Rabu, 23 Januari 2008

Jurnal Hukum ARGUMENTUM, Vol. 7 No. 1, Desember 2007



JURNAL HUKUM
ARGUMENTUM
Vol. 7 No. 1, Desember 2007

Penanggung Jawab
Ketua STIH Jenderal Sudirman

Pemimpin Redaksi
Anis Ibrahim,SH.MHum.

Dewan Redaksi
Bambang Suyatno,SH.MH.
Jati Nugroho,SH.MHum.
M. Noor Islami.SH.MM.
Drs. Haritomo,SH.MSi.
M. Amin Syaifuddin,SH.

Sekretaris Redaksi
Tri Wulan Prihartini,SH.

Penyunting
Drs. M. Yusuf Effendi

Tata Usaha
Dra. Henny Purwanti,MM.

Alamat Redaksi/Tata Usaha
Jl. Mahakam No. 7
Telp. (0334) 883431
Lumajang

ISSN:
1412-1751
DAFTAR ISI
o  Daftar Isi .......................................              i   
o  Salam Dari Redaksi ....................              ii      
o  Efektivitas Perlindungan Hukum Bagi Pengusaha Kecil Dalam Pendaftaran Desain Industri Di Indonesia Menurut UU No. 31 Th 2000 tentang Desain Industri (Perspektif Yuridis Normatif)
Jati Nugroho..................................         1-14 
o  Membangun Kapasitas Anggota BPD Dalam Membentuk Peraturan Desa
Sirajuddin, Fatkhurohman & Anwar    15-32
o  Saksi Dari Kalangan Anggota Keluarga Dekat Dalam Perkara Perceraian Dengan Alasan Syiqaq
H. Achmad Marbaie ......................      33-51  
o  Konsep Masyarakat Madani Dalam MewuJudkan Civil Society Yang Responsif Dalam Sistem Ketatanegaraan Di Indonesia
Chamdani ....................................     52-62     
SALAM DARI REDAKSI

Assalamu’alaikum Wr. Wb.

Hukum yang merupakan keniscayaan di Negara Indonesia mestilah akan selalu mengalami perbincangan yang tiada henti. Ini tidak lain dikarenakan hukum bukan merupakan institusi yang statis, namun merupakan istitusi yang dinamis baik dalam kaitannya dengan internal pribadinya mau pun dengan eksternal di sekelilingnya. Kedua dinamika tersebut, yakni dinamika internal dan dinamika eksternal itulah yang kemudian menjadikan hukum selalu dalam posisi yang harus siap untuk diamandemen setiap saat.

ARGUMENTUM terbitan kali ini menyajikan berbagai tulisan yang menyoroti hukum negara yang berada di tengah-tengah pusaran dinamika masyarakat – baik itu di tengah masyarakat pengusaha kecil dan masyarakat petani kecil – dan dinamika otonomi daerah dalam kaitannya dengan pengelolaan sumber dayta alam, dan juga tulisan tentang kapasitas anggota Badan Permusyawaratan Desa (BPD) dalam membentuk Perdes. Di samping itu tulisan lainnya juga muncul dalam terbitan kali ini, yakni tulisan yang menyoroti masalah saksi dalam perceraian syiqaq, dan konsep masyarakat madani dalam sistem ketatanegaraan Indonesia.

Redaksi bersyukur kepada yang Allah Yang Maha Berilmu, karena hingga saat ini ARGUMENTUM yang diawaki oleh staf pengajar STIH Jenderal Sudirman yang berada di kota kecil Lumajang namun dapat terbit dengan rutin setiap semester. Tidak mudah memang untuk selalu terbit dengan konsisten. Semoga kegigihan ini mampu memberi arti bagi perkembangan hukum dan ilmu hukum di Indonesia.

                                                                                  Wassalamu’alaikum Wr. Wb.
                                                                                   Lumajang,     Desember 2007
                                                                                  Redaksi
 -----------------------------

EFEKTIVITAS PERLINDUNGAN HUKUM BAGI PENGUSAHA KECIL DALAM PENDAFTARAN DESAIN INDUSTRI DI INDONESIA MENURUT
UU No. 31 tahun 2000 tentang Desain Industri
(PERSFEKTIF YURIDIS NORMATIF)
Oleh:
JATI NUGROHO*

ABSTRAK
Pendaftaran memperoleh hak desain industri menurut UU No. 31 Tahun 2000 tentang Desain Industri secara formal merupakan upaya hukum guna memberikan kepastian hukum tentang status kepemilikan hak atas desain industri seseorang termasuk di dalamnya pengusaha kecil.Perlindungan hukum yang diberikan terhadap hak desain industri dimaksudkan untuk merangsang aktivitas kreatif dari pendesain untuk terus menerus menciptakan desain baru. Walaupun UU No. 31 Tahun 2000 telah diundangkan cukup lama, ternyata dalam prakteknya di lapangan, undang-undang ini tidak dimanfaatkan secara baik oleh pengusaha kecil di Indonesia. Hal ini dapat dilihat dari minimnya permohonan pendaftaran hak atas desain industri oleh pengusaha kecil. Realita di atas secara langsung dapat mematikan iklim usaha pengusaha kecil di Indonesia, dikarenakan banyak desain industri yang sebenarnya milik pengusaha kecil justru telah didaftarkan oleh pengusaha besar, dengan demikian maka pengusaha kecil tersebut tidak lagi berhak untuk mempergunakan desain industrinya tanpa persetujuan dari pemilik desain industri yang telah terdaftar, dalam hal ini pengusaha besar. Lemahnya perlindungan terhadap hak kekayaan intelektual dalam UU No. 19 Tahun 2003 tentang Hak Cipta  ini juga menggema di forum internasional betapa rentannya hasil karya anak bangsa terhadap pembajakan dan penjiplakan.

A.      Latar Belakang
Globalisasi mendorong perkembangan kegiatan bidang ekonomi dan perdagangan negara-negara di dunia pada dasawarsa belakangan ini karena adanya sistem informasi, komunikasi dan transportasi yang lebih mudah sehingga produk barang dan jasa dari negara lain  akan dengan cepat diperoleh termasuk  produk-produk karya intelektual manusia.
Karya intelektual manusia mulai dari peralatan rumah tangga, peralatan elektronik, komunikasi dan transportasi mendorong terjadinya kreasi dan inovasi, sangat penting untuk memberikan suatu insentif kepada pihak-pihak yang telah menciptakan atau menanamkan modalnya dalam pembuatan karya intelektual sebagai suatu hak milik/kekayaan yang dikenal dengan hak kekayaan intelektual (Hilman, 2004: 1).
Kesowo menyatakan bahwa Hak Kekayaan Intelektual (selanjutnya disingkat  HKI) selalu berkaitan dengan hasil karya, suatu produk pada hakekatnya bisa merupakan karya seni atau sastra atau karya tulisan termasuk karya ilmiah yang pada intinya merupakan karya intelektual yang dilindungi hak cipta (sebagai bagian dari HKI) dan diperdagangkan secara global, pada gilirannya akan memerlukan pula perlindungan yang efektif dari segala tindak pelanggaran. Demikian pula halnya dengan produk industri atau produk manufaktur lainnya (1997: 22).
Keterlibatan pilihan teknologi (termasuk teknologi proses) baik yang dipatenkan maupun yang berupa rahasia dagang yang berlangsung sejak tahap perencanaan dan berlanjut hingga tahap pembuatannya ataupun penggunaan merek pada saat produk yang bersangkutan dipasarkan, menunjukkan keterlibatan HKI sejak awal hingga akhir produksi.
Menariknya bahwa Indonesia sejak tahun 1994 (berdasar Undang-Undang No. 7 tahun 1994) telah menerima persetujuan pembentukan organisasi perdagangan dunia (Agreement Establishing The World Trade Organization)/ WTO) yang merupakan hasil Perundingan Putaran Uruguay The General Agreement on Tariffs and Trade (GATT) yang berisi antara lain : i) pembentukan organisasi perdagangan dunia (WTO);  ii) penurunan tarif perdagangan dunia;  dan iii) perlindungan hukum hak atas kekayaan intelektual termasuk perdagangan barang palsu atau lebih dikenal dengan TRIPs.
Masuknya aspek-aspek yang berkaitan dengan hak kekayaan intelektual dalam Putaran Uruguay ini tidak lepas dari peran aktif Amerika Serikat dan negara-negara maju yang menganggap bahwa negera-negara berkembang yang menjadi mitra dagangnya tidak memiliki perangkat hukum yang memadai di bidang HKI. GATT merupakan forum strategis bagi negara-negara maju untuk mengakomodasikan kepentingannya karena keanggotaan GATT meliputi hampir semua negara yang ada di dunia (Yuliati,  2002; 280).
Bagi Indonesia yang telah meratifikasi kesepakatan akhir Putaran Uruguay ini membawa konsekwensi yang besar terhadap perubahan undang-undang di bidang HKI. Hal ini merupakan konsekwensi logis yang harus dipenuhi oleh pemerintah Indonesia untuk menyiapkan seperangkat aturan yang sesuai dengan ketentuan-ketentuan yang ada dalam TRIPs.
Di Indonesia, permasalahan yang tampak, bukan hanya pada tidak adanya perlindungan hukum bagi para pendesain dan hasil desainnya, tetapi justru respon terhadap perlindungan hukum tersebut yang tidak kondusif  bagi terlaksananya undang-undang desain industri terutama pengusaha kecil, dalam realitanya banyak pengusaha kecil yang belum melakukan pendaftaran desain industri guna memperoleh hak atas desain industri yang didesainnya pada Direktorat Jenderal Hak Cipta, Paten dan Merek. Terlihat bahwa jumlah permohonan Desain Industri oleh Usaha Kecil dan Menengah (UKM) pada tahun  2001 hanya sebanyak 3 (tiga) buah permohonan (Purba,  2002: 7).
Minimnya pendaftaran desain industri guna memperoleh hak di atas, ternyata dimanfaatkan oleh pengusaha besar karena desain industri yang sebenarnya milik pengusaha kecil namun telah didaftarkan oleh pengusaha besar di kota Banyumas, Blitar, Lamongan dll. khususnya yang berkaitan dengan desain industri batik (Permana,  2002: 57).
Fakta lain disampaikan Gunarsa bahwa Pemerintah tidak serius dalam penanganan pelanggaran Hak Kekayaan Intelektual (HKI) terbukti salah satu puluhan lukisan karyanya ketahuan dipalsukan dan dijual sebuah galeri tahun 2004 (Kompas, 24 Nopember 2007: 40).
Indonesia merupakan salah satu anggota badan PBB yaitu  WIPO (World Intellectual Property Organization), sebagaimana dikemukakan Keplinger selaku Deputy Director General Copyright and Related Regihts Sector WIPO seharusnya HKI memberikan perlindungan terhadap pencipta asli, termasuk kerajinan yang sifatnya tradisional. Namun sayangnya UU No. 19 Tahun 2003 tentang Hak Cipta (UUHC) belum melindungi hak cipta benda-benda hasil pengetahuan tradisional yang bersifat komunal sehingga penyelesaian sengketa mengenai paten dan desain industri belum banyak yang sampai ke pengadilan (Kompas, 24 Nopember 2007: 40).
Pengusaha kecil dengan kondisi keterbatasan dan kelemahan yang mereka miliki seperti di bidang permodalan, produksi, pengolahan, pemasaran, skill dan teknologi, rendahnya moral dan etika bisnis, secara langsung maupun tidak langsung telah mempengaruhi interpretasi dan responnya terhadap ketentuan dan pelaksanaan UU Desain Industri.
Sebenarnya jauh sebelumn UU Desain Industri telah diatur UU No. 5 Tahun 1999 tentang Usaha Kecil Menengah  yang memberikan perhatian bagi pengusaha kecil. Hal itu terbukti dengan 2 (dua) pendekatan utama dalam pengembangan UKM yaitu pertama penciptaan iklim usaha dan kedua adalah pembinaan dan pengembangan, maka diupayakan pemerintah melalui penetapan berbagai peraturan perundang-undangan dan kebijaksanaan diberbagai aspek kehidupan ekonomi agar UKM memperoleh kepastian, kesempatan yang sama dan dukungan berusaha seluas-luasnya.
Iklim usaha ditumbuhkan oleh pemerintah melalui penetapan peraturan perundang-undangan dan kebijaksanaan yang meliputi persaingan, pendanaan, perijinan usaha dan perlindungan. Untuk itu sebenarnya UU No. 31 Tahun 2000 tentang Desain Industri, merupakan salah satu bentuk penciptaan iklim usaha dan pembinaan pengembangan yang dilakukan oleh pemerintah Indonesia. 

B. Permasalahan
Berdasar latar belakang yang telah diuraikan diatas, maka permasalahan yang ingin dikaji dalam tulisan ini adalah :
1)  Bagaimana efektivitas perlindungan hukum bagi pengusaha kecil dalam pendaftaran desain industri di Indonesia menurut UU No. 31 Tahun 2000 tentang Desain Industri?
2)  Bagaimana efektivitas sistem pendaftaran sebagai salah satu cara untuk memperoleh hak atas desain industri yang dianut oleh UU No. 31 Tahun 2000 di kalangan pengusaha kecil?

C. Pembahasan
1.       Bentuk Perlindungan Hukum bagi Penguasaha Kecil di Indonesia khususunya dalam Pendaftaran Desain Industri
Berdasar sejarah hukum, Perlindungan HKI dan menjalankan ketentuan perjanjian TRIPs untuk menampung beberapa aspek di bidang HKI dalam peraturan, Pemerintah telah mengeluarkan undang-undang revisi di bidang HKI di antaranya yaitu UU No. 19 Tahun 2002 tentang Hak Cipta, UU No. 15 Tahun 2001 tentang Merek, UU No. 14 Tahun 2001 tentang Paten.
Disamping itu, dalam rangka melakukan penyesuaian atau revisi dikeluarkan juga 3 (tiga) buah UU di bidang HKI yang baru, yaitu UU No. 30 Tahun 2000 tentang Rahasia Dagang, UU No. 32 Tahun 2000 tentang Desain Tata Letak Sirkuit Terpadu serta UU No. 31 Tahun 2000 tentang Desain Industri.
Pengaturan Desain Industri dengan UU juga dimaksudkan untuk memberikan landasan perlindungan hukum yang efektif guna mencegah berbagai bentuk pelanggaran berupa penjiplakan, pembajakan atau peniruan atas desain industri terkenal dengan prinsip pengaturannya adalah adanya pengakuan kepemilikan hak desain industri (Muhammad,  2001: 266).
Hak desain industri sebagimana diatur dalam pasal 1 angka (5) UU No. 31 Tahun 2000,  merupakan hak eksklusif yang diberikan oleh negara Republik Indonesia kepada Pendesain atas hasil kreasinya untuk selama waktu tertentu melaksanakan sendiri atau memberikan persetujuan atau persetujuannya kepada pihak lain untuk melaksanakan hak tersebut.   Agar hak desain industri dapat diperoleh, maka pemegang hak wajib mengajukan permohonan pendaftaran secara tertulis dalam bahasa Indonesia kepada Direktorat Jenderal Hak Kekayaan Intelektual.
Dengan demikian, pendaftaran merupakan cara memperoleh hak desain industri secara formal merupakan upaya hukum guna memberikan kepastian hukum tentang status kepemilikan hak atas desain industri seseorang termasuk di dalamnya pengusaha kecil. Melalui pendaftaran, undang-undang desain industri menetapkan kepemilikan yang dibuktikan dengan sertifikat sehingga  diketahui dan diakui pemilik sah atas suatu hak desain industri.
a.  Pengertian Pengusaha Kecil.
Konsep kegiatan ekonomi usaha kecil sering tidak ada ciri yang jelas, kegiatan mana yang dikategorikan perdagangan kecil, akibat yang ditimbulkannya sering tidak ada tipologi dalam penjelasan akademik, oleh karenanya kontribusi terhadap kebijaksanaan sering kabur dan tidak rinci sehingga sulit bagi upaya untuk kelangsungan pembinaan (Susetiawan,  1996; 32). Hal ini bisa dilihat dari beberapa pengertian tentang usaha kecil yang diatur dalam peraturan perundang-undangan Indonesia.
Hal lain menurut Surat Edaran Bank Indonesia No. 26/1/KUK tanggal 29 Mei 1993 tentang kredit usaha kecil, yang dimaksud usaha kecil adalah usaha yang memiliki aset maksimum  Rp. 600 juta,  tidak termasuk rumah dan tanah yang ditempati.
Sedangkan menurut pasal 1 angka (2) Keputusan Menteri Keuangan RI No. 316/KMK.016/1994 tentang Pedoman Pembinaan Pengusaha Kecil dan Koperasi melalui Pemanfaatan Dana dari Bagian Laba BUMN, yang dimaksud dengan usaha kecil adalah perorangan atau badan usaha yang telah melakukan kegiatan usaha yang mempunyai penjualan/omzet Rp. 600 juta atau asset aktiva setinggi-tingginya Rp. 600 juta di luar tanah dan bangunan, terdiri dari : a) Badan Usaha (FA, CV, PT dan Koperasi);  b) Perorangan (pengrajin, industri rumah tangga, petani, peternak, perambah hutan, penambang, pedagang barang dan jasa dan sebagainya).
Pengertian usaha kecil lain adalah berdasar pasal 5 UU No. 9 Tahun 1999 adalah usaha yang  (a) memiliki kekayaan (aset) bersih paling banyak Rp. 200 juta tidak termasuk tanah dan bangunan, tempat usaha; (b) hasil penjualan tahunan (omzet) paling banyak Rp. 1 milyar; (c) milik warga negara Indonesia; (d) berdiri sendiri, bukan merupakan anak perusahaan atau cabang perusahaan yang dimiliki, dikuasai, atau terafiliasi baik langsung maupun tidak langsung oleh usaha besar atau usaha menengah, berbentuk badan usaha perseorangan, badan usaha tidak berbadan hukum, atau usaha berbadan hukum, termasuk koperasi.
b. Konsep Perlindungan Hukum Desain Industri.
1) Pengertian Perlindungan Hukum.
Perlindungan hukum dimaknai dalam  2 (dua) macam bentuk perlindungan hukum bagi rakyat yaitu : pertama,  secara preventif artinya kepada rakyat diberi kesempatan untuk mengajukan keberatan atau pendapatnya sebelum suatu keputusan pemerintah mendapat bentuk yang definitif, bertujuan mencegah terjadinya sengketa; dan kedua, secara represif bertujuan menyelesaikan sengketa. 
Perlindungan hukum preventif sangat besar artinya bagi rakyat (bertuurde) yang didasarkan kebijakan pemerintah sebagai bagian tindakan pemerintah (administrative act) berupa perbuatan hukum (rechts handelingen) sebelum bertindak dipertimbangkan berdasarkan Asas Pertimbangan yang Layak sebagaimana diatur dalam UU No. 9 Tahun 2004 tentang Peradilan TUN, sebagai bagian asas-asas umum pemerintahan yang baik (algemeine bepalingan van behoorlijhk bestuur). Pemerintah terdorong untuk bersifat hati-hati dalam mengambil keputusan. Dengan pengertian demikian, bentuk perindungan hukum lain berupa penanganan perlindungan hukum bagi rakyat oleh peradilan umum  di Indonesia termasuk kategori perlindungan hukum represif (Hadjon, 1998: 5).
Sedangkan perlindungan hukum menurut KUH Perdata dapat dilihat pada pasal 1365 BW yang menyatakan bahwa : Tiap perbuatan melanggar hukum, yang membawa kerugian pada seorang lain, mewajibkan orang yang terkena salahnya menerbitkan kerugian itu, mengganti kerugian tersebut. (Subekti & Tjitrosudibio,  1996; 38).
2) Lingkup Perlindungan Hukum Desain Industri.
Lingkup perlindungan hukum desain industri pada dasarnya dapat dilihat pada beberapa ketentuan yang terdapat dalam UU No. 31 Tahun 2000, diantaranya adalah : Pasal 1 angka (1) menyatakan bahwa Desain Industri adalah suatu kreasi tentang bentuk, konfigurasi atau komposisi garis atau warna, atau garis dan warna, atau gabungan daripadanya yang berbentuk tiga dimensi atau dua dimensi yang memberikan kesan estetis dan dapat diwujudkan dalam pola tiga dimensi atau dua dimesnsi serta dapat dipakai untuk menghasilkan suatu produk, barang, komoditas industri atau kerajinan tangan.
Pengertian di atas menunjukkan adanya penonjolan terhadap aspek-aspek estetika sehingga unsur terpenting adalah adanya ketertarikan orang untuk memperoleh atau menggunakan barang tersebut karena tampilan barang tersebut didesain sedemikian rupa sehingga indah. Melihat dari esensi obyek pengaturan perlindungan hukum dibidang desain yaitu karya-karya berupa produk yang pada dasarnya merupakan pattern yang digunakan untuk membuat/memproduksi barang secara berulang. Elemen terakhir ini yang sebenarnya memberi ciri dan bahkan menjadi kunci. Apabila ciri ini hilang, maka konsepsi mengenai perlindungan hukumnya akann lebih tepat dikualifikasi sebagai hak cipta. (Kesowo,  1999:  41).
Selain Pasal 1 angka (1) diatas, lingkup perlindungan hukum desain industri dapat dilihat pada Pasal 1 angka (5), yang menyatakan bahwa hak desain industri adalah hak khusus yang diberikan Negara kepada pendesain atas hasil kreasinya, untuk selama waktu tertentu melaksanakan sendiri kreasi tersebut, atau memberikan persetujuan kepada pihak lain untuk melaksanakannya.
Sesuai ketentuan di atas maka secara langsung UU No. 31 Tahun 2000 memberi batasan ruang lingkup perlindungan hukum atas desain industri dan orang lain dilarang melaksanakan/menggunakan desain industri tersebut tanpa persetujuan pendesain sebagai pemegang hak desain industri. Sebagai pengecualian hak khusus (eksklusif) dari pasal 1 angka (5) ini adalah ketentuan pasal 9 ayat (2) yang menyatakan pengecualian pemakaian desain industri untuk kepentingan penelitian dan pendidikan sepanjang  tidak merugikan kepentingan yang wajar dari pendesain.
 Lingkup perlindungan hukum desain industri dapat juga dilihat dari ketentuan pasal 10 yang menyatakan bahwa hak desain industri adalah hak khusus yang diberikan negara kepada pendesain sebagai pemegang hak berdasarkan permohonan.  Permohonan dalam hal ini adalah permintaan pendaftaran desain industri yang diajukan kepada Direktorat Jenderal HKI.
Dengan adanya ketentuan pasal 10,  maka secara langsung UU No. 31 Tahun 2000 memberi batasan ruang lingkup perlindungan hukum atas desain industri berupa perlindungan hukum atas desain industri hanya diberikan kepada pendesain yang telah mendaftarkan.
Selain ketentuan pasal diatas, masih banyak lagi pasal-pasal yang secara langsung memberikan batasan perlindungan hak atas desain industri, seperti Pasal 2, 3 dan 4 UU No. 31 Tahun 2000 tentang Desain Industri.
2.        Efektivitas Sistem Pendaftaran UU No. 31 Tahun 2000 tentang Desain Industri.
Eksistensi hukum di dalam kehidupan bermasyarakat dipandang sebagai salah satu aspek penting dalam kehidupan sosial diharapkan efektif pada suatu masyarakat tertentu, sehingga keadaan keteraturan masyarakat dapat terus dijaga.
Efektivitas adalah suatu kualitas dari perbuatan orang-orang yang sesungguhnya dan bukan kualitas hukum itu sendiri. Pernyataan bahwa hukum adalah efektif hanya berarti bahwa perbuatan orang-orang benar-benar sesuai dengan norma-norma hukum.
Efektivitas hukum terletak pada fakta bahwa orang-orang diarahkan untuk melakukan perbuatan yang diharuskan oleh suatu norma melalui idenya tentang norma ini. Ketiadaan hukum yang secara efektif mengatur hubungan antar masyarakat mustahil terwujud yang menjadi cita-cita bersama. Akan tetapi pada kenyataannya tidak setiap hukum sebagai produk penguasa selalu berada pada kondisi yang diinginkan. Hukum seringkali tidak dapat secara efektif mengatur hubungan-hubungan antar manusia yang menjadi anggota masyarakatnya (Kusumawati,  2005: 28).
Ketidakefektivan hukum dapat dilihat dari beberapa faktor. L.M. Friedman dalam “Teori Legal System” (Nugroho, 2007: 17-18 dan 2005 : 34-35) menyatakan ada 3 (tiga) komponen pokok untuk mengukur apakah suatu peraturan (UU) berlaku efektif atau tidak dalam masyarakat.  yaitu : 1). Substansi; 2). Struktur dan ke 3). Budaya hukum
1)       Substansi (substance of the rules) yang berupa perundang-undangan;
Substansi hukum menurut Friedmann (Rahardjo, 2000: 154-155) adalah peraturan-peraturan yang dipakai para pelaku hukum pada waktu melakukan perbuatan-perbuatan hukum serta hubungan-hubungan hukum. Aturan, norma dan pola perilaku nyata manusia yang berada dalam sistem itu dan produk yang dihasilkan orang yang berada dalam sistem hukum itu mencakup keputusan yang mereka keluarkan, aturan baru yang mereka susun, living law (hukum yang hidup) dan bukan hanya aturan yang ada dalam law in books.
Substansi hukum pada hakekatnya berpijak dari :
a)       Produk perundang-undangan sebagian besar merupakan produk asing;
b)       Terdapatnya beberapa peraturan perundang-undangan terutama undang-undang pokok yang belum mempunyai peraturan pelaksanaan;
c)        Substansi peraturan perundang-undangan tumpang tindih (overlapping) satu sama lain sehingga menimbulkan perbedaan penafsiran antar aparatur penegak hukum;
d)       Ada substansi peraturan perundang-undangan yang masih nampak menempatkan kepentingan pemerintah terlalu besar.
2)       Struktur (structure) yang berupa aparat penegak hukum
Struktur hukum merupakan  pola yang memperlihatkan tentang bagaimana hukum itu dijalankan menurut ketentuan formalnya. Ruang lingkup struktur adalah aparat pelaksana hukum/UU Desaian Industri di lapangan yang dalam hal ini pemerintah.
3)       Budaya hukum (legal culture) yang berupa dukungan masyarakat.
Budaya hukum merupakan sikap manusia terhadap hukum dan sistem hukum kepercayaan, nilai pemikiran serta harapannya. Budaya hukum sebagai suasana pikiran sosial dan kekuatan sosial yang menentukan bagaimana hukum digunakan, dihindari atau disalahgunakan. Tanpa budaya hukum, maka sistem hukum sendiri tidak berdaya.
Berlakunya UU No. 31 Tahun 2000 tentang desain industri secara tidak langsung telah membawa harapan baru bagi dunia industri di Indonesia khususnya  industri kecil, hal ini dikarenakan dengan adanya UU No. 31 Tahun 2000 ini diharapkan memberikan jaminan perlindungan hak-hak pendesain dan menetapkan hak dan kewajibannya serta menjaga agar pihak yang tidak berhak tidak menyalahgunakan hak desain industri tersebut, selain itu pengaturan desain industri dimaksudkan juga untuk memberikan landasan bagi perlindungan yang efektif terhadap berbagai bentuk penjiplakan, pembajakan, peniruan  atas desain industri yang dikenal secara luas.
 Perlindungan hukum yang diberikan terhadap hak desain industri dimaksudkan untuk merangsang aktivitas kreatifitas dari pendesain untuk terus menerus menciptakan desain baru (Penjelasan UU No. 31 Thun 2000). Walaupun UU No. 31 Tahun 2000 telah diundangkan cukup lama, ternyata dalam prakteknya dilapangan, undang-undang ini tidak dimanfaatkan secara baik oleh pengusaha kecil di Indonesia. Hal ini dapat dilihat dari minimnya permohonan pendaftaran hak atas desain industri oleh pengusaha kecil. 
Realita diatas secara langsung dapat mematikan iklim usaha t-align: justify; text-indent: 46.75pt;"> Dengan adanya bunyi diktum tersebut, maka secara tidak langsung proses pengurusan pendaftaran HKI memakan waktu yang lama dan prosedur yang berbeli-belit. Karena Kantor Wilayah hanya diberikan hak untuk menerima saja, tidak lebih. Sedangkan pemeriksaan dan pengesahannya ada pada Kantor Dirjen HKI di Tangerang. Kondisi yang demikian secara tidak langsung membuat pengusaha kecil khususnya yang berada di derah (di luar kota Jakarta) enggan untuk mendaftarkan desain industrinya. Kondisi ini diperparah dengan minimnya sarana dan sumberdaya manusia yang dimiliki oleh kantor HKI di Tangerang. (Kompas, 2003;  5).   
Peraturan lainnya yang berkaitan dengan HKI yaitu pengenaan tarif atas sebuah permohonan HKI. Saat ini yang berlaku adalah Peraturan Pemerintah No. 50 tahun 2001, dimana dalam PP tersebut dinyatakan bahwa permintaan pendaftaran untuk desain industri  dikenakan biaya Rp. 300.000 untuk Usaha kecil.
 Pengenaan tarif Rp. 300.000 tersebut, oleh pengusaha kecil dirasakan sangat memberatkan, mengingat pengusaha kecil di Indooensia mempunyai kelemahan dari segi pendanaan. Dalam Prakteknya, biaya resmi pengurusan desain industri sebesar Rp. 300.000, ternyata di lapangan bisa menjadi Rp. 1 juta, dikarenakan adanya permainan calo.    
Upaya yang dilakukan agar sistem pendaftaran desain industri dapat dilaksanakan oleh  pengusaha kecil pembinaan adalah mewujudkan usaha kecil yang tangguh, mandiri dan dapat berkembang menjadi usaha menengah sebagaimana amanah UU No. 9 tahun 1995 tentang Usaha Kecil dan PP Nomor  32 tahun 1998 tentang Pembinaan dan Pengembangan Pengusaha Kecil.
Harus diakui bahwa konsentrasi pemerintah dalam membina usaha kecil selama ini masih diarahkan pada upaya peningkatan kemampuan usaha agar mereka dapat survival dan berkembang menjadi usaha menengah (Hendrawan supratikno dalam S.P. Sigito,  2003: 5).
Pemberdayaan HKI industri kecil sampai saat ini belum menjadi visi, konsep maupun program pembinaan yang diharapkan. Oleh karena itu dalam rangka meningkatkan pendaftaran atas desain industri oleh kalangan pengusaha kecil, maka pemerintah kira perlu melakukan sebuah terobosan baru seperti misalnya melakukan legislasi (pembuatan aturan baru, maupun perubahan aturan yang sudah ada) terhadap aturan desain industri.

D. PENUTUP
1.  Kesimpulan
1)  Perlindungan hukum bagi pengusaha kecil dalam pendaftaran desain industri di Indonesia menurut UU No. 31 Tahun 2000 tentang Desain Industri, tidak berfungsinya dengan baik salah satu komponen hukum sebagaimana dinyatakan LM Friedmann terutama substansi UU No. 31 Tahun 2000 belum ada peraturan pelaksananya, akibatnya prosedur pendaftaran desain industri masih menggunakan Peraturan berupa Keputusan Menteri Kehakiman (baca Menteri Hukum dan HAM)  Nomor : M.09-PR.07.06 Tahun 1999 tentang Penunjukkan Kantor Wilayah Departemen Kehakiman Untuk Menerima Permohonan Hak atas Kekayaan Intelektual jo. Keputusan Dirjen Kehakiman No. H-08-PR-07.10 Tahun 2000 tentang Juklak Penerimaan Pendaftaran Hak Kekayaan Intelektuan melalui Kantor Wilayah Kehakiman dan Hak Azasi Manusia. Dalam Keputusan Menteri Kehakiman tersebut, ternyata kewenangan Kanwil Kehakiman hanya sebatas menerima, sehingga menyebabkan prosedur pendaftaran HKI semakin berbelit-belit dan memakan waktu yang lama.   
2)  Efektivitas sistem pendaftaran hak atas desain industri yang dianut oleh UU No. 31 Tahun 2000 di kalangan pengusaha kecil adalah kurang karena faktor budaya hukum penguasaha kecil karena direspon negatif. Di samping itu pendaftaran HKI termasuk didalamnya biaya pendaftaran desain industri diatur dalam PP No. 50 Tahun 2001, ditentukan  biaya pendaftaran Desain Industri Rp. 300.000., Besarnya biaya tersebut secara langsung membebankan  pengusaha kecil yang ingin mendaftarkan desain industrinya, hal ini disebabkan karena selama ini kelemahan dari pengusaha kecil adalah minimnya modal atau dana.
2. Saran
1) Perubahan dengan mengamandemen Keputusan Menteri Kehakiman RI (baca Menteri Hukum dan HAM) No. M.09-PR.07.06 Tahun 1999 tentang Penunjukkan Kantor wilayah Dep. Kehakiman untuk Menerima Permohonan Hak Kekayaan Intelektual, khususnya pada klausula poin ketiga, yaitu  Kanwil tidak hanya diberikan hak untuk menerima saja, namun diperluas haknya dengan memeriksa, sedangkan pengesahan ataupun pemberian hak desain industri berada ditangan pemerintah Pusat.
2)  Perubahan PP No. 50 Tahun 2001 untuk mendukung percepatan kesadaran HKI di kalangan pengusaha kecil agar sejalan dengan UU No. 31 Tahun 2001, maka sebaiknya pengusaha kecil tidak perlu dikenakan biaya untuk pendaftaran desain industri.
-------


DAFTAR  PUSTAKA

Djumhana, M. (1999) Aspek-Aspek Hukum Desain Industri di Indonesia,   Citra Adiya Bhakti,   Bandung.    

Friedman., L.M. (1976) The Legal System : A SosialScience Prespektive,    Russel Foundation, New York. 

Hadjon, P.M. (1988) Perlindungan Hukum Bagi Rakyat Indonesia, Bina Ilmu, Surabaya

Hilman, H (2004) Manfaat Perlindungan Terhadap Karya Intelektual Pada Sistem Haki, Makalah dalam Lokakarya terbatas Tentang ” Masalah-Masalah Kepailitan dan Wawasan Hukum Bisnis”, Financial Club,   Jakarta.
   
Nugroho, J (2005) Pelaksanaan Pengelolaan Air Irigasi oleh HIPPA Setelah Berlakunya UU No. 7 Tahun 2004 tentang Sumber Daya Air (Studi Interaksi Hukum Negara dan Kearifan Lokal di Masyarakat Petani Kelurahan Jogotrunan dan Ditotrunan Kecamatan Laumajang), Tesis,  Pascasarjana,  Univ. Brawijaya,   Malang.

---------- (2007) Perubahan Model Pengelolaan Air Irigasi dari HIPPA ke Kearifan Lokal Setelah Berlakunya UU No. 7 tahun 2004 tentang Sumber Daya Air serta Implikasi Terhadap Hukum dan Kebijkan Lokal yang Dihasilkan (Studi di Masyarakat Petani Kelurahan Jogotrunan Lumajang), PDM Dikti, STIH Jenderal Sudirman Lumajang 

Kesowo, B (1997) Implementasi Persetujuan TRIPs  dan Hukum Hak Atas Kekayaan Intelektual Nasional,  Makalah dalam Penataran Lembaga dan Hukum Internasional Universitas Padjajaran,     Bandung.

Kusumawati, D.F. (2005)  Efektifitas Pasal 4 Huruf c UU No. 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen Dalam Kerangka Hak Atas Informasi Bagi Konsumen Pengguna Jasa Transaksi On Line Melelui Internet Banking (Studi di Kota Malang), Tesis,  Pascasarjana,  Univ. Brawijaya,   Malang.
Muhammad, A.K (2001) Kajian Hukum Ekonomi Hak Kekayan Intelektual,  Citra Aditya Vhakti,   Bandung.

Subekti & Tjitrosudibio  (1996)  KUH Perdata,  Pradnya Paramita, Jakarta.

Kompas, 24 Nopember 2007


* Jati Nugroho,SH.MHum. adalah dosen PNS Dpk pada Sekolah Tinggi Ilmu Hukum (STIH) Jenderal Sudirman Lumajang.
------------------------------

MEMBANGUN KAPASITAS ANGGOTA
BADAN PERMUSYAWARATAN DESA (BPD)
DALAM MEMBENTUK PERATURAN DESADalam pelaksanaan tugas legislasi, yakni membentuk Peraturan Desa  (PERDES), Badan Permusyawaratan Desa (BPD) mengalami kesulitan karena masih rendahnya pengetahuan dan kapasitas yang dimiliki para anggota BPD, sehingga sangat diperlukan kegiatan Pendidikan dan Latihan sekaligus Pendampingan bagi anggota dalam hal : (1) Eksistensi Peraturan Desa dalam sistem hukum dan peraturan perundang-undangan di Indonesia; (2) Metode dan teknik pembentukan naskah akademik dan rancangan peraturan desa; (3) Metode dan sistem penyusunan materi muatan peraturan desa; (4) metode dan sistem evaluasi dan perubahan peraturan desa. Pasca kegiatan pendidikan, latihan dan pendampingan, para anggota BPD sudah terampil dan mampu membuat Naskah akadermik perdes dan merumuskan Judul, Pembukaan, Batang Tubuh, Penutup dan Penjelasan Perdes dengan metode ROCCIPI.
Kata Kunci: Badan Permusyawaratan Desa, Peraturan Desa, Otonomi Daerah

PENDAHULUAN
Dalam rangka mengembangkan iklim demokratisasi dalam kalangan masyarakat secara luas hingga ke pelosok desa, maka masyarakat desa harus diatur dalam sistem pemerintahan desa yang lebih mencerminkan dan mendorong iklim demokratisasi di kalangan masyarakat desa tersebut. Salah satu upaya mengembangkan iklim demokratisasi dalam masyarakat desa, maka dipersyaratkan adanya sebuah lembaga perwakilan yang disebut dengan Badan Perwakilan Desa (BPD).
Berdasarkan penelitian yang telah kami lakukan pada Tahun 2003[1] tentang pelaksanaan wewenang, peran dan fungsi BPD dan Penelitian Pada tahun 2005[2]  kami menyimpulkan sebagai berikut : (1) Badan Perwakilan Desa yang diharapakan sebagai mediator dan katalisator terbangunnya iklim demokrasi dan keterbukaan dalam masyarakat desa belum dapat dapat berjalan dengan optimal; (2) Ada 6 (enam) hambatan yang dihadapi oleh BPD, yakni: Pertama, belum mengkarnya budaya demokrasi dalam masyarakat desa; Kedua,  Rendahnya tingkat pendidikan dan kurangnya pemahaman para anggota BPD tentang tugas, peran dan fungsi dari BPD; Ketiga, minimya biaya operasional Kegiatan BPD dan rendahnya gaji para anggota BPD Keempat, Sedikitnya waktu para anggota BPD yang diluangkan untuk menjalankan tugas-tugas BPD; Kelima, Adanya konflik intern para anggota BPD dan Kepemimpinan BPD yang tidak kondusif; Keenam, adanya dominasi kepala desa.
Berdasarkan Analisis situasi tersebut, kami dalam penelitian tersebut di atas merekomendasikan agar BPD dapat berperan sebagai yang lembaga mewakili aspirasi dan kepentingan masyarakat desa dengan lebih baik maka : (1) Dewan Perwakilan Rakyat Daerah bersama-sama dengan Kepala Daerah perlu segera membentuk Peraturan Daerah yang mengatur pelaksanaan Otonomi dan Kelembagaan Desa; (2) Pihak Pemerintah Daerah, Perguruan Tinggi dan Lembaga Swadaya Masyarakat perlu melakukan sinergi dalam rangka pemberdayaan dan peningkatan kapasitas anggota Badan Perwakilan Desa melalui Pendidikan dan Latihan misalnya pendidikan dan latihan Pembentukan Peraturan desa, Penyusunan APBDesa dan lain sebagainya; (3) Masyarakat desa perlu dilibatkan dalam rangka pengambilan keputusan mengenai pelaksanaan Otonomi Daerah dan Otonomi Desa yang akan sekaligus menjadi media bagi mereka untuk mengartikulasikan kepentingannya dan memahami makna demokrasi secara hakiki. 
Diantara beberapa perubahan kelembagaan yang substansial sebagai akibat diberlakukannya UU No. 22 tahun 1999 yang kemudian direvisi dengan UU No. 32 tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah adalah diperkenalkan nilai dan praktek demokrasi melalui pembentukan lembaga baru yang disebut Badan Permusyawaratan desa (BPD). Lembaga ini merupakan jelmaan lembaga legislatif di tingkat desa yang memiliki tugas dan kewenangan dalam bidang legislasi dan pengawasan. Namun dalam pelaksanaan tugas legislasi, yakni membentuk Peraturan Desa  (PERDES) BPD mengalami kesulitan karena masih rendahnya pengetahuan dan kapasitas yang dimiliki para anggota BPD, sehingga sangat diperlukan kegiatan Pendidikan dan Latihan sekaligus Pendampingan bagi anggota dalam hal : (1) Eksistensi Peraturan Desa dalam sistem hukum dan peraturan perundang-undangan di Indonesia; (2) Metode dan teknik pembentukan naskah akademik dan rancangan peraturan desa; (3) Metode dan sistem penyusunan materi muatan peraturan desa; (4) metode dan sistem evaluasi dan perubahan peraturan desa.
  
METODE PENERAPAN IPTEKS
Khalayak sasaran dari kegiatan ini adalah 9 orang anggota BPD di desa Tegal Gondo Kecamatan Karangploso Kabupaten Malang dengan pertimbangan bahwa berdasarkan penelitian yang kami lakukan bahwa para anggota BPD di desa tersebut masih memiliki kapasitas yang rendah dalam membentuk peraturan desa, bahkan sejak terbentuk hingga sekarang belum memiliki tata tertib BPD yang mengatur mekanisme kerja internal BPD.
Metode yang akan digunakan untuk  mencapai tujuan yang telah dicanangkan dalam kegiatan ini adalah melalui ceramah, diskusi, simulasi dilengkapi dengan perangkat guna mempermudah pemahaman dan sekaligus pendampingan terhadap BPD oleh tim pelaksana pasca kegiatan pendidikan dan latihan.
Adapun Materi pelatihan dan instruktur meliputi :
1.       Eksistensi Peraturan Desa dalam sistem hukum dan peraturan perundang-undangan di Indonesia oleh tim pelaksana.
2.       Metode dan teknik pembentukan naskah akademik dan rancangan peraturan desa oleh tim pelaksana.
3.       Metode dan sistem penyusunan materi muatan peraturan desa oleh tim pelaksana.
4.       metode dan sistem evaluasi dan perubahan peraturan desa.
5.       Sistem Pengundangan peraturan desa dalam lembaran desa oleh bagian Hukum Pemerintah Kabupaten Malang  
            Kegiatan pendampingan dalam pembentukan peraturan desa pasca ceramah dan diskusi dilaksanakan oleh tim pelaksana.



HASIL DAN PEMBAHASAN
Perijinan Pelaksanaan
            Persiapan pelaksanaan kegiatan program penerapan ipteks ini diawali dengan pengarahan dari LPPM Univ. Widyagama Malang dan Pimpinan Fakultas Hukum Univ. Widyagama dan pengurusan surat izin pelaksanaan. Pengarahan dari LPPM meliputi koordinasi pelaksanaan dan penyusunan dokumentasi logbook. Surat izin pelaksanaan diawali dengan surat pengantar dari Fakultas Hukum Univ. Widyagama Malang kepada Kepala Desa Tegalgondo dan Ketua BPD Tegalgondo.

Kondisi Wilayah
Desa Tegal Gondo dengan Luas Wilayah : 220.235 ha merupakan salah satui desa di Kecamatan Karang Ploso Kabupaten Malang secara administratif berbatasan dengan wilayah desa yang lain, yaitu :
- Utara      :  Desa Ampeldento
- Selatan   :  Kelurahan Tlogomas
- Timur      :  Desa Tunggul Wulung
- Barat      :  Desa Pendem
Desa Tegal Gondo membawahi atau terdiri dari 5 dusun dengan luas masing-masing:
- Dusun Gondang      :  52.000 Ha RW. 1,2 RT. 1 – 8
- Dusun Babatan       :  36.400 Ha RW. 3 RT. 9 – 11
- Dusun Wunutsari     :  40.600 Ha RW. 4,9 RT. 12 – 15 dan 40 – 43
- Dusun Dawuhan     :  41.135 Ha RW. 5,6 RT. 16 – 24
- Dusun Ketangi        :  50.100 Ha RW. 7,8 RT. 25 – 39
Secara umum desa Tegal Gondo memiliki permukaan tanah yang datar. Kesuburan tanah cukup baik, terbukti dengan luasnya sawah yang ada di desa ini yakni 163.400 ha. Suhu udara terbilang dingin, antara 23 – 33oC. Hal ini disebabkan tingginya permukaan tanah dari permukaan air laut yaitu 421 m.
Luas tanah yang dipakai/dimanfaatkan sebagai pemukiman penduduk hingga Juli 2005 adalah 46.950 ha. Sedangkan seluas 8.044 ha dipakai sebagai tanah makam umum/kuburan dan jalan untuk kepentingan-kepentingan lain 1.832 ha.
Jumlah Penduduk
- Laki-laki                           :  2.159 orang
- Perempuan                      :  2.179 orang

Tabel 1
Jumlah dan Jenis Kelamin Penduduk
Desa Tegal Gondo keadaan Juli 2005

Jenis Kelamin
Gondang

Babatan

Wunutsari
Dawuhan
Ketangi
L
570
161
445
477
505
P
543
174
429
508
526
Jumlah
1.113
335
874
985
1.031
Sumber :  Data Dasar Profil Desa Tegal Gondo

Tabel 2
Tingkat Pendidikan Warga Desa Tegal Gondo
Keadaan Juli 2005

No
Pendidikan
Gondang
Babatan
Wunut-sari
Dawuh-an
Keta-ngi
Jumlah satu Desa
1.
Tamat SD
174
60
56
98
484
872
2.
Tamat SLTP
196
41
49
423
99
808
3.
Tamat SLTA
208
32
142
191
102
675
4.
Akademi/ Sarjana
98
4
333
58
32
525
5.
Tidak Tamat SD
437
198
294
215
314
1.458
Sumber :  Data Dasar Profil Desa Tegal Gondo

Tabel 3
Tingkat Kesejahteraan Penduduk Desa Tegal Gondo Keadaan Juli 2005

No
Tingkat Kesejahteraan KK
Jumlah
1.
Prasejahtera
450
2.
Sejahtera I
370
3.
Sejahtera II
475
4.
Mandiri
100
5.
Paripurna III+
70
      Sumber :  Data Dasar Profil Desa Tegal Gondo

Tabel 4
Mata Pencaharian Penduduk Desa Tegal Gondo Keadaan Juli 2005

No
Mata Pencaharian
Jumlah
1.
Karyawan Pemerintahan dan ABRI
574
2.
Pedagang
1.407
3.
Petani
978
4.
Buruh Tani
435
5.
Pensiunan/Purnawirawan
44
6.
Lain-lain
225
 Sumber :  Data Dasar Profil Desa Tegal Gondo

Tabel 5
Anggota Badan Permusyawaratan Desa (BPD) Desa Tegal Gondo

No
Nama
Jabatan
1.
Drs. Muhammad Arifin
Ketua
2.
Joyo Warsito
Wakil Ketua
3.
Muhammad Naim
Sekretaris
4.
Drs. Suwarno
anggota
5.
Triyoko
Anggota
6.
Abdul Kholil
Anggota
7.
Muhammad Hasan
Anggota


Kegiatan Membangun Kapasitas Badan Perwakilan Desa Dalam Membentuk Peraturan Desa
            Dalam UU No. 10 tahun 2004, Peraturan Desa (PERDES) sudah diakui menjadi bagian dalam tata urutan peraturan perundang-undangan. Pasal 1 angka 8 UU 10/2004 dijelaskan bahwa peraturan desa/peraturan yang setingkat adalah peraturan perundang undangan yang dibuat oleh Badan Perwakilan (permusyawaratan) Desa atau nama lainnya bersama dengan dengan kepala desa atau nama lain.
Peraturan desa diperlukan untuk menerjemahkan peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi, yang berkaitan dengan penyelenggaraan pemerintahan desa secara jelas sesuai dengan ciri khas daerah/desa setempat.  Mengatur hubungan antar lembaga desa dan antara lembaga desa dengan anggota masyarakat agar terciptanya ketertiban, keamanan dan ketentraman yang berkeadilan.
Peraturan desa menterjemahkan kebijakan-kebijakan yang diatur melalui peraturan yang lebih tinggi serta untuk memberikan panduan praktis guna memperlancar pelaksanaannya di lapangan sesuai dengan kekhasan masyarakat desa setempat.  Peraturan desa tidak boleh bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi, sesuai dengan azas lex superior derogat lex inferior.
Pasal 206 UU 32/2004 menyatakan bahwa urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan desa mencakup :
a.       urusan pemerintahan yang sudah ada berdasarkan asal-usul desa .
b.       urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan kabupaten/kota yang diserahkan pengaturannya kepada desa.
c.       Tugas pembantuan dari pemerintah, pemerintah provinsi, dan/atau pemerintah kabupaten/kota.
d.       Urusan pemerintahan lainnya yang oleh peraturan perundang-undangan diserahkan kepada desa.
Jenis-jenis peraturan desa berupa pengayoman adat istiadat, pengelolaan aset-aset desa dan pertangung jawabannya, APBDes, batas wilayah administratif desa, tata ruang desa, sebutan Desa, Kepala Desa, Perangkat Desa, dan BPD, Susunan Organisasi Pemerintah Desa, Lembaga Kemasyarakatan yang ada di desa (LPMD, PKK dll), BUMDes, Prosedur pinjaman, pengelolaan dan pertangungjawaban dana pinjaman desa, pungutan-pungutan desa, dan lain-lain.
Badan Permusyawaratan desa (BPD) bersama-sama dengan kepala desa merupakan pembentuk peraturan desa. BPD merupakan jelmaan lembaga legislatif di tingkat desa yang memiliki tugas dan kewenangan dalam bidang legislasi dan pengawasan. Namun dalam pelaksanaan tugas legislasi, yakni membentuk Peraturan Desa  (PERDES) BPD mengalami kesulitan karena masih rendahnya pengetahuan dan kapasitas yang dimiliki para anggota BPD.
Kegiatan pendidikan dan latihan pembentukan peraturan desa bagi para anggota BPD yang telah dilaksanakan di Desa Tegalgondo meliputi :
  1. Sosialisasi dan diskusi tentang materi peraturan desa, meliputi: (1). Eksistensi Peraturan Desa dalam sistem hukum dan peraturan perundang-undangan di Indonesia oleh tim pelaksana; (2) Metode dan teknik pembentukan naskah akademik dan rancangan peraturan desa; (3) Metode dan sistem penyusunan materi muatan peraturan desa; (4)  metode dan sistem evaluasi dan perubahan peraturan desa dan; (5). Sistem Pengundangan peraturan desa dalam lembaran desa. 
  2. Pelatihan merumuskan bagian-bagian atau kerangka dari suatu peraturan desa, diantaranya:
·         Identitas peraturan
·         Konteks sosial lahirnya peraturan
·         Para pihak yang bertanggungjawab melahirkan peraturan tersebut
·         Peraturan induk yang berkaitan langsung dengannya
·         Isi peraturan
·         Relasinya dengan peraturan yang lain
·         Waktu peraturan tersebut berlaku di dalam masyarakat
Dalam istilah yang lebih teknis sebagaimana diatur dalam UU 10/2004 tiap unsur tersebut adalah :
·         Judul
·         Pembukaan
·         Batang Tubuh
·         Penutup
·         Penjelasan
·         Lampiran (jika diperlukan)
  1. Aplikasi dan praktek pembentukan peraturan desa yang berkaitan dengan perangkat desa, yang disertai dengan pendampingan dari Tim Fakultas Hukum Universitas Widyagama Malang. 

SOSIALISASI DAN DISKUSI
            Kegiatan sosialisasi dan diskusi berlangsung 2 (dua) kali pertemuan, yakni pertemuan pertama berlangsung 15 Juli 2007, bertempat di Balai RW Desa Tegalgondo Karangploso Malang dan pertemuan kedua pada tanggal 05 Agusutus 2007 di Ruang PPK Fak. Hukum Universitas Widyagama Malang.
            Sosialisasi dan Diskusi seputar persoalan pembentukan peraturan desa, adapun materi yang disampaikan antara lain : (1) Eksistensi Peraturan Desa dalam sistem hukum dan peraturan perundang-undangan di Indonesia oleh tim pelaksana; (2) Metode dan teknik pembentukan naskah akademik dan rancangan peraturan desa; (3) Metode dan sistem penyusunan materi muatan peraturan desa; (4)  metode dan sistem evaluasi dan perubahan peraturan desa dan; (5) Sistem pengundangan peraturan desa dalam lembaran desa. 
            Metode yang digunakan dalam kegiatan pendidikan dan latihan adalah metode partisipatif dimana peserta dalam hal ini diletakkan sebagai subyek utama. Pendekatan ini perlu dikedepankan karena produk hukum atau peraturan desa yang akan dibuat dan disusun oleh BPD bersama-sama dengan kepala desa diharapkan berkualitas baik, dalam arti memiliki nilai keberlakuan filosofis, keberlakuan yuridis dan keberlakukan empirik/ sosiologis.
            Dalam perspektif keberlakuan filosofis, Setiap masyarakat selalu mempunyai “cita hukum” yakni apa yang masyarakat harapkan dari hukum, misalnya hukum diharapkan untuk menjamin adanya keadilan, kemanfaatan dan kepastian maupun kesejahteraan. Cita hukum atau rechtsidee tumbuh dalam sistem nilai masyarakat tentang baik dan buruk, pandangan mereka mengenai hubungan individual dan  kemasyarakat dan lain sebagainya. Semua ini bersifat filosofis, artinya menyangkut pandangan mengenai inti atau hakikat sesuatu. Hukum diharapkan mencerminkan sistem nilai  baik sebagai sarana yang melindungi nilai-nilai maupun sebagai sarana mewujudkannya dalam tingkah laku masyarakat.[3] Pancasila merupakan salah satu contoh Rechtsidee bagi masyarakat Indonesia. 
Dalam perspektif yuridis peraturan atau kaidah harus memenuhi syarat-syarat: Pertama, keharusan adanya kewenangan dari pembuat peraturan perundang-undangan. Setiap peraturan perundang-undangan harus dibuat oleh badan atau pejabat yang berwenang. Jika tidak maka peraturan perundang-undangan tersebut batal demi hukum. Dianggap tidak pernah ada dan segala akibatnya batal secara hukum. Misalnya peraturan desa harus dibuat secara bersama-sama antara Kepala Desa dengan BPD, jika tidak maka Perdes tersebut batal demi hukum.
            Kedua, keharusan adanya kesesuaian bentuk atau jenis atau peraturan perundang-undangan dengan materi yang diatur, terutama kalau diperintah oleh peraturan perundang-undangan tingkat lebih tinggi atau sederajat. Ketidak sesuaian bentuk ini dapat menjadi alasan untuk membatalkan peraturan perundang-undangan tersebut. Misalnya kalau UU No. 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah menyatakan bahwa sesuatu harus diatur oleh Perdes, maka dalam bentuk Perdeslah hal itu diatur. Kalau kemudian diatur dalam bentuk lain misalnya keputusan Kepala desa maka keputusan tersebut dapat dibatalkan.
            Ketiga, keharusan mengikuti tata cara tertentu. Apabila tata cara tersebut tidak diikuti, maka peraturan perundang-undangan tersebut batal demi hukum atau tidak/belum memiliki kekuatan hukum yang mengikat. Misalnya Peraturan desa dibuat bersama-sama antara BPD dan Kepala Desa, kalau ada Peraturan daerah tanpa mencantumkan persetujuan BPD maka batal demi hukum.
            Keempat, keharusan tidak bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi tingkatannya. Suatu Perdes tidak boleh mengandung kaidah yang bertentangan dengan UU.[4]
            Selanjutnya dasar berlaku secara sosiologis maksudnya adalah mencerminkan kenyataan yang hidup dalam masyarakat. Misalnya dalam suatu masyarakat agraris hukumnya harus sesuai dengan kenyataan-kenyataan hidup masyarakat agraris begitu pula dalam masyarakat industri dan lain sebagainya.[5]

PRAKTEK PEMBENTUKAN PERATURAN DESA
Praktek pembentukan Perdes bagi anggota BPD desa Tegal Gondo merupakan Pelatihan merumuskan bagian-bagian atau kerangka dari suatu peraturan desa, diantaranya:
·         Identitas peraturan
·         Konteks sosial lahirnya peraturan
·         Para pihak yag bertanggungjawab melahirkan peraturan tersebut
·         Peraturan induk yang berkaitan langsung dengannya
·         Isi peraturan
·         Relasinya dengan peraturan yang lain
·         Waktu peraturan tersebut berlaku di dalam masyarakat

Dalam istilah yang lebih teknis sebagaimana diatur dalam UU 10/2004 tiap unsur tersebut adalah :
·         Judul
·         Pembukaan
·         Batang Tubuh
·         Penutup
·         Penjelasan
·         Lampiran (jika diperlukan)
Dalam kegiatan praktek pembentukan peraturan desa, maka kepada para anggota BPD diharapkan dapat mengenal berbagai problem urgensi suatu persoalan diatur peraturan desa dengan pendekatan agenda ROCCIPI.  Agenda ROCCIPI disusun melalui proses yang panjang oleh tiga orang pakar perancangan peraturan, yakni Robert B. Seidman, Aan Seidman dan Nalin Abeyesekere.[6]
            ROCCIPI merupakan singkatan dari tujuh kategori pokok yang menyusunnya, yaitu:
Rule (peraturan)
Opportunity (Peluang/kesempatan)
Capacity (kemampuan)
Communication (komunikasi)
Interest (kepentingan)
Process (proses)
Ideology (nilai dan sikap)
            ROCCIPI merupakan identifikasi 7 (tujuh) faktor yang seringkali menimbulkan masalah berkaitan dengan berlakunya suatu peraturan perundang-undangan. Ketujuh faktor tersebut dibagi dalam dua kategori, yakni faktor subyektif yang terdiri dari Interest dan ideology, sedangkan faktor obyektif terdiri dari Rule, Opportunity, Capacity, Communication, dan Process.
Ketika seseorang memutuskan untuk patuh atau tidak patuh terhadap suatu peraturan, ia tidak hanya berhadapan dengan suatu peraturan. Apalagi hanya satu pasal atau dua pasal. Seseorang harus berhadapan dengan banyak peraturan yang mungkin tumpang tindih antara satu dengan yang lainnya. Berbagai peraturan yang ada mungkin juga tidak jelas, bisa ditafsirkan sesukahati masing-masing orang.
Setidaknya ada 5 (lima) kelemahan yang membuat peraturan menyebabkan perilaku bermasalah, antara lain : (1) bahasa yang digunakan peraturan rancu atau membiungkan. Peraturan tidak menjelaskan apa yang harus dan apa yang dilarang dilakukan.; (2) beberapa peraturan malah memberi peluang terjadinya perilaku bermasalah bisa karena bertentangan atau saling tidak mendukung; (3) peraturan tidak menghilangkan penyebab-penyebab perilaku bermasalah. Penyebab dihilangkan sebagian atau tidak sama sekali; (4) peraturan membuka peluang bagi perilaklu yang tidak tranparan, tidak akuntabel dan tidak partisipatif; dan (5) peraturan mungkin memberikan wewenang yang berlebihan kepada pelaksana peraturan dalam mengatasi perilaku bermasalah. 
2.       Opportunity (kesempatan/Peluang)
Mungkin sebuah peraturan secara tegas melarang perilaku tertentu, namun jika terbuka kesempatan untuk tidak mematuhinya. Orang dengan mudah melakukan perilaku bermasalah.
3.       Capacity (kemampuan)
Peraturan tidak dapat memerintahkan seseorang untuk melakukan sesuatu yang dia tidak mampu. Dengan demikian kita mesti mengetahui kondisi-kondisi yang berada dalam diri orang yang menjadi subyek peraturan. Kemampaun dalam diri orang dapat dirinci kedalam kemampuan politik, kemampuan ekonomi dan kemampuan sosial budaya.
4.       Commucation (kemampuan)
Walaupun dalam ilmu hukum dikenal adanya fiksi hukum yang menyatakan bahwa semua orang dianggap tahu hukum, namun kenyataan fiksi ini tidak bisa diberlakukan begitu saja karena masalah komunikasi seringkali muncul karena selama ini negara tidak tertib dalam mengumumkan peraturannya. Media komunikasi yang digunakanpun tidak menentu, bahkan kacaunya pengumuman peraturan karena disengaja, supaya masyarakat tidak tahu cacat yang ada dalam suatu peraturan. 
5.       Interest (kepentingan)
Interest terkait dengan manfaat bagi pelaku peran (pembuat peraturan maupun yang akan terkena). Kepentingan ini bisa terdiri dari kepentingan ekonomi, kepentingan politik dan kepentingan sosial budaya.
6.       Process (Proses)
Adalah proses bagi pelaku peran untuk memutuskan apakah akan memenuhi atau tidak akan mematuhi peraturan perundang-undangan.
7.       Ideology (nilai dan sikap)
Kategori ideologi secara umum diartikan sebagai kumpulan nilai yang dianut oleh suatu masyarakat untuk merasa, berpikir, dan bertindak. Termasuk didalamnya antara lain sikap mental, pandangan tentang dunia, pemahaman keagamaan. Kadang-kadang iedologi juga disamakan dengan budaya yang sangat luas cakupannya. Dalam masyarakat yang sangat plural seperti masyarakat Indonesia, nilai-nilai yang ada sangat beragam, sebagian malah saling bersaing, misalnya konflik norma hukum yang dibentuk negara dengan norma hukum adat.

PENDAMPINGAN APLIKASI PEMBENTUKAN PERATURAN DESA
            Pembentukan peraturan desa merupakan tugas yang harus dilakukan oleh BPD sebagai lembaga legislatif desa. Berdasarkan evaluasi dan inventarisasi yang dilakukan oleh para anggota BPD Desa Tegalgondo maka ada banyak masalah kemasyarakatan yang membutuhkan pengaturan melalui Perdes. Dari begitu banyak persoalan yang perlu diatur maka disusun skala prioritas.
            Dari penyusunan skala prioritas yang dilakukan, maka salah satu masalah yang perlu diatur mendesak adalah masalah perangkat desa. 
            Dalam kegiatan pendampingan pembentukan peraturan desa, maka tim selalu menekankan dasar keberlakuan peraturan perundang-undangan (perdes), baik keberlakuan filosofis, keberlakukan yuridis, maupun keberlakukan empirik/sosiologis.
            Secara filosofis kelembagaan pemerintahan desa perlu diperkuat dalam rangka membangun otonomi asli desa yang memungkinkan desa berkembang sesuai dengan kearifan lokal yang dimilikinya.
            Sementara secara yuridis tentunya pengaturan tentang perangkat desa tidak boleh bertentangan dengan amanat UUD 1945 bahwa negara mengakui dan menghormati kesatuan-kesatuan masyarakat hukum adat beserta hak-hak tradisional sepanjang masih hidup sesuai dengan perkembangan masyarakat dan prinsip NKRI. Pengaturan kelembagaaan desa harus memperkuat posisi masyarakat desa dalam penyelenggaraan pemerintahan desa.
            Dalam kegiatan pendampingan telah dilakukan inventarisasi oleh anggota BPD dan tim pendampingan berbagai peraturan perundang-undangan yang mengatur tentang perangkat desa, adapun peraturan perundang-undangan tersebut antara lain:
Dalam peraturan pemerintah ini dinyatakan bahwa jumlah perangkat desa disesuaikan dengan kebutuhan dan kondisi sosial budaya masyarakat setempat. Perangkat desa bertugas membantu kepala desa dalam melaksanakan tugas dan wewenangnya. Dalam melaksanakan tugasnya tersebut perangkat desa bertanggungjawab kepada kepala desa.
  1. Peraturan Daerah Kabupaten Malang Nomor 12 tahun 2006 tentang Pedoman Penyusunan Organisasi dan Tata Kerja Pemerintahan Desa. 
Dalam perda ini diatur secara rinci tentang tugas, fungsi dan persyaratan perangkat desa. Perda ini juga memerintahkan pengaturan perangkat desa lebih lanjut diatur dalam peraturan desa.
            Dalam kegiatan pendampingan pembentukan Perdes juga ditekankan berbagai landasan sosiologis. Bahwa dalam pembentukan Perdes harus memperhatikan kebutuhan masyarakat (social need), kondisi masyarakat (social condition) dan modal/kekayaan masyarakat (social capital).

EVALUASI KEGIATAN
            Perhatian para anggota BPD terhadap kegiatan pendidikan dan latihan membangun kapasitas dalam pembentukan peraturan desa sangat baik, hal terlihat dari partisipasi aktif dan antusiasme yang tinggi para anggota BPD. Evaluasi keberhasilan dari kegiatan ini secara rinci dapat dilihat dalam tabel dibawah ini:


Kegiatan

Tujuan
Indikator Pencapaian Keberhasilan
Tolok Ukur Keberhasilan yang Tercapai
1. Sosialisasi dan Diskusi
Para anggota BPD mengetahui dan memahami tentang : (1). Eksistensi Pera-turan Desa dalam sistem hukum dan peraturan perun-dang-undangan di Indonesia oleh tim pelaksana; (2) Me-tode dan teknik pem bentukan naskah akademik dan ran-cangan peraturan desa; (3) Metode dan sistem penyu-sunan materi muat-an peraturan desa; (4)  metode dan sis-tem evaluasi dan perubahan peratur-an desa dan; (5). Sistem Pengundang an peraturan desa dalam lembaran desa. 
Ada pemahaman mengenai eksistensi perdes dalam hkm nasional, cara pem-bentukan dan cara perubahan perdes
80% peserta telah tertarik untuk meng-inventarisir kebu-tuhan akan perdes dan telah melakukan langkah-langkah dalam pembentukan perdes
2. Praktek Pembentukan Peraturan Desa
Peserta terampil dalam merumuskan Judul, Pemcerun: yes;">  empirik

            Untuk mendukung keberhasilan BPD dalam membentuk peraturan desa, maka Badan Perwakilan Desa harus mampu menjadi mediator dan katalisator terbangunnya iklim demokrasi dan keterbukaan dalam masyarakat desa belum dapat dapat berjalan dengan optimal.
Di samping itu berbagai hambatan yang dihadapi oleh BPD, antara lain: Pertama, belum mengkarnya budaya demokrasi dalam masyarakat desa; Kedua,  kurangnya pemahaman para anggota BPD tentang tugas, peran dan fungsi dari BPD; Ketiga, minimya biaya operasional Kegiatan BPD dan rendahnya gaji para anggota BPD Keempat, Sedikitnya waktu para anggota BPD yang diluangkan untuk menjalankan tugas-tugas BPD; Kelima, Adanya konflik intern para anggota BPD dan Kepemimpinan BPD yang tidak kondusif harus diatasi sedini mungkin dan secara konsisten para anggota mengutamakan kepentingan masyarakat yang diwakili.

KESIMPULAN
             Dari hasil kegiatan dapat disimpulkan sebagai berikut:
1.  Para anggota BPD telah mengetahui dan memahami tentang : (1). Eksistensi Peraturan Desa dalam sistem hukum dan peraturan perundang-undangan di Indonesia oleh tim pelaksana; (2) Metode dan teknik pembentukan naskah akademik dan rancangan peraturan desa; (3) Metode dan sistem penyusunan materi muatan peraturan desa; (4)  metode dan sistem evaluasi dan perubahan peraturan desa dan; (5). Sistem Pengundangan peraturan desa dalam lembaran desa. 
2.  Peserta (anggota BPD) terampil dan mampu membuat naskah akademik perdes dan mampu merumuskan Judul, Pembukaan, Batang Tubuh, Penutup dan Penjelasan Perdes dengan metode ROCCIPI.
3.  Para anggota BPD sudah mampu membuat perdes sesuai skala prioritas yang telah disusun secara mandiri
-------

DAFTAR PUSTAKA

Buku :

Galanter, Marc, 1988. “Hukum Hindu dan Perkembangan Sistem Hukum India Modern” dalam A.A.G. Peters dan Koesriani S. (Ed.), Hukum dan Perkembangan Sosial, Buku Teks Sosiologi Hukum (Buku II), Jakarta: Sinar Harapan
Indrati, Maria Farida, Ilmu Perundang-undangan Dasar-dasar dan Pembentukannya, Yogyakarta: Kanisius
Jimly Asshiddiqie, 2005. HTN dan Pilar-pilar Demokrasi, Jakarta: Konpress
Kusumaatmadja, Mochtar, 1986. Pembinaan Hukum Dalam Rangka Pembangunan Nasional, Bandung: Binacipta
Manan, Bagir, 1992. Dasar-dasar Perundang-Undangan Indonesia, Jakarta: IN-HILL-CO
Manan, Bagir, 2001.Menyongsong Fajar Otonomi Daerah, Yogyakarta: Penerbit Pusat Studi Hukum Fakultas Hukum UII
Pratikno, “Tragedi Politik Desa 1998-1999 Kelangkaan Kelembagaan Lokal dalam Manajemen Krisis”, dalam Angger Jati Wijaya dkk (Ed.) Reformasi Tata Pemerintahan Desa Menuju Demokrasi, Yogyakarta: Pustaka Pelajar
Rozaki, Abdur dkk, 2005. Prakarsa Desentralisasi & Otonomi Desa,  Yogyakarta: IRE Press
Seidman, Robert B., Aan Seidman dan Nalin Abeyeskere, 2002. Penyusunan RUU dalam Perubahan Masyarakat yang Demokratis : Sebuah Panduan untuk Pembuat RUU, Jakarta: Business Advisory Indonesia University of San Francisco School of Law Indonesia Program (diterjemahkan oleh Johanes Usfunan dkk)
Sirajuddin dan Dedy Bashory, 2005. “Peranan Badan Permusyawaratan Desa Dalam Pembentukan Peraturan Desa (Studi di Desa Tegalgondo Kec. Karangploso Kab. Malang). Penelitian Mandiri
Sirajuddin dan Fatkhurohman, 2003. “Pelaksanaan Wewenang, Peran dan Fungsi BPD dalam Mewujudkan Demokratisasi di Masyarakat Desa (Studi Kasus di Kab. Malang dan Kab. Pasuruan)”  Penelitian Dosen Muda (PDM) yang Didanai Dikti Depdiknas dan Laporan Penelitiannya dimuat dalam Jurnal Hukum “Widya Yuridika” Volume 11 No. 3 Desember 2003 diterbitkan Fakultas Hukum Universitas Widyagama Malang. 
Sirajuddin dkk,2006. Legislative Drafting: Pelembagaan Metode Partisispatif dalam Pembentukan Peraturan Perundang-undangan, Malang: MCW Malang Bekerjasama dengan Yappika Jakarta
Wasistiono, Sadu & Irwan Tahir, 2006. Prospek Pengembangan Desa, Bandung: Fokus Media
Widjaja, HAW., Pemerintahan Desa/Marga Berdasarkan Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1999 Tentang Pemerintah Daerah, Suatu Telaah Administrasi Negara, Jakarta: Rajawali Pers
Wignyosoebroto, Soetandyo, 1995. Dari Hukum Kolonial Ke Hukum Nasional, Dinamika Sosial Politik Dalam Perkembangan Hukum Di Indonesia, Jakarta: Rajawali Pers
Wijaya, Angger Jati dkk (Ed.), 2000. Reformasi Tata Pemerintahan Desa Menuju Demokrasi, Yogyakarta: Pustaka Pelajar

Jurnal :
Hakim, Abdul dan Endah Setyowati, 2005. “Perubahan Kelembagaan Pemerintah Desa dan Tantangannya Terhadap Pengembangan Sumber Daya Aparatur Desa” Artikel dalam Jurnal Ilmiah Administrasi Publik Vol. VI No. 1 September 2005 – Februari 2006 diterbitkan FIA Univ. Brawijaya Malang, hal. 208-229
Sumartono, 2005. “Kemitraan Pemerintahan Desa dengan BPD dalam Penyelenggaraan Pemerintahan Desa” Artikel dalam Jurnal Ilmiah Administrasi Publik Vol. VI No. 1 September 2005 – Februari 2006 diterbitkan FIA Univ. Brawijaya Malang, hal. 197-207
Zanibar M.Z., Zen, 2007. “Desa: Pergulatan Mencari Jati Diri” dalam Jurnal Konstitusi Volume 4 Nomor 1, Maret 2007
Jurnal Hukum “Jentera”  edisi 10 – tahun III, Oktober 2005 dengan tema Legislasi

Peraturan Perundang-undangan :
Republik Indonesia, UU No. 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah
Republik indonesia, UU No. 10 tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan
Republik Indonesia, UU No. 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah


* Sirajuddin, SH.,MH., Fatkhurohman,SH.MH., Anwar C.,SH.MH. adalah dosen Fakultas Hukum Universitas Widyagama Malang.
[1] Sirajuddin dan Fatkhurohman, 2003. “Pelaksanaan Wewenang, Peran dan Fungsi BPD dalam Mewujudkan Demokratisasi di Masyarakat Desa (Studi Kasus di Kab. Malang dan Kab. Pasuruan)”  Penelitian Dosen Muda (PDM) yang Didanai Dikti Depdiknas dan Laporan Penelitiannya dimuat dalam Jurnal Hukum “Widya Yuridika” Volume 11 No. 3 Desember 2003 diterbitkan Fakultas Hukum Universitas Widyagama Malang. 

------------------------------


Saksi Dari Kalangan Anggota Keluarga Dekat
Dalam Perkara Perceraian
Dengan Alasan Syiqaq
Oleh:
H. ACHMAD MARBAIE*

ABSTRAK
Kedudukan keluarga atau orang-orang dekat dengan suami-istri sebagai saksi, maka Hakim harus mendudukkan mereka secara formal dan materiil sesuai dengan Pasal 145 dan 146 H.I.R atau Pasal 173 dan 174 RBg. Oleh karena itu, sebelum mereka memberi keterangan di muka persidangan harus disumpah terlebih dahulu. Beberapa keluarga sebagai saksi hanya berlaku dalam perkara perceraian yang didasarkan alasan perselisihan dan pertengkaran yang terus-menerus, dan ada unsur dharar, serta pecahnya tali perkawinan (syiqaq). Ketentuan itu tidak bisa diterapkan pada semua perkara perceraian yang diajukan karena perselisihan dan pertengkaran, karena tidak mengandung unsur-unsur syiqaq dan pecahnya tali perkawinan di antara mereka. Dalam perkara ini, kepada mereka cukup diminta keterangan saja, serta usaha perdamaian agar pihak-pihak yang beperkara dapat rukun kembali.
Kata Kunci: Saksi keluarga, Perceraian, Syiqaq.


PENDAHULUAN
Keberagaman beragama bagi penduduk Indonesia, dan merupakan bagian terbesar warga Negara Indonesia pemeluk agama Islam. Hal ini mengharuskan adanya perlakuan khusus bagi warga yang beragama Islam dalam bidang hukum. Asas itu adalah lex spesialis derogate legi generali dan asas personalitas keislaman. Implementasi dari asas-asas tersebut jumpai dalam Undang-undang tentang Peradilan Agama.
Pasal 54 UU No. 7/1989 jo UU No. 3/2006 tentang Peradilan Agama menyatakan bahwa hukum acara yang berlaku pada Penadilan di lingkungan Peradilan Agama adalah hukum acara yang berlaku pada Pengadilan di lingkungan Peradilan Umum, kecuali ketentuan yang telah diatur secara khusus dalam Undag undang yang bersangkutan. 
KEDUDUKAN SAKSI DARI KALANGAN KELURGA DEKAT
Bilamana pihak istri merasa bahwa perkawinannya tidak dapat dipertahankan lagi dan dia memutuskan untuk bercerai, langkah pertama yang dapat dilakukannya adalah mengajukan gugatan perceraian. Bagi yang beragama Islam, gugatan ini dapat diajukan ke Pengadilan Agama[1].
Dalam proses persidangan dalam rangka mencari jalan perdamaian dan kembali rukunnya rumah tangga yang bersangkutan, maka Hakim mengangkat Hakamain yaitu dua orang yang berasal dari keluarga pihak suami satu orang dan keluarga pihak istri satu orang. Hakamain[2] ini berfungsi membantu Hakim dalam mendamaikan suami-istri yang sedang berperkara.
Dalam perkara gugatan perceraian dengan atas alasan syiqaq, maka untuk mendapatkan putusan perceraian harus didengar keterangan saksi-saksi yang berasal dari keluarga atau orang-orang yang dekat dengan suami-istri. Pengadilan setelah mendengar keterangan saksi tentang sifat persengketaan antara suami-istri dapat mengangkat seorang atau lebih dari keluarga masing-masing pihak ataupun orang lain untuk menjadi hakam. Istri atau kuasa hukumnya wajib membuktikan di pengadilan kebenaran dari alasan-alasan yang menyebabkan terjadi syiqaq tersebut; Dengan salinan putusan Pengadilan, jika alasan yang dipakai adalah suami mendapat hukuman 5 (lima tahun) atau lebih[3]. Dengan bukti hasil pemeriksaan dokter atas perintah dari pengadilan, bila alasannya adalah suami mendapat cacat badan atau penyakit yang menyebabkan tak mampu memenuhi kewajibannya[4].
Keterangan berasal dari saksi-saksi, baik yang berasal dari keluarga atau orang-orang dekat yang mengetahui terjadinya pertengkaran atau perselisihan antara istri dengan suami yang sedang berperkara. Di Pengadilan Agama khusus untuk perceraian karena alasan syiqaq Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo Pasal 116 hurul (f) K.H.I ketentuan mengenai kesaksian, umumnya mengenai pembuktian, sebagaimana diatur dalam H.I.R/R.Bg. juga diatur oleh ketentuan khusus. Ketentuan itu sebagaimana tersebut dalam Pasal 76 Undang Undang Nomor7 Tahun 1989 yang menentukan;
(1) Apabila gugatan perceraian didasarkan atas alasan syiqaq, maka untuk mendapatkan putusan perceraian harus didengar keterangan saksi-saksi yang berasal dari keluarga atau orang-orang yang dekat dengan suami-istri.
(2)  Pengadilan setelah mendengar keterangan saksi tentang sifat persengketaan antara suami-istri dapat mengangkat seorang atau lebih dari keluarga masing-masing pihak ataupun orang lain untuk menjadi hakam[5].
Juga Pasal 22 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975[6] serta Pasal 134 K.H.I (Inpres No. 1 Tahun 1991)[7]. Ketentuan khusus itu menjelaskan bahwa, jika perceraian terjadi karena alasan Syiqaq (Perselisihan dan pertengkaran) sebelum menjatuhkan putusan, Hakim terlebih dahulu mendengar keterangan saksi dari pihak keluarga atau orang dekat dengan suami-istri yang bersangkutan.
Syiqaq sebagaimana telah dirumuskan  dalam Pasal 76 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 bahwa syiqaq adalah perselisihan yang tajam dan terus-menerus antara suami dan istri, kejadian atau kondisi mana dijadikan alasan bagi istri untuk melakukan gugatan cerai ke Pengadilan Agama. Sumber hukum syiqaq adalah Al Qur’an[8] Surat An Nisa' ayat 35 yang merupakan langkah sistematis dari ayat sebelumnya yang mengatur tentang kedudukan suami dalam keluarga dan masalah nusyuz-nya[9] istri.
Para praktisi hukum mempermasalahkan pengertian syiqaq yang dirumuskan dalam penjelasan Pasal 76 ayat (1), Pasal 39 ayat (2) huruf f Undang Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 apakah sudah memenuhi pengertian yang terkandung dalam surat an Nisa' ayat 35 dan pendapat para ahli fiqh (fuqaha) yang berkembang dalam masyarakat. Juga masih terdapat perbedaan pendapat di antara para praktisi hukum tentang prosedur pemeriksaan syiqaq, terutama tentang kedudukan saksi­-saksi dan pengangkatan hakam serta siapa yang memutus cerai karena alasan syiqaq ini, apakah Hakim atau hakam yang ditunjuk oleh Hakim.
Sementara ini dalam praktik, karena prosedur syiqaq dianggap rumit dan lama penyelesaiannya, syiqaq cenderung dikesampingkan oleh para praktisi hukum dalam penyelesaiannya dan dialihkan pada alasan yang lain, meskipun banyak ahli fiqh yang mewajibkan pemeriksa perkara perceraian dengan alasan syiqaq sebagaimana ketentuan yang telah ditetapkan oleh Allah dalam Al Qur’an[10].
Syiqaq dalam pandangan perundang-undangan nasional, dalam Pasal 38 Undang Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan ditentukan bahwa perkawinan dapat putus karena kematian, perceraian, dan atas putusan pengadilan. Selanjutnya dalam Pasa1 39 ayat 1 dan 2 Undang Undang Nomor 1 Tahun 1974 tersebut juga dikemukakan bahwa perceraian hanya dapat dilakukan di depan sidang pengadilan setelah pengadilan (majelis Hakim) tidak berhasil mendamaikan kedua belah pihak, serta cukup alasan bagi mereka untuk bercerai karena tidak ada harapan lagi untuk hidup rukun dalam suatu rumah tangga, perkawinan mereka betul-betul sudah pecah.
Gugatan perceraian dapat diajukan oleh pihak suami atau oleh pihak istri dengan alasan yang telah ditentukan oleh peraturan perundang-undangan yang berlaku. Salah satu alasan perceraian sebagaimana tersebut dalam Pasal 19 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 adalah antara suami dan istri terus-menerus terjadi perselisihan, pertengkaran, dan tidak ada harapan untuk hidup rukun lagi dalam rumah tangga. Berikutnya Pasa1 22 ayat 2 menyebutkan bahwa gugatan perceraian karena alasan sebagaimana tersebut dalam Pasal 19 huruf f PP Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 itu baru dapat diterima oleh Pengadilan, apabila telah cukup jelas mengenai sebab-sebab perselisihan dan pertengkarannya itu dan setelah mendengar pihak keluarga serta orang-orang yang dekat dengan suami-istri yang mengajukan perceraian itu.
Peradilan Agama dalam praktiknya, bahwa alasan perceraian sebagaimana tersebut dalam Pasal 19 huruf f Peraturan Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 itu tidak selalu disebut syiqaq. Dikatakan syiqaq kalau gugatan perceraian itu dengan alasan telah terjadi pertengkaran yang mengandung unsur-unsur yang membahayakan kehidupan suami-istri dan sudah terjadi pecahnya perkawinan (broken marriage) berakhirnya perkawinan mereka dengan putusan pengadilan. Sedangkan alasan perceraian yang didasarkan kepada perselisihan dan pertengkaran yang tidak mengandung unsur-­unsur membahayakan dan belum sampai kepada tingkat darurat, maka hal tersebut belum bisa dikatakan syiqaq. Hal yang terakhir ini gugatan diajukan oleh salah satu pihak dengan alasan perselisihan dan pertengkaran itu dengan alasan perceraian yang lain, seperti salah satu pihak melakukan zina, mabuk, dan main judi. Terhadap hal ini putusnya perkawinan bisa berupa perceraian dan bisa dengan putusan pengadilan.
Undang Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama telah memantapkan bahwa syiqaq merupakan alasan cerai yang diajukan kepada Pengadilan Agama sebagai perkara tersendiri. Mengajukan perkaranya ke Pengadilan Agama sejak awal sudah merupakan perkara perceraian dengan alasan syiqaq, bukan perkara lain yang kemudian di-syiqaq-kan setelah berlangsungnya pemeriksaan perkara dalam persidangan sebagaimana lazimnya yang dilaksanakan oleh para Hakim sebelum berlaku Undang Undang Nomor 7 Tahun 1989 tersebut. Substansial dari syiqaq ini adalah sebagaimana tersebut dalam Pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 sepanjang mengandung unsur-unsur yang membahayakan dan pecahnya perkawinan. Perkara perceraian dengan alasan syiqaq yang diajukan sejak awal ke Pengadilan Agama akan memudahkan pengisian laporan L. 1/PA8 Pola Bindalmin.
 Alasan syiqaq[11] yang diatur dalam Pasal 76 ayat 1 Undang Undang Nomor 7 Tahun 1989 beserta penjelasannya sudah memenuhi pengertian yang terkandung dalam surat an-Nisa' ayat 3, juga sama makna dan hakikatnya dengan apa yang dirumuskan pada penjelasan Pasa139 ayat 2 hmuf (f) Undang Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Pasa1 19 ayat 2 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975. Oleh karena itu, tata cara pemeriksaannya di samping tunduk kepada ketentuan umum  Hukum Acara Perdata, sekaligus harus menurut tata cara mengadili yang digariskan oleh Pasal 76 Undang Undang Nomor 7 Tahun 1989 itu sendiri. Kelalaian mempergunakan tata cara yang telah ditentukan itu mengakibatkan putusan yang dijatuhkan oleh Hakim batal demi hukum atau sekurang-kurangnya dalam tingkat banding harus diadakan pemeriksaan tambahan untuk menyempurnakan pemeriksaan tersebut.
Penyelesaian perkara perceraian dengan alasan syiqaq merupakan pemeriksaan secara khusus (lex spesialis derogate legi generali) dan agak menyimpang dari asas-­asas umum  Hukum Acara Perdata, oleh karena perceraian dengan alasan syiqaq ini merupakan perceraian karena adanya mudharat yang menimpa pihak istri dan pecahnya tali pernikahan, maka Hakim wajib mengkonfirmasi benar tidaknya peristiwa yang diajukan oleh para pihak yang beperkara tersebut, kemudian, mengkualifisir peristiwa tersebut, dan akhirnya memberikan hukumnya (mengkonstitusikannya) terhadap peristiwa yang diajukan oleh para pihak yang berperkara.
Kedudukan keluarga atau orang-orang dekat dengan suami-istri itu sebagai saksi, maka Hakim harus mendudukkan mereka secara formal dan materiil sesuai dengan Pasal 145 dan 146 H.I.R atau Pasal 173 dan 174 RBg. Oleh karena itu, sebelum mereka memberi keterangan di muka persidangan harus disumpah terlebih dahulu. Beberapa keluarga sebagai saksi hanya berlaku dalam perkara perceraian yang didasarkan alasan perselisihan dan pertengkaran yang terus-menerus, dan ada unsur dharar, serta pecahnya tali perkawinan (syiqaq). Ketentuan itu tidak bisa diterapkan pada semua perkara perceraian yang diajukan karena perselisihan dan pertengkaran, karena tidak mengandung unsur-unsur syiqaq dan pecahnya tali perkawinan di antara mereka. Dalam perkara ini, kepada mereka cukup diminta keterangan saja, serta usaha perdamaian agar pihak-pihak yang beperkara dapat rukun kembali.
Berkenaan dengan pengangkatan hakam, para ahli hukum Islam sepakat tentang perlunya pengangkatan hakamain dalam perkara perceraian dengan alasan syiqaq, tetapi mereka berselisih pendapat tentang hukum mengangkat hakam itu. Ibnu Rusyd[12] berpendapat bahwa pengangkatan hakamain ini tidak wajib tetapi jawaz (boleh). Pendapat ini yang diikuti oleh Undang Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama. Sayid Sabiq[13] tidak mensyaratkan hakamain itu dari keluarga istri. Adapun perintah mengangkat hakamain dari pihak keluarga suami-istri sebagaimana disebutkan dalam ayat 35 surat An Nisa' itu adalah bersifat anjuran saja, karena keluarga dipandang lebih mengetahui situasi rumah tangga pihak yang berperkara tersebut.
Undang Undang Nomor 7 Tahun 1989 Pasal 76 ayat 2 menentukan bahwa hakam tersebut tidak harus dari keluarga suami-istri, diperbolehkan mengangkat hakam dari pihak lain. Apa yang tersebut dalam penjelasan Pasal 76 ayat 2 itu tidaklah menjadi persoalan asalkan dalam batas ­pengertian bahwa rumusannya sengaja diperluas oleh pembuat undang-undang dengan tujuan agar rumusan dalam ayat 35 surat an­Nisa' dapat dikembangkan untuk mengakomodasi dan menampung berbagai problem dalam kehidupan masyarakat sepanjang dalam batas-batas acuan jiwa dan semangat yang terkandung dalam ayat tersebut. Adapun tujuan penunjukan hakam adalah membentuk juru damai apabila terjadi perselisihan dan pertengkaran yang membahayakan kehidupan suami-istri yang bersangkutan, sama sekali tidak dipersoalkan siapa yang ditunjuk untuk menjadi hakam itu.
Tentang berapa jumlah hakam yang ideal, Pasal 76 ayat 2 Undang Undang Nomor 7 Tahun 1989 tidak menentukan secara rinci, hanya menyebut seorang atau lebih dari keluarga masing-masing suami-istri atau boleh juga orang lain ditunjuk untuk menjadi hakam. Ketentuan ini adalah sejalan dengan apa yang dikehendaki oleh ayat 35 surat An Nisa' yakni sekurang-kurangnya terdiri dari dua orang. Meskipun sebaliknya ditunjuk beberapa hakam, tetapi secara kasuistik tidak menutup kemungkinan menunjuk seorang hakam saja. Hal ini dengan pertimbangan semakin banyak orang yang ikut campur, semakin kacau permasalahannya dan dalam hal yang demikian lebih efektif apabila hakam hanya mencari upaya penyelesaian perselisihan saja, bukan untuk mengambil keputusan dalam perkara yang sedang diadili oleh majelis Hakim itu.[14]
Mengenai kewenangan hakam dalam perkara perceraian dengan alasan syiqaq terdapat beberapa pandangan yaitu ; (1). Hakam berasal dari kalangan keluarga suami-istri, oleh karena itu penunjukan hakam itu harus seizin suami-istri masing masing, hakam sama sekali tidak mempunyai wewenang menceraikan mereka. Hakam hanya terbatas peranannya pada hal-hal yang diberi wewenang mewakili Hakim untuk mengupayakan perdamaian di antara suami-istri yang berperkara. (2). Hakam adalah orang yang bertindak dan menjalankan fungsi Hakim dan bebas untuk mengambil keputusan, mendamaikan atau menceraikan. Hakam tersebut harus laki-laki dan pengangkatannya tidak memerlukan persetujuan dari pihak suami-istri. Hakam bebas untuk bertindak dalam rangka mengadakan upaya perdamaian dan apabila tidak berhasil, berwenang untuk menceraikan (attafriq) suami-istri yang berselisih itu. Hakam yang ditunjuk harus seorang ahli hukum Islam (Faqih), karena ia sebagai Hakim harus mempunyai pengetahuan di bidang hukum.[15]
Sejalan dengan jiwa Pasal 76 ayat (2) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, Mahkamah Agung RI cenderung kepada pandangan yang pertama tersebut di atas. Fungsi hakam di sini adalah sebagai wakil Hakim yang diharapkan dapat mendamaikan suami-istri yang berperkara dan tidak mempunyai wewenang untuk menceraikan suami-istri tersebut sama sekali. Dalam putusan Nomor 18/K/AG/1979 tanggal 19 Mei 1979 Mahkamah Agung RI membenarkan putusan Mahkamah Syari’ah Provinsi Aceh dalam perkara banding atas putusan Mahkamah Syari’ah Sabang Nomor 3/1978 tanggal 10 Januari 1978, tetapi Mahkamah Agung RI berpendapat bahwa acara syiqaq yang tersebut dalam ayat 35 surat An Nisa' itu tidak mutlak harus dijalankan, setelah mendengar keterangan orang tua para pihak dan orang lain yang dekat dengan para pihak, Pengadilanlah yang memutus perkara tersebut, bukan hakam yang ditunjuk. Fungsi hakam hanya terbatas pada upaya mendamaikan saja.
Meskipun negara Indonesia tidak menganut asas strare decisis sesuai dengan Pasa1 23 Undang Undang Nomor 14 Tahun 1970, Pasal 184 ayat 1 H.I.R, dan Pasal 195 serta Pasal 618 RBg. tetapi demi adanya kepastian hukum sebaiknya para praktisi  di lingkungan Peradilan Agama mengikuti langkah Mahkamah Agung RI dalam menerima, memeriksa, dan mengadili serta memutuskan perkara perceraian dengan alasan syiqaq yang diajukan kepadanya dan meninggalkan kebisaan lama yang berpegang teguh kepada fiqh tradisional dalam hal memeriksa dan memutuskan perkara perceraian dengan alasan syiqaq ini.
Hal ini bukan berarti apa yang sudah dilaksanakan oleh para ahli fiqh dan Hakim Peradilan Agama terdahulu semuanya keliru, anjuran ini semata-mata mengikuti perkembangan  Hukum Acara yang berlaku di lingkungan Peradilan Agama saat ini, sepanjang tidak meninggalkan inti sari yang terkandung dalam surat an-Nisa' ayat 35. Dengan demikian akan terwujud legal frame work (kesatuan kerangka ) dan adanya unifiet legal oponion (kesatuan persepsi ) dalam penyelesaian perkara di Pengadilan Agama. Hal ini penting dilaksanakan agar ada keseragaman dalam pelaksanaan dan penerapan Hukum Acara di lingkungan Peradilan Agama di masa mendatang.
Mengenai kapan sebaiknya para hakam itu memeriksa perkara perceraian dengan alasan syiqaq, hal ini kembali pada Pasal 76 ayat 2 Undang Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang menentukan bahwa para hakam itu harus memeriksa setelah tahap pembuktian diperiksa oleh Hakim. Dengan demikian hasil pemeriksaan pembuktian dapat diinformasikan secara lengkap kepada hakam yang ditunjuk, terutama tentang sifat dari perselisihan dan persengketaan yang terjadi di antara suami-istri tersebut. Informasi tersebut dapat dipergunakan oleh hakam dalam usaha mendamaikan para pihak dan mengakhiri sengketa mereka. Hakim Peradilan Agama yang menangani perkara perselisihan itu haruslah memberikan pengarahan seperlunya kepada hakam yang ditunjuk tentang cara-cara yang harus ditempuh dalam melaksanakan tugasnya, juga ditetapkan kapan para hakam itu harus melaporkan upaya yang dilaksanakan itu kepada Hakim dan batas waktu tugas yang diberikan oleh Hakim kepada para hakam untuk melaksanakan tugasnya. Oleh karena itu hakam yang diangkat itu haruslah orang yang arif, disegani oleh kedua belah pihak yang bersengketa dan dapat dipercaya.
Ketentuan yang meng­haruskan pengangkatan hakam setelah pemeriksaan terhadap pembuktian tidak bersifat imperative. Sekiranya dalam tahap replik dan duplik Hakim sudah mendapat gambaran yang jelas tentang sifat perselisihan dan pertengkaran suami-istri tersebut, dan Hakim sudah mempunyai keyakinan bahwa mereka bisa didamaikan dengan cara mengangkat hakam, maka Hakim dapat menyimpang dari ketentuan tersebut asalkan kemaslahatan para pihak untuk rukun kembali dapat terwujud. Pengangkatan hakam itu bersifat insidental sebelum putusan akhir dijatuhkan, maka tata cara yang tepat untuk itu adalah dengan putusan sela, bukan dengan cara mengeluarkan penetapan.
Bentuk putusan akhir adalah putusan (vonis). Putusan dijatuhkan oleh Hakim setelah mendengar laporan hakam tentang upaya maksimal yang mereka laksanakan dalam upaya mereka mengakhiri sengketa. Apabila menurut para hakam perselisihan dan pertengkaran mereka sudah sangat memuncak dan tidak mungkin didamaikan lagi, dan jalan satu-satunya bagi mereka adalah cerai, maka Hakim wajib menceraikan suami-istri tersebut sesuai dengan usul para hakam, usulan mereka itu haruslah menjadi pertimbangan Hakim dalam memutuskan perkara. Hakimlah yang menceraikan suami-istri tersebut, bukan para hakam yang menceraikannya.[16]
Dalam yurisprudensi Peradilan Agama yang lama, hampir pada semua putusannya dijumpai di mana yang mengikrarkan talak dalam perkara perceraian dengan alasan syiqaq adalah hakam, sedangkan dalam yurisprudensi yang baru dijumpai bahwa putusan cerai syiqaq adalah putusan Hakim, Hakimlah yang menceraikan para pihak yang bersengketa untuk mengakhiri perkaranya, bukan hakam.
Ada putusan Pengadilan Agama Jember No. 1340/Pdt.G/2005/ PA.Jr., tanggal 24 Agustus 2005 bertepatan dengan tanggal 19 Rajab 1426 H., memeriksa perkara antara Dwi Astutik Any binti A. Niolik (istri) sebagai Penggugat melawan suaminya Basuki Fuji Wahyudi bin Moch. Syafrani sebagai Tergugat. Dalam persidangan dan pemeriksa kasus ini didengar kesaksian dua orang saksi di bawah sumpah berasal dari kalangan keluarga Penggugat, yaitu Ibu kandung dari Penggugat dan adik kandung dari Penggugat dan dua orang saksi keluarga Tergugat, yaitu anak pertama dari Penggugat dan Tergugat dan keponakan Pengugat.
Penggugat mendasari gugatannya pada, bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat telah tidak harmonis karena sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan karena Tergugat tidak dapat memberikan nafkah secara layak kepada Penggat. Tergugat suka menceritakan keadaan Penggugat kepada orang lain dan setiap terjadi pertengkaran Tergugat sering melontarkan kata-kata kotor/kasar kepada Penggugat. Oleh karena itu Penggugat pergi meninggalkan Tergugat dengan tanpa ijin yang hingga sekarang ini (putusan dijatuhkan) sekurang-kurangnya selama 3 bulan dan selama hidup berpisah tersebut antara Penggugat dan Tergugat tidak pernah lagi hidup bersama sebagaimana layaknya suami istri. Gugatan cerai Penggugat a-quo dikualisir kedalam alasan-alasan perceraian sebagaimana yanq dimaksud oleh Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, yaitu “Antara suami isteri terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hdup rukun lagi dalam rumah tangga”.
Hal ini sesuai dengan Yurisprudensi Mahkamah Agung  No. 15K/AG/1980 tangga1 2 Desember 1981 dapat ditarik abstrak hukum bahwa unsur-unsur yang terkandung dalam Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 yaitu : Antara suami dan istri terus-menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam dalam rumah tangga”. Juga berdasarkan Yurisprudensi Mahkamah Agung  No. 15K/AG/1980 tangga1 2 Desember 1981 dapat ditarik abstrak hukum bahwa unsur-unsur yang terkandung dalam Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 adalah : tidak memberi nafkah isteri atau tidak menyerahkan gaji, telah kawin dengan wanita lain, terjadi keributan, memaki-maki di depan umum, sering tidak pulang kerumah, dan pernah memukul isteri. Bahwa unsur-unsur yang terkandung dalam Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tersebut menurut Majelis bersifat alternatif dan bukan bersifat kumulatif, sehingga dengan telah terpenuhinya salah satu unsur tersebut maka ketentuan Pasal 19 huruf (f) tcrsebut te1ah terbukti adanya.
Untuk memenuhi maksud Pasal 22 ayat 2 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975[17] dan Pasal 76 Undang Undang Nomor 7 Tahun 1989, Majelis Hakim telah pula mendengar keterangan saksi keluarga Pengguat, yakni Maryatun (ibu dari Penggugat) dan Tri Murdiyanto (adik dari Penggugat). Begitu pula telah didengar juga kesaksian yang diajukan oleh Tergugat, yaitu Riska Yuniasti (anak pertama dari Tergugat dan Penggugat) dan Erik Efridistianto (keponakan Tergugat). Kesemuanya kesaksian yang diberikan para saksi tersebut diatas berkesesuaian adanya, yaitu berkisar pada masalah kecemburuan, karena Penggugat telah mempunyai teman akrab bernama P. Edi yang sering datang kerumahnya mengunjungi Penggugat. Penggugat dan Tergugat telah saling menceritakan kejelekan dan kekurangan masing-masing kepada orang lain. Para saksi telah berusaha mengadakan perdamaian diatara mereka tapi tidak membuahkan hasil yang memuaskan. Masing-masing pihak (suami-istri) bersikeras untuk memutuskan hubungan perkawinan mereka atau bercerai.
Berdasarkan uraian pertimbangan tersebut diatas Majelis Hakim dapat menemukan adanya fakta hukum sehingga dapat menyimpulkan bahwa antara Penggugat dan Tergugat telah terjadi perpecahan keluarga sekurang-kurangnya selama 3(tiga) bulan dan tidak pernah hidup rukun kembali. Maka berdasarkan fakta hukum tersebut di atas Majelis Hakim berpendapat bahwa gugatan Penggugat telah memenuhi unsur-unsur alasan perceraian sebagaimana yang dimaksud oleh Pasal 19 hurut (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf (f) KHI[18],  Begitu pula dengan telah terpenuhinya alasan perceraian tersebut maka berarti tujuan perkawinan sebagaimana yanq tercantum dalam Pasal 1 Undang Undang Nomor 1 tahun 1974[19] dan Al Qur’an surat Ar Rum ayat 21[20] tidak tercapai.
Berdasarkan seluruh uraian pertimbangan tersebut di atas, dan ketentuan Pasal 39 ayat 1[21] Undang Undang Nomor 1 Tahun 1974 serta Pesal 65 Undang Undang Nomor 7 Tahun 1989[22], maka gugatan Penggugat cukup beralasan untuk dikabulkan.
Ketentuan khusus tersebut diatur juga dalam Pasal 22 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975[23] serta Pasal 134 K.H.I (Inpres No. 1 Tahun 1991)[24]. Hal ini menjelaskan bahwa, jika perceraian terjadi karena alasan Syiqaq (perselisihan dan pertengkaran) sebelum menjatuhkan putusan, Hakim terlebih dahulu mendengar keterangan saksi dari pihak keluarga atau orang dekat dengan suami-istri yang bersangkutan. Padahal H.I.R[25] melarang atau tidak membolehkan Hakim menggunakan saksi yang berasal dari keluarga baik dari pihak suami maupun istri yang sedang berperkara. Sesuai dengan bunyi teks dari ketentuan khusus tersebut, secara imperatif kedudukan pihak keluarga atau orang dekat dengan suami-istri adalah sebagai saksi, sehingga segala ketentuan yang mengatur saksi sebagaimana tersebut dalam H.I.R maupun R.Bg. juga berlaku terhadapnya.
Meskipun demikian, dengan adanya ketentuan khusus tersebut di atas keluarga sedarah atau semenda yang menurut Pasal 145 ayat (1) H.I.R atau Pasal 172 ayat (1) dikelompokkan sebagai orang yang tidak boleh didengar kesaksiannya, sesuai dengan asas lex spesialis derogate legi generalis, dapat dikesamping-kan untuk perkara perceraian dengan alasan Syiqaq. Bilamana pihak keluarga, dalam hal ini baik keluarga sedarah maupun keluarga semenda, didudukkan sebagai alat bukti saksi, dipertanyakan apakah tidak akan berpengaruh terhadap objektivitas kesaksiannya. Pada kenyataannya, jika dihadapkan pada masalah ini, umumnya pihak keluarga tidak menginginkan terjadinya perceraian diantara anggota keluarga mereka, bahkan akan berusaha agar para pihak yang berperkara tetap utuh membina rumah tangga, kecuali jika perceraian dipandang lebih baik sebagai jalan keluar kemelut rumah tangga mereka.
Suami atau isteri yang sedang ceraian dengan alasan syiqaq, tetapi mereka berselisih pendapat tentang hukum mengangkat hakam itu. Dalam kitab Syarqawi al At-Thahrir[27] diterangkan bahwa jika perselisihan antara suami istri dapat memuncak yakni mengarah pada kondisi yang membahayakan maka perlu diangkat hakamain dan hukumnya wajib. Sedangkan Ibnu Rusyd[28] berpendapat bahwa pengangkatan hakamain tidak wajib tetapi jawaz (boleh). Pendapat Ibnu Rusyd ini diikuti oleh Undang Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama. Sayid Sabiq[29] tidak mensyaratkan hakamain itu dari keluarga istri. Adapun perintah mengangkat hakamain dari pihak keluarga suami istri sebagaimana disebutkan dalam ayat 35 surat An Nisa’[30] adalah bersifat anjuran saja, karena keluarga dipandang lebih mengetahui situasi dan kondisi rumah tangga pihak yang perkara itu. Namun demikian Syarwani al At Tuhfah[31] mensunahkan pengangkatan hakam itu dari pihak keluarga suami istri, dan yang mengangkat itu hakim.
Pengangkatan hakam dilaksanakan apabila perselisihan dan pertengkaran suami istri sudah sangat memuncak dan membahayakan kelangsungan kehidupan rumah tangganya. Menurut Undang Undang Nomor 7 Tahun 1989 Pasal 76 ayat (2) hakam tersebut tidak harus dari keluarga suami istri, melainkan diperbolehkan mengangkat hakam dan pihak lain. Apa yang tersebut dalam penjelasan Pasal 76 ayat (2) itu tidaklah menjadi persoalan asalkan dalam batas-batas pengertian bahwa rumusannya sengaja diperluas oleh pembuat Undang Undang dengan tujuan agar rumusan dalam ayat 35 surat An Nisa’ dapat dikembangkan untuk menampung berbagai problem dalam kehidupan masyarakat sepanjang dalam batas-batas jiwa dan semangat yang terkandung dalam ayat tersebut.
Adapun tujuan penunjukan hakam adalah membentuk juru damai apabila terjadi perselisihan dan pertengkaran yang membahayakan kehidupan suami istri sama sekali tidak dipersoalkan siapa yang ditunjuk untuk menjadi hakam itu. Tentang berapa jumlah hakam yang ideal, pasal 76 ayat (2) Undang Undang Nomor 7 Tahun 1989 tidak menentukan secara rinci, hanya menyebut seorang atau lebih dari keluarga masing-masing suami istri atau boleh juga orang lain ditunjuk untuk menjadi hakam. Ketentuan mi adalah sejalan dengan apa yang dikehendaki oleh ayat 35 surat An Nisa’ yakni sekurang-kurangnya terdiri dan dua orang saksi. Meskipun sebaliknya ditunjuk beberapa hakam, tetapi secara kasuistik tidak menutup kemungkinan menunjuk seorang hakam saja. Hal ini dengan pertimbangan semakin banyak orang yang ikut campur, semakin kacau permasalahannya dan dalam hal yang demikian lebih efektif apabila hakam hanya mencari upaya penyelesaian perselisihan saja, bukan untuk mengambil keputusan dalam perkara yang sedang diadili oleh Majelis Hakim itu.
Adapun kewenangan hakam dalam perkara perceraian karena alasan syiqaq terdapat beberapa pandangan yaitu Pertama; Hakam adalah wakil dari pihak suami istri, oleh karena itu penunjukan hakam itu harus seizin suami istri masing-masing. Hakam sama sekali tidak mempunyai wewenang menceraikan mereka. Peranan hakam hanya terbatas kepada hal-hal yang diberi wewenang untuk mewakili mereka di muka Majelis Hakim[32]. Kedua; Hakam adalah orang yang bertindak dan menjalankan fungsi hakim dan bebas untuk mengambil keputusan. mendamaikan atau menceraikan[33]. Hakam tersebut harus laki-laki dan pengangkatannya tidak memerlukan persetujuan dan pihak suami istri[34]. Hakam bebas untuk bertindak dalnt-style: normal;">Hakam yang ditunjuk harus seorang ahli hukum Islam (Faqih), karena ia sebagai hakam harus mempunyai pengetahuan di bidang hukum[36].
Mahkamah Islam Tinggi Surakarta mengikuti pandangan yang kedua, yakni Hakam adalah orang yang bertindak dan menjalankan fungsi hakim dan bebas untuk mengambil keputusan, mendamaikan atau menceraikan. Dalam sebuah putusannya Nomor 8 tanggal 12 Mei 1951 dengan mendasarkan pertimbangannya pada ayat 35 surat An Nisa’ dan dalil dalam kitab At Tanbih lis Syairazi halaman 102 serta dalil dalam kitab Ghayatul Maram lis Syaikh Muhyidin, Mahkamah Islam Tingi Surakarta membenarkan prosedur syiqaq yang dilaksanakan oleh Pengadilan Agama Magetan dengan putusannya Nomor 16 tanggal 26 Februari 1951.
Dalam putusan Mahkamah Islam Tinggi Surakarta ini fungsi hakam adalah sebagai hakim, oleh karena itu mempunyai wewenang yang sangat luas termasuk menceraikan Penggugat dengan Tergugat, meskipun dalam hal mi Tergugat sama sekali tidak merelakannya dengan alasan masih mencintai Penggugat dan masih ingin rukun kembali. Pemandangan ini pula yang diikuti oleh sebagian besar para praktisi hukum di lingkungan Peradilan Agama pada saat ini. Sejalan dengan jiwa Pasal 76 ayat (2) Undang Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama. Sedangkan Mahkamah Agung RI cenderung kepada pandangan yang pertama tersebut di atas, yakni Hakam adalah wakil dari pihak suami istri, oleh karena itu penunjukan hakam itu harus seizin suami istri masing-masing. Hakam sama sekali tidak mempunyai wewenang menceraikan mereka.  Fungsi hakam di sini adalah sebagai wakil suami istri yang diharapkan untuk mendamaikan kedua belah pihak dan tidak mempunyai wewenang untuk menceraikan suami istri tersebut sama sekali.
Dalam putusan Nomor 18/K/AG/1979 tanggal 19 Mei 1979 Mahkamah Agung RI membenarkan putusan Mahkamah Syari’ah Provinsi Aceh dalam perkara banding atas putusan Mahkamah Syari’ah Sabang Nomor 3/1978 tanggal 10 Januari 1978, tetapi Mahkamah Agung RI berpendapat bahwa acara syiqaq yang tersebut dalam ayat 35 surat An Nisa’ itu tidak mutlak harus dijalankan. Setelah mendengar keterangan orang tua para pihak dan orang lain yang dekat dengan para pihak, Pengadilan yang memutus perkara tersebut, bukan hakam yang ditunjuk. Fungsi hakam hanya terbatas pada upaya mendamaikan saja.
Meskipun negara Indonesia tidak menganut asas strare decisis sesuai dengan Pasal 23 Undang Undang Nomor 14 Tahun 1970, Pasal 184 ayat (1) HIR, dan Pasal 195 serta Pasal 618 R.Bg., tetapi demi adanya kepastian hukum sebaiknya para praktisi hukum di lingkungan Peradilan Agama mengikuti langkah Mahkamah Agung RI dalam menerima, memeriksa, dan mengadili serta memutuskan perkara perceraian karena alasan syiqaq yang diajukan kepadanya dan meninggalkan kebiasaan lama yang berpegang teguh kepada fiqh tradisional dalam hal memeriksa dan memutuskan perkara syiqaq ini. Hal iñi bukan berarti apa yang sudah dilaksanakan oleh para ahli fiqh dan hakim Peradilan Agama terdahulu semuanya keliru, anjuran ini semata-mata mengikuti perkembangan hukum acara yang berlaku di lingkungan Peradilan Agama saat ini, sepanjang tidak meninggalkan semangat dan jiwa yang terkandung dalam surat An Nisa’ ayat 35. Dengan demikian akan terwujud legal frame work (kesatuan kerangka hukum) dan adanya unified legal oponion (kesatuan persepsi hukum) dalam penyelesaian perkara di Pengadilan Agama. Hal ini penting dilakukan untuk mewujudkan keseragaman dalam pelaksanaan dan penerapan Hukum Acara di lingkungan Peradilan Agama di masa yang akan dating.
Tentang kapan sebaiknya para hakam itu diperiksa, hal ini kembali pada Pasal 76 ayat (2) Undang Undang Nomor 7 Tahun 1989 di mana dikemukakan bahwa para hakam itu harus diperiksa setelah tahap pembuktian itu diperiksa oleh hakim. Dengan demikian hasil pemeriksaan pembuktian dapat diberitahukan secara lengkap kepada hakam yang ditunjuk, terutama tentang sifat dari perselisihan dan persengketaan yang terjadi di antara suami istri tersebut. Pemberitahuan tersebut dapat dipergunakan oleh hakam dalam usaha mendamaikan para pihak dan mengakhiri persengketaan mereka. Untuk itu hakim Peradilan Agama yang menangani perkara perselisihan itu harus memberikan pengarahan seperlunya kepada hakam yang ditunjuk, tentang cara-cara yang harus ditempuh dalam melaksanakan tugasnya, juga ditetapkan kapan para hakam itu harus melaporkan upaya yang dilaksanakan itu kepada hakim dan batas waktu tugas yang diberikan oleh hakim kepada para hakam untuk melaksanakan tugasnya. Sehubungan dengan hal ini hakam yang diangkat itu harus orang yang arif, disegani oleh kedua belah pihak yang bersengketa, dan dapat dipercaya.
Ketentuan yang mengharuskan pengangkatan hakam setelah pemeriksaan terhadap pembuktian tidak bersifat imperatif.[37] Jika dalam tahap replik dan duplik hakim dah mendapat gambaran yang jelas tentang sifat perselisihan dan pertengkaran suami istri tersebut, dan hakim sudah mempunyai keyakinan bahwa mereka bisa didamaikan dengan cara mengangkat hakam, maka hakim dapat menyimpang dari ketentuan tersebut asalkan kemaslahatan para pihak untuk rukun kembali dapat terwujud. Selanjut Yahya Harahap mengemukakan bahwa oleh karena pengangkatan hakam itu bersifat insidental sebelum putusan akhir dijatuhkan, maka tata cara yang tepat untuk itu adalah dengan putusan sela, bukan dengan cara mengeluarkan penetapan.
hakam perselisihan dan pertengkaran mereka sudah sangat memuncak dan tidak mungkin didamaikan lagi, dan jalan satu-satunya bagi mereka adalah cerai, maka hakim wajib menceraikan suami istri tersebut sesuai dengan usul para hakam. Usulan mereka itu harus menjadi pertimbangan hakim dalam memutuskan perkara. Hakim yang memiliki kewenangan menceraikan suami istri tersebut, bukan para hakam yang menceraikannya.
Dalam yurisprudensi Peradilan Agama yang lama, hampir pada semua putusannya dijumpai, bahwa yang mengikrarkan talak dalam perkara perceraian dengan alasan syiqaq adalah hakam, sedangkan dalam yurisprudensi yang baru dijumpai bahwa putusan cerai syiqaq adalah putusan Hakim, Hakimlah yang menceraikan para pihak yang bersengketa untuk mengakhiri perkaranya.
-------

DAFTAR BACAAN

Abu Zahrah, tp., 1957.
Al Mahalli, tt., Qalyubi wal Umairoh, Juz IV, Musthafa al Babi al Halabi, Cairo, Mesir.
As Sarbaini, tp., 1956
Syarqawi al At-Thahrir, tp. tt.
Syarwani al At Tuhfah, tp., tt.



Sesuai dengan bunyi teks dari ketentuan khusus tersebut, secara imperatif kedudukan pihak keluarga atau orang dekat dengan suami-istri adalah sebagai saksi, sehingga segala ketentuan yang mengatur saksi sebagaimana tersebut dalam H.I.R maupun R.Bg. juga berlaku terhadapnya.
Meskipun demikian, dengan adanya ketentuan khusus tersebut di atas keluarga sedarah atau semenda yang menurut Pasal 145 ayat (1) H.I.R atau Pasal 172 ayat (1) dikelompokkan sebagai orang yang tidak boleh didengar kesaksiannya, sesuai dengan asas lex spesialis derogate legi generalis, dapat dikesamping-kan untuk perkara perceraian dengan alasan Syiqaq. Bilamana pihak keluarga, dalam hal ini baik keluarga sedarah maupun keluarga semenda, didudukkan sebagai alat yle="mso-footnote-id: ftn3;" title="">[2] Penjelasan Pasal 76 Undang Undang Nomor 7 Tahun 1989. Hakamain (Hakam) ialah orang yang ditetapkan Pengadilan dari pihak keluarga suami atau pihak keluarga istri atau pihak lain untuk mencari upaya penyelesaian perseisihan terhadap syiqaq.  Kedua orang ini berfungsi sebagai Juru Pendamai antara suami-istri yang sedang berperkara.
[3] Pasal 74 Undang Undang Nomor 7/1989 jo KHI Pasal 135.

PENGANGKATAN HAKAM 
Mengenai Pengangkatan Hakam, Para Fuqaha’ sepakat tentang perlunya pengangkatan hakamain dalam perkara perceraian dengan alasan syiqaq, tetapi mereka berselisih pendapat tentang hukum mengangkat hakam itu. Dalam kitab Syarqawi al At-Thahrir[27] diterangkan bahwa jika perselisihan antara suami istri dapat memuncak yakni mengarah pada kondisi yang membahayakan maka perlu diangkat hakamain dan hukumnya wajib. Sedangkan Ibnu Rusyd[28] berpendapat bahwa pengangkatan hakamain tidak wajib tetapi jawaz (boleh). Pendapat Ibnu Rusyd ini diikuti oleh Undang Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama. Sayid Sabiq[29] tidak mensyaratkan hakamain itu dari keluarga istri. Adapun perintah mengangkat hakamain dari pihak keluarga suami istri sebagaimana disebutkan dalam ayat 35 surat An Nisa’[30] adalah bersifat anjuran saja, karena keluarga dipandang lebih mengetahui situasi dan kondisi rumah tangga pihak yang perkara itu. Namun demikian Syarwani al At Tuhfah[31] mensunahkan pengangkatan hakam itu dari pihak keluarga suami istri, dan yang mengangkat itu hakim.
Pengangkatan hakam dilaksanakan apabila perselisihan dan pertengkaran suami istri sudah sangat memuncak dan membahayakan kelangsungan kehidupan rumah tangganya. Menurut Undang Undang Nomor 7 Tahun 1989 Pasal 76 ayat (2) hakam tersebut tidak harus dari keluarga suami istri, melainkan diperbolehkan mengangkat hakam dan pihak lain. Apa yang tersebut dalam penjelasan Pasal 76 ayat (2) itu tidaklah menjadi persoalan asalkan dalam batas-batas pengertian bahwa rumusannya sengaja diperluas oleh pembuat Undang Undang dengan tujuan agar rumusan dalam ayat 35 surat An Nisa’ dapat dikembangkan untuk menampung berbagai problem dalam kehidupan masyarakat sepanjang dalam batas-batas jiwa dan semangat yang terkandung dalam ayat tersebut.
Adapun tujuan penunjukan hakam adalah membentuk juru damai apabila terjadi perselisihan dan pertengkaran yang membahayakan kehidupan suami istri sama sekali tidak dipersoalkan siapa yang ditunjuk untuk menjadi hakam itu. Tentang berapa jumlah hakam yang ideal, pasal 76 ayat (2) Undang Undang Nomor 7 Tahun 1989 tidak menentukan secara rinci, hanya menyebut seorang atau lebih dari keluarga masing-masing suami istri atau boleh juga orang lain ditunjuk untuk menjadi hakam. Ketentuan mi adalah sejalan dengan apa yang dikehendaki oleh ayat 35 surat An Nisa’ yakni sekurang-kurangnya terdiri dan dua orang saksi. Meskipun sebaliknya ditunjuk beberapa hakam, tetapi secara kasuistik tidak menutup kemungkinan menunjuk seorang hakam saja. Hal ini dengan pertimbangan semakin banyak orang yang ikut campur, semakin kacau permasalahannya dan dalam hal yang demikian lebih efektif apabila hakam hanya mencari upaya penyelesaian perselisihan saja, bukan untuk mengambil keputusan dalam perkara yang sedang diadili oleh Majelis Hakim itu.
Adapun kewenangan hakam dalam perkara perceraian karena alasan syiqaq terdapat beberapa pandangan yaitu Pertama; Hakam adalah wakil dari pihak suami istri, oleh karena itu penunjukan hakam itu harus seizin suami istri masing-masing. Hakam sama sekali tidak mempunyai wewenang menceraikan mereka. Peranan hakam hanya terbatas kepada hal-hal yang diberi wewenang untuk mewakili mereka di muka Majelis Hakim[32]. Kedua; Hakam adalah orang yang bertindak dan menjalankan fungsi hakim dan bebas untuk mengambil keputusan. mendamaikan atau menceraikan[33]. Hakam tersebut harus laki-laki dan pengangkatannya tidak memerlukan persetujuan dan pihak suami istri[34]. Hakam bebas untuk bertindak dalam rangka mengadakan upaya perdamaian dan apabila tidak berhasil berwenang untuk menceraikan (attafriq) suami istri yang berselisih itu[35]. Hakam yang ditunjuk harus seorang ahli hukum Islam (Faqih), karena ia sebagai hakam harus mempunyai pengetahuan di bidang hukum[36].
Mahkamah Islam Tinggi Surakarta mengikuti pandangan yang kedua, yakni Hakam adalah orang yang bertindak dan menjalankan fungsi hakim dan bebas untuk mengambil keputusan, mendamaikan atau menceraikan. Dalam sebuah putusannya Nomor 8 tanggal 12 Mei 1951 dengan mendasarkan pertimbangannya pada ayat 35 surat An Nisa’ dan dalil dalam kitab At Tanbih lis Syairazi halaman 102 serta dalil dalam kitab Ghayatul Maram lis Syaikh Muhyidin, Mahkamah Islam Tingi Surakarta membenarkan prosedur syiqaq yang dilaksanakan oleh Pengadilan Agama Magetan dengan putusannya Nomor 16 tanggal 26 Februari 1951.
Dalam putusan Mahkamah Islam Tinggi Surakarta ini fungsi hakam adalah sebagai hakim, oleh karena itu mempunyai wewenang yang sangat luas termasuk menceraikan Penggugat dengan Tergugat, meskipun dalam hal mi Tergugat sama sekali tidak merelakannya dengan alasan masih mencintai Penggugat dan masih ingin rukun kembali. Pemandangan ini pula yang diikuti oleh sebagian besar para praktisi hukum di lingkungan Peradilan Agama pada saat ini. Sejalan dengan jiwa Pasal 76 ayat (2) Undang Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama. Sedangkan Mahkamah Agung RI cenderung kepada pandangan yang pertama tersebut di atas, yakni Hakam adalah wakil dari pihak suami istri, oleh karena itu penunjukan hakam itu harus seizin suami istri masing-masing. Hakam sama sekali tidak mempunyai wewenang menceraikan mereka.  Fungsi hakam di sini adalah sebagai wakil suami istri yang diharapkan untuk mendamaikan kedua belah pihak dan tidak mempunyai wewenang untuk menceraikan suami istri tersebut sama sekali.
Dalam putusan Nomor 18/K/AG/1979 tanggal 19 Mei 1979 Mahkamah Agung RI membenarkan putusan Mahkamah Syari’ah Provinsi Aceh dalam perkara banding atas putusan Mahkamah Syari’ah Sabang Nomor 3/1978 tanggal 10 Januari 1978, tetapi Mahkamah Agung RI berpendapat bahwa acara syiqaq yang tersebut dalam ayat 35 surat An Nisa’ itu tidak mutlak harus dijalankan. Setelah mendengar keterangan orang tua para pihak dan orang lain yang dekat dengan para pihak, Pengadilan yang memutus perkara tersebut, bukan hakam yang ditunjuk. Fungsi hakam hanya terbatas pada upaya mendamaikan saja.
Meskipun negara Indonesia tidak menganut asas strare decisis sesuai dengan Pasal 23 Undang Undang Nomor 14 Tahun 1970, Pasal 184 ayat (1) HIR, dan Pasal 195 serta Pasal 618 R.Bg., tetapi demi adanya kepastian hukum sebaiknya para praktisi hukum di lingkungan Peradilan Agama mengikuti langkah Mahkamah Agung RI dalam menerima, memeriksa, dan mengadili serta memutuskan perkara perceraian karena alasan syiqaq yang diajukan kepadanya dan meninggalkan kebiasaan lama yang berpegang teguh kepada fiqh tradisional dalam hal memeriksa dan memutuskan perkara syiqaq ini. Hal iñi bukan berarti apa yang sudah dilaksanakan oleh para ahli fiqh dan hakim Peradilan Agama terdahulu semuanya keliru, anjuran ini semata-mata mengikuti perkembangan hukum acara yang berlaku di lingkungan Peradilan Agama saat ini, sepanjang tidak meninggalkan semangat dan jiwa yang terkandung dalam surat An Nisa’ ayat 35. Dengan demikian akan terwujud legal frame work (kesatuan kerangka hukum) dan adanya unified legal oponion (kesatuan persepsi hukum) dalam penyelesaian perkara di Pengadilan Agama. Hal ini penting dilakukan untuk mewujudkan keseragaman dalam pelaksanaan dan penerapan Hukum Acara di lingkungan Peradilan Agama di masa yang akan dating.
Tentang kapan sebaiknya para hakam itu diperiksa, hal ini kembali pada Pasal 76 ayat (2) Undang Undang Nomor 7 Tahun 1989 di mana dikemukakan bahwa para hakam itu harus diperiksa setelah tahap pembuktian itu diperiksa oleh hakim. Dengan demikian hasil pemeriksaan pembuktian dapat diberitahukan secara lengkap kepada hakam yang ditunjuk, terutama tentang sifat dari perselisihan dan persengketaan yang terjadi di antara suami istri tersebut. Pemberitahuan tersebut dapat dipergunakan oleh hakam dalam usaha mendamaikan para pihak dan mengakhiri persengketaan mereka. Untuk itu hakim Peradilan Agama yang menangani perkara perselisihan itu harus memberikan pengarahan seperlunya kepada hakam yang ditunjuk, tentang cara-cara yang harus ditempuh dalam melaksanakan tugasnya, juga ditetapkan kapan para hakam itu harus melaporkan upaya yang dilaksanakan itu kepada hakim dan batas waktu tugas yang diberikan oleh hakim kepada para hakam untuk melaksanakan tugasnya. Sehubungan dengan hal ini hakam yang diangkat itu harus orang yang arif, disegani oleh kedua belah pihak yang bersengketa, dan dapat dipercaya.
Ketentuan yang mengharuskan pengangkatan hakam setelah pemeriksaan terhadap pembuktian tidak bersifat imperatif.[37] Jika dalam tahap replik dan duplik hakim dah mendapat gambaran yang jelas tentang sifat perselisihan dan pertengkaran suami istri tersebut, dan hakim sudah mempunyai keyakinan bahwa mereka bisa didamaikan dengan cara mengangkat hakam, maka hakim dapat menyimpang dari ketentuan tersebut asalkan kemaslahatan para pihak untuk rukun kembali dapat terwujud. Selanjut Yahya Harahap mengemukakan bahwa oleh karena pengangkatan hakam itu bersifat insidental sebelum putusan akhir dijatuhkan, maka tata cara yang tepat untuk itu adalah dengan putusan sela, bukan dengan cara mengeluarkan penetapan.
Bentuk putusan akhir adalah putusan (vonis). Putusan dijatuhkan oleh hakim setelah mendengar laporan dari hakam tentang upaya maksimal yang mereka laksanakan dalam upaya mereka mengakhiri persengketaan. Jika menurut para hakam perselisihan dan pertengkaran mereka sudah sangat memuncak dan tidak mungkin didamaikan lagi, dan jalan satu-satunya bagi mereka adalah cerai, maka hakim wajib menceraikan suami istri tersebut sesuai dengan usul para hakam. Usulan mereka itu harus menjadi pertimbangan hakim dalam memutuskan perkara. Hakim yang memiliki kewenangan menceraikan suami istri tersebut, bukan para hakam yang menceraikannya.
Dalam yurisprudensi Peradilan Agama yang lama, hampir pada semua putusannya dijumpai, bahwa yang mengikrarkan talak dalam perkara perceraian dengan alasan syiqaq adalah hakam, sedangkan dalam yurisprudensi yang baru dijumpai bahwa putusan cerai syiqaq adalah putusan Hakim, Hakimlah yang menceraikan para pihak yang bersengketa untuk mengakhiri perkaranya.
-------

DAFTAR BACAAN

Abu Zahrah, tp., 1957.
Al Mahalli, tt., Qalyubi wal Umairoh, Juz IV, Musthafa al Babi al Halabi, Cairo, Mesir.
As Sarbaini, tp., 1956
Harahap, Yahya, 1989, Kedudukan Kewenangan Eksekusi Bidang Perdata, Pustaka Kartini, Jakarta.
Ibnu Katsir, 1993, Tafsir Al Qur’an Ibnu Katsir, Bina Ilmu, Surabaya.
Muhammad bin Ahmad bin Muhammad bin Ahmad bin Rusyd a1-Curthubiy, tt, Bidayah al-Mujtahid, Juz II, Usaha Keluarga, Semarang.
Rusyd, Ibnu, 1960, Bidayah al Mujtahid, Jilid II, Mustafa al Baby al Halaby, Cairo, Mesir.
Sabiq, as Sayid, 1971, Fiqhus Sunnah, Juz III, Darul Kitab Al-Arabiyah, Beirut.
Syarqawi al At-Thahrir, tp. tt.
Syarwani al At Tuhfah, tp., tt.



* Dr. H. Achmad Marbaie, SH., MS. adalah Staf Pengajar Fakultas Hukum Universitas Jember, Jember.
[1] Pasal 1 Bab I Ketentuan Umum PP No 9/1975 tentang Pelaksanaan UNDANG UNDANG No 1 tahun 1974 tentang Perkawinan.
[2] Penjelasan Pasal 76 Undang Undang Nomor 7 Tahun 1989. Hakamain (Hakam) ialah orang yang ditetapkan Pengadilan dari pihak keluarga suami atau pihak keluarga istri atau pihak lain untuk mencari upaya penyelesaian perseisihan terhadap syiqaq.  Kedua orang ini berfungsi sebagai Juru Pendamai antara suami-istri yang sedang berperkara.
[3] Pasal 74 Undang Undang Nomor 7/1989 jo KHI Pasal 135.
[4] Pasal 75 Undang Undang Nomor 7/1989.
[5] Pasal 76 Undang Undang Nomor 7/1989 jo Pasal 134 KHI.
[6] Pasa1 22 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975;
(1) Gugatan perceraian karena alasan tersebut dalam Pasal 19 huruf f, diajukan kepada Pengadilan di tempat kediaman tergugat.
(2) Gugatan tersebut dalam ayat (1) dapat diterima apabila telah cukup jelas bagi Pengadilan mengenai sebab-sebab perselisihan dan penengkaran itu dan setelah mendengar pihak keluarga serta orang­orang yang dekat dengan suami-istri itu.
[7] Pasal 134 K.H.I(Inpres No. 1 Tahun 1991); Gugatan perceraian karena alasan tersebut dalam Pasal 116 huruf f, dapat diterima apabila telah cukup jelas bagi Pengadilan Agama mengenai sebab-sebab perselisihan dan pertengkaran itu dan setelah mendengar pihak keluarga serta orang-orang yang dekat dengan siani-isteri tersebut.
[8] QS. An Nisa’ (4 : 35) : “Dan jika kamu khawatirkan ada perseng­ketaan antara keduanya, maka kirimlah seorang hakam dari keluarga laki-laki dan seorang hakam dari keluarga perempuan. Jika kedua orang hakam itu ber­maksud mengadakan perbaikan, niscaya Allah memberi taufik kepada suami-isteri itu. Sesungguhma Allah Maha Mengetahui lagi Maha Mengenal”.
[10] Abdul Manan, Op. Cit., hal. 386.
[11] Yahya Harahap, 1989, Kedudukan Kewenangan Eksekusi Bidang Perdata, Pustaka Kartini, Jakarta, hal. 265.
[12] Ibnu Rusyd, 1960, Bidayah al Mujtahid, Jilid II, Mustafa al Baby al Halaby, Cairo, Mesir. 98-99.
[13] Sabiq, as Sayid, 1971, Fiqhus Sunnah, Juz III, Darul Kitab Al-Arabiyah, Beirut, hal. 159.
[14] Abdul Manan, Op. Cit., hal. 392.
[15] Ibid., hal. 392.
[16] Yahya Harahap, Op. Cit., hal. 266.
[17] Pasal 22 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 :
(1)   Gugatan perceraian karena alasan tersebut dalam Pasal 19 huruf f, diajukan kepada Pengadilan di tempat kediaman tergugat.
(2)   Gugatan tersebut dalam ayat (1) dapat diterima apabila telah cukup jelas bagi Pengadilan mengenai sebab-sebab perselisihan dan pertengkaran itu dan setelah mendengar pihak keluarga serta orangorang yang dekat dengan suami-istri itu.
[18] Pasal 116 huruf (f) KHI. : “Perceraian dapat terjadi karena alasan atau alasan-alasan:
Antara suami dan istri terus-menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga”.
[19] Pasal 1 Undang Undang Nomor 1 tahun 1974 : “Perkawinan ialah ikatan lahir batin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami istri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa”.
[24] Pasal 134 Kompilasi  Islam (Inpres No. 1 Tahun 1991); Gugatan perceraian karena alasan tersebut dalam Pasal 116 huruf f, dapat diterima apabila telah cukup jelas bagi Pengadilan Agama mengenai sebab-sebab perselisihan dan pertengkaran itu dan setelah mendengar pihak keluarga serta orang-orang yang dekat dengan siani-isteri tersebut.
[25] Pasal 145 H.I.R ; (1) Yang tidak boleh didengar sebagai saksi, yaitu;
le.    keluarga sedarah dan keluarga semenda menurut keturunan yang lurus dari salah satu pihak;
2e. isteri atau laki salah satu pihak, meskipun sudah bercerai;
3e.   anak-anak yang umumnya tidak dapat diketahui benar, bahwa mereka sudah cukup lima belas tahun.
4e.   orang gila, meskipun kadang2 ingatannya terang.
[26] Muhammad bin Ahmad bin Muhammad bin Ahmad bin Rusyd a1-Curthubiy, Bidayah al-Mujtahid, Juz II, Usaha Keluarga, Semarang, tt. hal. 347.
[27] Syarqawi al At-Thahrir, tp., tt, hal. 372.
[28] Ibnu Rusyd, Op. Cit., hal. 98-99.
[29] Sayid Sabiq, Op. Cit., hal. 159.
[30] QS. An Nisa’, (4 : 35) “Dan jika kamu khawatirkan ada persengetaan antara keduanya, maka kirimlah seorang hakam dari keluanga laki-laki dan seorang hakam dari keluarga perempuan. Jika kedua orang hakam itu bermaksud mengadakan perbaikan, niscayaAllah membeni taufik kepada suami-isteri itu. Sesungguhnya Allah Maha Mengetaui lagi Maha Mengenal”.
[31] Syarwani al At Tuhfah, tp., tt, hal. 457.
[32] As Sarbaini, tp., 1956, hal. 307.
[33] Qalyubi Wa Umairah, Op. Cit., hal. 307.
[34] Abu Zahrah, 1957, hal. 422.
[35] Asy Sarbaini, Op. Cit., hal. 307.
[36] Ibnu Katsir, 1993, Tafsir Al Qur’an Ibnu Katsir, Bina Ilmu, Surabaya, hal. 278-279.
[37] M. Yahya Harahap, Op. Cit. hal. 266.

-----------------------

KONSEP MASYARAKAT MADANI
DALAM MEWUJUDKAN  CIVIL SOCIETY
YANG RESPONSIF DALAM SISTEM KETATANEGARAAN
DI INDONESIA
Oleh:
CHAMDANI*

ABSTRAK
Indonesia adalah model pemilahan (distinction) hubungan antara Masyarakat Madani (MM) dengan negara, dalam arti bahwa perpektif yang paling berdaya ekspanasi tinggi adalah perspektif yang melihat proses pembentukan MM sebagai perjuangan kelompok-kelompok sosial di luar negara untuk memperoleh otonomi, kemampuan untuk bersikap kritis tidak hanya terhadap negara. Namun terhadap masyarakat politik beserta masyarakat ekonomi, MM disini yang tidak perlu dipersoalkan adalah prinsip otonomi, kemandirian dan sikap kritis.Model pemilahan di atas sangat cocok bagi bangsa kita, karena berdasarkan pengalaman sejarah di Indonesia menjelang keruntuhan rejim Orde Baru bulan Mei 1998, kiranya merupakan contoh amat signifikan atas daya eksplanatif konsep ini, di mana realitas masyarakat madani menuju kebangkitan alam melakukan perlawanan terhadap negara.
Kata Kunci: Masyarahkat Madani, Pemilahan masyarakat dengan negara

A.      PENDAHULUAN

Sejak jaman Orde Baru  sebagai penguasa negara menerapkan kebijakan hukum, politik dan ekonomi yang berorientasi pada pembangunan (development) dalam kehidupan berbangsa dan bernegara menuju negara kesejahteraan (welfare state) secara sentralistik dan uniformitas menggantikan Orde Lama yang terlalu menekankan pembangunan ideologi dan politik.
Akibatnya program-program yang berorientasi pada persoalan-persoalam praktis yang secara langsung berhubungan dengan kebutuhan hidup masyarakat. Perbaikan ekonomi dan peningkatan pendapatan masyarakat menjadi sasaran utama program ekonomi Orde Baru seperti munculnya aturan hukum berkaitan dengan penanaman modal baik asing mapun dalam negeri dan revolusi hijau (green revolution) bidang pertanian. Karena itu, pada masa Orde baru ekonomi menjadi panglima menggantikan Orde Lama yang menempatkan politik sebagai panglima (Prasetyo dan  Munhanif,  2002: 72).
Sejalan dengan itu, Orde Baru berusaha mengetengahkan pemikiran-pemikiran tandingan (counter ideas) terhadap pemikiran Orde Lama. Dari sinilah pemikiran tentang rule of law, deideologisasi, depolitisasi dan pragmatisme muncul ke permukaan sebagai wacana dominan dalam sistem sosial dan politik di Indonesia.
Substansi hukum menurut Friedmann (Rahardjo, 2000: 154-155) dalam posisi dari seharusnya berupa aturan, norma dan pola perilaku nyata manusia yang berada dalam sistem itu dan produk yang dihasilkan orang berada dalam sistem hukum mencakup keputusan yang mereka keluarkan, aturan baru yang mereka susun bukan  living law (hukum yang hidup) melainkan justru hanya aturan yang ada dalam law in books.
Begitu pula gagasan mengenai program oriented dan gagasan-gagasan lain yang serupa muncul sebagai alat justifikasi hadirnya pemerintahan baru. Namun sayang, bahwa gagasan ideal Indonesia pada masa Orde Baru gagal diwujudkan, hal ini dikarenakan terjadinya distorsi terhadap Pancasila dan UUD 1945 (Fadjar, 2003: 24).
Kekuasaan monolistik  yang akhirnya menghancurkan sendi-sendi penyelenggaraan negara dan juga kekuasaan Orde Baru itu sendiri, sehingga timbul adanya kekuatan rakyat (khususnya masyarakat dan mahasiswa) untuk melakukan reformasi (perubahan).
Gerakan reformasi yang di dalamnya berisikan tuntutan perubahan mendasar di segala bidang yang sedang berlaku dinegara kita ini  merupakan proses dialekta sejarah yang wajar, termasuk  didalamnya  adalah   tuntutan   perubahan   terhadap   sistem   politik  dan  proses penyelenggaraan negara atau perubahan format bernegara yang lebih responsif dalam perjuangan bangsa mewujudkan cita-citanya (Kaho,  dalam situs www.geogle.com September 2003: 1).
Upaya besar tersebut akan lebih bermakna apabila disertai kejelasan paradigma yang mendasarinya (sebagaimana yang pernah dilakukan oleh Orde Lama). Pergeseran paradigma akan selalu terjadi, apabila paradigma yang dianut tidak dapat menjamin berkembangnya sistem politik yang konsisten yang telah disepakati bersama. Dalam dinamika tuntutan perubahan dan pergeseran paradigma dari centralistic ke responsive paradigm memunculkan sebuah wacana/pemikiran paradigma baru yang diberi nama Civil Society (selanjutnya disebut CS) .
Paradigma baru  Civil Society itu bukanlah merupakan barang baru/sesuatu yang tiba-tiba muncul ke permukaan, melainkan karena adanya keadaan/situasi kondusif  yang memungkinkan untuk  memunculkan istilah itu, sehingga Civil Society bukan merupakan suatu konsep yang final dan sudah jadi, melainkan ia merupakan sebuah wacana yang harus dipahami sebagai sebuah proses. 
Wacana CS dalam implementasinya hingga saat ini semakin dewasa karena dilibatkan masyarakat dalam demokrasi mulai tahun 2004-2007 seperti pemilihan presiden, anggota DPD dan Pilkada langsung. Wacana yang telah mengalami proses panjang muncul bersamaan dengan proses modernisasi, terutama pada saat terjadi transformasi dari masyarakat feodal menuju masyarakat barat modern.
Dalam tradisi Eropa pada awal sejarah negara menurut fase positif (negara modern yang ditandai kedaulatan rakyat) yaitu sekitar pertengahan abad XVIII, pengertian CS dianggap sama dengan pengertian negara (state) yaitu suatu kelompok/kekuasaan yang mendominasi seluruh kelompok masyarakat lain dengan 3 (tiga) sifat negara yaitu memaksa, menguasai dan mencakup semua (Nugroho, 1997: 5). Namun pada paruh waktu/akhir abad XVIII terminologi ini mengalami pergeseran makna, State dan CS dipahami sebagai 2 (dua) buah entitas yang berbeda, sejalan dengan proses pembentukan sosial (social formation) dan perubahan struktur politik di Eropa sebagai pencerahan (enlighment) dan modernisasi menghadapi persoalan duniawi (Hikam, 1999: 30-34).
Selanjutnya menurut Hikam bahwa pergeseran makna CS yang terjadi di dunia barat ternyata dialami juga oleh bangsa Indonesia, di mana pada saat ini terminologi CS (dalam tataran konsep/teoritis) mengalami penerjemahan yang berbeda-beda dengan sudut pandang yang berbeda pula, seperti misalnya  masyarakat kewargaan, masyarakat berbudaya, masyarakat madani dan masyarakat sipil.
Dalam penggunaan istilah CS dipakai sepanjang kita memiliki perspektif sudut pandang dan pemahaman konseptual yang sama menurut makna istilah yang digunakan. Berdasarkan pertimbangan praktis belaka, untuk mengkomunikasikan konsep tersebut, istilah masyarakat madani (selanjutnya disebut MM) digunakan sebagai makna responsif dalam implementasinya pada ketatanegaraan Indonesia.


B. PERMASALAHAN
Berangkat dari uraian diatas, maka makalah ini bermaksud menjawab seputar pertanyaan tentang:
1.       Bagaimana konsep masyarakat madani dalam perspektif sejarah hukum?
2.       Bagaimanakah prospek pelaksanaan konsep masyarakat madani dalam sistem ketatanegaraan di Indonesia?.

C.   PEMBAHASAN

1.       Konsep Masyarakat Madani dalam Perspektif Sejarah Hukum menurut Ilmu Negara
Wacana MM merupakan konsep yang berasal dari pergolakan politik dan sejarah masyarakat Eropa Barat yang mengalami proses transformasi dari pola kehidupan feodal menuju kehidupan masyarakat industri  kapitalis (dari asal mula negara menurut fase metafisis ke positivis) . secara historis perkembangannya mulai dari Cicero sampai pada Antonio Gramsci dan de’Tocquiville.
 Bahkan menurut Rahardjo, konsep MM sudah mengemuka pada masa metafisis yaitu Aristoteles (1999:37) dipahami sebagai sistem kenegaraan dengan menggunubordinatif terhadap negara, ia bersifat otonom dan memiliki kapasitas politik cukup tinggi sehingga mampu menjadi kekuatan penyeimbang (balancing force) untuk menahan kecenderungan intervensionis negara serta sumber legitimasi negara serta pada saat yang sama mampu melahirkan  kritis reflektif untuk mengurangi frekuensi konflik dalam masyarakat sebagai akibat proses formasi sosial modern.
Dalam dasawarsa abad ke-20, konsep dan definisi MM mengalami perkembangan yang sangat siglang="IN" style="font-family: "Arial Narrow"; mso-ansi-language: IN;">, perspektif yang melihat hubungan antara MM dan negara sebagai sebuah entitas terpisah, yang dalam banyak situasi bersifat vis a vis, bahkan saling berhadapan secara dyadic (Hikam, 1999: 2). Dalam perspektif ini di satu sisi jika dirujuk ke konsep Hegelian, MM dianggap sebagai entitas inferor terhadap negara.
Kedua, perspektif yang melihat eksistensi MM dan negara (dalam arti masyarakat politik) sebagai dua entitas yang secara rasional dan fungsional tidak terpisahkan. Menurut perspektif ini, baik MM maupun negara merupakan dua istilah yang dapat dipertukarkan. Keduanya menggambarkan suatu keadaan politik di mana masyarakat dan negara telah mencapai tahapan yang demokratis, di mana interaksi antara keduanya disatukan melalui sistem hukum yang demokratis.
Ketiga,  perspektif yang melihat hubungan antar negara dan MM tidak dalam konteks dyadic sebagai dua entitas yang selalu berhadapan dalam situasi konflik. Menurut perspektif ini, baik di dalam entitas MM maupun negara, secara politik terdapat kekuatan-kekuatan pro demokrasi di satu sisi dan pendukung totalitarisme/otoritarisme disisi lain.
Keempat, dalam perpektif pemikiran yang lebih luas apa yang disebut MM dipisahkan dari ketiga entitas lainnya, yaitu negara (state), masyarakat politik (political society) serta masyarakat ekonomi (economic Society). Dalam proses analisis terhadap realitas politik, menurut perspektif keempat ini, MM dan negara tidak dilihat semata sebagai dua aktor yang berhadapan secara ekstrim dan dyadic, tetapi disamping itu perhatian bahkan juga telah diperluas terhadap aktor-aktor lain yang ikut bermain dalam dan berinteraksi antara negara, di samping MM yaitu masyarakat politik dan masyarakat ekonomi.
Perspektif keempat ini kelihatan merupakan perspektif alternatif kritis, yang menawarkan pemahaman konseptual-analitis lebih luas dalam melihat realitas MM. Pengertian MM yang sebelumnya tumpang tindih dan cenderung polemis antara domain negara, domain ekonomi, dan domain politik, dipecahkan dengan membawanya keluar sebagai entitas berbeda dan terpisah dengan domain-domian yang disebutkan itu. Menurut perpektif ini upaya mewujudkan otonomi dan sikap kritisnya, MM tidak hanya berhadapan dengan negara tetapi juga masyarakat politik dan masyarakat ekonomi.
Indonesia adalah model pemilahan (distinction) hubungan antara MM dengan negara, dalam arti bahwa perpektif yang paling berdaya ekspanasi tinggi adalah perspektif yang melihat proses pembentukan MM sebagai perjuangan kelompok-kelompok sosial di luar negara untuk memperoleh otonomi, kemampuan untuk bersikap kritis tidak hanya terhadap negara namun juga terhadap masyarakat politik beserta masyarakat ekonomi, artinya bagi apa yang disebut MM disini yang tidak perlu dipersoalkan adalah prinsip otonomi, kemandirian dan sikap kritis.
Model pemilahan diatas sangat cocok bagi bangsa kita, karena berdasarkan pengalaman sejarah di Indonesia menjelang keruntuhan rejim Orde Baru bulan Mei 1998, kiranya merupakan contoh amat signifikan atas daya eksplanatif konsep ini, di mana realitas masyarakat madani menuju kebangkitan alam melakukan perlawanan terhadap negara. 

3.       Prospek Pelaksanaan Masyarakat Madani dalam sistem ketatanegaraan di Indonesia
Merujuk pada pendapat Huntington dan Nelson tentang model partisipasi yang dimobilisasi dan bukan sebagai partisipasi yang bersifat otonom (1976), maka kekuasaan rezim Orde Baru di masa lalu, potensi kekuatan MM memang telah mengalami pengendalian luar biasa melalui berbagai bentuk represi dan kooptasi. Dalam berbagai sector kehidupan politik, partisipasi masyarakat untuk ikut menentukan kebijakan negara yang menyangkut nasib mereka lebih cendrung diwarnai tekanan.
Hampir seluruh elemen-elemen potensial yang menjadi basis pertumbuhan masyarakat cendrung diarahkan hanya untuk menjadi sekumpulan mesin politik, yang diharuskan hanya patuh terhadap kebijakan negara. Dalam konteks demokrasi pada tingkat formal,kekuatan-kekuatan politik  dan MM hanya menjadi alat pengabsahan kekuatan rezim, yang sekali dalam lima tahun digiring ke dalam sebuah proses pemilu yang bahkan telah direkayasa di mana pemenangnya sudah dipasatikan.
Sebagaimana diketahui rezim Orde Baru di bawah Soeharto sepanjang era kekuasaanya sejak tahun 1966 hingga 1998, dalam program pembangunan yang dijalankan telah menempatkan pembangunan ekonomi sebagai prioritas utama, sementara stabilitas politik dan keamanan dijadikan sebagai prasyarat penunjang (Mahfud,1999: 200-216).
Dengan cara pikir seperti ini, maka format politik yang dibangun pemerintah Orde Baru diarahkan pada pembangunan model negara yang kuat dengan melakukan pengkooptasian kekuatan-kekuatan masyarakat melalui perwakilan kepentingan merupakan strategi penguatan negara yang kemudian diterapkan secara sistematis.
Dengan pembatasan partisipasi politik hanya melalui organisasi koorporatis, pemerintah Orde Baru memiliki kekuasaan yang besar untuk mengendalikan kelompok-kelompok masyarakat. Sisis lain wadah-wadah sosial dan politik yang lahir berdasarkan inisiatif masyarakat dan berusaha memperjuangkan otonomi dalam aktivitas mereka, dibatasi ruang geraknya bahkan dihambat pertumbuhannya karena alasan uniformitas.
Dari hal tersebut di atas, maka terlihat ada suatu kesalahan fatal rezim Orde Baru yang mengabaikan gejolak kesadaran politik di lapis bawah dan kelas menengah, sebagai dampak modernisasi pembangunan yang dijalankan selama sekian puluh tahun. Sebagaimana di katakana oleh Michael Leifer, bahwa pembangunan di masa Orde Baru itu tidak hanya berhasil melahirkan konsumen ekonomi tetapi juga konsumen politik (1999: 216). Maka, apa yang menjadi muara semua itu akhirnya menciptakan perlawanan terbuka, yang akhirnya memaksa Soeharto lengser keprabon.
Proses perubahan politik di Indonesia ke Orde Reformasi merupakan aspirasi kritis yang berkembang dari luar domain negara, MM yang sedang bangkit menuntut penghapusan berbagai hambatan-hambatan structural yang mengebiri demokrasi. Berbagai bentuk penataan politik yang dilakukan melalui perubahan dan penyusunan perundang-undangan baru dan menghapus peninggalan rezim orde baru, merupakan respon atas tuntutan politik untuk menjamin terbentuknya pemerintahan tranparan dan untuk menunjang berkembangnya MM yang memang seharusnya diakomodasi oleh penguasa.
Kenyataan mengenai nilai-nilai yang tumbuh di dalam masyarakat Indonesia yang justru boleh jadi merupakan akar budaya lama, namun dengan sangat ironis telah direproduksi secara ambisius oleh rezim Orde Baru di masa lalu, jelas menunjukkan gejala feodalisme dan paternalisme yang amat kental. Misal sebagaimana dikatakan oleh Soetandyo (2002)  tradisi Gusti dan kawula masih berlangsung di Indonesia, hal tersebut mengandung banyak nilai-nilai yang tidak bersifat kemadanian.

D. PENUTUP

Masa reformasi dalam mewujudkan Indonesia baru bersumber dari gagasan tentang pembentukan konsep masyarakat madani, kiranya Indonesia lebih cocok untuk menganut konsep masyarakat madani   dengan  model pemilahan (distinction) hubungan antara masyarakat madani dengan negara.
Proses pembentukan masyarakat madani dalam sistem ketatanegaraan Indonesia sebagai perjuangan kelompok-kelompok sosial di luar negara untuk memperoleh otonomi, kemampuan untuk bersikap kritis terhadap negara dan masyarakat politik beserta masyarakat ekonomi tanpa perlu dipersoalkan adalah prinsip otonomi, kemandirian dan sikap kritis.
Model pemilahan di atas sangat cocok bagi bangsa kita  berdasarkan pengalaman sejarah di Indonesia menjelang keruntuhan rejim Orde Baru bulan Mei 1998, kiranya merupakan contoh amat signifikan atas daya eksplanatif konsep ini, di mana realitas masyarakat madani menuju kebangkitan akam melakukan perlawanan terhadap negara.
Namun, dalam usaha mewujudkan masyarakat madani seperti yang di cita-ditakan oleh bangsa dan rakyat Indonesia tersebut masih terdapat kendala-kendala politik yang mengebiri demokrasi, cultural, yaitu masih hidup dan berkembangnya budaya kawula dan gusti karena rasa sungkan kepada orang yang dianggap mempunyai kedudukan (pangkat, turunan, dan lain-lain).
-------

 










DAFTAR PUSTAKA

Hikam, M.A.S.,   (1999)   Nahdlatul Ulama, Civil Society dan Proyek Pencerahan, dalam Kata Pengantar untuk Ahmad Baso,  Civil Society versus Masyarakat Madani : Arkeologi Pemikiran Civil Society dalam Islam Indonesia,  Pustaka Hidayah dan Lakpesdam NU. Bandung.
Baso, A., (1999)   Islam, Civil Society dan Idiologi Masyarakat Madani : Arkeologi Pemikiran “Civil Society” Dalam Wacana Islam Indonesia,  Pustaka Hidayah dan Lakpesdam-NU,  Bandung.
Fadjar, A.M.,   (2003)   Politik Hukum Pasca Amandemen UUD 1945,  Universitas Brawijaya,  Malang.
Mahfud,  MD.,  (1998)   Politik Hukum di Indonesia,  LP3ES,   Jakarta.
----------,   (1999)    Memberdayakan Masyarakat Menuju Negeri Yang Adil, terbuka dan Demokratis,  dalam Cita-Cita Politik Islam Era Reformasi,    Paramadina,  Jakarta.
Ilmu Negara, STIH Jend. Sudirman Lumajang.
Huntington, P.S dan Nelson, J.N.,   1976,  No Easy Choice : Political Partisipation in Developing Countries,  Harvard,  1976.
Rahardjo, M. D.,    1999,     Masyarakat Madani : Agama, Kelas Menengah dan Perubahan Sosial,   LP3ES,  Jakarta.
----------,     2001,    Civil Society di Indonesia,     Makalah Dalam Workshop For Lecturers Program Civic Education Bagi Dosen IAIN dan STAIN Se-Indonesia,   Hotel Nusa Raya Sawangan,  Bogor.  
Rosyada, D. Dkk.,    2003,  Demokrasi, Hak Asasi Manusia & Masyarakat Madani,   ICCE UIN Syarif Hiayatullah dan The Asia Foundation,   Jakarta,   Edisi Revisi.
Soehino (1996) Ilmu Negara, Liberty Yogyakarta
Soetomo (1993) Ilmu Negara, Usaha Nasional Surabaya
* Chamdani,SH. adalah dosen Sekolah Tinggi Ilmu Hukum (STIH) Jenderal Sudirman Lumajang.






































Tidak ada komentar:

Poskan Komentar