pemilihan umum, yang notabenenya adalah partai-partai politik, dalam hal ini di Kabupaten Lumajang adalah 32 partai politik.
            Adapun posisi perempuan sebagai Calon Anggota Legislatif (Caleg) untuk masing-masing partai di setiap daerah pemilihan adalah sebagai berikut :


Daftar Calon Tetap Anggota DPRD Di Setiap Dapil
Kabupaten Lumajang Dalam Pemilu 2009
NO

PARTAI
JUM.
CALEG
DAPIL I
DAPIL II
DAPIL III
DAPIL IV
DAPIL V
L
P
L
P
L
P
L
P
L
P
1
HANURA ( 1 )
43
8
4
4
2
7
3
5
2
4
4
2
PKPB  ( 2 )
16
3
1
1
2
2
1
2
1
3
-
3
PPRN ( 4 )
32
5
3
3
2
4
3
1
3
6
2
4
GERINDRA ( 5 )
26
4
2
3
3
3
2
3
1
3
2
5
BARNAS ( 6 )
7
-
1
-
1
-
1
2
1
-
1
6
PKPI ( 7 )
9
1
1
1
1
1
1
1
-
1
1
7
PKS ( 8 )
36
6
4
3
2
5
3
3
2
5
3
8
PAN ( 9 )
19
5
2
2
1
2
1
3
-
2
1
9
KEDAULATAN (11)
9
2
-
1
-
1
1
1
1
-
2
10
PPD ( 12 )
6
1
1
1
-
-
1
1
-
1
-
11
PKB ( 13 )
59
13
1
9
3
12
1
11
1
8
-
12
PPI ( 14 )
6
1
1
1
1
-
1
-
-
-
1
13
PNI MARHAINISME(15)
10
2
1
1
-
2
-
1
1
1
1
14
PDP ( 16 )
17
3
1
1
1
2
2
3
2
1
1
15
PKP ( 17 )
16
2
-
4
2
3
1
2
1
1
-
16
PDK ( 20 )
4
1
-
-
-
2
-
1
-
-
-
20
PPP ( 24 )
28
4
2
2
2
6
2
4
2
4
2
21
PDS (  25 )
6
-
1
1
-
1
-
1
1
-
-
1
-
PBB ( 27 )
16
4
2
3
1
3
2
2
1
3
-
23
PDI – P ( 28 )
49
9
3
8
3
8
4
5
2
5
2
24
PBR ( 29 )
15
2
2
3
1
1
3
1
1
-
1
25
PATRIOT ( 30 )
9
2
1
2
-
-
1
1
-
1
1
26
DEMOKRAT ( 31 )
29
4
3
3
2
4
1
5
1
4
2
27
PIS ( 33 )
10
4
2
27
PIS ( 33 )
10
2
1
1
1
1
1
1
-
2
-
28
PKNU ( 34 )
43
10
2
7
1
8
2
1
5
5
2
29
P MERDEKA ( 41 )
7
-
1
2
-
2
-
1
-
1
-
30
PPNUI ( 42 )
15
2
1
1
1
4
-
1
2
2
1
31
PSI ( 43 )
9
1
-
2
-
1
2
1
-
1
1
32
P. BURUH ( 44 )
1
-
-
-
-
-
-
-
-
-
1

JUMLAH
610
105
46
77
39
92
45
74
34
67
38
( Sumber KPU Kab. Lumajang )
            Dari Tabel di atas dapat dilihat, bahwa dari ketiga puluh dua (32) partai politik peserta pesta demokrasi 2009, hanya 11 partai saja yang dapat memenuhi ketentuan pasal 53 UU Nomor 10 Tahun 2008 .

Strategi Pemberdayaan Perempuan Politik di Kabupaten Lumajang
            Menjawab tantangan yang berkembang dewasa ini baik di tingkat Provinsi maupun kabupaten / kota berkaitan dengan upaya-upaya peningkatan partisipasi perempuan khususnya dalam mewujudkan hak-hak politiknya, maka melalui pembentukan Kaukus Perempuan Politik Indonesia (KPPI) yang diharapkan akan menjadi wadah kiprah perempuan didaerah dalam mengupayakan tercapainya keterwakilan perempuan 30 % baik sebagai pengurus partai politik maupun sebagai calon anggota legislatif menjadi demikian pentingnya, tetapi masalah lain tanpa dukungan dana yang cukup bagaimana lembaga ini dapat mewujudkan impian dan cita-citanya untuk memberdayakan perempuan dalam partisipasinya dibidang politik.
            Apalagi dengan pemberlakukan Keputusan MK tentang perubahan pasal 214, yang merubah wacana demokrasi mengarah kepada suara terbanyak. Jelas keputusan ini memberikan makna yang banyak baik secara poisitip maupun negatip bagi perempuan, yaitu politik jual beli nomor kursi tidaklagi memberikan makna tetapi pembelian suara rakyat akan jelas-jelas memporakporandakan hasrat politisi-politisi perempuan yang minus dana, karena kondisi masyarakat kita yang sangat apatis terhadap penyelenggaraan pesta demokrasi jelas akan menguntungkan caleg yang berduit dan bukan caleg yang berkualitas.
            Mendasarkan pada hal-hal sebagaimana tersebut di atas, maka beberapa strategi yang harus dilakukan oleh perempuan dalam memberdayakan potensinya untuk berpartisipasi di bidang politik, khususnya di Kabupaten Lumajang, dimana kelompok masyarakatnya tergolong masyarakat pendalungan dan heterogen, yaitu penggabungan budaya Madura dan Jawa serta agamis dan sebagian abangan. Jelas dibutuhkan strategi tersendiri. Adapun beberapa strategi yang dapat dilakukan antara lain adalah :
a. Menggalang kekuatan perempuan.
                Dengan terbentuknya KPPI di Kabupaten Lumajang, diharapkan lembaga ini dapat menjadi wadah kiprah perempuan dalam mengupayakan tercapainya keterwakilan perempuan 30 % dalam kepengurusan partai maupun caleg. Hal ini sangat poitip sekali karena perempuan dari partai manapun akan secara bersama-sama memperjuangkan isu perempuan dan dengan demikian, maka akan mempercepat upaya peningkatan keterwakilan sekaligus advokasi dipartai masing-masing agar setiap partai menjadi sensitif gender.
            Tugas utama yang dapat dilakukan oleh KPPI adalah penyiapan kader perempuan atau kandidat yang layak dipercaya menjadi wakil rakyat. Disamping itu adalah mendorong rakyat untuk kritis dan mandiri dalam menentukan pilihan sesuai dengan hati nuraninya, yang pada gilirannya diharapkan mampu menguatkan keadaan yang prihatin ini menjadi sejahtera dengan keterwakilannya kepada kandidat perempuan tyang benar-benar kriditabel dan akuntabilitas.
            Namun kelembagaan ini tidaklah akan memberikan makna tanpa dukungan dana yang cukup untuk merealisasikan program-program kerjanya. Sehingga dukungan pemerintah dalam penyediaan dana benar-benar diharapkan, kalau pemerintah sendiri memang sensitive gender dan konsisten akan tugas dan fungsinya. 
b. Menggalang dukungan melalui sinergi
            Melihat pelaksanaan pesta demokrasi tanggal 9 April 2009 kemarin dimana terlihat belum terbangunnya sinergi yang kuat diantara sesama perempuan,khususnya caleg perempuan, menjadikan perolehan suara perempuan semakin merosot dari 6 caleg menjadi aleg di pemilu 2004, maka di pemilu 2009 turun menjadi 4 caleg yang menjadi aleg. Oleh karenanya perjuangan peningkatan keterwakilan perempuan harus terus dan terus dilakukan secara bersama-sama, bersinergi antara seluruh stake holder, baik antara LSM, Ormas, KPPI, parpol dan seluruh organisasi yang ada serta pemerintah, dalam hal ini Bidang Pemberdayaan Perempuan DPM Kabupaten Lumajang. Hal ini dilakukan untuk menggolkan kandidat perempuan yang potensial yang harus dilakukan upaya strategis disemua tingkatan dan daerah dengan memberikan dukungan dari perempuan untuk perempuan secara bersama-sama, isalnya :
1)  menempatkan caleg perempuan potensial di dapil yang memungkinkan dukungan yang tinggi untuknya,
2) serta memperkenalkan kandidat perempuan tersebut sejak awal ataupun mendekatkan calegnya dengan konstituen sehingga sudah dikenal masyarakat, sehingga rakyat semakin cerdas dan akan memilih caleg yang dirasa lebih dekat dan dikenal sekaligus cakap menangani masalah kemasyarakatan.
3)   serta mengatur strategi kampanye pemenangannya dan bukannya politik uang yang bicara.
4) membangun jejaring dengan caleg provinsi maupun pusat yang menyandang dana cukup signifikan dan startegis juga bagi caleg yang minus dana. Hal ini dapat dibuktikan dengan lolosnya beberapa caleg yang mampu bekerja sama dengan caleg pusat.
c. Strategis kelompok perempuan peduli politik
            Adanya berbagai hambatan pemberdayaan perempuan dalam bidang politik ialah menumbuhkembangkan realitas yang membanggakan yang dirintis oleh kelompok perempuan peduli politik yang selalu berupaya keras untuk terwujudnya keterwakilan perempuan di semua tingkatan dengan memikirkan strategi serta upaya pemecahan masalah dana yang dihadapi kandifat perempuan. Inilah merupakan kristalisasi perempuan dalam bidang politik yang tidak terbayangkan dimasa lalu akan dapat terjadi. Walaupun di Kabupaten Lumajang kondisi pesta demokratis 9 April 2009 kemarin kurang berpihak pada caleg perempuan, namun kedepan  kesadaran yang tinggi diimbangi dengan indikasi yang luar biasa ini semoga membuahkan hasil sebagaimana dicita-citakan bersama potensi yang berkembang ini harus dapat ditumbuhkembangkan dimasa mendatang, sehingga Pemilu mendatang potensi perempuan di Kabupaten Lumajang dan dukungan lebih dapat dilakukan secara efektif termasuk pendataan sktifis/LSM dan wilayahnya, jangkauan dan sasarannya sehingga lebih muda untuk melakukan sinergi atau membentuk jejaring yang ada. Kelompok perempuan peduli politik, walau masih bersifat embrional, namun memiliki potensi sebagai asset perempuan yang ada di Kabupaten Lumajang dan harus mendapatkan perhatian yang semestinya dari pemerintah, khususnya Bidang PP DPM Kabupaten Lumajang maupun Bakesbangpol Kabupaten Lumajang sebagai Badan yang diberi kewenangan oleh pemerintah untuk melakukan pembinaan dan pemberdayaan organisasi sosial politik yang ada di Kabupaten Lumajang.
d. Pendidikan politik oleh civil society.
            Sebenarnya tugas melakukan pendidikan politik ada pada partai politik,  di Indonesia keadaan ini dalam keadaan tidak normal atau force major, maka menurut Josef Christofel Nalenan, Manajer Riset dan Penggembangan JPPR (www.pilpres2009.kpud-diyprov.go.id) tugas melakukan pendidikan politik dapat diberikan kepada civil society, yaitu LSM, media, ormas, termasuk juga lembaga penelitian dan lembaga pemantau independen. Kelompok civil society inilah yang memiliki hak dan tanggung jawab dalam melakukan pendidikan politik menjelang berlangsungnya pesta demokratis. Adapun cara yang cukup efektif dilakukan adalah melalui pendekatan dialogis, yaitu dialog-dialog dengan warga yang dapat dilakukan secara massal maupun kelompok, khususnya di wilayah pedesaan untuk kelompok pemilih tradisional . Setiap desa bisa membuat komunitas-komunitas dialog ini dilakukan oleh kelompok civil society bekerjasama dengan tokoh maupun organisasi kemasyarakatan tingkat desa. Dengan dialog-dialog yang intensif maka rakyat semakin terdidik dan mengetahui dengan baik nilai-nilai demokrasi, dimana masyarakat bukan hanya mengenal demokrasi yang prosedural tetapi juga demokrasi yang substansial. Hal ini dapat dibuktikan dengan aktifitas yang dilakukan oleh caleg-caleg PKS di Kabupaten Lumajang, dimana dalam pemilu 2004 mereka tidak memiliki perwakilan di DPRD tetapi tahun 2009 mereka dapat menyumbangkan 2 calegnya menjadi aleg di DPRD Kabupaten Lumajang (walaupun belum untuk caleg perempuannya).
e.  Gerakan pilih perempuan
            Beratnya medan politik yang dihadapi perempuan dalam pileg 2009, kemarin yang menghasilkan perolehan suara perempuan menurun dibandingkan pileg 2004 yang lalu, padahal jumlah pemilih perempuan jauh lebih besar daripada pemilih laki-laki, menjadikan strategi gerakan pilih perempuan sangatlahlah berarti. Bahkan menurut Mashudi SR (Wakil Ketua Pemuda Muhammadiyah Aceh) (23 Januari 2009,Elektabilitas Caleg Perempuan,www.acehinstitut.org) tidak ada alasan lagi yang lebih logis bagi perempuan selain terus memperjuangakan masa depannya  dengan menyusun dan merapatkan barisannya. Kaum perempuan harus lebih memfokuskan persamaan pandangan mengenai kebutuhan politik dimasa depan, dengan belajar meninggalkan belitan ideologis yang selama ini memasungnya dalam berbagai kotak. Karena polarisasi ini telah begitu ampuh membuat seluruh asset politik yang dimilkinya terbungkam oleh sistem partriarkhis-maskulinistis yang mengangkangnya.
            Membangkitkan kesadaran politik pemilih perempuan setidaknya bisa menjadi pilihan politik yang harus dilakukan secara massif. Aktifitas politik harus diarahkan ke wilayah ini, sehingga jumlah pemilih kaum hawa ini bisa dikelola untuk kepentingan perempuan sendiri. Kampanye saatnya perempuan memilih kaumnya sendiri harus menjadi tema besar yang diracik dengan kreatif dan komunikatif, sehingga jangan sampai caleg perempuan yang berada dilumbung suaranya kaumnya sendiri tidak mendapatkan dukungan politik yang berarti. Jika ini terjadi, sama saja seperti ayam mati dilumbung padi.

KESIMPULAN DAN SARAN
1. Kesimpulan
            Berdasarkan hasil pembahasan berkaitan dengan penelitian yang berjudul Partisipasi Perempuan dalam Mewujudkan Hak-Hak Politiknya di Kabupaten Lumajang dapat disimpulkan :
1)  Bentuk partisipasi perempuan dalam mewujudkan hak-hak politiknya di Kabupaten Lumajang adalah sebagai pemilih, pengurus partai dan caleg. Dari ketiga bentuk partisipasinya yang paling dominan adalah partisipasi sebagai pemilih.
2) Hambatan/problematika yang dihadapi perempuan di Kabupaten Lumajang dalam mewujudkan hak-hak politiknya, khususnya sebagai pengurus partai politik maupun sebagai caleg dalam Pileg 2009 pada prinsipnya hampir sama dengan problematika perempuan di wilayah negara Indonesia, yaitu  kendala yang bersumber dari faktor internal  maupun  eksternal perempuan itu sendiri.
3.  Beberapa strategi yang harus dilakukan perempuan Lumajang dalam mewujudkan hak-hak politiknya antara lain adalah:
a.   Menggalang kekuatan perempuan, khususnya melalui optimalisasi peran dan fungsi kelembagaan KPPI yang telah terbentuk di Kabupaten Lumajang.
b.  Menggalang dukungan melalui sinergi antara seluruh stakeholder, baik LSM, Ormas, KPPI, Parpol dan seluru organisasi yang ada serta pemerintah, dalam hal ini Bidang Pemberdayaan Perempuan DPM Kab. Lumajang. Hal ini dilakukan untuk menggolkan kandidat perempuan yang potensial yang harus dilakukan upaya strategis disemua tingkatan dan daerah dengan memberikan dukungan dari perempuan untuk perempuan secara bersama-sama.
c.   Strategis kelompok perempuan peduli politik. Hal ini dilakukan melalui kelompok perempuan peduli politik, walau masih bersifat embrional, namun memiliki potensi sebagai asset perempuan yang ada di Kabupaten Lumajang dan harus mendapatkan perhatian yang semestinya dari pemerintah, khususnya Bidang PP DPM Kab. Lumajang maupun Bakesbangpol Kabupaten Lumajang sebagai Badan yang diberi kewenangan oleh pemerintah untuk melakukan pembinaan dan pemberdayaan organisasi sosial politik yang ada di Kabupaten Lumajang.
d. Pendidikan politik oleh civil society.
e.  Gerakan pilih perempuan
2. Saran-saran
Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan berkaitan dengan masalah Peningkatan Partisipasi Perempuan di Kabupaten Lumajang dalam mewujudkan hak-hak politiknya , perlu dilakukan beberapa upaya antara lain :
1.   Upaya penanganan secara holistik, karena peningkatan partisipasi perempuan jelas membutuhkan sinergi beberapa komponen, yaitu perempuan itu sendiri, lembaga-lembaga yang menangani/konsen dengan politik perempuan dan pemerintah selaku lembaga yang bertanggung jawab dalam rangka pemberdayaan perempuan demi terwujudkan kesetaraan dan keadilan gender..
2.   Penetapan affirmative action harus dilakukan untuk mengejar ketertinggalan perempuan dalam melakukan start partisipasi politik, sehingga pemberdayaan perempuan di bidang politik tidak dilihat dengan sebelah mata.
3.   Upaya-upaya/aktifitas pemberdayaan perempuan di bidang politik tidak hanya dilakukan menjelang pesta demokrasi saja, melainkan harus dilakukan secara berkesinambungan dan penyediaan dana yang memadai.
4.   Pengaturan secara legalitas akan memberikan makna yang bermanfaat bagi perempuan jika dilandasi dengan adanya itikad baik/good will dari semua pihak.
-----

DAFTAR  PUSTAKA
a. Buku
Demartoto, A ( 2007 ) Menyibak Sensitifitas Gender dalam Keluarga Difabel, LPP  UNS dan UNS Press, Surakarta
Fakih, M (2005) Analisis Gender dan Transformasi Sosial, Pustaka Pelajar, Yogyakarta
Irianto, S. (2006) Perempuan dan Hukum  Menuju Hukum yang Berperspektif Kesetaraan dan Keadilan, Obor, Jakarta
Miles, M.B dan Huberman, A.M. (1992) Analisis Data Kualitatif, Buku Sumber Tentang Metode-Metode Baru, UI Press, Jakarta
Moleong, L.J. (2000) Metodologi Penelitian Kualitatif, Remaja Rosdakarya, Bandung
Naqiyah Najlah (2005) Otonomi Perempuan,Bayumedia Publising, Malang- Jatim
Sagala,R.V dan Rozana, E. (2007) Pergulatan Feminisme dan HAM, HAM untuk Perempuan, HAM untuk Keadilan Sosial, Institut Perempuan, Bandung
Sihite, R. (2007) Perempuan, Kesetaraan, Keadilan Suatu Tinjauan Berwawasan Gender,Raja Grafindo Persada, Jakarta
Soetjipto, A.W. (2000)  Hak Politik Wanita Indonesia dalam Penghapusan Diskriminasi Terhadap Wanita, Alumni, Bandung
Soetjipto, A.W. (2005) Politik Perempuan Bukan Gerhana,Kompas, Jakarta
Utami, T.S.(2001) Perempuan Politik di Parlemen, Gama Media, Yogyakarta

b. Peraturan Perundang-undangan
UUD 1945
Tap MPR RI Nomor IV/MPR/1999 Tentang GBHN Tahun 1999 – 2004
Tap MPR RI Nomor VI/MPR/2002
UU Nomor 7 Tahun 1984 Tentang Pengesahan Konvensi Penghapusan Segala Bentuk Diskriminasi Terhadap Perempuan
UU Nomor 39 Tahun 1999 Tentang UU Hak Azazi Manusia (HAM)
UU Nomor 12 Tahun 2003 Tentang Pemilihan Umum Anggota DPR, DPD, dan DPRD
UU Nomor 32 Tahun 2004, Tentang  Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah dengan UU Nomor 8 Tahun 2005 Tentang Penetapan Pemerintah Pengganti UU No. 3 Tahun 2005 Tentang Perubahan Atas UU Nomor 32 Tahun 2004 Tentang Pemerintah Daerah Menjadi Undang-Undang.
UU Nomor 22 Tahun 2007 Tentang Penyelenggara Pemilihan Umum
UU Nomor 2 tahun 2008 Tentang partai Politik
Inpres Nomor 9 Tahun 2000, Tentang Kebijakan Nasional Pengarusutamaan Gender.
PP Nomor 6 Tahun 2005 Tentang Pengesahan Pengangkatan Dan Pemberhentian Kepala Daerah Dan Wakil Kepala Daerah.
Keppres Nomor 40 Tahun 2004, Tentang RAN HAM Tahun 2004 – 2009.
Inpres Nomor 9 Tahun 2000 Tentang Pengarusutamaan Jender dalam Pembangunan Nasional.

c. Majalah/Koran
Kompas, 23 November 2002, Partisipasi Politik Perempuan Tantangan dan Harapan
Kompas, 24 Pebruari 2003, “ Angin Segar Bagi Kiprah Politik Perempuan  ”
Kompas, 24 Pebruari 2003, “ UU Pemilu Implikasinya Untuk Perempuan”
------- “ Harapan Perempuan Pada Kuota “
------- “ Perjuangan Masih Sangat Panjang “
Jawa Pos, 14 Pebruari 2008, “Diantara Tiga Caleg Satu Harus Perempuan”
Jawa Pos, 1 Maret 2008, “Rencana Penerapan Zipper System  Tak Jamin Keterwakilan Perempuan Meningkat”
Jawa Pos, 4 Maret 2008, “Demokrat Paling Miskin Kader Perempuan”
Makalah dengan judul:“ Partisipasi Politik Perempuan dan Hambatan Kultural” oleh  Eva K. Sundari



* Dwi Sriyantini,SH. adalah dosen STIH Jenderal Sudirman Lumajang.



--------------------------------------

PENGUATAN HAK REPRODUKSI PEREMPUAN
MELALUI KELUARGA BERENCANA (KB)
DALAM UPAYA MENGHINDARI TINDAKAN ABORSI
 Oleh: Henny Purwanti*

ABSTRAK
Upaya untuk memberikan perlindungan hak-hak reproduksi bagi masyarakat yaitu dengan mencerminkan salah satu misi Program Keluarga Berencana Nasional, adalah dalam rangka mempersiapkan sumber daya manusia Indonesia yang berkualitas sejak dimulainya proses pembuahan  dalam kandungan sampai usia lanjut. Hak-hak reproduksi ini dipandang penting artinya bagi setiap individu demi terwujudnya kesehatan individu  secara utuh, baik kesehatan jasmani maupun rohani sesuai norma-norma hidup sehat.
Kata Kunci: Hak-Hak Reproduksi Perempuan, Keluarga Berencana, Tindakan Aborsi.
                                         
A. Latar Belakang
Dalam Islam ada beberapa isue yang sering diangkat kepermukaan, terutama yang berkaitan dengan isu relasi jender. Salah satu isu tersebut adalah “Hak-hak Reproduksi Perempuan” di samping tentang kejadian perempuan, konsep kewarisan, persaksian, aqiqah, diet, peran publik perempuan, dan konsep superioritas laki-laki. Bila membaca sepintas beberapa ayat dan Hadist tentang hal tersebut memang mempunyai kecenderungan bahwa Islam memojokkan perempuan dan mengistimewakan laki-laki. Perempuan selalu  diidentikan dengan berbagai peran domestik (reproduktif), sedangkan laki-laki dikesankan dengan peran-peran di ruang publik (produktif). Akan tetapi, jika menyimak secara jernih dan mendalam dengan menggunakan metode semantik, semiotik dan hermeneutik secara kritis, maka justru sebaliknya, Islamlah yang pertama kali menggagas konsep keadilan jender dalam sejarah panjang umat manusia.
            Jika dikaitkan dengan program  pemerintah, sebagai upaya untuk memberikan perlindungan hak-hak reproduksi bagi masyarakat adalah  mencerminkan salah satu misi Program Keluarga Berencana Nasional, yaitu dalam rangka mempersiapkan sumber daya  manusia Indonesia yang berkualitas sejak dimulainya proses pembuahan dalam kandungan sampai usia lanjut. Hak-hak reproduksi ini dipandang penting  artinya bagi setiap individu demi terwujudnya kesehatan individu secara utuh, baik kesehatan jasmani maupun rohani sesuai dengan norma-norma hidup sehat. Sesuai dengan ke-sepakatan dalam konferensi internasional kependudukan dan pembangunan di Cairo, maka hak-hak reproduksi terdiri atas:
1.       Hak mendapat informasi dan pendidikan kesehatan reproduksi;
2.       Hak mendapat pelayanan dan perlindungan kesehatan reproduksi;
3.       Hak  untuk kebebasan berpikir dan membuat keputusan tentang kesehatan re-produksinya;
4.       Hak untuk  memutuskan jumlah dan jarak kelahiran anak;
5.       Hak untuk hidup dan terbebas dari resiko kematian karena kehamilan, kelahiran atau masalah jender;
6.       Hak atas kebebasan dan keamanan dalam pelayanan kesehatan reproduksi;
7.       Hak untuk  bebas dari penganiayaan dan perlakuan buruk  yang menyangkut kesehatan reproduksi;
8.       Hak mendapatkan manfaat dari hasil kemajuan ilmu pengetahuan di bidang kesehatan reproduksi;
9.       Hak atas  kerahasiaan pribadi dalam menjalankan kehidupan reproduksinya;
10.   Hak untuk membangun  dan merencanakan keluarga;
11.   Hak atas  kebebasan berkumpul dan berpartisipasi dalam politik yang bernuansa  kesehatan reproduksi;
12.   Hak atas kebebasan  dari segala bentuk diskriminasi dalam kesehatan reproduksi.
Akan tetapi  jika dilihat di lapangan menunjukkan bahwa hampir di semua lapisan  masyarakat kerapkali terjadi pelanggaran hak-hak reproduksi. Kasus- kasus pelecehan seksual, pemaksaaan dalam pemakaian alat kontrasepsi, kekerasan terhadap wanita, baik oleh suami atau orang lain, sering tidak dilaporkan oleh para korban, karena rendahnya pengetahuan mereka tentang hak-hak yang dimilikinya. Atau mereka tidak tahu kemana mereka akan mengadu atau mencari perlindungan atas segala bentuk pelanggaran hak yang dialaminya.
Mengenai kesehatan reproduksi bagi perempuan, khususnya menyangkut kehamilan sekaligus untuk mencegah aborsi, sebenarnya telah dilakukan  oleh para cerdik pandai terdahulu, termasuk para ulama Islam  zaman pertengahan. Fakta  berbicara bahwa aborsi telah dilakukan oleh 2.300.000 (dua juta tiga ratus ribu) perempuan (Kompas, 3 Maret 2000) menurut data WHO terdapat  15% - 50% kematian ibu disebabkan oleh aborsi tidak aman. Dari 20 juta pengguguran  kandungan tidak  aman yang dilakukan tiap tahun, ditemukan  70.000 perempuan yang meninggal dunia (Sururin dkk. 2002: V)
Karena banyaknya kasus yang sangat mengerikan tersebut juga berada di lingkungan masyarakat sekitar maka dapat dikaji secara lebih dalam lagi mengenai Penguatan hak reproduksi perempuan melalui ber keluarga berencana untuk mencegah tindakan aborsi. Utamanya bagi masyarakat yang ada di Wilayah Kabupaten Lumajang. Tepatnya di Kecamatan Tekung dan Kecamatan Lumajang.
Oleh karena itu untuk mencegah kehamilan yang tidak diinginkan dapat diatasi dengan  keikut sertaan wanita dalam berkeluarga berencana. Akan tetapi hal ini dirasa belum adil. Mengapa yang harus ikut program keluarga berencana mayoritas perempuan? Padahal wanita yang seharusnya dilindungi yang justru masih banyak yang mengorbankan dirinya demi keluarga dan kesejahteraan keluarga melalui kesediaan mengkonsumsi berbagai produk alat-alat kontrasepsi untuk para wanita.
B. Permasalahan
             Berdasarkan  latar belakang tersebut di atas, maka perlu untuk diidentifikasikan beberapa permasalahan dalam penelitian ini antara lain:
1.       Bagaimana keluhan yang dirasakan para perempuan yang mengkonsumsi alat kontrasepsi dan dengan kesetaraan jender adakah perhatian dari para laki-laki?
2.       Mengapa hak reproduksi perempuan melalui Keluarga Berencanan bisa menjadi solusi untuk menghindari tindakan aborsi?
C. Landasan Teori
C.1. Hak-hak Reproduksi Perempuan
Hak reproduksi secara umum adalah hak yang dimiliki oleh individu baik pria maupun wanita yang berkaitan dengan keadaan reproduksinya. Hak reproduksi terkait dengan hak asasi manusia yang melekat pada manusia sejak lahir. Ini berarti makna bahwa pelanggaran terhadap hak reproduksi berarti pelanggaran  terhadap hak asasi manusia. Dalam hak reproduksi seseorang maka di dalamnya  terkandung juga kewajiban. Artinya bila seseorang telah  mengetahui haknya seharusnya mengetahui kewajibannya yang berkaitan dengan hak reproduksi tersebut. Dengan mengetahui hak dan kewajiban tersebut maka seseorang  dapat berperan aktif untuk melakukan pemantauan terhadap pelanggaran hak-hak reproduksi.
Berdasarkan hasil konferensi Internasional Kependudukan dan Pembangunan (ICPD) di Kairo tahun 1994 ada 12 macam hak reproduksi bagi pria maupun wanita, yaitu:
1.      Hak mendapatkan informasi dan pendidikan kesehatan reproduksi. Setiap orang berhak mendapatkan informasi dan pendidikan yang jelas dan benar tentang berbagai aspek terkait dengan masalah kesehatan reproduksi; antara lain mengenai berbagai metode kontrasepsi. Termasuk perihal kelebihan dan keterbatasan dari masing-masing metode kontrasepsi.
2.      Hak mendapatkan pelayanan dan perlindungan kesehatan reproduksi. Setiap orang memiliki hak untuk mendapatkan pelayanan dan perlindungan terkait dengan kehidupan reproduksinya termasuk terhindar dari kematian akibat proses reproduksi.
3.      Hak untuk kebebasan berpikir tentang kesehatan reproduksi. Setiap orang berhak untuk berpikir atau mengungkapkan pikirannya tentang kehidupan reproduksi yang diyakininya. Perbedaan yang ada harus diakui dan tidak boleh menyebabkan terjadinya kerugian atas diri yang bersangkutan. Orang lain dapat saja berupaya merubah pikiran atau keyakinan tersebut namun tidak dengan pemaksaan, melainkan  dengan melalui KIE atau advokasi. Contoh: seorang suami dapat saja mempunyai pikiran bahwa segala yang berhubungan dengan reproduksi seperti bahwa segala yang berhubungan dengan reproduksi seperti penggunaan kontrasepsi, kehamilan, menyusui, dan melahirkan semata-mata urusan wanita (isteri). Upaya merubah pikiran atau keyakinan tersebut boleh dilakukan sepanjang dilakukan sendiri oleh yang bersangkutan setelah mempertimbangkan berbagai aspek manfaat dan kerugian yang diperoleh dari penyampaian informasi dan advokasi tentang KB dan kesehatan reproduksi.
4.      Hak untuk menentukan jumlah anak dan jarak kelahiran. Setiap orang berhak untuk menentukan jumlah anak yang dimiliki serta jarak kelahiran yang diinginkan. Dalam konteks dengan program KB dan Kesehatan Reproduksi, pemerintah dan masyarakat tidak boleh melakukan  pemaksaaan jika seseorang ingin memiliki anak dalam jumlah yang besar dengan tidak ikut menggunakan alat kontrasepsi. Yang harus dilakukan  adalah memberikan pemahaman sejelas-jelasnya dan sebenar-benarnya mengenai untung ruginya memiliki jumlah anak banyak ditinjau dari berbagai aspek ekonomi, pendidikan, dan sosial, sehingga kemudian mereka akan menentukan  memiliki jumlah anak yang ideal.
5.      Hak untuk hidup (Hak untuk dilindungi dari kematian karena kehamilan dan proses melahirkan). Setiap wanita (isteri) yang hamil dan akan melahirkan berhak mendapatkan perlindungan, dalam arti mendapatkan bantuan dan pelayanan kesehatan yang baik sehingga terhindar dari kemungkinan kematian dalam proses kehamilan dan melahirkan, serta mendapat perhatian dan perlindungan dari suami dan keluarga.
6.      Hak atas kebebasan dan keamanan berkaitan dengan kehidupan reproduksi. Hak ini terkait dengan adanya kebebasan berpikir dan menentukan sendiri kehidupan reproduksi yang dimiliki oleh seseorang. Dalam konterks adanya hak tersebut, maka seseorang harus dijamin keamanannya agar tidak terjadi pemaksaan atau pengucilan  atau munculnya ketakutan dalam diri individu karena memiliki hak kebebasan.
7.      Hak  untuk bebas dari penganiayaan dan perlakuan buruk termasuk perlindungan dari perkosaan, kekerasan, penyiksaan dan pelecehan seksual. Seseorang terutama wanita berhak mendapatkan perlindungan dari kemungkinan berbagai perlakuan buruk seperti perkosaan, kekerasan, penyiksaan dan pelecehan seksual. Berbagai perlakuan butuk tersebut sangat berpengaruh pada kehidupan  reproduksi seorang wanita. Perkosaan misalnya dapat menimbulkan kehamilan  yang tidak diinginkan oleh yang bersangkutan maupun keluarga dan lingkungannya. Penganiayaan atau tindakan kekerasan lainnya dapat berdampak pada trauma fisik maupun psikis yang kemudian dapat saja berpengaruh  pada kehidupan reproduksinya.
8.       Hak mendapatkan manfaat dari kemajuan ilmu pengetahuan yang terkait dengan kesehatan reproduksi. Setiap orang berhak untuk mendapatkan manfaat dari kemajuan teknologi dan ilmu pengetahuan terkait  dengan kesehatan reproduksi, misalnya mendapatkan informasi yang sejelas-jelasnya dan sebenar-benarnya, serta kemudahan akses untuk mendapatkan pelayanan berkualitas yang berhubungan dengan kesehatan reproduksi (misal: alat kontrasepsi baru)
9.      Hak atas kerahasiaan pribadi dengan kehidupan reproduksinya. Setiap individu harus dijamin kerahasiaan kehidupan kesehatan reproduksinya, seperti jenis alat kontrasepsi yang dipergunakan, informasi kehidupan seksual, masa menstruasi, penyakit yang berhubungan dengan  reproduksi dan lain sebagainya. Petugas atau seseorang yang memiliki informasi tersebut tidak boleh membocorkan atau dengan sengaja memberikan informasi yang dimilikinya kepada orang lain.
10.   Hak membangun dan merencanakan keluarga. Setiap individu dijamin haknya: kapan, dimana, dengan siapa, dan cara bagaimana ia akan membangun keluarganya. Tentu saja kesemuanya ini tidak terlepas dari norma agama, sosial, dan budaya yang berlaku dalam masyarakat.
11.   Hak kebebasan berkumpul dan berpartisipasi dalam politik yang berkaitan dengan kesehatan reproduksi. Setiap orang berhak untuk menyampaikan pendapat atau  aspirasinya baik melalui pernyataan pribadi atau melalui suatu kelompok atau partai politik yang berkaitan dengan kehidupan reproduksi. Misalnya: seorang menyuarakan pertentangan atau persetujuan terhadap aborsi, atau menyuarakan penentangan atau persetujuan terhadap penggunaan salah satu metode kontrasepsi. Yang perlu diperhatikan adalah dalam menyampaikan pendapat atau aspirasi tersebut harus memperhatikan azas demokrasi dalam arti tidak boleh memaksakan pendapat dan menghargai pendapat orang lain serta taat pada hukum dan peraturan yang berlaku.
12.   Hak untuk bebas dari segala bentuk diskriminasi dalam kehidupan berkeluarga dan kehidupan reproduksi. Setiap orang tidak boleh mendapat perlakuan diskriminatif berkaitan dengan kesehatan reproduksi karena kondisi sosial ekonomi serta keyakinannya. Misalnya orang tidak mampu harus mendapat pelayanan kesehatan reproduksi yang berkualitas sesuai dengan kondisi yang melingkupinya. Demikian pula seseorang tidak boleh mendapatkan perlakuan pelayanan kesehatan yang berbeda, hanya karena ia mempunyai keyakinan yang berbeda (BKKBN, 2006: 17-21)
 Menurut  pendapat yang disampaikan oleh Masdar F. Mas’udi mengkategorikan hak-hak kaum perempuan sebagai pengemban fungsi reproduksi menjadi tiga hal, yaitu:
Pertama, hak jaminan keselamatan  dan kesehatan. Hak ini mutlak mengingat  resiko sangat besar yang bisa terjadi pada kaum ibu dalam menjalankan fungsi-fungsi reproduksinya, mulai dari menstruasi, berhubungan seks, mengandung. Melahirkan dan menyusui. Dalam menjalani  Keluarga Berencana (KB) misalnya belum tentu alat kontrasepsi   yang digunakan  cocok bagi kondisi fisik dan kesehatannya. Sementara masyarakat tahu tidak ada satu alat kontrasepsi, terutaman yang hormonan (Suntik, Susuk, atau pil) yang seratus persen aman bagi  kesehatan. Begitu juga spiral, jika tidak hati-hati atau tidak cocok, bisa membawa akibat pada kesehatan.
Kedua, hak jaminan kesejahteraan, bukan saja selama proses-proses vital reproduksi (mengandung, melahirkan dan menyusui) berlang-sung, tapi juga di luar masa-masa itu dalam  statusnya sebagai isteri dan ibu dari anak-anak, seperti disebutkan dalam Al-Qur’an “Di atas pundak ayah terletak tanggung jawab memberikan nafkah dan perlindungan bagi ibu anak-anaknya secara makruf” (Q.S.al-Baqarah/2: 233)
Ketiga, hak ikut mengambil keputusan yang menyangkut kepentingan perempuan (isteri) khususnya yang berkaitan dengan proses-proses reproduksi. Hak kategori ketiga ini dapat dipahami dari ayat al-Qur’an tentang bagaimana suatu keputusan yang menyangkut pihak-pihak terkait dalam lingkup apapun harus diambil secara musyawarah; “Urusan mereka haruslah dimusyawarahkan (dibicarakan dan diambil keputusan) di antara mereka” (Q.S. al.Syura/42: 38).
Dalam Undang-undang Republik Indonesia Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia Pasal 49:
Ayat 2: dinyatakan bahwa wanita berhak untuk mendapatkan perlindungan khusus dalam pelaksanaan pekerjaan atau profesinya terhadap hal-hal yang dapat mengancam keselamatan dan atau kesehatannya berkenaan dengan fungsi reproduksi wanita.
Ayat 3: dinyatakan bahwa Hak Khusus yang melekat pada diri wanita dikarenakan fungsi reproduksinya, dijamin dan dilindungi oleh hukum.
Adapun yang dimaksud dengan “perlindungan  khusus terhadap fungsi  repro-duksi” adalah pelayanan kesehatan yang berkaitan dengan haid, hamil, melahirkan, dan pemberian kesempatan untuk menyusui anak (UU RI tentang Pengadilan HAM dan HAM, Tahun 2001: 99).
Sesungguhnya gerakan feminisme bukanlah gerakan semata-mata menyerang  laki-laki, tetapi merupakan gerakan perlawanan terhadap sistem yang tidak adil, serta citra patriarkal bahwa perempuan itu pasif, tergantung dan enferior. Sehingga, transformasi gender sebagai jalan menuju transformasi sosial yang lebih luas, harus merupakan proses penghapusan atau penyingkiran segala  bentuk ketidak adilan, penindasan, dominasi dan diskriminasi: sebagai hubungan yang saling terkait, yang  meliputi hubungan ekonomi, sosial, kultural, ideologi, lingkungan dan termasuk hubungan antara laki-laki dan perempuan.
Perempuan sebagai warga negara, mereka mempunyai hak untuk mendapatkan pelayanan kesehatan yang memadai  dan negaralah yang berkewajiban menyediakannya. Hal ini termaksud di dalam Konvensi tentang pernghapusan segala bentuk kekerasan terhadap perempuan pasal 12 tentang konvensi perempuan dan undang-undang kesehatan.
C.2. Berbagai Jenis Alat Kontrasepsi KB
Kontrasepsi /Alokon.
            Kontrasepsi adalah suatu alat, obat atau cara yang digunakan untuk mencegah terjadinya  konsepsi atau pertemuan antara sel telur dengan sperma di dalam kandungan/ rahim (Alokon). Cara kerja alokon: 1) Mengusahakan agar tidak terjadi ovulasi; 2) Melumpuhkan sperma; dan 3) Menghalangi pertemuan sel telur dengan sperma.
Alokon untuk Wanita antara lain: 1) IUD (Pasang spiral, suntik angin, AKDR, tutul); 2) Implant/Norplant (Susuk KB, AKBK/Alwalit); 3) Pil; 4) Suntik; 5) Tissu/In Romantika; 6) Obat vaginal; 7) Diafragma; 8) Jelly; 9) Kontap/MOW/Steril; dan 10) Kondom wanita
Sedangkan alokon untuk Pria adalah: 1) Pil KB pria (Uji coba); 2) Suntik KB pria (Uji coba); 3) Kondom (Karet KB, sarung KB, kondom 25, sarman); 4) Kontap (MOP); dan 5) Sanggama terputus (Cotus interptus, azaal, cengkir). Deputi Keluarga Berencana dan Kesehatan Reproduksi (KBKR) Badan Koordinasi Keluarga Berencana Nasional (BKKBN) Pusat, Dr. Siswanto Agus Wilopo, SU., MSc., Sc.D. mengemukakan bahwa setiap tahun, di Indonesia diperkirakan  terjadi dua juta – dua juta enam ratus ribu kasus aborsi, atau terjadi 43 aborsi untuk setiap 100 kehamilan, 30 % diantaranya diperkirakan dilakukan oleh penduduk usia 15 – 24 tahun.
Dengan melihat kejadian-kejadian yang ada  dalam masyarakat penulis merasa terharu sekaligus prihatin dengan kondisi dan peristiwa yang dialami oleh para wanita, dimanapun berada semoga tidak bertambah lagi kasus-kasus  yang menimpa calon generasi baru di masa mendatang.
Sebagai bahan ilmu pengetahuan para wanita perlu memahami berbagai konsep baik dari bidang agama, hukum, sosial dan susila, sekaligus memahami Norma Keluarga Kecil Sehat Sejahtera melalui keikutsertaannya dalam pemakaian alat kontrasepsi/alokon. Baik alokon untuk wanita maupun alokon untuk pria perlu dijadikan bahan pertimbangan.
Kebahagiaan menurut isinya adalah suatu keadaan sejahtera (well being) yang seharusnya ada pada manusia (K. Bertens dalam Daldiyono, 2007: 208). Definisi asli dari Aristoteles mengenai kebahagiaan yaitu keadaan manusia dimana manusia itu “men-cukupi pada dirinya sendiri (self-suficient) yang pada dirinya menjadikan sesuatu di-inginkan (desirable) dan tidak memiliki kekurangan sama sekali” (Embun Kenyowati). Sehat dan bahagia disatukan dalam konsep kualitas sehat. Sehat yang berkualitas sehat. Sehat yang berkualitas dapat berarti sehat tanpa adanya penyakit sama sekali atau sehat bersyarat, yaitu meskipun tubuh mengidap penyakit, fungsi tubuh secara keseluruh-an masih berlangsung dalam situasi harmonis.
Kesehatan sebagai hak asasi manusia harus diwujudkan dalam bentuk pemberian berbagai upaya kesehatan kepada seluruh masyarakat melalui penyelenggaraan Keluarga Berencana sebagai salah satu upaya untuk mencegah tindakan aborsi serta dalam rangka mencapai tujuan sesuai dengan program pemerintah yaitu terbentuklnya Norma Keluarga Kecil Bahagia Sejahtera (NKKBS).
C.3. Aborsi Antara Kesehatan, Hukum dan Agama
            Kata aborsi berasal dari bahasa Inggris, yaitu abortion, yang berarti: gugur kandungan atau keguguran. Abortus adalah berakhirnya suatu kehamilan (Oleh akibat –akibat  tertentu) sebelum buah kehamilan tersebut mampu untuk hidup di luar kandungan.       Definisi medis mengarti-kan aborsi sebagai berakhirnya suatu kehamilan sebelum viability, yaitu sebelum janin mampu hidup sendiri di luar kandungan, yang diperkirakan usia kehamilannya di bawah usia 20 minggu (WHO). Definisi tersebut jelas bahwa perbuatan aborsi dilakukan terhadap janin yang tidak dapat hidup di luar kandungan. Abortus dibagi menjadi dua, yaitu:
1.       Abortus spontan (spontaneus abortion/ijhad al-zati);
2.       Abortus buatan (Provocatus/ijhad ikhtiyani)
Abortus spontan  yang oleh ulama disebut dengan isqath al-afw adalah abortus yang tidak disengaja/terjadi secara alamiah tanpa adanya upaya-upaya dari luar (buatan) untuk mengakhiri kehamilan tersebut. Dalam  beberapa kepustakaan, terminologi yang paling sering  digunakan untuk hal ini adalah keguguran (miscarriage). Aborsi spontan bisa terjadi karena penyakit, kecelakaan, terlalu capek dan sebagainya. Hukum dari aborsi tersebut dima’afkan atau tidak menimbulkan akibat hukum.
Sedangkan abortus buatan adalah abortus yang terjadi akibat adanya upaya-upaya tertentu untuk mengakhiri proses kehamilan. Istilah yang sering digunakan untuk peristiwa ini adalah aborsi, pengguguran, atau abortus provocatus/ijhad ikhtiyani. Atau abortus yang disengaja terbagi dalam dua macam:
1.    Aborsi artificialis Therapicus, yaitu aborsi yang dilakukan oleh seorang dokter atas dasar  indikasi medis sebelum janin lahir secara alami untuk menyelamatkan jiwa ibu yang terancam bila kelangsungan kehamilan dipertahankan. Aborsi ini di kalangan ulama disebut dengan  isqath al-dharury (aborsi darurat) atau isqath al-‘Ilajiy (aborsi pengobatan).
2.    Aborsi Provocatus Criminal, yaitu penggunguran kandungan yang dilakukan tanpa indikasi medis, atau ada sebab yang membolehkan  sebelum masa kelahiran tiba. Aborsi bentuk kedua ini biasa disebut dengan isqath al-ikhtiyari (aborsi yang disengaja). Tindak aborsi  yang disengaja tersebut  bisa disebabkan oleh beberapa alasan, antara lain: kekhawatiran terhadap kemiskinan, tidak ingin mempunyai keluarga besar, kekhawatiran janin yang ada dalam kandungan akan hadir dalam keadaan cacat, hamil di luar nikah (Sururin dkk, 2002: vi)
Ada beberapa faktor yang melatarbelakangi seorang wanita untuk melakukan aborsi, antara lain:
-          Kehamilan akibat  hubungan seks di luar perkawinan yang sah termasuk pemerkosaan;
-          Kehamilan yang tidak dikehendaki karena jarak kehamilan yang tidak teratur;
-           Kehamilan yang dapat mengancam jiwa si ibu;
-           Beban psikologis yang belum mampu menerima kehadiran seorang anak;
-           Secara ekonomis tidak mampu menanggung beban biaya kehidupan seorang bayi;
-          Alasan untuk menjaga dan mempertahankan kebugaran dan kecantikan.
Banyak cara yang dilakukan orang di dalam melakukan aborsi. Menurut Eckholm (dalam Nasaruddin Umar dengan judul Aborsi dalam Pandangan Agama-agama Samawi 2002: 76) mengemukakan bahwa ada 4 (empat)  hal yang sering dilakukan dalam melakukan aborsi, yaitu:
1.       Menggunakan jasa medis di rumah sakit atau tempat-tempat praktek;
2.       Menggunakan jasa dukun pijat;
3.       Menggugurkan sendiri kandungannya dengan alat-alat kasar; dan
4.       Menggunakan obat-obatan tertentu.
Kehamilan yang diperoleh melalui pasangan suami-isteri yang sah lebih banyak menggunakan jasa yang pertama, sedangkan kehamilan sebagai hasil hubungan gelap pada umumnya menggunakan cara ke dua, ke tiga atau ke empat.

D. Hasil Analisis dan Pembahasan
1. Dari hasil rekapitulasi peserta KB aktif keadaan bulan Januari 2009 s.d. Agustus 2009 dapat dilihat dalam tabel berikut:
Tabel 1.
Hasil Pencapaian KB Aktif keadaan Bulan Januari s.d. Agustus 2009
Di Kelurahan Jogotrunan dan di Desa Tukum.
No
Jenis Alokon
Kel. Jogotrunan
Ds. Tukum
Total
% Total

1
2
3
4
Pencapaian PA MKEJ:
- IUD
- KP
- KW
- IMPL

52
3
17
48

60
5
15
57

112
8
32
105

3,8
0,3
1,1
3,6

Jumlah
120
137
257
8,8

5
6
7
Pencapai PA Non MKEJ:
- Suntik
- Pil
- KDM

870
414
26

665
697
-

1.535
1.111
26

52,4
37,9
0,9

Jumlah
1.310
1.362
2.672
91,2

Total SM
1.430
1.499
2.929
100
8
Jumlah PUS
1.526
1.729
3.255

Sumber: Data skunder dari pengurus Kel. Jogotrunan dan Desa Tukum Agustus 2009
            Secara keseluruhan total data tersebut di atas dapat diperoleh hasil bahwa pencapaian peserta aktif MKEJ hanya 8,8 %, dengan data terbesar adalah pengguna metode IUD sebesar 3,8 %, dan yang sedikit adalah metode KP hanya 0,3 %. Sedangkan pencapaian PA Non MKEJ sebesar 91,2 % dengan peserta  terbanyak adalah Suntik sebesar 52,4 % dan yang paling sedikit adalah pengguna kondom hanya 0,9 % dari total SM sebesar 2.929 orang peserta. Hal ini menunjukkan bahwa peran serta wanita dalam ber-KB di dua wilayah tersebut sebesar  98,8  % sedang peran serta pria hanya 0,3 % + 0,9 % = 1,2 %. Dan untuk jumlah pasangan usia subur secara total sebanyak 3.255 orang dengan total semua metode KB sebanyak 2.929  orang (90%) berarti yang tidak mengikuti program KB sebanyak 326 orang (10 %).
Dari data tersebut juga dapat dilihat bahwa di Kel. Jogotrunan, Kec. Lumajang hasil pencapaian peserta KB MKEJ terbesar adalah memakai metode IUD sebanyak 52 orang (3,6 %) dan yang sedikit pesertanya yaitu KP hanya 3 orang (0,2 %), sedangkan yang memakai program Non MKEJ terbanyak yaitu suntik 870 peserta (60,8 %), yang sedikit pemakai kondon hanya 26 orang (1,8 %). Berarti tingkat partisipasi pria di Kelurahan Jogotrunan, Kecamatan Lumajang sebesar 2 %. Dan partisipasi wanita 98 % dari total semua metode (SM) sebanyak 1.430 peserta. Dan untuk jumlah pasangan usia subur di Kelurahan Jogotrunan sebanyak 1.526 orang yang ikut KB 1.430 orang (93,7 %) berarti yang tidak/ belum ikut KB  sebanyak 96 orang (6,3 %), dengan rincian bahwa ada 43 orang ibu hamil, ada yang tidak ingin mempunyai anak lagi sebanyak 14 orang, ada yang berkeinginan segera punya anak karena masih pasangan pengantin baru maupun yang lama sebanyak 24 orang , sedangkan ada 15 pasangan yang ingin anak tapi ditunda, berarti dia sudah pernah ber KB kemudian di hentikan sementara..
Hasil pencapaian peserta aktif KB di Desa Tukum, Kecamatan Tekung untuk program MKEJ yang paling banyak digunakan adalah IUD yaitu sebanyak 60 peserta (4 %), dan  yang sedikit KP hanya 5 peserta (0,3 %), sedangkan yang memakai  program Non MKEJ yang banyak adalah pemakai pil sebanyak 697 peserta (46,5 %), dan untuk alokon yang tidak ada penggunanya adalah kondom. Berarti partisipasi pria di Desa Tukum, Kecamatan Tekung sebesar 0,3 % dan wanitanya 99,7 % atau mayoritas wanita yang paling banyak mengkonsumsi alokon KB. Dari total semua metode (SM) sebanyak 1.499 peserta.  Dan untuk jumlah pasangan usia subur (PUS) di Desa Tukum sebanyak 1.729 orang, yang mengikuti program KB sebanyak 1.499 orang (82,7%) berarti yang tidak mengikuti program KB sebanyak 230 orang (13,3%)
Ternyata dilihat dari jumlah prosentase ketidakikutsertaan KB dari kedua wilayah penelitian tersebut menunjukkan bahwa di Kelurahan Jogotrunan lebih banyak yang ikut program KB yaitu sebanyak 90 % jika dibanding dengan wilayah di Desa Tukum hanya (82,7%). Hal ini menunjukkan bahwa di Wilayah pedesaan masih dibutuhkan adanya peningkatan dan pembinaan pendidikan serta pemahaman tentang pentingnya keluarga berencana, serta kesehatan bagi wanita.
Adapun hasil prevalensi peserta di Desa Tukum adalah semua metode (SM) dibagi PUS kali 100 diperoleh  hasil sebagai berikut: 1.499/1.729 X 100 = 86,7 %. Hal ini menunjukkan bahwa kesadaran masyarakat untuk mengikuti berbagai program keluarga berencana sudah baik, walaupun masih ada masyarakat yang masih meragukan keberhasilan dan kecocokan dengan budayanya. Dari 230 orang (13,3 %) PUS yang tidak  mengikuti program KB dapat dibayangkan jika terjadi kelahiran yang tidak diinginkan, entah itu karena alasan apapun hal ini yang bisa menjadi tugas bersama dalam menjalin kerjasama dengan petugas BKKBN dan pihak terkait lainnya dalam mensukseskan program KB agar tidak terjadi sesuatu yang  tidak diinginkan tersebut. Seperti aborsi yang tidak aman, serta timbulnya kematian ibu dan anak.
Jika dikaitkan dengan besarnya peranserta pria dan wanita, maka penemuan ini sangat berbeda dengan hasil rekap secara menyeluruh data pencapaian peserta KB tergantung wilayah, kemauan dan kemampuan ekonomi,  sosial dan budayanya. Hal ini dapat dibandingkan bahwa tingkat partisipasi pria se Kabupaten Lumajang hanya sebesar      0,4 %, tapi di Kecamatan Lumajang sebesar 2,6 %, dan di Kecamatan Tekung sebesar 0,65 %. Sedangkan total perolehan dari dua wilayah penelitian yaitu Kel. Jogotrunan dan Ds. Tukum sebesar 1,2 %, dan secara khusus untuk wilayah Kelurahan Jogotrunan  2 % yang banyak adalah penggunaan kondom dan di Desa Tukum 0,3 % tapi hanya Kontrasepsi Pria (KP) saja, tidak ada yang mengkonsumsi kondom sama sekali.
Terkait pengalaman responden dalam penggunaan alat kontrasepsi dapat dilihat dalam tabel berikut ini:









Tabel 2.
Pengalaman Responden Dalam Menggunakan
Beberapa Alat Kontrasepsi Selama Perkawinan
NO
Jenis Alokon
Kel Jogotrunan
Ds. Tukum
Jumlah
%
1
2
3
4
5
6
7
Pil
Suntik
Implan
IUD
Kondom
Kontap/MOW
Kontap/MOP
9
15
1
7
4
3
-
7
14
7
6
-
2
-
16
29
8
13
4
5
-
21,3
38,7
10,7
17,3
5,3
6,7


39
36
75
100
Sumber: Data primer yang telah diolah 2009.
Berdasarkan data tersebut di atas dapat dilihat bahwa lebih dari 50 % responden telah menggunakan alat kontrasepsi sebanyak 2 sampai 3 jenis, karena dari 45 pengalaman responden diketemukan sebanyak 75 penggunaan alat kontrasepsi. Hal ini terlihat dari metode Suntik yang menggunakan sebanyak 29 responden (38,7 %) dari 73 jenis alat kontrasepsi yang dipergunakan. Yang paling rendah adalah pengguna alat kontrasepsi kondom, yaitu hanya 5,3 %. Ternyata untuk alat kontrasepsi mantap untuk Pria sama sekali tidak ada yang menggunakan. Hal ini membuktikan bahwa partisipasi pria sangat minim dalam program Keluarga Berencana. Utamanya  terhadap hasil analisis terhadap responden dalam pengamatan saat ini.
            Adapun alasan-alasan para responden untuk melakukan pergantian alat kontra sepsi bermacam-macam: antara lain ada yang menyatakan  karena tidak cocok, dengan menggunakan pil badan tambah gemuk, kepala sering pusing. Ada yang menyatakan karena menggunakan suntik KB maka mestruasinya tidak lancar, badan pegal-pegal, ada yang menyatakan karena memakai kondom tidak puas, seperti bukan dengan suami sendiri. Ada yang menyatakan sakit karena ada barang yang dimasukkan ke vagina, yaitu spiral dan bahkan ada yang hamil walaupun sudah memakai IUD, sehingga oleh Bidan dikuiret, karena dianggap sebagai kegagalan alokon, berarti terjadi aborsi karena terjadinya kehamilan yang tidak diinginkan tersebut sering dialami oleh para ibu rumah tangga.
2. Kejadian Aborsi yang dialami Responden
            Sesuai dengan teori yang ada bahwa masalah aborsi adalah masalah yang sangat pribadi yang sulit untuk digali kebenaran dan kejujuran dari para pelaku, sehingga peneliti harus lebih jeli dan tanggap atas segala cerita yang disampaikan pada waktu wawancara agar tidak menyinggung perasaan pelaku.
            Sesuai dengan hasil pencarian data yang dapat diceritakan oleh masing-masing responden yang mengalami keguguran di Kelurahan Jogotrunan dan di Desa Tukum sebanyak 8 orang (16 %) dari 50 responden yang mengalami keguguran, dengan alasan kegagalan KB, keteledoran, karena jatuh, karena kecapaian, hamil di luar kandungan dan ada yang tidak menjelaskan alasannya. Dari 8 orang yang pernah mengalami keguguran ada yang sampai tiga kali dikuiret dengan alasan yang berbeda-beda. Jadi dari ke 50 responden jika dijumlah kelahiran yang tidak diinginkan sebesar 10 calon embrio/bayi (20 %) adalah kehamilan yang mengalami kegagalan. Baik keguguran yang spontan (alami) maupun keguguran yang dibuat. Yang kesemuanya itu pasti beresiko pada ibu dan anak. Apalagi dampaknya terhadap perkembangan ibu yang telah mengalami keguguran biasanya timbul berbagai macam trauma.
            Ada beberapa faktor yang melatarbelakangi seseorang melakukan aborsi, diantaranya: kelahiran anak  yang tidak direncanakan atau kehamilan yang tidak dikehendaki, baik hasil hubungan seks di luar nikah, termasuk pemerkosaan, maupun hasil hubungan seks lewat perkawinan yang sah; faktor kesehatan, karena penyakit tertentu yang diderita oleh sang ibu yang dapat membahayakan jiwa misalnya; faktor kecantikan, dengan  pemahaman bahwa melahirkan dapat mempengaruhi kecantikan dan keseksian seorang wanita; faktor ekonomi, yaitu ketidakmampuan si ibu menanggung biaya kelangsungan kehidupan  sang bayi, dan lain sebagainya. Dari hasil wawancara diketemukan bahwa mayoritas responden mengemukakan pemeriksaan kehamilan dan kelahiran anak dilakukan di Rumah Sakit, ke Dokter, Bidan di Posyandu dan Puskesmas.
3. Peran serta Suami dalam mengikuti program KB Mantap dan Alasannya.
            Dari data responden yang diperoleh ternyata untuk kontrasepsi mantap pria (MOP) tidak ada sama sekali yang bersedia menjadi akseptor. Akan tetapi jika dilihat dalam data se Kelurahan Jogotrunan dan se Desa Tukum sendiri ada 8 pria  yaitu  3 orang dari Kel. Jogotrunan dan 5 pria dari Desa Tukum  yang berpartisipasi untuk menggunakan kontrasepsi mantap (MOP). Setelah ditelusuri ditemukan alasan dari pengantar peserta KB yaitu menurut petugas Pembantu Pembina Keluarga Berencana Desa(PPKBD)  dari Kelurahan Jogotrunan menyampaikan bahwa ada yang menyatakan bersedia ikut KB Pria karena anaknya sudah banyak yaitu sejumlah  9 orang, kemudian ada yang mau KB karena isterinya sudah tua dia masih muda, ada yang menyatakan sanggup ikut kontap karena dua isterinya masing-masing sudah punya 3 anak, jadi jumlah anaknya 6 orang dari kedua isterinya. Ada juga yang tidak bersedia memberikan alasan, tapi hanya tertawa saja jawabnya.
            Rata-rata para suami hanya bersedia mengantar dan memberikan ijin kepada isteri dalam menggunakan alat kontrasepsi, akan tetapi jika diajak untuk mengikuti program Keluarga Berencana selalu mengatakan bahwa itukan tugas wanita. Padahal secara hukum wanita dan pria sama-sama memiliki hak yang sama dalam kebebasan berfikir, memilih alat kontrasepsi dan memprogram jarak waktu kelahiran anak, serta mendidik dan memelihara kesehatan keluarga.
            Hal ini menunjukkan bahwa sampai saat ini hasil penemuan terhadap respoden di Kelurahan Jogotrunan maupun di Desa Tukum masih mengarah bahwa partisipasi laki-laki sangat minim, dibanding dengan keikutsertaan metode kontrasepsi wanita yang hampir 98 %.
E. Penutup
E.1. Kesimpulan
Berdasarkan  seluruh paparan yang telah disajikan dalam analisis dan pembahasan, maka kesimpulan yang dapat diperoleh adalah :
1.       Banyak sekali keluhan yang dialami dan dirasakan oleh para perempuan yang mengkonsumsi alat seperti tidak cocok dengan program KB yang menjadi pilihannya, sehingga perlu mencoba metode lain dalam program KB yang ditawarkan. Mulai dari pengalaman mengkonsumsi pil ternyata berdampak gemuk, kemudian suntik katanya suka pusing, ada yang mengeluh pendarahan dan menstruasi tidak normal, yang mengkonsumsi susuk KB/Implan ada yang tidak menstruasi sama sekali, kemudian tubuh sakit semua, ada yang pakai IUD ternyata hamil juga, ada yang menyatakan terganggu waktu bersenggama, dan untuk kondom jarang sekali yang merasa puas, karena merasa seperti bukan suaminya. Adapun perhatian dari para suami selaku pasangan kebanyakan hanya bersedia mengantarkan kalau isteri akan ber KB dan memberikan ijin semata tanpa berperan aktif dalam menawarkan diri untuk ber KB mantap. Hal ini terbukti dengan hasil partisipasi pria dalam program  KB Pria hanya 0,4 % se Kab. Lumajang, sedang se Kec. Lumajang 2,6 %, Kec. Tekung 0,65 % dan se Kelurahan Jogotrunan 2 % serta se Desa Tukum 0,3 %. Alat yang banyak digunakan adalah kondom, bukan kontrasepsi mantap, sehingga peluang untuk terjadi kehamilan yang tidak diinginkan masih cukup luas. Dan hal ini bisa jadi penyebab timbulnya tindakan aborsi/keguguran.
2.       Hak-hak reproduksi perempuan  melalui Keluarga Berencana bisa menjadi solusi untuk menghindari tindakan aborsi karena:
a.       Untuk urusan reproduksi berangsur-angsur menjadi hak bersama antara laki-laki dan perempuan. Hak-hak seksual tidak lagi merupakan hak utama laki-laki, tetapi perempuan juga diberikan hak”meminta” atau “menolak” sesuai dengan kondisi obyektif fisik perempuan. Agar terbebas dari rasa was-was dalam berhubungan intim, maka mayoritas responden rela berkorban untuk mengikuti program KB dengan berbagai resiko dan keluhan serta larangan yang harus dihadapinya.
b.       Sebagai pengemban fungsi dan peran reproduksi, sepantasnya perempuan mendapat-kan jaminan kesehatan seksual dan reproduksi mengingat resiko yang harus diterima-nya, bahkan bisa menyebabkan terjadinya kematian. Kesehatan reproduksi yang dimaksud  mencakup kesehatan fisik, mental, dan sosial. Dengan kata lain, mencakup keseluruhan fase kehidupan wanita. Hal ini kurang difahami oleh para perempuan, karena berbagai keterbatasan pengetahuan dan informasi yang dimiliki. Hal ini terbukti dengan adanya peristiwa aborsi, dari 50 responden ada 8 responden (16%) yang pernah keguguran, baik yang disengaja atau tidak dapat berdampak kepada ibu, tetapi dalam penelitian yang diperoleh diketemukan bahwa seluruh responden telah memilih tindakan medis untuk menyelesaikan masalah kesehatannya. Walaupun tidak bisa dipungkiri secara tersembunyi bisa saja mereka sungkan dan takut menyatakan pergi ke dukun atau orang lain yang biasa membantu ataupun dokter dan bidan yang tidak bertanggung jawab, jika hanya memikirkan uangnya tanpa melihat dampak yang panjang dari tindakan aborsi. Kecuali ada alasan lain sesuai dengan Undang-undang Kesehatan.
c.       Anak adalah tanggung jawab bersama suami dan isteri. Maka menentukan apakah se-buah pasangan akan mempunyai anak atau tidak (dengan melakukan rekayasa re-produksi) tidak bisa hanya diputuskan oleh satu pihak (biasanya kaum laki-laki), tetapi perempuan pun berhak meminta atau menolak untuk memiliki keturunan. Apalagi, untuk mendapatkan keturunan melibatkan partisipasi kedua belah pihak. Sesuai hasil pengamatan di lapangan diketemukan dari 50 responden memiliki jumlah anak lahir sebanyak 111 anak, sedangkan yang tidak jadi atau karena keguguran sebanyak 11 anak. Dari 50 responden didapatkan bahwa yang mempunyai anak antara 0-2 anak  sebesar 66%, sedang yang memiliki lebih dari 2 anak sebanyak 34 %. Hal ini menunjukkan bahwa perhatian pasangan suami isteri dalam menentukan jumlah anak sudah mulai memikirkan masa depan agar lebih berkualitas dan sejahtera.
d.       Ada juga responden yang menerapkan Tindakan azl salah satunya karena bisa mengurangi kepuasan perempuan dalam hubungan serta-alasan kemakruhan dan menganggap seorang laki-laki tidak mempunyai hak untuk melakukannya tanpa persetujuan isterinya. Dari sinilah pemakaian alat kontrasepsi KB agar tetap merasakan kepuasan dan menghilangkan kemakruhan maka dianggap yang paling signifikan untuk mencegah terjadinya aborsi jika terjadi kehamilan yang tidak diinginkan.
E.2. Saran-saran
1.       Bagi  para wanita yang  masih remaja, maupun ibu rumah tangga hendaklah memperhatikan pendidikan dan memahami hak-hak reproduksi perempuan agar dapat terlindungi dari segala macam resiko yang akan dihadapi. Jangan sampai terjadi keguguran atau aborsi baik spontan maupun buatan sebagai akibat adanya kehamilan yang tidak diinginkan, maka secepatnya untuk mengikuti program KB agar bisa mengatur jarak ataupun jumlah anak yang diinginkan sesuai kesepakatan dengan pasangan.
2.       Peningkatan partisipasi pria dalam KB dan Kesehatan Reproduksi bisa diupayakan agar keluhan perempuan dapat terkurangi. Yaitu bisa dengan melalui sikap yang profesional dan ilmiah tersedia dalam melindungi umat untuk  mencapai kehidupan yang baik.
3.       Pemerintah Daerah lebih mengupayakan agar layanan kesehatan yang baik lebih mudah diakses oleh keluarga khususnya kaum perempuan miskin, dengan biaya semurah mungkin.  Dan  dihimbau agar dapat memfasilitasi pelaksanaan wajib belajar 12 tahun di seluruh pelosok tanah air, dengan maksud remaja di usia (10-17 tahun) dapat menikmati pendidikan sehingga pada gilirannya dapat meningkatkan usia kawin pertama.
-----


DAFTAR PUSTAKA

a.       Buku
Ahnan, M. Batas Kebebasan  Pergaulan Muda Mudi Islam. Bintang Pelajar
……….Dinas Kependudukan, Keluarga Berencana dan Cacatan Sipil Kab. Lumajang, Buku Informasi Kontrasepsi dan Kesehatan Masyarakat
Daldiyono (2007), Pasien Pintar & Dokter Bijak, Buku Wajib Bagi Pasien dan Dokter, dilengkapi Kode Etik Kedokteran dan Undang-undang Praktek Kedokteran. Bhuana Ilmu Populer KelompokGramedia, Jakarta
Dharma S. (ed) (2006) Konsep dan Teknik Penelitian Gender. UMM Press, Malang
Djannah, F. (ect) (2003) Kekerasan Terhadap Isteri, Lkis, Yogyakarta
Fakih M. (1999) Analisis Gender dan Transformasi Sosial. Pustaka  Pelajar, Yogyakarta
Farid, M (ed) Irwan A (Penerjemah) (1999): Perisai Perempuan  Kesepakatan Internasional untuk perlindungan Perempuan (Judul Asli: International Law and the Status of Women. Nathalie KH. Westview Press Inc, (1983). LBH APIK Bekerjasama dengan Ford Foundation, Bogor
Jamal AM (1992) Dialog Tentang Wanita. Pustaka Progressif, Surabaya
Kalibonso RS. (2002) Aborsi Dalam Perspektif Fiqh Kontemporer, FK UI, Jakarta
Labib (2006), Aneka Problem  Wanita Modern Membahas Berbagai problem  Wanita Dalam Bentuk  Tanya, Jawab, Bintang Usaha Jaya, Surabaya.
Noor FM. (1983) Menuju Keluarga Sejahtera dan Bahagia. PT. Al Ma’arif, Bandung
Overholt, C et.al. (1985) Gender Roles un Development Projects: A Case Book. Kumarian Press Inc. Connecticut
Sumiarni, E. dan Tangkilisan, HNS (ed) (2004), Jender dan Feminisme. Yogyakarta, Wonderful  Publishing Company.
Tim Gerbangmas Kabupaten Lumajang, (2006) Pendidikan dan pelatihan “Gerbangmas” (Gerakan Membangun Masyarakat Sehat), Pemkab, Lumajang.
Thalib, S (1986), Hukum Kekeluargaan di Indonesia. UI Press, Jakarta
Umar, N. (2003) Kesetaraan partisipasi Pria dan Wanita Bagi Kesehatan Reproduksi dalam Islam, http://hqweb01. bkkbn.go.id/hqweb/pria/ artikel03-21.html
Wibisono Y. (2003) Menggapai Keluarga Bahagia, Mozaik Keluarga Lumajang, TP. PKK Kab. Lumajang, Lembaga Kajian as-Sakinah (Lekas), Lumajang
“Pedoman Kebijakan Tehnis Upaya Promosi Dan Pemenuhan Hak-hak Reproduksi” http://hqweb01.bkkbn.go.id/hqweb/ceria/pengelolaceria/ pkkebijakanteknisprogremhr.html


b.             Jurnal dan Makalah
Purwanti H. (2001) “Bias Gender dalam Hukum Perkawinan”, Jurnal Hukum Argumentum No. 1/Juli-Desember 2001. STIH Jenderal Sudirman, Lumajang.
Purwanti H. (2009) “Pengendalian Kependudukan Dan Pembangunan Keluarga Berencana” (Studi di Kabupaten Lumajang), Jurnal Hukum Argumentum No.2, Juni 2009. STIH Jenderal Sudirman, Lumajang.
Reny AS. (2007) “Kesehatan Bagi Perempuan” Makalah seminar penyadaran Kesehatan Perempuan, Lumajang, 24 Nopember 2007
Rokhmad, A (2005) ”HAM Dan Demokrasi di Era Globalisasi”. Jurnal Hukum Vol XV No.3 Desember 2005, FH Unisula, Semarang.
Nargis (2006) Keluarga: Perannya dalam Mencegah Kehamilan Usia Remaja (10-19 tahun). Warta Demografi Tahun ke -36, No.3, 2006, Jakarta

c.              Peraturan Perundang-undangan
Undang-undang RI Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, Fokus Media, Bandung
Undang-undang RI Nomor 23 Tahun 1992 Tentang Kesehatan, Arloka, Surabaya
Undang-undang RI Tentang Pengadilan Hak Asasi Manusia dan HAM Tahun 2001 dilengkapi Keppres Tentang Komisi Hukum Nasional dan Keppres Tentang Komisi Ombutsman Nasional
Undang-undang RI Nomor 23 Tahun 2004 Tentang Penghapusan Kekerasan  Dalam Rumah Tangga, Fikus Media, Bandung

d.      Media Massa
Jawa Post, 24 September 2005: 4., Soal Legislasi Praktik Aborsi. Mu’allim
Kompas, Selasa, 29 Januari 2008: 13  Jangan Main Paksa (Meswati ED),  Kesehatan: Jalan Panjang Menuju Masyarakat Sehat (Rachmawati E)
Kompas, Sabtu , 4 Juli 2009: 37. Hak Reproduksi. Bukan Saatnya Memaksa, Pambudi NM



* Dra. Henny Purwanti,MM. adalah dosen PNS Dpk pada STIH Jenderal Sudirman Lumajang.



--------------------------------------------


Partisipasi Wanita Sebagai Pejabat Publik
dan implikasinya dalam Mewujudkan Pelayanan Publik  yang Berbasis Tata Pemerintahan yang Baik (Good Governance) di Kabupaten Lumajang
Oleh: Jati Nugroho*

ABSTRAK
Pelayanan publik menurut UU No. 25 Tahun 2009 jo. Keputusan Menpan No. 63 Tahun 2003 merupakan bentuk pelayanan instansi pemerintah yang memerlukan dukungan dan komitmen semua komponen birokrasi berupa kejelasan, konsistensi, komunikasi dan komitmen. Paling tidak ada tiga masalah penting dalam menyelenggarakan pelayanan publik pasca otonomi daerah yaitu besarnya diskriminasi pelayanan, tidak ada kepastian pelayanan dan rendahnya kepuasan masyarakat terhadap pelayanan publik. Pentingnya pelaksanaan good governance untuk mencegah dan menghindarkan rakyat dari segala tindakan yang merugikan atau menindas rakyat. Dalam kaitan ini, seorang pemimpin formal wanita sebagai kepala desa memiliki visi dan misi ke depan memajukan organisasi dipimpinnya sebagai “agent of change”, ditunjukkan oleh Kepala Desa Kabuaran Kunir Lumajang sebagai orang yang secara empirik dan akademik teruji dan mampu membuat perubahan pada lingkungan.
Kata Kunci: Kepemimpinan wanita: Kemampuan pelayanan publik, kepuasan dan Good Governance

PENDAHULUAN
Penerapan Good Governance diharapkan pemerintah desa yang sudah otonom dari pemerintahan atasnya, dengan mensyaratkan masyarakat ikut serta terlibat dan mengawasi jalannya pengelolaan pemerintahan desa. Dengan demikian semangat yang melingkupi dalam pelaksanaan otonomi daerah adalah adanya keseimbangan peran, antara pemerintah desa, kelembagaan politik, kelembagaan ekonomi dan kelembagaan sosial/budaya dalam pengelolaan pemerintahan desa.
Menurut data awal di Kabupaten Lumajang menunjukkan bahwa dari 204 Desa/Kelurahan yang dijabat perempuan sebanyak 9 (sembilan) desa atau 4,41 % dari 21 kecamatan, sedangkan  jabatan camat hanya 1 (satu) orang atau 4,8 % dan dari 36 Kepala kantor di lingkungan Sekretariat Daerah dan Kepala Unit Kerja ternyata hanya 5 (lima) yang dijabat oleh perempuan atau 13,9 % serta anggota DPRD sebanyak 6 (enam) orang atau 13,33 %. (Sumber: Setda 2007). 
Masyarakat desa biasanya menganut kepemimpinan yang paternalistik (kebapak-bapakan), dalam arti sangat menghormati dan mendambakan ketokohan seseorang dalam masyarakat di desa tersebut.  Perilaku dan sepak terjang tokoh tersebut menjadi panutan hampir dalam setiap bidang kehidupan.  Masyarakat sangat membutuhkan tokoh yang baik yang bisa dicontoh sehingga mampu menggerakkan potensi masyarakat di desa tersebut.
Pemerintah mempunyai tiga fungsi utama yang harus dijalankan, yaitu, public service function (fungsi pelayanan masyarakat), development function (fungsi pembangunan), protection function (fungsi perlindungan). Ketiga fungsi tersebut harus dijalankan oleh pemerintah dengan sebaik-baiknya, untuk kelangsungan pemerintahan itu sendiri.
Pemerintah dalam membangun suatu sistem birokrasi yang baik, ditandai dengan berbagai fenomena yang berkembang seperti, pungutan liar, korupsi, kolusi, red-tape, proseduralisme, patrimonial, empire building dan sebagainya. Dalam Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 mempunyai peran yang strategis bagi Pemerintah Daerah berada dibarisan terdepan dalam pelaksanaan berbagai kebijakan program-program pemerintahan serta pembangunan di daerah.
Secara umum, pengertian tata pemerintahan yang baik dipakai seolah sudah mewakili kepentingan semua golongan. Kenyataannya, keadilan dan kesetaraan gender tidak secara eksplisit disebutkan sebagai sebuah prinsip dalam tata pemerintahan yang baik, sehingga suara dan kepentingan perempuan tidak terwakili dalam konsep tata pemerintahan.
Tuntutan pelayanan diberikan kepada desa diatur dalam Perda Kabupaten Lumajang No. 20 Tahun 2006 tentang Kewenangan Desa,  menerapkan prinsip tata pemerintahan yang baik (good governance) dalam penyelenggaraan kekuasaan dirasakan langsung perbuatan berpihak masyarakat dan tata pemerintahan yang baik. Keberhasilannya kepemimpinan wanita dijadikan parameter kemampuannya melalui kebijakan memberikan kemajuan dan pemberdayaan bagi desa.
Dari paparan di atas diidentifikasi masalah dalam penelitian ini adalah:
1) Apa saja peran pemimpin wanita sebagai pejabat publik dan implikasinya dalam mewujudkan pelayanan publik berbasis tata pemerintahan yang baik (good governance) di Desa Kabuaran Kecamatan Kunir Lumajang?
2)  Bagaimana efektivitas partisipasi wanita sebagai pejabat publik dalam mewujudkan pelayanan publik berbasis tata pemerintahan yang baik (good governance) di Desa Kabuaran Kecamatan Kunir Lumajang?

LANDASAN TEORI
Kepemimpinan perempuan menjadi isu publik yang selalu diperbincangkan, dan telah memancing polemik dan debat antara yang pro dan kontra terhadap pemimpin perempuan dalam sebuah negara, kendatipun pengakuan atas hak dasar kemanusiaan tampak mengalami peningkatan yang signifikan diberbagai belahan dunia. Pengakuan ini juga berlaku atas hak perempuan sebagaimana sejajar dengan laki-laki.
Sebagai persyaratan yang positif dalam membentuk kelompok, maka harus dimiliki seorang pimpinan adalah memiliki syarat-syarat (Masduqi, 1996: 13-15):
a)  Kekuasaan, yaitu kekuatan, otoritas dan legalitas yang memberikan wewenang kepada pemimpin untuk memepengaruhi dan menggerakkan bawahan untuk berbuat sesuatu;
b)  Kewibawaan, yaitu kelebihan, keunggulan, keutamaan sehingga orang mampu untuk mengatur orang lain dan yang diatur patuh dan taat kepada pemimpin serta bersedia melakukan perbuatan yang instruksikan pemimpin;
c) Kemampuan, yaitu segala daya, kesanggupan, kekuatan kecakapan ketrampilan teknis dan sosial, yang dianggap melebihi kemampuan anggota biasa.
Walaupun ada yang berpandangan bahwa perubahan UU Pemerintahan Daerah No. 22 Tahun 1999 menjadi UU No. 32 Tahun 2004, telah ditarik kembali  kewenangan daerah di bidang investasi, pertanahan, kepegawaian, penetapan APBD dan kelautan, sehingga otomatis kemampuan untuk membangun ekonomi daerah, peningkatan pelayanan publik, dan pembangunan infrastruktur berkurang,  tetapi terlepas segala kelemahan dalam kebijakan pemerintah pusat dan pelaksanaan otonomi daerah, sudah saatnya momentum otonomi daerah dimanfaatkan dengan sebaik-baiknya.  
Prinsip-prinsip tata pemerintahan yang baik (good governance) yang harus dikembangkan dalam implementasi kebijakan secara umum adalah: 1) Responsif, tanggap terhadap kebutuhan orang dan stake­holders; 2) Participatory, orang yang terkena dampak suatu kebijakan harus dilibatkan dalam proses pembuatan kebijakan tersebut; 3) Transparant, adanya informasi yang luas atas suatu program; 4) Equitable, adanya akses yang sarna bagi setiap orang terhadap kesempatan dan aset; 5) Accountable, pengambilan keputusan oleh pemerintah, sektor swasta dan masyarakat harus dapat dipertanggungjawabkan kepada masyarakat umum dan seluruh stakeholders; 6) Consensus Oriented, perbedaan kepentingan dimusyawarahkan untuk mencipakan kepentingan orang banyak; 7) Effctive dan Efficient; adanya pemanfaatan yang optimal dari resources.
Selain itu, dalam upaya penciptaan partisipasi masyarakat UU No.32 Tahun 2004 juga memberikan koridor bagi masyarakat untuk menyalurkan aspirasinya. Menilik pentingnya aspirasi masyarakat dalam proses pembuatan kebijakan publik, dibuka koridor yang luas bagi masyarakat untuk memberikan berbagai masukan terhadap kebijakan-kebijakan daerah, partisipasi masyarakat juga berperan dalam upaya mengawasi kinerja penyelenggaraan pemerintahan yang baik (good governance).
Selain mengatur partisipasi masyarakat dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah, UU No. 32 Tahun 2004 juga memberi koridor partisipasi dalam pemberian pelayanan kepada masyarakat. Peran serta dalam proses pelayanan kepada masyarakat merupakan hal yang tidak dapat dielakan lagi. Sebagai bagian dari pemerintahan daerah kapasitas pemerintahan desa yang terbatas menuntut adanya dukungan dalam pemberian pelayanan kepada masyarakat sehingga dapat tercipata sistem pelayanan yang optimal.
Pasal 195 ayat (3) yang berbunyi "Dalam penyediaan pelayanan publik, daerah dapat bekerja sama dengan pihak ketiga". Dengan kerjasama pemerintah daerah dengan swasta diharapkan akan tercipta sistem pelayanan kepada masyarakat atau publik yang efisien, efektif, sinergis, dari saling menguntungkan.
Demikian juga Walters (1994) menambahkan bahwa kegagalan daripada pelayanan publik ini disebabkan karena aparat (birokrasi) tidak menyadari adanya perubahan dan pergeseran yang terjadi dalam budaya masyarakatnya dari budaya:
1) bersifat hirarkhis (model birokratis);
2) bersifat individual (model privatisasi);
3) bersifat fatalis (model kolektif), dan;
4) bersifat egaliter (model pelayanan cepat dan terbuka).
Dari hal di atas nampak bahwa pelayanan publik yang modelnya birokratis cocok untuk budaya masyarakat hirarkhis, sedangkan pelayanan publik yang modelnya privatisasi cocok untuk budaya masyarakat individual (yang anti hirarkhis), pelayanan publik yang modelnya kolektif cocok untuk budaya masyarakat fatalis (yang mendukung budaya hirarkhis dan anti budaya individu), sedangkan pelayanan publik yang modelnya memerlukan pelayanan cepat dan terbuka cocok untuk budaya masyarakat egaliter (yang anti budaya hirarkhis, anti budaya individu dan anti budaya fatalis).
Dalam pelayanan publik, ciri struktur birokrasi yang terdesentralisir memiliki beberapa tujuan dan manfaat antara lain :
1)    Mengurangi (bahkan menghilangkan) kesenjangan peran antara organisasi pusat dengan organisasi-organisasi pelaksana yang ada dilapangan;
2)       Melakukan efesiensi dan penghematan alokasi penggunaan keuangan;
3)       Mengurangi jumlah staf/aparat yang berlebihan terutama pada level atas dan level menengah ( prinsip rasionalisasi);
4)       Mendekatkan birokrasi dengan masyarakat pelanggan.
Mencermati pandangan ini, maka dalam kontek pelayanan publik dapat digarisbawahi bahwa keberhasilan proses pelayanan publik sangat tergantung pada dua pihak yaitu birokrasi (pelayan) dan masyarakat (yang dilayani). Oleh karena itu dalam merespon prinsip-prinsip pelayanan publik yang perlu dipedomani oleh segenap aparat birokrasi pelayanan publik, maka kiranya harus disertai pula oleh sikap dan perilaku yang santun, keramah tamahan dari aparat pelayanan publik baik dalam cara menyampaikan sesuatu yang berkaitan dengan proses pelayanan maupun dalam hal ketapatan waktu pelayanan.
 Hal ini dimungkinkan agar layanan tersebut dapat memuaskan orang-orang atau kelompok orang yang dilayani. Ada 4 (empat) kemungkinan yang terjadi dalam mengukur kepuasan dan kualitas pelayanan publik ini, yaitu :
(1)     Bisa jadi pihak aparat birokrasi yang melayani dan pihak masyarakat yang dilayani sama-sama dapat dengan mudah memahami kualitas pelayanan tersebut (mutual knowledge);
(2)     Bisa jadi pihak aparat birokrasi yang melayani lebih mudah memahami dan mengevaluasi kualitas pelayanan publik daripada masyarakat pelanggan yang dilayani (producer knowledge);
(3)     Bisa jadi masyarakat pelanggan yang dilayani lebih mudah dan lebih memahami dalam mengevaluasi kualitas pelayanan yang diberikan oleh aparat birokrasi pelayanan publik (consumer knowledge), dan;
(4)     Bisa jadi baik aparat birokrasi pelayanan publik maupun masyarakat yang dilayani sama-sama tidak tahu dan mendapat kesulitan dalam mengevaluasi kualitas pelayanan publik (mutual Ignorance).
Dalam era otonomi daerah para penyelenggara pemerintahan dituntut untuk menerapkan prinsip-prinsip tata pemerintahan yang baik (good governance). Good governance menurut UNDP memiliki 9 (sembilan) karakteristik yaitu: 1) partisipasi, 2) penegakan hukum, 3) transparansi, 4) tanggap, 5) berorientasi pada konsensus, 6) keadilan, 7) keefektifan dan efisiensi, 8) akuntabilitas, dan 9) visi strategis.    

METODE PENELITIAN
Pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan yuridis sosiologisyaitu untuk mengkaji model kepemimpian perempuan dalam mengambil kebijakan dalam melaksanakan pelayanan publik yang berbasis tata pemerintahan yang baik (good governance) baik faktor hukum maupun faktor sosiologis khususnya sebagai kepala desa di tengah tantangan masyarakat yang kompleks selama ini dengan model partisipatif.
 Dengan pendekatan ini peneliti menganalisis kepempinan perempuan sebagai kepala desa sebagi wujud partisipasi sebagai pejabat publik dan dampaknya bagi pelayanan publik yang berbasis tata pemerintahan yang baik (good governance).
            Pengecekan data dilakukan melalui teknik pemeriksaan triangulasi sumber, yang  berarti membandingkan dan mengecek balik derajad kepercayaan suatu informasi yang diperoleh melalui waktu dan alat yang berbeda dalam penelitian kualitatif.
Dengan demikian berkaitan dengan peran serta  wanita sebagai pejabat publik berdasarkan kualitas individual, leadhership, komitment dan kapasitas dalam melaksanakan pelayanan publik menuju tata pemerintahan yang baik (good governance) dapat diukur tingkat keberhasilannya.
Terhadap tujuan penelitian menganalisis peran pemimpin wanita sebagai pejabat publik dalam mewujudkan pelayanan publik berbasis tata pemerintahan yang baik (good governance) di Desa Kabuaran Kecamatan Kunir Lumajang dan efektivitasnya,  dilakukan teknik analisa gender model Harvard dari Overholt berupa profil akses dan kontrol dengan memerinci sumber-sumber yang dikuasai pemimpin wanita dalam melaksanakan pelayanan publik dalam mewujudkan tata pemerintahan (good governance) berdasarkan kualitas individual, leadhership, komitment dan kapasitas.
Proses kerja analisis secara deskriptif kualitatif dan kontekstual progresif. Secara deskriptif kualitatif dilakukan dengan menggambarkan secara rinci fenomena sosial yang sesuai pokok permasalahan untuk menemukan fakta yang berkaitan dengan peran serta  wanita sebagai pejabat publik dalam melaksanakan pelayanan publik menuju tata pemerintahan yang baik (good governance).


HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN
1) Peran Pemimpin Wanita sebagai Pejabat Publik dan Implikasinya dalam Mewujudkan Pelayanan Publik Berbasis Tata Pemerintahan yang Baik (Good Governance) di Desa Kabuaran Kecamatan Kunir Lumajang
Kepemimpinan, adalah kelompok orang yang secara aktif terlibat dalam merumuskan doktrin dan program lembaga, mengarahkan aktifitas-aktifitas lembaga serta menetapkan dan membina hubungan-hubungan dengan lingkungannya. Dalam kaitannya dengan pengembangan mind-set dan culturset governance, maka kepemimpinan terutama sekali (dan minimal) menunjuk kepada sosok atau figur Kepala Daerah. Secara teoritis,  model kepemimpinan (dalam http://organisasi.org) terbagi atas:
1) Kepemimpinan Otoriter (Authoritarian)
Adalah gaya pemimpin yang memusatkan segala keputusan dan kebijakan yang diambil dari dirinya sendiri secara penuh. Segala pembagian tugas dan tanggung jawab dipegang oleh si pemimpin yang otoriter tersebut, sedangkan para bawahan hanya melaksanakan tugas yang telah diberikan.
2)  Kepemimpinan Demokratis (Democratic)
Gaya kepemimpinan demokratis adalah gaya pemimpin yang memberikan wewenang secara luas kepada para bawahan. Setiap ada permasalahan selalu mengikutsertakan bawahan sebagai suatu tim yang utuh. Dalam gaya kepemimpinan demokratis pemimpin memberikan banyak informasi tentang tugas serta tanggung jawab para bawahannya. Dalam gaya ini, besar peluang untuk melakukan pengembangan diri. Sehingga setiap orang yang dipimpin memiliki motivasi diri untuk berkembang.
3) Kepemimpinan Bebas (Laissez Faire)
Pemimpin jenis ini hanya terlibat dalam kuantitas yang kecil di mana para bawahannya yang secara aktif menentukan tujuan dan penyelesaian masalah yang dihadapi. Anda bisa menilai bagaimana kualitas manajemen yang ini.
Kualitas kepemimpinan kepala Desa Kabuaran cenderung dengan model kepemimpinan demokratis yang egaliter  berkat keteladanan dalam pola bertindak, sebagaimana yang dikemukakan Bam (Plh. Sekdes) bahwa meski kepemimpinan wanita yang banyak memakai perasaan dan logika dan pemikiran positif terhadap masyarakat utamanya kaum ibu mampu menggugah empati.
Dikaitkan dengan Walters (1994) dalam budaya masyarakatnya nampak model kepemimpinan dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat yang dilakukan kepala desa Kabuaran adalah  bersifat fatalis (model kolektif), dan bersifat egaliter (model pelayanan cepat dan terbuka). Hal ini ditopang dengan pelayanan publik yang modelnya kolektif cocok untuk budaya masyarakat fatalis (yang mendukung budaya hirarkhis dan anti budaya individu), dan juga pelayanan publik yang modelnya memerlukan pelayanan cepat dan terbuka cocok untuk budaya masyarakat egaliter.
Disiplin kerja perangkat desa di desa Kabuaran dipengaruhi oleh berbagai faktor, salah satu faktor yang sangat penting peranannya dalam meningkatkan disiplin kerja perangkat desa adalah kepemimpinan kepala desa. Namun, kebenaran argumen ini perlu dibuktikan melalui kegiatan penelitian agar diperoleh jawaban yang akurat.
Tipe kepemimpinan kepala desa yang dapat meningkatkan disiplin kerja perangkat desa dan mengetahui faktor-faktor yang mendukung serta menghambat pelaksanaan kepemimpinan kepala desa dalam meningkatkan disiplin kerja perangkat desa  tipe kepemimpinan demokratis  didukung dengan kepemimpinan situasional. Hal ini ditandai dengan adanya  sikap-sikap yang dimiliki oleh kepala desa yaitu; tegas, adil terbuka, menghargai bawahannya, selalu mengedepankan musyawarah dalam mengambil keputusan.
Salah satu orientasinya adalah bagaimana administrasi negara mampu mengembangkan dirinya dalam melaksanakan fungsi-fungsi pembangunan, terutama dalam hal pelayanan publik yang dapat dipertanggung jawabkan (responsibility), memiliki daya tanggap yang kuat (responsivity) dan mampu mewakili kepentingan masyarakat (representativity) berdasar ketentuan hukum dan aturan yang berlaku dengan pancaran hati nurani (accuntability) .
Oleh sebab itu, pergeseran pemikiran administrasi semacam ini seharusnya tidak hanya membawa konsekuensi terhadap perubahan struktur, fungsi, finansial dan personalia dari organisasi birokrasi itu saja, tetapi yang lebih penting bagaimana perubahan struktur, fungsi, finansial dan personalia organisasi birokrasi mampu diikuti oleh perubahan kultur organisasi birokrasi dan perilaku manusia-manusia yang terlibat di dalamnya. Apabila perubahan ini dapat terwujud, maka apa yang diharapkan dalam orientasi efektivitas pelayanan publik.
2) Efektivitas Partisipasi Wanita sebagai Pejabat Publik dalam Mewujudkan Pelayanan Publik Berbasis Tata Pemerintahan yang Baik (good governance) di Desa Kabuaran Kecamatan Kunir Lumajang
Pemerintahan Desa merupakan salah satu aspek yang juga mendapatkan perhatian sekaligus mengalami perubahan dalam UU Pemerintahan Daerah No. 32 Tahun 2004. Penyelenggaraan Pemerintahan desa merupakan subsistem dari sistem penyelenggaraaan pemerintahan, sehingga Desa memiliki kewenangan untuk mengatur dan mengurus kepentingan masyarakatnya.
Kepala Desa bertanggung jawab pada Badan Permusyawaratan Desa dan menyampaikan laporan pelaksanaan tugas tersebut kepada Bupati. Desa dapat melakukan perbuatan hukum, baik hukum publik maupun hukum perdata, memiliki kekayaan, harta benda, dan  bangunan serta dituntut dan menuntut di pengadilan. Oleh karena itu Kepala Desa dengan persetujuan Badan Permusyawaratan  Desa mempunyai wewenang untuk melakukan perbuatan hukum dan mengadakan perjanjian yang saling menguntungkan. Sebagai perwujudan demokrasi, di desa dibentuk Badan Permusyawaratan  Desa atau dengan sebutan lain yang sesuai dengan budaya yang berkembang di Desa yang bersangkutan.
Adapun fungsinya adalah sebagai lembaga legislasi dan pengawasan dalam hal pelaksanaan Peraturan Desa, Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa, dan Keputusan Kepala Desa. Di Desa dapat dibentuk lembaga kemasyarakatan Desa lainnya sesuai dengan kebutuhan Desa.
Keberadaan hukum dalam hal ini UU No. 32 Tahun 2004 menjadi instrumen untuk mengarahkan masyarakat menuju tujuan yang diinginkan, bahkan perlu menghilangkan kebiasaan masyarakat yang dipandang negatif (Shidarta dan Darmodiharjo Darji, 2004 : 197). Roscue Pound seorang pendukung sociological jurisprudence, mengatakan hukum dapat bersifat sebagai alat untuk memperbaharui (merekayasa) masyarakat (law as a tool of social engineering).
Selanjutnya dalam UU ini ditegaskan bahwa landasan pemikiran pengaturan Pemerintahan Desa adalah (penjelasan PP No.76/2001 tentang Pedoman Umum Pengaturan Mengenai Desa):
1) Keanekaragaman, memiliki makna bahwa istilah Desa dapat disesuaikan dengan asal-usul dan kondisi sosial budaya masyarakat setempat, seperti Nagari, Negri, Kampung, Pekon, Lembang, Pamusungan, Huta, Bori atau Marga. Hal ini berarti pola penyelenggaraan Pemerintahan Desa akan menghormati sistem nilai yang berlaku dalam adat istiadat dan budaya masyarakat setempat, namun harus tetap mengindahkan sistem nilai bersama dalam kehidupan berbangsa dan bernegara.
2) Partisipasi,  memiliki makna bahwa penyelenggaraaan Pemerintahan Desa harus mampu mewujudkan peran aktif masyarakat agar masyarakat merasa memiliki dan turut bertanggung jawab terhadap perkembangan kehidupan bersama sebagai sesama warga Desa.
3)  Otonomi Asli, memiliki makna bahwa kewenangan Pemerintahan Desa dalam mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat didasarkan pada hak asal-usul dan nilai-nilai sosial budaya yang ada pada masyarakat setempat, namun hrus diselenggarakan dalam perspektif administrasi pemerintahan modern.
4)  Demokratisasi, memiliki makna bahwa penyelenggaraan Pemerintahan Desa harus mengakomodasi aspirasi masyarakat yang diartikulasi dan diagregasi melalui Badan Perwakilan Desa dan Lembaga kemasyarakatan sebagai mitra Pemerintah Desa.
5)  Pemberdayaan Masyarakat, memiliki makna bahwa penyelenggaraan Pemerintahan Desa diabdikan untuk meningkatkan taraf hidup dan kesejahteraan masyarakat melalui penetapan kebijakan, program dan kegiatan yang sesuai dengan esensi masalah dan prioritas kebutuhan masyarakat.
Seiring dengan perubahan kelembagaan di desa maka mau tak mau mendorong SDM ( aparat ) desa untuk bekerja sesuai dengan target yang hendak di capai. Untuk itu aparat desa harus dapat bekerja secara maksimal. SDM tidak lagi dipandang sebagai salah satu faktor produksi sebagai mana pandapat manajemen kuno, yang memperlakukan manusia seperti halnya mesin. 
 Seperti halnya aparatur pemerintah yang lainnya, sekarang ini aparat desa tidak hanya melayani masyarakat tetapi harus mempunyai inovasi untuk mengembangkan desa sesuai dengan tuntutan perubahan kelembagaan agar desa mampu bersaing dengan desa lainnya. Salah satu ukuran keberhasilan pelaksanaan otonomi desa adalah Pemerintah Desa semakin mampu memberikan pelayanan kepada masyarakatnya dan mampu membawa kondisi masyarakat ke arah kehidupan yang lebih baik.
Dengan terselenggaranya otonomi desa, maka hal itu akan menjadi pilar penting Otonomi Daerah. Dari hal di atas nampak bahwa keberhasilan aparat birokrasi yang diperankan melalui kepemimpinan wanita beserta perangkatnya di Desa Kabuaran dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat nampak bahwa keberhasilan otonomi desa sangat ditentukan oleh berhasil tidaknya otonomi desa bersifat mutual knowledge.
Namun demikian, realitas yang terjadi pada era otonomi dan desentralisasi yang muatannya sarat akan nilai-nilai demokrasi dan transparansi ini cenderung sering menghadirkan permasalahan yang kompleks di desa. Dimana pada era tersebut, proses politik berjalan seperti lebih cepat daripada kepala desa dan perangkatnya akan kemampuan untuk mengelola manajemen pemerintahan desa yang otonom.
Efektivitas pelayanan publik, dari substansi pelayanan publik selalu dikaitkan dengan suatu kegiatan yang dilakukan oleh seseorang atau kelompok orang atau instansi tertentu untuk memberikan bantuan dan kemudahan kepada masyarakat dalam rangka mencapai tujuan tertentu. Pelayanan publik ini menjadi semakin penting karena senantiasa berhubungan dengan khalayak masyarakat ramai yang memiliki keaneka ragaman kepentingan dan tujuan. Oleh karena itu institusi pelayanan publik dapat dilakukan oleh pemerintah maupun non-pemerintah.
Oleh karena itu, guna menanggulangi kesan buruk birokrasi seperti itu, birokrasi yang ada di Desa Kabuaran Kunir melakukan beberapa perubahan sikap dan perilakunya antara lain :
a)  Birokrasi mengutamakan sifat pendekatan tugas yang diarahkan pada hal pengayoman dan pelayanan masyarakat; dan menghindarkan kesan pendekatan kekuasaan dan kewenangan;
b) Birokrasi melakukan penyempurnaan organisasi yang bercirikan organisasi modern, ramping, efektif dan efesien yang mampu membedakan antara tugas-tugas yang perlu ditangani dan yang tidak perlu ditangani (termasuk membagi tugas-tugas yang dapat diserahkan kepada masyarakat);
c)  Birokrasi mampu dan mau melakukan perubahan sistem dan prosedur kerjanya lebih berorientasi pada ciri-ciri organisasi modern yakni: pelayanan cepat, tepat, akurat, terbuka dengan tetap mempertahankan kualitas, efesiensi biaya dan ketepatan waktu;
d)  Birokrasi memposisikan diri sebagai fasilitator pelayan publik dari pada sebagai agen pembaharu (change of agent ) pembangunan;
e)  Birokrasi mampu dan mau melakukan transformasi diri dari birokrasi yang kinerjanya kaku (rigid) menjadi organisasi birokrasi yang strukturnya lebih desentralistis, inovatif, fleksibel dan responsif;
Dari pandangan tersebut diatas, dapat disimpulkan bahwa organisasi birokrasi yang mampu memberikan pelayanan publik secara efektif dan efesien kepada masyarakat, salah satunya jika strukturnya lebih terdesentralisasi daripada tersentralisasi.
Layanan publik adalah satu di antara banyak kewenangan pemerintah yang diserahkan kepada daerah. Layanan publik yang didesentralisasikan itu berwujud dua hal yaitu layanan yang bersifat substantif dan administratif. Layanan yang bersifat substantif adalah layanan dasar dan harus ada karena menjadi kebutuhan hidup warga negara. Misalnya, layanan pendidikan dan kesehatan. Sedangkan yang dimaksud dengan layanan publik yang bersifat administrasi adalah semua jenis layanan kepada warga negara berupa surat-menyurat, perizinan, dan pencatatan kependudukan. Atau, biasanya dibedakan menjadi layanan perizinan dan non-perizinan.
Hal ini tentunya peran desa ikut mendukung nasional alasan utama penyerahan urusan administrasi tersebut kepada daerah adalah karena pertimbangan besarnya jumlah penduduk dan luasnya wilayah. Jika semua urusan administrasi dilakukan secara terpusat, rantainya akan sangat panjang dan berjalan sangat lamban. Apalagi, diperparah dengan mindset lama birokrasi yang lebih mau dilayanani daripada melayani.
Dengan melihat hal di atas nampak bahwa dari sisi kualitas, sebagian besar administrasi desa berupaya meningkatkan mutu pelayanan dengan memanfaatkan dan mengembangkan teknologi informasi (TI) berupa komputer untuk pelayanan perizinan dan non-perizinan. Dengan sistem itu, pembuatan surat pengantar KTP dan KK dengan sepengetahuan desa bisa dilakukan di kantor kecamatan.
Dari sisi aksesibilitas, tidak berbeda jauh dari temuan   bahwa pelimpahan kewenangan kepada kecamatan menjadi tren selama 3 (tiga) tahun terakhir. Kewenangan yang dilimpahkan itu, misalnya, pengurusan KTP, KK, dan sertifikat kelahiran dll. sudah bisa diproses dan diselesaikan di kecamatan dan tentunya peran desa sebagai pembuat surat pengantar cukup penting. Dari sisi equity atau keberpihakan kepada warga miskin terlihat relatif ada kemajuan dalam layanan administrasi, karena melonjaknya angka kemiskinan mendorong empati beberapa daerah termasuk desa ikut berperan untuk menggratiskan layanan administrasi kependudukan. Dari indikator akuntabilitas dan partisipasi relatif ada kemajuan dibandingkan tahun lalu. Indikasinya, semakin banyak desa yang memasang papan tarif di depan loket pelayanan administrasi.
Dalam tinjauan manajemen pelayanan publik yang dilakukan dalam pelayanan di desa Kabuaran Kunir berciri struktur birokrasi yang terdesentralisir memiliki beberapa tujuan dan manfaat antara lain :
(1) Mengurangi (bahkan menghilangkan) kesenjangan peran antara organisasi pusat dengan organisasi-organisasi pelaksana yang ada di lapangan;
(2) Melakukan efesiensi dan penghematan alokasi penggunaan keuangan;
(3) Mengurangi jumlah staf/aparat yang berlebihan terutama pada level atas dan level menengah ( prinsip rasionalisasi);
(4) Mendekatkan birokrasi dengan masyarakat pelanggan.
Mencermati pandangan ini, maka dalam kontek pelayanan publik dapat digarisbawahi bahwa keberhasilan proses pelayanan publik sangat tergantung pada dua pihak yaitu birokrasi (pelayan) dan masyarakat (yang dilayani).
Dengan demikian untuk melihat kualitas pelayanan publik perlu diperhatikan dan dikaji dua aspek pokok yakni : Pertama, aspek proses internal organisasi birokrasi (pelayan); Kedua, aspek eksternal organisasi yakni kemanfaatan yang dirasakan oleh masyarakat pelanggan.Oleh karena itu dalam merespon prinsip-prinsip pelayanan publik yang perlu dipedomani oleh segenap aparat birokrasi pelayanan publik, maka kiranya harus disertai pula oleh sikap dan perilaku yang santun, keramahtamahan dari aparat pelayanan publik baik dalam cara menyampaikan sesuatu yang berkaitan dengan proses pelayanan maupun dalam hal ketapatan waktu pelayanan.
Dengan mendasarkan pada indikator di bawah ini, maka setiap pejabat publik dalam memberikan pelayanan untuk memberikan kepuasan kepada masyarakat berdasar prinsip-prinsip pelayanan sebagai berikut:
(1) Prinsip kesederhanaan, dalam arti bahwa prosedur dan tata cara pelayanan di desa ditetapkan dan dilaksanakan secara cepat, tepat, tidak berbelit-belit, mudah dipahami dan dilaksanakan oleh masyarakat yang meminta pelayanan;
(2) Kejelasan dan kepastian, dalam hal prosedur dan tata cara pelayanan, persyaratan pelayanan baik teknis maupun administratif, unit kerja di desa yang bertanggung jawab dalam memberikan pelayanan, rincian biaya atau tarif pelayanan dan tata cara pembayaran, dan jangka waktu penyelesaian pelayanan;
(3) Keamanan, proses dan produk hasil pelayanan di desa dapat memberikan keamanan, kenyamanan dan kepastian hukum bagi masyarakat;
(4) Keterbukaan, prosedur dan tata cara pelayanan, persyaratan, unit kerja pejabat penanggung jawab di desa pemberi pelayanan, waktu penyelesaian, rincian biaya atau tarif serta hal-hal lain yang berkaitan dengan proses pelayanan wajib diinformasikan secara terbuka agar mudah diketahui dan dipahami oleh masyarakat, baik diminta maupun tidak diminta;
(5) Efesiensi, dalam arti bahwa persyaratan pelayanan di desa dibatasi pada hal-hal yang berkaitan langsung dengan pencapaian sasaran pelayanan dengan tetap memperhatikan keterpaduan antara persyaratan dengan produk  pelayanan di desa;
(6) Ekonomis, pengenaan biaya atau tarif pelayanan harus di desa ditetapkan secara wajar memperhatikan: nilai barang dan jasa pelayanan, kemampuan masyarakat untuk membayar, dan ketentuan perundang-undangan berlaku;
(7) Keadilan dan Pemerataan, jangkauan pelayanan diusahakan seluas mungkin dengan distribusi yang merata dan adil bagi seluruh lapisan masyarakat di desa;
(8) Ketepatan waktu, dalam arti bahwa pelaksanaan pelayanan harus dapat diselesaikan tepat pada waktu yang telah ditentukan. Oleh karena itu dalam perangkat desa dan unit kerja di desa  merespon prinsip-prinsip pelayanan publik yang perlu dipedomani.Sikap dan perilaku yang santun, keramah tamahan dari aparat pelayanan publik baik dalam cara menyampaikan sesuatu yang berkaitan dengan proses pelayanan maupun dalam hal ketepatan waktu pelayanan.
Untuk mengukur kepuasan dan kualitas pelayanan publik di Desa Kabuaran nampak pada pihak aparat birokrasi yang melayani dan pihak masyarakat yang dilayani sama-sama dapat dengan mudah memahami kualitas pelayanan tersebut (mutual knowledge).
Pelayanan publik yang dilakukan di Desa Kabuaran memang belum ada standar resmi yang tertulis di papan informasi meski masyarakat sebagaian besar tahu besar biaya dari sosialisasi yang dilakukan Kepala Dusun atas Peraturan Desa yang dibuat bersama Badan Permusyawaratan desa (BPD). Meski demikian pelayanan publik dan pelaksanaan tata pemerintahan yang baik di Desa Kabuaran nampak sangat diminati warganya terutama melalui kepemimpinan kepala desa wanita yang mampu memberi magnet bagi desa dan kabupaten Lumajang terbukti dengan satu-satunya wanita terpilih 2 (dua) kali dalam pemilihan kepala desa.
Dari kelebihan dan kelemahan, dikembangkan dalam implementasi kebijakan secara umum adalah:
1) Partisipasi  (Participatory)
Semua orang mempunyai suara dan terlibat dalam pengambilan keputusan, baik secara langsung maupun melalui lembaga-lembaga perwakilan sah yang yang ada di desa mewakili dalam hal ini Badan Permusyawaratan desa (BPD) sebagai representasi kepentingan masyarakat. Partisipasi menyeluruh tersebut dibangun berdasarkan atas adanya kebebasan untuk berkumpul dan mengungkapkan pendapat, serta kapasitas untuk berpartisipasi secara konstruktif, partisipasi yang dilakukan bukan semata tindakan mobilisasi ataupun kolekfitas, namun sebagai suatu kebetuhan person dalam mewarnai dan memberikan aroma dalam wadah lembaga organisasi yang independen.
Penyelenggaraan pemerintahan desa nampaknya belum dapat mencapai efektifitas, efisiensi, dan akuntabilitas yang ideal seperti dalam Paket Raskin Desa Kabuaran termasuk yang belum melunasi ke Bulog. Setelah diadakan penyidakan di tempat ternyata keuangan yang telah dibayar lunas oleh warga masih dipakai kepala desa untuk keperluan lain dengan dalih ADD (Anggaran Dana Desa) belum cair.
Partisipasi memberikan pada pemerintah akses pada informasi penting tentang kebutuhan dan prioritas orang per orang, masyarakat serta usaha swasta. Pemerintahan desa yang mencakup masyarakat, akan berada dalam posisi yang lebih baik untuk mengambil keputusan dan keputusan tersebut akan memperoleh dukungan yang lebih besar setelah diambil.
Aturan hukum mengacu pada proses kelembagaan untuk menyusun, menafsirkan dan menerapkan hukum serta aturan-aturan lainnya. Ini berarti keputusan yang diambil oleh pemerintah harus memiliki dasar hukum dan perusahaan-perusahaan swasta serta masyarakat dilindungi dari kesewenang-wenangan. Kepastian hukum memerlukan pemerintahanan desa bebas dari insentif-insentif yang distortif, melalui korupsi, kolusi, nepotisme atau terjebak dalam kepentingan sempit kelompok kepentingan tertentu, menjamin hak-hak kepemilikan dan pribadi serta mencapai stabilitas sosial dalam tahap tertentu.
2)  Supremasi hukum (Follows the rule of law)
Kerangka hukum harus adil dan diberlakukan tanpa pandang bulu, terutama hukum-hukum yang menyangkut hak asasi manusia. Masyarakat tidak dibedakan dan mempunyai kedudukan yang sama untuk mendapatkan pelayanan yang terbaik dari perangkat desa.
3) Transparansi (Transparent)
Transparansi dibangun atas dasar terbukanya informasi secara bebas. Seluruh proses pemerintahan atau lembaga adminstrasi dapat memberikan informasi yang dapat dakses oleh semua pihak. Transparansi diinterpretasikan tembus pandang, sama-samar, keterbukaan bukan dari dimensi bidang keuangan saja, namun lebih menyeluruh pada multi dimensi bidang lainnya apalagi sekarang ada tenaga pendamping untuk pengelolaan keuangan desa. 
Menguatnya gerakan tata pemerintahan yang baik dan kebijakan desentralisasi politik yang lebih nyata. Dua hal tersebut pada dasarnya mengarah pada penguatan partisipasi publik dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah demi trasparansi pengelolaan keuangan desa. Paradigma people centered development telah mengingatkan berbagai pihak bahwa pembangunan juga tidak semata berurusan dengan pencapaian tujuan pertumbuhan ekonomi, tetapi juga peningkatan harkat dan martabat manusia melalui keterlibatannya baik dalam perencanaan, pelaksanaan, pengawasan, dan kemanfaatan atas hasil pembangunan.
4) Cepat tanggap (Responsive)
Perangkat desa sesuai dengan tugas dan fungsinya harus berusaha melayani semua pihak, dengan responbiltas yang tinggi. Pelaksanaan tata pemerintahan yang baik itu bertumpu pada tiga domain yaitu pemerintah, swasta dan masyarakat, ketiga domain tersebut harus bekerja secara sinergis, yang berarti setiap domain diharapkan mampu menjalankan perannya dengan optimal agar pencapaian tujuan berhasil dengan efektif.
Pemerintah desa berfungsi menciptakan lingkungan yang kondusif, swasta menciptakan pekerjaan dan pendapatan sedangkan masyarakat berperan positif dalam interaksi sosial, ekonomi, politik termasuk mengajak kelompok-kelompok dalam masyarakat untuk berpartisipasi. Berkaitan dengan upaya pelaksanaan tata pemerintahan yang baik, UU No 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah merupakan salah satu instrumen yang merefleksikan keinginan Pemerintah untuk melaksanakan tata pemerintahan yang baik dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah. Hal ini dapat dilihat dari indikator upaya penegakan hukum, transparansi, dan penciptaan partisipasi.
Perhatian yang sangat mendalam dari Kepala Desa Kabuaran terhadap kesehatan masyarakat miskin luar biasa karena yang tidak mempunyai uang berobat ke rumah sakit difasilitasi kepala desa demi mencapai tujuan pelayanan yaitu tidak ada diskriminasi, adanya kepastian pelayananan dan tingginya kepuasan masyarakat. Namun kelemahan model ini adalah program jangka panjang cenderung diabaikan. 
5)  Membangun konsensus (Consensus Oriented)
Tata pemerintahan yang baik menjembatani kepentingan publik dengan kepentingan kebijakan, dalam hal apa yang terbaik bagi kelompok-kelompok masyarakat, dan bila mungkin konsensus kebijakan-kebijakan serta prosedur-prosedur, muncul dan tumbuh dari masyarakat atau opini publik.
Selain itu, dalam upaya penciptaan partisipasi masyarakat UU No.32 Tahun 2004 juga memberikan koridor bagi masyarakat untuk menyalurkan aspirasinya. Menilik pentingnya aspirasi masyarakat dalam proses pembuatan kebijakan publik bagi desa,dibuka koridor yang luas bagi masyarakat untuk memberikan berbagai masukan terhadap kebijakan-kebijakan desa, sebagaimana tercantum dalam Pasal 139 yang berbunyi : "Masyarakat berhak memberikan masukan secara lisan atau tertulis dalam rangka penyiapan atau pembahasan rancangan Perda".
Kapasitas pemerintahan daerah yang terbatas menuntut adanya dukungan swasta dalam pemberian pelayanan kepada masyarakat sehingga dapat tercipata sistem pelayanan yang optimal. Koridor peran swasta diatur dalam pasal 195 ayat (3) yang berbunyi "Dalam penyediaan pelayanan publik, daerah dapat bekerja sama dengan pihak ketiga". Dengan kerjasama pemerintah daerah dengan swasta diharapkan akan tercipta sistem pelayanan kepada masyarakat atau publik yang efisien, efektif, sinergis, dari saling menguntungkan.
Elemen di atas merupakan elemen dasar yang akan ditata dari dikembangkan serta direvitalisasi dalam koridor UU No. 32 Tahun 2004. Namun disamping penataan terhadap tujuan elemen dasar diatas, terdapat juga hal-hal yang bersifat kondisional yang akan menjadi bagian yang tidak terpisahkan dari grand strategi yang merupakan kebutuhan nyata dalam rangka penataan otonomi di desa.
6) Kesetaraan (Equitable)
Semua orang mempunyai kesempatan memperbaiki atau mempertahankan kesejahteraan mereka. Dalam kaitannya dengan derajat kesehatan terutama perilaku hidup bersih dan sehat diutamakan kaum wanita sebagai pemegang peran melalui posyandu Gerbangmas. 
7) Efektif dan efsien (Effective and Efficient)
Proses-proses pemerintahan dan lembaga-lembaga membuahkan hasil sesuai kebutuhan warga masyarakat dan dengan menggunakan sumber-sumber daya yang ada seoptimal mungkin dan berdaya guna mampu memberikan kepuasan serta kemakmuran masyarakat di Desa Kabuaran.
8) Bertanggungjawab (Accountable)  
Pengambilan keputusan oleh pemerintah, sektor swasta dan masyarakat harus dapat dipertanggungjawabkan kepada masyarakat umum dan seluruh stakeholders.
Para pengambil keputusan di pemerintah, kelembagaan politik, kelembagaan ekonomi, kelembagaan sosial bertanggung jawab baik kepada seluruh masyarakat. Pertanggungjawabannya dalam bentuk pertanggung jawaban politik, pertanggungjawaban hukum, pertanggungjawaban profesional, pertanggungjawaban keuangan dan pertanggungjawaban moral.
Pertanggungjawaban mencerminkan nilai-nilai demokratik serta dapat pula menjadi cara menuju pengembangan organisasi yang lebih efektif dan efisien. Pertanggungjawaban adalah kunci untuk menjami bahwa kekuasaan ini digunakan secara layak dan sesuai dengan kepentingan publik. Pertanggungjawaban memerlukan kejelasan tentang siapa yang bertanggungjawab pada siapa, untuk apa harus mempertanggungjawabkan keputusan serta kerja mereka.
 9) Visi strategis
Para pemimpin desa melalui kepala desa dan perangkatnya serta masyarakat memiliki perspektif yang luas dan jauh ke depan atas tata pemerintahan yang baik dan pembangunan manusia, serta kepekaan akan apa saja yang dibutuhan untuk mewujudkan perkembangan masyarakat Desa Kabuaran. Selain itu masyarakat memiliki pemahaman atas kompleksitas kesejarahan, budaya dan sosial di desa yang menjadi dasar bagi perspektif tersebut dijadikan acuan perangkat Desa Kabuaran mewujudkan pelayanan yang baik.

KESIMPULAN DAN SARAN
1)Kesimpulan
Berdasarkan pembahasan dalam penelitian dapat ditarik kesimpulan sbb:
(1) Peran pemimpin wanita sebagai pejabat publik di Desa Kabuaran Kecamatan Kunir Lumajang menunjukkan kualitas pemimpin wanita dengan model kepemimpinan demokratis yang egaliter  berkat keteladanan dalam pola bertindak. Peran kepemimpinan maupun gaya kepemimpinan efektif mampu mempengaruhi atau meningkatkan partisipasi masyarakat dalam pelaksanaan pembangunan desa sebagaimana diamanatkan dalam UU No. 32 Tahun 2004. Pelayanan publik dapat dipertanggungjawabkan (responsibility), memiliki daya tanggap yang kuat (responsivity) dan mampu mewakili kepentingan masyarakat (representativity), ketepatan waktu, berdasar ketentuan hukum dan aturan yang berlaku dengan pancaran hati nurani (accuntability) menuju tata pemerintahan yang baik (good governance) sehingga memberikan kepuasan masyarakat dengan indikasi bahwa pelayanan mampu memberikan kepuasan masyarakat, kepastian waktu dan tidak ada diskriminasi masih terjadi terutama berkaitan dengan trasparansi terhadap jenis pelayanan, waktu  dan biaya dalam prosedur pelayanan standart (POS);
(2) Partisipasi wanita sangat efektif sebagai pejabat publik dalam mewujudkan pelayanan publik berbasis tata pemerintahan yang baik (good governance) di Desa Kabuaran Kecamatan Kunir Lumajang menunjukkan kepuasan dan kualitas pelayanan publik di Desa Kabuaran nampak pada pihak aparat birokrasi yang melayani dan pihak masyarakat yang dilayani sama-sama dapat dengan mudah memahami kualitas pelayanan tersebut (mutual knowledge).
Pelayanan Publik yang Berbasis Tata Pemerintahan yang Baik (Good Government)  telah dilaksanakan di Desa Kabuaran yang meliputi partisipasi, supremasi hukum, transparansi, cepat tanggap, membangun konsensus, kesetaraan, efektif dan efisien, bertanggung jawab serta visi strategis. Meski begitu unsur transparansi belum berhasil karena kasus Beras untuk Rakyat Miskin (Raskin) masih menunggak. 
2) Saran
(1)  Peran pemimpin wanita sebagai pejabat publik di Desa Kabuaran Kecamatan Kunir Lumajang harus lebih memberikan kepuasan masyarakat dengan indikasi bahwa pelayanan hendaknya semakin memberikan kepuasan masyarakat, kepastian waktu dan tidak ada diskriminasi dengan pencantuman jenis, waktu dan biaya bagi pengguna layanan dengan pemasangan prosedur operasional standart (POS);
(2)  Pelayanan Publik yang Berbasis Tata Pemerintahan yang Baik (Good Government) hendaknya lebih ditingkatkan dan dievaluasi tingkat keberhasilannya di Desa Kabuaran dengan lebih meningkatkan partisipasi, supremasi hukum, transparansi, cepat tanggap, membangun konsensus, kesetaraan, efektif dan efisien dan bertanggung jawab.
-----

DAFTAR PUSTAKA
Adiningsih (2004) Perjuangan Perempuan Indonesia dalam Berpolitik, Pustaka Grafiti, Jakarta
Arifin, N. (2008) Kemenangan Perempuan dalam Pemilihan Kepala Daerah Langsung, dalam Teropong Kompas Tanggal 17 Maret 2008
Hadjon, P.M. et.al (1998) Pengantar Hukum Administrasi Indonesia, Gadjah Mada University Press, Yogyakarta
Demartoto, A (2007) Menyibak Sensitivitas Gender dalam Keluarga Difabel, LPP UNS dan UNS Press, Surakarta
Dewi, S.K. (2007) Menemukan Hukum Berkeadilan Jender (Resensi dari Widanti, Buku Kompas, 2005) dalam Jurnal Konstitusi Vo. 4 No. 1 Maret 2007, Jakarta
Hakim (2003) Hukum dan Kesetaraan Jender, dalam Jurnal Argumentum, Vo. 2 No. 2 Januari-Juni 2003, STIH Jenderal Sudirman Lumajang
Heady, Ferrel and Sybil l. Stokes (ed), (1962) Papers in Comparative Public Administration, The University of Michigan, Institute of Public Administration, Ann Arbor, Michigan.
Irsyad, S (2007) Agen Perubahan dalam Manajemen Kepemimpinan Keorganisasian dalam Varia Peradilan Tahun ke XXII No. 261 Agustus 2007, IKAHI Jakarta
Hamidi, J (1999) Penerapan Asas-asas Umum Penyelenggaraan Pemerintahan yang Blayak (AAUPPL) di Lingkungan Peradilan di Indonesia (Upaya Menuju “Clean and Stable Government), Citra Aditya Bakti, Bandung
Moleong, L.J.  (1995) Metodologi Penelitian Kualitatif, Remaja Rosdakarya, Bandung
Masduqi (1996) Leadhership Teori Kepemimpinan Sebuah Tatapan Perkembangan Zaman, Garoeda Buana Indah, Pasuruan
Raharjo (2004) Pengantar Sosiologi Pedesaan dan Pertanian, Gadjah Mada University Press, Yogyakarta
Ritzer, G. (2003) Sosiologi Ilmu Pengetahuan Berparadigma Ganda, RajaGrafindo
Saraswati (2004) Kesetaraan Jender, Erlangga, Jakarta
Suseno, F.M. 2001. Etika Jawa Sebuah Analisa Falsafi tentang Kebijaksanaan Hidup Jawa, Gramedia Pustaka Utama, Jakarta
Wignjosoebroto, S. (2002) Hukum Paradigma, Metode dan Dinamika Masalahnya, Elsam dan Huma, Jakarta

b. Peraturan Perundang-undangan :
-    UUD 1945
-    UU No. 32 Tahun 2004 tentang Otonomi Daerah
-    PP No. 72 Tahun 2005 tentang Desa
-     Instruksi Presiden Nomor 9 Tahun 2000 tentang Pengarusutamaan Jender dalam Pembangunan Nasional;
-    Perda No. 20 Tahun 2006 tentang Kewenangan Desa
-    Perda No. 21 Tahun 2006 tentang Pedoman Penyusunan Organisasi dan Tata Kerja Pemerintahan Desa
c. Majalah/Koran
- Kompas, 12 November 2007, hal. 35
- Kompas, 1 Maret 2008, hal. 38
- Kompas, 17 Maret 2008: hal. 35


* Jati Nugroho,SH.,MHum.. adalah dosen PNS Dpk pada STIH Jenderal Sudirman Lumajang.


---------------------------------------------------------

KONFLIK HUKUM NEGARA DAN HUKUM AGAMA DALAM  PENCATATAN PERKAWINAN BEDA AGAMA (STUDI KASUS: DI GEREJA KATOLIK KABUPATEN LUMAJANG)
Oleh: M. Yusuf Effendi*

ABSTRAK
Gereja Katolik menginginkan agar anggotanya tidak melakukan perkawinan campur, dalam arti menikah dengan orang non-katolik, entah dibaptis non-katolik maupun tidak dibaptis. Namun, di lain pihak gereja menurut Kitab Hukum Kanonik bersikap realistis, bahwa setiap orang memiliki hak untuk bebas menentukan status hidupnya, entah hidup menikah atau tidak hidup menikah (Kanon 219), kalau seseorang memilih untuk menikah, ia bebas menentukan jodohnya sendiri, sekalipun berbeda agama. Kontradiksi masalah perkawinan terdapat Pasal 2 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974  tentang Perkawinan yang berkaitan dengan keabsahan perkawinan  berbeda dengan Peraturan tentang Perkawinan Campuran pada Staatsblad 158 Pasal 1, menyebutkan “Perkawinan Campur ialah perkawinan antara orang yang di Indonesia untuk kepada hukum-hukum yang berlainan”. Dan Pasal 7 (2) Stbl menyatakan “perbedaan agama, bangsa atau asal itu sama sekali bukanlah menjadi halangan untuk perkawinan itu”. Permasalahan muncul ketika ketentuan pasal 66 UU Perkawinan tidak menghapus perkawinan antar agama sebagai salah satu jenis perkawinan campuran sebagaimana diatur dalam Peraturan Perkawinan Campuran (GHR, Stb 1898 No. 158), sehingga secara normatif tetap dapat dilaksanakan menurut tatacara peraturan perkawinan campuran tersebut.
Kata Kunci: Konflik Hukum Negara dan Hukum Agama,  pendekatan pluralisme hukum (strong legal pluralism).
.
PENDAHULUAN
Arti perkawinan katolik menurut Kitab Hukum Kanonik (KHK) 1983 kan.1055 §1 adalah perjanjian (foedus) antara seorang laki-laki dan seorang perempuan untuk membentuk kebersamaan hidup. Latar belakang definisi ini adalah dokumen Konsili Vatikan II, Gaudium et Spes §48 (GS) dan KHK tidak lagi mengartikan perkawinan sebagai kontrak.
            Mengingat relevansi iman terhadap perkawinan sakramental dan pengaruh sakramen perkawinan bagi kehidupan iman itulah Gereja Katolik menginginkan agar anggotanya tidak melakukan perkawinan campur, dalam arti menikah dengan orang non-katolik, entah dibaptis non-katolik maupun tidak dibaptis.
            Namun, di lain pihak gereja juga ingin bersikap realistis, bahwa setiap orang memiliki hak untuk bebas menentukan status hidupnya, entah hidup menikah atau tidak hidup menikah. (bdk kan. 219). Dan kalau seseorang memilih untuk menikah, ia bebas menentukan jodohnya sendiri, sekalipun berbeda agama.
            Dari sudut doktrinal, dalam perkawinan antara orang katolik dengan orang yang tidak dibabtis, ikatan perkawinan bisa dikatakan sekedar berdimensi natural, bukan sakramental. Dengan kata lain perkawinan tersebut disatukan oleh nilai-nilai insani dan kodrati saja. Ditinjau dari sudut hukum, perkawinan orang katolik dengan orang non-katolik yang tidak dibaptis sama-sama dilarang oleh hukum. Seperti disebutkan dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974, Pasal 2 ayat 1 yang menyatakan “Perkawinan adalah sah, apabila dilakukan menurut hukum masing-masing agamanya dan kepercayaanya itu”.
Hukum negara yang mengatur Perkawinan di Indonesia diatur oleh UU No 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, telah mendefinisikan perkawinan sebagai ikatan lahir batin antara seorang pria dan seorang wanita sebagai suami istri dengan tujuan membentuk keluarga atau rumah tangga yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa. Oleh karenanya dalam UU yang sama diatur bahwa perkawinan adalah sah apabila dilakukan menurut hukum masing-masing agama dan kepercayaannya itu serta telah dicatat menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku.
Di sisi lain, menurut hukum gereja katolik, perkawinan mereka (kawin campur) itu bukanlah sebuah sakramen, sebab salah satu tidak beriman kristen. Hukum gereja katolik memang dapat mengakui sahnya perkawinan mereka, asal diteguhkan secara sah, namun tidak mengakui perkawinan mereka sebagai sebuah sakramen (sebuah perayaan iman gereja yang membuahkan rahmat berlimpah (Purwohadiwardoyo, 1990: 18-19).
Dalam kasus lain terdapat yurisprudensi yaitu Putusan MA No 1400 K/Pdt/1986 Kantor Catatan Sipil diperkenankan untuk melangsungkan perkawinan beda agama. Kasus ini bermula dari perkawinan yang hendak dicatatkan oleh Ani Vonny Gani P (perempuan/Islam) dengan Petrus Hendrik Nelwan (laki-laki/Kristen).
Dalam putusannya MA menyatakan bahwa dengan pengajuan pencatatan pernikahan di KCS maka Vonny telah tidak menghiraukan peraturan agama Islam tentang Perkawinan dan karenanya harus dianggap bahwa ia menginginkan agar perkawinannya tidak dilangsungkan menurut agama Islam. Dengan demikian, mereka berstatus tidak beragama Islam, maka KCS harus melangsungkan perkawinan tersebut.
Sehubungan dengan telah dilakukannya perkawinan menurut persyaratan yang telah ditentukan oleh gereja, maka selanjutnya perkawinan perlu dicatat demi keabsahan perkawinan tersebut. Seperti disebutkan dalam Peraturan Menteri  Dalam Negeri  Nomor 28 Tahun 2005 Pasal 45 ayat 1, menyebutkan tentang Pencatatan Perkawinan yang berbunyi: “ Perkawinan bagi yang bukan beragama Islam yang telah dilakukan menurut hukum agama dan kepercayaanya dicatat oleh unit kerja yang mengelola pendaftaran penduduk dan pencatatan sipil di kabupaten / kota tempat peristiwa perkawinan paling lama 60 (enam puluh) hari kerja sejak peristiwa perkawinan”.  Pencatatan perkawinan dicatat oleh Pejabat Pencatat Sipil pada Register Akta Perkawinan dan diterbitkan kutipan Akta Perkawinan.
Kontradiksi masalah perkawinan terdapat Pasal 2 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974  tentang Perkawinan yang berkaitan dengan keabsahan perkawinan  berbeda dengan Peraturan tentang Perkawinan Campuran pada Staatsblad 158 Pasal 1, menyebutkan “Perkawinan Campur ialah perkawinan antara orang yang di Indonesia untuk kepada hukum-hukum yang berlainan”. Dan Pasal 7 (2) Stbl menyatakan “perbedaan agama, bangsa atau asal itu sama sekali bukanlah menjadi halangan untuk perkawinan itu.”
Permasalahan muncul ketika ketentuan pasal 66 UU Perkawinan tidak menghapus perkawinan antar agama sebagai salah satu jenis perkawinan campuran sebagaimana diatur dalam Peraturan Perkawinan Campuran (GHR, Stb 1898 No. 158), sehingga secara normatif tetap dapat dilaksanakan menurut tatacara peraturan perkawinan campuran tersebut.
Berdasarkan pendahuluan di atas, maka permasalahan dirumuskan sebagai berikut :
1) Bagaimana cara penyelesaian konflik hukum negara dan hukum agama            (Gereja Katolik “Maria Ratu Damai” Paroki Lumajang) terkait dengan  perkawinan beda agama, khususnya yang dilakukan oleh orang yang beragama Katolik dengan orang non-Katolik yang tidak dibaptis?
2) Bagaimana proses pencatatan perkawinan oleh Pegawai Pencatatan Perkawinan pada Kantor Catatan Sipil Kabupaten Lumajang, bila dilakukan oleh orang yang beragama Katolik dengan orang non-Katolik yang tidak dibaptis?
LANDASAN TEORI
Dilihat dari sudut pandang yuridis, perkawinan pada hakikatnya merupakan suatu ikatan yang sah antara seorang pria dan seorang wanita, sebagai suami dan istri. Menurut hukum Gereja Katolik, perkawinan seorang Katolik (baik dengan seorang Katolik maupun dengan seorang bukan-Katolik) merupakan sebuah ikatan yang sah bila perkawinan tersebut memenuhi tiga syarat, Pertama, pada saat menikah suami-istri tidak terkena halangan perkawinan apapun, baik halangan-halangan bersifat kodrati maupun halangan-halangan yang bersifat Gerejani. Kedua, pada saat menikah suami-istri sunguh-sungguh sepakat untuk menghayati perkawinan secara benar. Mereka tidak hanya berpura-pura dan tidak berbohong. Ketiga, pada saat menikah, kesepakatan nikah mereka itu diucapkan di hadapan dua saksi yang sudah dewasa dan seorang pejabat  yang berwenang seperti seorang diakon, imam atau Uskup.
Dilihat dari sudut pandang psikologis, perkawinan pada hakikatnya merupakan persatuan menyeluruh antara seorang pria dan seorang wanita yang masing-masing tetap unik. Persatuan tersebut sudah dirintis sebelum menikah, kemudian ditegaskan dan dijanjikan pada upacara pernikahan dan akhirnya diteruskan selama mereka berdua masih hidup di dunia ini.
Dilihat dari sudut pandang kristiani (religi), setiap perkawinan yang sah merupakan lambang dari “perkawinan suci” antara Allah dan umat-Nya, perkawinan yang sah antara orang yang sudah dibaptis secara sah, menurut Gereja Katolik merupakan salah satu dari ketujuh sakramen, karena sakramen perkawinan merupakan saluran rahmat.
Menurut ajaran Gereja Katolik, dalam Hukum Kanonik 1055 perkawinan mempunyai tujuan yaitu :
1) Kesejahteraan suami-istri
Di dalam perkawinan suami dan istri saling menyerahkan diri dan saling menerima untuk membentuk perkawinan. Sehingga suami-istri menjadi subjek dan objek suatu perjanjian nikah. “Saling menyerahkan diri dan saling menerima” antara suami-istri inilah yang merupakan sumber dan dasar untuk memahami secara tepat arti kesejahteraan suami-istri.
2) Keturunan
Gereja katolik berharap bahwa dua orang yang menikah sama-sama mau dan mampu menurunkan dan mendidik anak-anak. Karena setiap perkawinan dan keluarga memiliki tujuan kodrati untuk menciptakan keturunan dan meneruskan generasi. Disamping itu, orang tua harus bisa melihat bahwa kelahiran anak sangat berkaitan dengan kesejahteraan suami-istri. Kehadiran anak dalam keluarga merupakan anugerah yang amat berharga bagi perkawinan, karena semakin memperkuat cinta-kasih suami-istri sendiri dan mewujudkan kesejahteraan mereka.
3) Pendidikan anak
Karena cinta dan demi cinta orangtua telah melahirkan kehidupan baru. Selanjutnya sangatlah logis dan natural bahwa orangtua memiliki tugas serta tanggung jawab utama dan langsung untuk membantu secara efektif pendidikan anak, agar mereka dapar hidup sepenuhnya sebagai pribadi manusia. Dengan kata lain., tugas tersebut lebih merupakan akibat perkawinan daripada sebagai salah satu kewajiban esensial perkawinan. Sehingga dengan pendidikan dari orang tuanya, anak-anak dapat mencapai kematangan dan kedewasaan manusiawi (Raharso, 2007 : 41).
Dalam Pernikahan Beda Gereja, terbuka perkawinan ekumenis di hadapan pelayan Katolik dan pendeta, kalau perlu bahkan dengan dispensasi dari tata peneguhan kanonik (bila pernyataan konsensus tidak diterima oleh pelayan Katolik). Maka perlu disepakati pembagian tugas yang jelas antara pelayan Katolik dan pendeta, misalnya firman dan berkat diserahkan kepada pendeta, sedangkan pelaksanaan tata peneguhan Katolik dipercayakan kepada pelayan Katolik, demi sahnya perkawinan.
Dalam Pernikahan Beda Agama, terutama pihak non-Katolik dapat mempunyai keberatan, mungkin bahkan menurut hati nuraninya: sebelum menikah menurut agamanya, perkawinan tidak sah, dan hubungannya dirasakan sebagai zinah. Atau dapat juga terjadi bahwa fakta ini dipakai sebagai kesempatan untuk berpisah (menceraikan jodohnya) dengan alasan: belum menikah sah.
            Perkawinan Campuran dalam Undang-Undang Perkawinan tidak diatur sepenuhnya, dalam bukunya yang berjudul “Dua Puluh Lima Tahun Pelaksanaan Undang-Undang Perkawinan (Zahid, 2003 : 55) menyatakan bahwa secara umum perkawinan antara orang-orang yang berbeda agama kurang disenangi oleh semua agama di Indonesia. Sehingga muncul beberapa pendapat terhadap Perkawinan antar orang-orang yang berbeda agama, antara lain:
1)   Perkawinan antara orang-orang berbeda agama dilarang di Indonesia, perbedaan termasuk larangan yang dimaksud oleh pasal 8 huruf (f) UU No. 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan. Menurut pemahaman ini, perkawinan antar agama dinilai sebagai pelanggaran ajaran agama.  
2)  Perkawinan antar agama termasuk pengertian perkawinan campuran sebagaimana diatur dalam Pasal 57 UU Perkawinan. Dengan demikian pelaksanaan perkawinan antar agama, dilakukan dengan mengikuti tatacara perkawinan campuran sebagaimana diatur pasal 57 s/d 62 UU No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan.
3)    Perkawinan antar agama diperbolehkan namun belum dapat dilaksanakan karena tidak ada peraturan perundang-undangannya. Untuk mengisi kekosongan ketentuan hukum, diperlukan peraturan perundang-undangan yang mengatur tata cara perkawinan antara orang-orang yang berbeda agama.
4)    Perkawinan antar agama sebagai salah satu jenis perkawinan campuran sebagaimana diatur dalam Peraturan Perkawinan Campuran (GHR, Stb 1898 No. 158), yang berdasar pasal Pasal 66 UU Perkawinan tidak ikut dihapus. Menurut perkawinan antar agama merupakan salah satu bentuk perkawinan campuran, sehingga tetap dapat dilaksanakan menurut tatacara peraturan perkawinan campuran tersebut.
Perkawinan Campuran yang diatur dalam “Regelingop de Gemengde Huwelijken” (GHR) Stbl. 1898/158      memuat beberapa pokok isinya yang penting yaitu  pada Pasal 1, Perkawinan Campuran antara orang-orang yang di Indonesia tunduk pada hukum yang berlainan. Pasal 2, apabila perkawinan telah berlangsung, si isteri tunduk pada hukum publik dan hukum perdata suaminya. Hukum Publik adalah ketentuan-ketentuan yang mengatur hak-hak dan kewajiban antara pemerintah dengan warga negaranya. Hukum Perdata adalah ketentuan-ketentuan yang mengatur hubungan hukum antara sesama warga negara.
Pasal selanjutnya adalah Pasal 6, “Perkawinan dilangsungkan menurut hukum suami, disertai persetujuan dari calon suami. Pasal 7 (a) “Perkawinan baru boleh dilaksanakan setelah ada surat keterangan dari lembaga yang mengatur kedudukan hukum si isteri. Pasal 7 (b) “Perbedaan agama, kebangsaan atau asal-usul tidak menjadi halangan untuk melaksanakan suatu perkawinan.
Selanjutnya, di dalam Bab XIV Ketentuan Penutup Pasal 66 dari Undang-undang tersebut memungkinkan “Regeling op de Gemengde Huwelijken S. 1898 No. 158”  diberlakukan untuk mereka sepanjang Undang-undang Nomor 1 tahun 1974 belum mengatur hal-hal yang berhubungan dengan perkawinan campuran. Berdasarkan konstatasi-faktual yang tidak dapat dipungkiri tersebut, Mahkamah Agung berpendapat untuk menghilangkan atau setidak-tidaknya mengurangi adanya perkawinan yang dilakukan secara liar dan/ atau diam-diam, serta untuk menjamin adanya kepastian hukum. Maka MA memohon kepada Menteri Agama untuk memberikan bantuan demi kelancaran pelaksanaan perkawinan campur dan kepada Menteri Dalam Negeri untuk menyelenggarakan perkawinan-campuran, apabila syarat-syarat perkawinan telah dipenuhi dengan baik.

METODE PENELITIAN
Pendekatan penelitian ini bersifat yuridis sosiologis,  artinya objek penelitian tidak hanya dilihat dari sudut pandang hukum positif saja, akan tetapi juga melihat dari kenyataan yang ada dalam praktek pencatatan perkawinan beda agama oleh Pegawai Pencatatan Perkawinan pada Kantor Catatan Sipil. Dengan demikian, bidang hukum akan diperkaya dengan dipergunakannya metode-metode dalam suatu penelitian. Pendekatan ini dipakai karena hukum harus dipandang secara holistik, bagaimana hukum itu bekerja dan efektif di masyarakat (Ichromi, 1989 : 1).
Sifat penelitian deskriptif yaitu menguraikan atau melukiskan objek atau masalah serta literatur lain yang mendukung untuk digambarkan secara jelas sehingga akan diperoleh gambaran nyata mengenai proses perkawinan menurut tata cara katolik perkawinan beda agama antara orang yang beragama Katolik dengan orang non-Katolik yang tidak dibaptis dan pelaksanaan pencatatan perkawinan beda agama oleh Pegawai Pencatatan Perkawinan pada Kantor Catatan Sipil. 
Data primer diperoleh secara langsung dari studi lapangan yakni diperoleh dari sekretariat gereja Katolik “Maria ratu damai” Lumajang dan Kantor Catatan Sipil, dengan cara wawancara (interview) dengan pegawai pencatatan perkawinan di Kantor Catatan Sipil, Pastor Gereja Katolik di Lumajang, serta beberapa responden yang mengalami perkawinan beda agama. Untuk memperoleh data sekunder dilakukan dengan studi kepustakaan (library research) yaitu  dengan membaca dan menelaah buku-buku literature yang berkaitan dengan judul penelitian sehingga dapat memperoleh informasi atau data yang dapat menunjang penelitian.
Pengecekan data dilakukan melalui teknik pemeriksaan triangulasi sumber, yang  berarti membandingkan dan mengecek balik derajad kepercayaan suatu informasi yang diperoleh melalui waktu dan alat yang berbeda dalam penelitian kualitatif. Selanjutnya proses analisis data adalah suatu proses untuk menemukan jawaban atas pertanyaan dari pokok permasalahan. Dalam Analisis data ini menggunakan analisis data deskriptif kualitatif.  

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN
Data perkembangan umat katolik di Lumajang pada akhir tahun 2005-2009 dari 97 perkawinan, sebanyak 40,21 % orang katolik hidup dalam perkawinan secara kawin campur, baik perkawinan beda gereja (17,53 %) maupun perkawinan beda agama (22,68 %). Hal senada juga disampaikan oleh Go dalam seminar “Moralitas Perkawinan Katolik” pada tanggal 28 Oktober 2007 di paroki Probolinggo. Beliau menyatakan bahwa 59,79 % perempuan katolik menikah secara kawin campur, meski sekarang sudah banyak yang dibereskan lewat sakramen perkawinan (convalidasatio).
Hal tersebut disebabkan karena masyarakat yang majemuk dan adanya cinta lintas batas. Disamping itu dalam Konsili Vatikan II tahun 1965 menyebutkan bahwa dalam perkawinan suami-istri saling menganugerahkan diri dalam kasih, dengan pengertian tidak membeda-bedakan dengan siapa seseorang itu menikah. 

1. Penyelesaian Konflik Hukum Negara dan Hukum Agama  Terkait Dengan  Perkawinan Beda Agama, Khususnya yang Dilakukan oleh Orang yang Beragama Katolik dengan Orang Non-Katolik yang Tidak Dibaptis
Dalam perkawinan Katolik, suami isteri berupaya bersama-sama untuk mewujudkan persekutuan hidup dan cinta kasih dalam semua aspek dan dimensinya: personal-manusiawi dan spiritual-religius. Agar persekutuan dapat tercapai dengan mudah maka Gereja menghendaki agar umatnya memilih pasangan yang seiman, mengingat bahwa iman berpengaruh sangat kuat terhadap kesatuan lahir-batin suami-istri, pendidikan anak dan kesejahteraan keluarga.       Dalam pandangan Gereja Katolik perkawinan yang “ideal” adalah perkawinan yang dilaksanakan antara orang katolik dan orang katolik. Dengan demikian, perkawinan antara orang Katolik dan orang non-Katolik bukanlah yang ideal, paling tidak dalam sudut teoritis (Raharso, 2003 : 84).
Mengingat relevansi iman terhadap perkawinan sakramental dan pengaruh sakramen perkawinan bagi kehidupan iman itulah Gereja Katolik menginginkan agar umatnya tidak melakukan perkawinan campur, dalam arti menikah dengan orang non-Katolik yang dibaptis maupun non-Katolik yang tidak dibaptis.
Paham dasar perkawinan menurut hukum gereja dinyatakan berikut ini:
Dengan perjanjian perkawinan pria dan wanita membentuk antara mereka kebersamaan seluruh hidup; dari sifat kodratinya perjanjian itu terarah pada kesejahteraan suami-isteri serta kelahiran dan pendidikan anak; oleh Kristus Tuhan perjanjian perkawinan antara orang-orang yang dibaptis diangkat ke martabat Sakramen.(Kan. 1055 $ 1).
Prosedur Pengurusan Perkawinan dalam Gereja Katolik adalah:
1) Calon mempelai mendaftarkan diri untuk melaksanakan perkawinan gereja dengan menyerahkan syarat-syarat admistratif sesuai dengan yang diminta oleh pihak gereja.
2)  Apabila kedua calon pengantin beragama Katolik sudah dibabtis untuk saling menerima sakramen perkawinan, maka setelah mendaftarkan bisa mengikuti kursus perkawinan.
3)  Apabila calon pengantin beragama Katolik sudah dibabtis dan salah satu calon pengantin beragama non-Katolik untuk menikah secara Katolik (bukan sakramen), maka setelah mendaftarkan bisa mengikuti kursus perkawinan.
4)  Apabila calon pengantin beragama Katolik sudah dibabtis dan salah satu calon pengantin beragama non-Katolik dan ingin menjadi Katolik untuk saling menerima sakramen perkawinan, maka pihak non-Katolik mengikuti kursus/pelajaran agama Katolik hampir 1 (satu) tahun dan bila memenuhi syarat/memahami agama secara benar baru dibabtis dengan. Setelah dibabtis mendaftarkan bisa mengikuti kursus perkawinan.
5)  Setelah mendaftarkan perkawinan, kedua mempelai mempersiapkan diri dengan mengikuti kursus persiapan perkawinan sebagai salah satu persyaratan kedua calon mempelai. Secara umum, kursus persiapan perkawinan dapat membantu para pasangan yang mau menikah di Gereja Katolik agar mereka bisa mengenal diri dan pasangannya, memperkokoh ikatan kasih mereka, memotivasi agar meraih perkawinan yang indah. Kursus persiapan perkawinan dilaksanakan selama 3 (tiga) hari. 
6) Setelah mengikuti kursus persiapan perkawinan, calon mempelai menyertakan sertifikat kursus persiapan perkawinan sebagai persyaratan administratif gereja. Setelah persyaratan administratif dipenuhi barulah pastor paroki melakukan penyelidikan kanonik. Penyelidikan kanonik merupakan persiapan resmi Gereja untuk meneguhkan perkawinan.
Terhadap penyelidikan kanonik dalam hal kawin beda agama, pastor paroki diharapkan lebih teliti khususnya dalam memberikan pemahaman terhadap hakikat, tujuan dan sifat hakiki perkawinan katolik. Disamping itu, untuk perkawinan beda agama dibutuhkan 2 orang saksi dari pihak non-katolik untuk berjanji menguatkan status bebas / status belum pernah menikah pihak non-katolik dan bagi pihak katolik membuat janji yang berhubungan dengan keimanannya. Dengan kata lain penyelidikan kanonik dilakukan untuk menjamin peneguhan nikah yang sah, legitim dan halal dalam semua unsurnya.
7)  Setelah penyelidikan kanonik, dilaksanakan pengumuman perkawinan atau publikasi kanonik. Hal tersebut dituntut demi kebaikan dan kesejahteraan umum. Disamping itu pengumuman nikah dimaksudkan agar umat beriman dapat melaporkan kepada pastor paroki halangan yang diketahuinya secara pasti mengenai perkawinan yang akan dilangsungkan tersebut.
Pengumuman dilakukan selama 3 (tiga) kali setiap minggunya dalam perayaan Ekaristi dan ditempat pihak katolik berasal. Pengumuman dalam perkawinan beda agama dilakukan setelah diperoleh dispensasi/izin dari Ordinaris wilayah.
8)  Jika selama pengumuman  berlangsung terdapat sangahan terhadap halangan nikah bagi pasangan beda agama, biasanya jika ada dilakukan oleh keluarga maka peneguhan perkawinan tidak dapat dilaksanakan atau batal. Tetapi jika setelah pengumuman dilaksanakan dan tidak terdapat sanggahan dari pihak keluarga dan umat yang dapat mengagalkan perkawinan tersebut maka peneguhan perkawinan dapat dilaksanakan.
Dan setelah Pastor meneguhkan perkawinan beda agama tersebut, ia menerbitkan Surat Bukti Pemberkatan Perkawinan. Dan Surat Bukti Pemberkatan Perkawinan tersebut dipergunakan sebagai salah satu persyaratan penting dalam pencatatan perkawinan oleh Pegawai Pencatat Perkawinan dari Kantor Catatan Sipil. 
a) Persyaratan Calon Istri dan Suami
Dalam pengisian blangko tersebut irah-irah dimulai sumpah calon mempelai yang bergama Katolik dengan kata “Demi Injil saya bersumpah akan memberikan keterangan secara jujur. Semoga Allah membantu saya.” Sedangkan yang beragama lain (non-Katolik) menyesuaikan atau dengan kata-kata “Saya bersumpah/berjanji akan memberikan keterangan secara jujur.”
Terhadap apa yang yang dilakukan gereja Katolik ini ada beberapa pendapat seperti Huda (Ketua FKUB Kabupaten Lumajang unsur Islam) bahwa :
Untuk perkawinan beda agama yang ada pada saat ini, agar dikembalikan kepada agama masing-masing. Yang jelas dalam jalinan pernikahan antara suami dan istri, pertama harus didasari atas persamaan agama dan keyakinan hidup. Namun pada kasus pernikahan beda agama, harus ada jaminan dari agama yang dipeluk masing-masing suami dan istri agar tetap menghormati agama pasangannya. Jadi jangan ada sikap saling menghalangi untuk menjalankan ibadah
Lain lagi yang disampaikan Yud (pengurus FKUB Kabupaten Lumajang unsur Budha) dikatakan:
 Pernikahan beda agama (misalnya Katolik dengan Budha seperti yang kamu contohkan) merupakan halangan karena mestinya orang katolik ya menikah dengan orang katolik sehingga hidup perkawinannya mewujudkan sakramen yang menjadi tanda dan sarana keselamatan satu sama lain. Namun demikian, Gereja Katolik memberikan kemurahan hati berupa dispensasi/ijin pihak katolik berjanji untuk tidak membahayakan iman katoliknya, berjanji untuk mendidik dan membina anak-anaknya secara katolik, dan janji itu diketahui oleh pihak tidak katolik.
Halangan perkawinan yang ditetapkan dalam hukum Gereja Katolik juga untuk menjaga martabat dan menunjang keberhasilan perkawinan umat. Dan halangan-halangan perkawinan itu berbeda-beda bobotnya. Halangan-halangan perkawinan menurut bobotnya meliputi :
(1) Halangan yang mutlak, yang tidak mendapat dispensasi oleh siapapun, seperti impotensi dan hubungan saudara kandung antara kedua mempelai.
(2) Halangan yang dapat didispensasi hanya oleh Bapa Paus saja seperti tahbisan suci, kaul kekal seorang biarawan/biarawati yang diikrarkan secara publik dan meriah.
(3) Halangan yang dapat didispensasi oleh uskup atau pembantunya, seperti beda agama; hubungan saudara dekat antara kedua mempelai; usia terlalu muda; hubungan semenda.
Setelah dilakukan pengumuman nikah dilanjutkan dengan perayaan liturgis perkawinan. Perayaan perkawinan dalam rangka perayaan ekaristi termasuk bentuk teologis ideal, tetapi praktis sering terbentur pada keterbatasan tenaga dan waktu.
Perbedaan perayaan kawin sesama katolik dengan perayaan kawin campur adalah terletak pada ada tidaknya perayaan ekaristi. Pada prinsipnya orang katolik menikah satu kali untuk seumur hidup dan bila sangat menghargai ekaristi tentunya ingin agar peristiwa penting itu dirayakan dalam rangka perayaan ekaristi. Dan bagi perkawinan campur pihak non katolik tidak boleh menerima komuni  pada perayaan ekaristi karena perayaan perkawinan berupa suatu peneguhan.
Selanjutnya setelah dilaksanakan peneguhan perkawinan, Pastor meminta mempelai menandatangani berkas-berkas perkawinan katolik seperti formulir penyelidikan kanonik, surat janji pihak katolik dalam perkawinan beda agama dan mencatatnya dalam Buku Perkawinan dan Buku Baptis. Setelah perayaan peneguhan perkawinan dilaksanakan, selanjutnya dilaksanakan pencatatan perkawinan oleh Pegawai Pencatatan Perkawinan dari Kantor Catatan Sipil untuk mendapatkan kutipan Akta Perkawinan.
b) Sakramen dan Pemberkatan Pernikahan
Forma canonica” atau tata peneguhan ialah bahwa suatu perkawinan harus dirayakan dihadapan tiga orang, yakni petugas resmi Gereja sebagai peneguh, dan dua orang saksi dalam bentuk sakramen dan pemberkatan pernikahan. 
Dalam Gereja Katolik untuk peneguhan perkawinan dalam bentuk sakramen dan pemberkatan pernikahan meski keduanya berbeda maksudnya (loncengbintaran.blogspot.com/2009/.../seputar-perkawinan.), sbb:                             
1)  Sakramen perkawinan adalah janji perkawinan yang saling diberikan dan dijalankan oleh dua orang yang dibaptis dalam nama Bapa, Putra dan Roh Kudus. Mereka berjanji setia satu sama lain sampai mati memisahkan mereka, dan mereka berjanji saling menghormati dan mencintai, dengan modelnya atau contohnya adalah Tuhan Jesus Kristus yang mencintai secara total umat manusia (modelnya bukan artis atau manusia yang mencintai Tuhan, tapi Tuhan yang mencintai umat manusia seluruhnya). Sedangkan pemberkatan perkawinan adalah janji perkawinan yang saling diberikan dan dijalankan oleh seorang dibaptis dan tidak dibaptis di hadapan dua saksi awam dan seorang imam.
2)  Yang paling sedikit berbeda antara upacara sakramen dengan dengan pemberkatan paling adalah pertanyaan penyelidikan atas kesediaan pasangan, rumusan janji, doa dari imam, juga pihak non katolik tidak diwajibkan untuk berdoa secara katolik tentu saja.
3) Tatacara pemberkatan pernikahan akan dijelaskan dalam Kursus Persiapan Perkawinan. Intinya adalah pasangan masing-masing menjawab beberapa pertanyaan mengenai keikhlasan hati untuk melangsungkan perkawinan, mereka mengucapkan janji perkawinan dengan intinya adalah kesetiaan, saling mengasihi dan menghormati sampai kematian memisahkan, pengesahan perkawinan oleh imam, doa pemberkatan oleh imam bagi pasangan itu, pengenaan cincin tanda cinta dan kesetiaan, penandatanganan dokument perkawinan.
4)  Tidak ada tatacara yang membuat orang non-katolik menjadi orang katolik secara tidak langsung, karena orang non-katolik bersama yang katolik akan menyusun teks upacara perkawinan dan pihak non-katolik tidak harus mengucapkan doa-doa orang katolik. Maka tatacara itu tidak akan mengganggu iman masing-masing.
Yang mengganggu biasanya justru kalau pernikahan itu dilangsungkan di mesjid karena pihak katolik harus mengucapkan syahadat, atau di beberapa gereja protestan karena pihak katolik harus dibaptis secara protestan.
5)  Perkawinan adalah peristiwa sadar dan terencana, maka tidak ada yang disembunyikan dari pihak katolik. Bahkan orang katolik yang berjanji mendidik anak secara katolik pun janjinya diketahui pihak non katolik.
c) Alasan–alasan Dilaksanakannya Perkawinan dan Dispensasi Beda Agama
Persiapan pernikahan sebenarnya dapat dimulai pada masa kanak-kanak. Pada masa kanak-kanak tersebut dilakukan melalui pendidikan yang arif  bijaksana dalam keluarga. Tujuannya agar anak-anak dapat menemukan diri sendiri sebagai manusia yang dibekali aneka bakat kejiwaan yang melimpah dan kepribadian khusus dengan kekuatan serta kelemahan masing-masing.
Menurut Sun (pastor-pembantu) menyatakan bahwa  dibutuhkan juga pendidikan rohani yang baik yang mampu menumbuhkan berbagai keutamaan-keutamaan yang kelak juga amat bermanfaat untuk hidup sebagai suami-istri, misalnya : pendidikan keagamaan yang baik, keceriaan, keterbukaan dalam komunikasi, keakraban, dan kemampuan mencintai dan dicintai.
Dalam sebuah pertunangan terdapat sebuah makna yang penting yaitu adanya janji untuk menikah dari kedua pihak. Sehingga pertunangan memiliki peran yang penting dan khas sebagai persiapan perkawinan, yang sering dilengkapi dengan syarat-syarat serta konsekuensi-konsekuensi sosial dan hukum tertentu.  Karena janji untuk menikah atau pertunangan merupakan tindakan yang muncul dari kehendak bebas seseorang, yang ingin melaksanakan haknya untuk menikah dan sungguh-sungguh terarah pada perkawinan sejati.
Perkawinan yang dilaksanakan dalam gereja Katolik yang dilakukan calon mempelai wanita dan laki-laki pada prinsipnya terdiri perkawinan sakramen, katekumenant, beda gereja beda Agama, antara orang yang beragama Katolik dengan orang yang beragama bukan Katolik.
Perkawinan sakramen berarti kedua belah pihak baik laki-laki maupun wanita sama-sama beragama Katolik maka keduanya saling menerimakan sakramen perkawinan  dalam pemberkatan di gereja Katolik yang diumumkan selama 3 (tiga) kali dalam misa kudus setelah keduanya terlebih dahulu kursus persiapan perkawinan dan lulus pemeriksaan kanonik 
Perkawinan katekument berarti salah satu pihak beragama non-Katolik tetapi berkeinginan dibabtis secara Katolik serta sudah mengikuti pelajaran  calon babtis. Pelajaran calon babtis bertujuan untuk mendalami iman Katolik secara mendalam memang memerlukan waktu cukup lama yaitu hampir 1 (satu) tahun dan setelah lulus baru dibabtis.  
Perkawinan mixtae reg. (beda gereja) yaitu perkawinan beda gereja antara salah calon mempelai Katolik dan protestan, dalam hal ini pemberkatan perkawinan  di gereja Katolik yang dihadiri oleh pendeta segera setempat. Dalam tataran praktek dampak perkawinan itu adalah:
1) Kedua pihak menjadi Katolik
            Seperti yang dikemukakan WG terntang perkawinannya sbb.:
Saya menikah secara katolik pada tahun 2000 dengan RA, perempuan, beragama Kristen, lahir tahun 1986. Pertimbangannya sama-sama cinta dan mau sama mau. Kami melangsungkan perkawinan setelah mendapat izin / diberi kebebasan atas halangan Beda Gereja, selain itu mereka telah melakukan hubungan seksual sebelum perkawinan dan terjadi kehamilan 4 (empat)  bulan. Pihak non-Katolik bersedia menikah secara Katolik karena ia ditolak keluarganya dan satu-satunya jalan keluar dari penyelesaian permasalahannya dengan melaksanakan perkawinan menurut agama pasangannya. Gereja memberikan ijin perkawinan Beda Gereja karena didasarkan keduanya sama-sama cinta dan mau sama mau serta pertimbangan moral dan kemanusiaan terhadap keberadaan seorang bayi dalam kandungan ibunya guna penyelamatan jiwa. Setelah 3 (tiga)  tahun perkawinan pihak non-Katolik bersedia dibaptis dan menjadi Katolik.
2) Salah satu  pihak Katolik dan Protestan
Dalam kasus lain dialami oleh Ros (wanita Katolik) yang menikah Ed (pria GKJW) yang dilangsungkan tahun 1995 sbb.:
Saya menikah dengan Ed yang beragama Protestan dari Gereja Kristen Jawi Wetan (GKJW) waktu itu melakukan perkawinan beda gereja. Pihak  Ed telah sepakat sesuai dengan penyelidikan kanonik dalam hal kawin campur untuk orang Katolik yang akan menikah dan tidak meninggalkan Gereja Katolik dengan perbuatan formal, sehingga pihak non-Katolik harus ikut memenuhi tuntutan Gereja meskipun ia bukan anggotanya dan mungkin keberatan dalam keyakinannya serta berusaha sekuat tenaga membaptiskan dan mendidik anak-anak dalam Gereja Katolik dan diberitahukan kepada pihak non-Katolik. Sebagai bukti atas semuanya tadi anak-anak saya didik dalam agama Katolik, bahkan kalau ke gereja Katolik dan pelajaran bina iman usia dini suami saya yang mengantarkan dan menunggu.
Perkawinan Beda Agama (Disparitas Cultus), terjadi apabila salah satu calon mempelai beragama Katolik dan yang lain non-Katolik, dalam hal ini harus ada dispensasi bagi orang yang terkena halangan nikah yang bersifat menggagalkan. Perkawinan berbeda agama sebenarnya tidak menjadi kendala asalkan tidak ada sikap menghalangi untuk menjalankan keyakinannya. Serta perkawinan didasarkan karena cintakasih diantara keduanya dan kemauan yang sama untuk membina sebuah keluarga serta tidak adanya halangan mutlak menurut gereja katolik.         
            Dalam Kitab Hukum Kanonik 1125 menyebutkan “Izin semacam itu dapat diberikan oleh Ordinaris wilayah jika ada alasan yang wajar dan masuk akal”; izin dari ordinaris tersebut dapat diberikan jika telah terpenuhinya  syarat-syarat sebagai berikut:
1)  Pihak katolik menyatakan bersedia menjauhkan bahaya meninggalkan iman serta memberikan janji dengan jujur bahwa ia akan berbuat segala sesuatu dengan sekuat tenaga, agar semua anaknya dibaptis dan dididik dalam Gereja Katolik;
2)  Pihak yang non-Katolik diberitahu pada waktunya mengenai janji-janji yang harus dibuat pihak katolik, sedemikian sehingga jelas bahwa ia sadar akan janji dan kewajiban pihak katolik.
3)  Kedua pihak hendaknya diberi penjelasan mengenai tujuan-tujuan serta sifat-sifat hakiki perkawinan, yang tidak boleh dikecualikan oleh seorang pun dari keduanya.
Sebagai norma yang sifatnya gerejawi, halangan nikah beda agama hanya mengikat orang-orang katolik dan mereka yang menikah dengan orang Katolik. Pihak Katolik dimaksudkan adalah orang yang telah dibaptis dalam Gereja Katolik atau dibaptis dalam Gereja Non-Katolik dan kemudian diterima di dalamnya, serta tidak meninggalkan Gereja Katolik secara resmi. Dan orang yang tidak terkena halangan beda agama adalah katekumen yang ingin dibaptis katolik, orang-orang yang dibaptis dalam gereja atau komunitas non-katolik, kecuali kalau kemudian diterima dalam Gereja Katolik dan tidak meninggalkannya secara resmi.
Persyaratan pemberian izin kawin beda Gereja dan dispensasi kawin beda agama harus dipenuhi sebagai tindakan pengamanan, yakni janji-janji pihak katolik. Janji pihak katolik dijabarkan dalam Kitab Hukum Kanonik 1125. selanjutnya pemberitahuan pihak non katolik dengan tidak bermaksud memojokkan mereka.
2. Proses Pencatatan Perkawinan pada Kantor Catatan Sipil
Pengertian perkawinan tersebut dijelaskan dalam pasal 1 Undang-undang Perkawinan Nomor 1 Tahun 1974 tentang perkawinan. Dari pengertian tersebut, suami istri perlu saling membantu dan melengkapi, agar dapat mengembangkan kepribadian, saling membantu dan mencapai kesejahteraan spirituil dan materiil, pencatatan sbb.:
1)  Calon mempelai mendaftarkan diri / memberitahukan perkawinannya kepada Pegawai Pencatat Perkawinan. Pemberitahuan dapat dilakukan secara lisan dan apabila berkas administrasi telah ada dapat dilakukan pemberitahuan secara tertulis.
2) Setelah pegawai pencatat menerima pemberitahuan kehendak melangsungkan perkawinan dari calon mempelai, lalu ia meneliti apakah persyaratan administrasi perkawinan telah dipenuhi dan apakah tidak terdapat halangan perkawinan menurut Undang-undang. Jika terdapat berkas yang belum dipenuhi maka diberitahukan kepada calon mempelai atau kepada orang tua atau wakilnya.
3)  Setelah tatacara dan syarat-syarat pemberitahuan serta tidak adanya suatu halangan perkawinan, selanjutnya Pegawai Pencatat menyelenggarakan pengumuman tentang pemberitahuan kehendak melangsungkan perkawinan dengan cara menempelkan surat pengumuman menurut formulir yang ditetapkan pada Kantor Pencatatan Perkawinan pada suatu tempat yang sudah ditentukan dan mudah dibaca oleh umum. Pengumuman tersebut dilaksanakan selama 10 hari kerja, sehingga perkawinan dilangsungkan setelah hari kesepuluh sejak pengumuman.
4)    Selama pengumuman tersebut Pegawai Pencatat menunggu apakah terdapat keberatan terhadap pelaksanaan perkawinan tersebut. Bila terdapat keberatan-keberatan selama waktu pengumuman dan keberatan tersebut menyangkut halangan terhadap dilangsungkannya perkawinan menurut hukum agamanya dan kepercayaannya atau peraturan perundang-undangan lainnya maka Pegawai Pencatat menyatakan perkawinan tersebut batal dan tidak ada perkawinan. Namun bila selama pengumuman tersebut tidak terdapat sanggahan yang dapat membatalkan perkawinan tersebut, maka pemberkatan / peneguhan perkawinan dapat dilaksanakan.
5)    Setelah dilaksanakan pemberkatan / peneguhan perkawinan (tata cara perkawinan menurut hukum agama dan kepercayaan mempelai), kedua mempelai menandatangani akta perkawinan yang telah disiapkan oleh Pegawai Pencatat. Dan setelah ditandatangani mempelai, selanjutnya ditandatangani oleh kedua saksi dan Pegawai Pencatat yang menghadiri perkawinan. Akta perkawinan dibuat rangkap dua, helai pertama disimpan oleh Pegawai Pencatat, helai kedua disimpan pada Panitera Pengadilan dalam wilayah kantor Pencatatan Perkawinan berada. Dan kepada suami dan istri masing-masing diberi kutipan akta perkawinan.   
Berdasarkan Peraturan Menteri dalam Negeri Nomor 28 Tahun 2005 tentang Pencatatan Perkawinan dan untuk menertibkan administrasi Pencatatan, maka berkas arsip perkawinan berdasarkan Keputusan Departemen Kependudukan, Keluarga Berencana dan Pencatatan Sipil tentang Perkawinan.
Selanjutnya, pemohon harus sudah menyerahkan berkas Perkawinan minimal 30 hari sebelum hari pelaksanaan Perkawinan, beserta biaya administrasi. Jika salah satu pasangan/ keduanya berasal dari luar kota Kabupaten Lumajang, harus memasukkan berkas paling lambat dua bulan sebelum hari pelaksanaan perkawinan. Semua berkas (foto copi rangkap 2 (dua)) dan harus disahkan / diligalisir oleh pejabat yang berwenang.
Dari hal di atas 4 (empat) cara yang populer ditempuh pasangan beda agama agar pernikahannya dapat dilangsungkan. Empat cara tersebut adalah meminta penetapan pengadilan, perkawinan dilakukan menurut masing-masing agama, penundukan sementara pada salah satu hukum agama dan menikah di luar negeri.
Penundukan diri terhadap salah satu hukum agama mempelai mungkin lebih sering digunakan. Dalam agama Islam, diperbolehkan laki-laki Islam menikahi wanita non-Islam, yang termasuk ahlul kitab. Ayat Al-Quran inilah yang dipraktekkan sungguh oleh lembaga-lembaga seperti Paramadina, Wahid Institute, dan Indonesian Conference on Religion and Peace (ICRP), bahkan diperluas jadi memperbolehkan kawin beda agama bagi wanita muslim.
Sebagaimana yang disampaikan Tuk (Pengurus FKUB Kabupaten Lumajang dari unsur agama Hindu) bahwa: pada prinsipnya disilahkan bagi umat Hindu yang akan menikah menurut agama non-Hindu itu hak asasinya yang penting sama-sama cinta dan apabila setelah menikah menurut agama non-Hindu bila ingin kembali ke Hindu dipersilahkan.
Untuk perkawinan beda agama, mantan Menteri Agama Quraish Shihab berpendapat agar dikembalikan kepada agama masing-masing. Yang jelas dalam jalinan pernikahan antara suami dan istri, pertama harus didasari atas persamaan agama dan keyakinan hidup. Namun pada kasus pernikahan beda agama, harus ada jaminan dari agama yang dipeluk masing-masing suami dan istri agar tetap menghormati agama pasangannya. 
Pernyataan Quraish ternyata senada dengan pernyataan Romo Andang juga menerangkan hukum gereja Katolik memperbolehkan perkawinan beda agama selama calon mempelai non-Katolik bersedia berjanji tunduk pada hukum perkawinan Katolik, monogami dan tidak bercerai seumur hidup, serta membiarkan pasangannya tetap memeluk Katolik.  
Seringkali terdapat kesalahpengertian “mengurus pencatatan perkawinan” di Kantor Catatan Sipil dengan ”perkawinan sipil”. Pengertian perkawinan sipil sebenarnya adalah perkawinan yang diteguhkan di hadapan pejabat negara menurut hukum perkawinan sipil.
Di Indonesia perkawinan sipil tidak mungkin terjadi karena berdasarkan Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, Pasal 2 ayat (1) “perkawinan adalah sah apabila dilakukan menurut hukum masing-masing agamanya dan kepercayaannya.” Perkawinan selalu diteguhkan  menurut hukum masing-masing agama dan kepercayaan.
Sedangkan yang mengurus pencatatan perkawinan adalah Kantor Catatan Sipil yang mencatat perkawinan yang sudah diteguhkan menurut norma hukum agama dan kepercayaan.  Sebagaimana disebutkan dalam Pasal 2 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975 yang menyatakan bahwa
Pencatatan perkawinan dari mereka yang melangsungkan perkawinan menurut agama dan kepercayaannya selain agama Islam dilakukan oleh Pegawai pencatat perkawinan pada kantor catatan sipil sebagaimana dimaksud dalam berbagai perundang-undangan mengenai pencatatan perkawinan.”  
Berdasarkan ketentuan Undang-undang Perkawinan tersebut, Gereja memandang jika ada pasangan yang melaksanakan perkawinan sipil saja maka perkawinan mereka tidak sah menurut hukum  Gereja.
Setelah mencatat perkawinan, Kantor Catatan Sipil mengeluarkan Akta Perkawinan Sipil bagi kedua mempelai. Akta perkawinan adalah untuk menemukan status hukum laki-laki dan perempuan bahwa mereka terikat sebagai suami-istri. Berdasarkan hal tersebut, maka pancatatan perkawinan menjadi sesuat hal yang sangat penting. Namun akibat hukum bila pencatatan perkawinan tidak dilaksanakan adalah :
1) perkawinan tersebut dianggap tidak sah, perkawinan adalah sah menurut agama dan kepercayaannya, namun di mata negara perkawinan dianggap tidak sah jika belum dicatat oleh Kantor Urusan Agama / Kantor Catatan Sipil. 
2)  anak hanya mempunyai hubungan perdata dengan ibudan keluarga ibu, anak-anak yang dilahirkan di luar perkawinan / perkawinan tidak dicatat selain dianggap tidak sah , juga hanya mempunyai hubungan perdata dengan ibunya. Sedangkan hubungan perdata dengan ayahnya tidak ada. Anak-anak berstatus anak di luar perkawinan. 
3) anak dan ibunya tidak berhak atas nafkah dan warisan, akibat lebih jauh dari perkawinan yang tidak dicatatkan, baik istri maupun anak yang dilahirkan dari perkawinan tersebut tidak berhak atas nafkah / warisan dari ayahnya. Dan anak tidak dapat menuntut hak-hak dari ayahnya.
            Ibu Hernanik, salah satu Pegawai Pencatat Perkawinan di Kantor Catatan Sipil di Lumajang terhadap Perkawinan Beda Agama menyatakan bahwa Kantor Catatan Sipil tidak mengenal dan atau mencatat perkawinan yang didasarkan oleh adanya perbedaan agama/keyakinan, karena Undang-undang Perkawinan tidak mengatur tentang perkawinan beda agama dan mencatat perkawinan beda agama.
Perkawinan di Indonesia didasarkan Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan menyatakan pelaksanaan perkawinan didasari atas ikatan lahir batin antara suami-istri.pada pasal 2 UU Perkawinan pada intinya setiap WNI yang akan menikah seharusnya melewati lembaga agamanya masing-masing dan tunduk kepada aturan pernikahan agamanya. Lalu apabila keduanya memiliki agama yang berlainan, maka lembaga agama tidak dapat menikahkan mereka kecuali salah satunya mengikuti agama lain.
            Ketentuan lain yang menyatakan bahwa perkawinan beda agama dilarang terdapat dalam pasal 8 UU Perkawinan huruf (f) menyatakan tentang perkawinan dilarang antara dua orang yang mempunyai hubungan yang oleh agamanya atau peraturan lain yang berlaku dilarang kawin.
Dalam pencatatan perkawinan, lembaga Catatan Sipil hanya mencatat perkawinan yang telah diberkati atau diteguhkan menurut agama dan kepercayaan mempelai dan Catatan Sipil bukan sebagai lembaga perkawinan. Sehingga menurut ketentuan tersebut, Kantor Catatan Sipil dalam hal ini Pegawai Pencatat Perkawinan tidak mungkin mencatat sebuah perkawinan bila tidak ada pengesahan agama.
Seperti dinyatakan dalam Pasal 10 PP Nomor 9 Tahun 1975 mengenai Tata Cara Perkawinan diterangkan bahwa dengan mengindahkan tata cara perkawinan dilaksanakan di hadapan Pegawai Pencatat Perkawinan dan dihadiri oleh dua orang saksi. Dan setelah kedua mempelai menandatangani akte perkawinannya, perkawinan dinyatakan tercatat secara resmi.
            Dalam prakteknya, gereja memberikan toleransi terhadap perkawinan beda agama, tetapi harus dengan alasan-alasan teologis dan berdasarkan moral Katolik, namun di sisi hukum negara hal tersebut tidak diatur. Sehingga untuk memenuhi persyaratan administratif, pihak gereja meminta kepada calon mempelai untuk bisa memenuhi persyaratan administratif perkawinan yang diminta oleh Kantor Catatan Sipil seperti KTP Calon mempelai harus satu keyakinan, surat keterangan untuk nikah dari Desa/Kelurahan. Akibatnya gereja mengeluarkan surat keterangan  warga gereja bagi mereka yang tidak beragama Katolik. Menurut Darmabrata dalam orasi ilmiah pengukuhannya sebagai Guru Besar Hukum Perdata pada Universitas Indonesia di Kampus UI Depok cara tersebut dikenal dengan penundukan sementara pada salah satu hukum agama.
            Peraturan Perkawinan Campuran (Regeling op de gemengde Huwelijken) tahun 1898 Nomor 158 berdasarkan ketentuan Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan dinyatakan tidak berlaku merupakan tafsiran secara  salah oleh hukum negara. Sehingga interpretasi terhadap peraturan perkawinan campuran tersebut agar dapat dilaksanakannya perkawinan beda agama tidak dapat diterima dan dilaksanakan. 
KESIMPULAN DAN SARAN
1. Kesimpulan
Berdasarkan pembahasan dalam dapat ditarik kesimpulan sbb:
1)   Konflik hukum negara dan hukum agama (Gereja Katolik “Maria Ratu Damai” Paroki Lumajang) terkait dengan  perkawinan beda agama, khususnya yang dilakukan oleh orang yang beragama Katolik dengan orang non-Katolik yang tidak dibaptis karena pandangan Gereja Katolik, perkawinan merupakan penetapan Allah sendiri, maka perkawinan adalah suatu lembaga suci dan bersifat sakramental yang diharapkan berlangsung seumur hidup. Akibat pluralisme hukum yang tidak diakomodir oleh negara sebagaimana dalam UU No. 1 Tahun 1974, maka penyelesaian perkawinan beda agama dengan diberikannya dispensasi dari Ordinaris Wilayah berdasarkan alasan yang wajar, masuk akal dan mendesak; serta terpenuhinya syarat-syarat bahwa pihak Katolik bersedia menjauhkan bahaya meninggalkan iman dan semua anaknya dididik dalam Gereja Katolik, pihak non-Katolik tanpa harus pindah agama dengan sadar akan janji dan kewajiban pihak Katolik,  keduanya menerima penjelasan tentang tujuan dan sifat-sifat hakiki perkawinan, dan menerima larangan akan peneguhan ganda.
2)  Dalam proses pencatatan perkawinan dilaksanakan setelah perkawinan secara Katolik dilaksanakan di gereja, maka calon mempelai dalam melaksanakan perkawinan secara Katolik, tidak saja memasukkan persyaratan untuk gereja tetapi juga persyaratan untuk melaksanakan pencatatan perkawinan. Pencatatan perkawinan oleh Pegawai Pencatat Perkawinan untuk mencatat perkawinan pada Kantor Catatan Sipil sesuai Pasal 2 ayat 2 PP Nomor 9 tahun 1975 sehingga perkawinan yang dinyatakan sah menurut hukum agama dan kepercayaan yang dianut oleh mempelai (Pasal 2 ayat 1 UU Perkawinan).
2. Saran
Saran yang disampaikan dalam penelitian ini adalah:
1)  Kantor Catatan Sipil tidak kaku seharusnya mencatat perkawinan beda agama antara orang yang beragama Katolik yang dibabtis dan non-Katolik yang dilakukan Gereja Katolik “Maria Ratu Damai” Lumajang karena dasar hukum yang dipakai yaitu UU Nomor 1 Tahun 1974 beserta peraturan pelaksana lainnya belum mengatur dan tidak mencabut “Regelingop de Gemengde Huwelijken” (GHR) Stbl. 1898/158.  Apalagi pihak Katolik maka melihat perkawinan sebagai lembaga suci dan bersifat sakramental yang diharapkan berlangsung seumur hidup dengan bersedia menjauhkan bahaya meninggalkan iman dan semua anaknya dididik dalam Gereja Katolik serta pihak non-Katolik tanpa harus pindah agama.
2)  Kantor Catatan Sipil seharusnya secara konsisten diharapkan dalam pencatatan perkawinan, sehingga tidak terdapat interpretasi yang salah terhadap Perkawinan Beda Agama dalam perkawinan secara Katolik adalah sah menurut hukum Gereja Katolik selama telah memenuhi syarat-syarat yang ditentukan gereja. Perkawinan beda agama tersebut adalah sah dan dapat dicatatkan di Kantor Catatan Sipil termasuk di dalamnya proses awal di kelurahan dan desa tanpa harus merubah status agama  dan kepercayaannya, sehingga tidak terjadi penyelundupan hukum untuk bisa mencatatkan perkawinan beda agama.
-----

DAFTAR PUSTAKA
Buku
Go, P. (1990) Hukum Perkawinan Gereja Katolik, Dioma, Malang.
------ (1992) Pokok-Pokok Soal Kawin Campur, Dioma, Malang.
------ (1994) Kawin Campur Beda Agama dan Beda Gereja, Dioma, Malang.
------ (2007) Kawin Campur Beda Agama dan Beda Gereja, Tinjauan Historis, Teologis, Pastoral, Hukum Gereja dan Hukum, Dioma, Malang.
Hariyadi, M. (1994) Membina Hubungan Antarpribadi, Kanisius, Yogyakarta.
Ilyas, N. (2000) Pernikahan Yang Suci Berdasarkan Tuntunan Agama, Bintang Cemerlang, Yogyakarta.
Kelsen, H (1995) Teori Hukum Murni : Dasar-dasar Ilmu Hukum Normatif Sebagai Ilmu Hukum Empirik- Deskriptif, Somardi (Terj.), Rimdipress, Bandung
Moleong, L.J.  1995. Metodologi Penelitian Kualitatif, Remaja Rosdakarya, Bandung
Raharso, A.C. (2004) Halangan-Halangan Nikah Menurut Hukum Gereja Katolik, Dioma, Malang.
Raharso, A.C. (2006) Paham Perkawinan dalam Hukum Gereja Katolik, Dioma, Malang.
Rasjidi, L dan Putra, I.B. W. 2003. Hukum Sebagai Suatu Sistem, Mandar Maju, Bandung.
Santoso. Hukum GerejaMengenai Perkawinan  Katolik, http://www.msf-family.com.
Sunggono, B. (2003) Metodologi Penelitian Hukum, RajaGrafindo Persada, Jakarta.
Zahid, M. (2003) Dua Puluh Lima Tahun Pelaksanaan Undang-Undang Perkawinan, Liberty, Yogyakarta.

Peraturan Perundang-undangan
Kitab Hukum Kanonik 1983 tentang Hukum Gereja Mengenai Pernikahan Katolik
Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan.
Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan UU No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan.
Peraturan Mendagri Nomor 28 Tahun 2005 tentang Pedoman Penyelenggaraan Pendaftaran Penduduk Dan Pencatatan Sipil Di Daerah.
Staatsblad 1898/158 tentang Perkawinan Campur.

Koran/Majalah/Artikel

Empat Cara Penyelundupan Hukum Bagi Pasangan Beda Agama, 1 Nopember 2006. http://Hukum Online.com
Harian Pikiran Rakyat. Perkawinan Beda Agama dalam Prespektif Islam, 9 April 2005.


* Drs. M. Yusuf Effendi adalah dosen PNS Dpk pada STIH Jenderal Sudirman Lumajang.


----------------------------------------------------------





























Tidak ada komentar:

Poskan Komentar